Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat yang berencana membeli kendaraan secara kredit diminta lebih cermat menghitung kemampuan keuangannya setelah Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Kenaikan tersebut dinilai berpotensi mendorong naiknya bunga kredit kendaraan bermotor dalam waktu dekat.

Praktisi dan pengamat industri pembiayaan serta otomotif Jodjana Jody mengingatkan calon pembeli kendaraan untuk mempertimbangkan kondisi keuangan secara matang sebelum mengajukan kredit, terutama di tengah potensi kenaikan biaya hidup pada semester II/2026.

“Apabila ingin kredit kendaraan, pastikan sudah menghitung biaya hidup dengan baik karena inflasi diperkirakan akan cukup tinggi pada semester kedua nanti,” kata Jodjana kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Jodjana menuturkan, selain kondisi ekonomi yang masih lesu, sejumlah ekonom juga memperkirakan fenomena El Nino dapat mendorong kenaikan harga pangan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya hidup masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

Karena itu, selain memperhitungkan kebutuhan rumah tangga, konsumen perlu memastikan kemampuan membayar cicilan tetap terjaga apabila kondisi ekonomi memburuk atau pendapatan mengalami penurunan.

Menurut dia, idealnya porsi cicilan tidak melebihi sepertiga dari pendapatan bulanan. Jika kemampuan mencicil berada di bawah batas tersebut, masyarakat sebaiknya tidak memaksakan diri mengambil kredit kendaraan.

“Di samping itu, pendapatan juga harus dilihat apakah masih bisa bertahan di tengah dinamika pasar yang cukup berat saat ini,” ujarnya.

Jodjana menilai kehati-hatian tersebut penting mengingat BI Rate telah naik total 100 bps dalam dua bulan terakhir. Kenaikan suku bunga acuan itu berpotensi mendorong perusahaan pembiayaan menyesuaikan bunga kredit kendaraan seiring meningkatnya biaya dana (cost of fund).

Di tengah tren kenaikan suku bunga, perusahaan pembiayaan juga dituntut menyesuaikan strategi pendanaan agar biaya dana tetap kompetitif. Menurut Jodjana, perusahaan perlu mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan untuk meminimalkan dampak kenaikan suku bunga.

“Perusahaan pembiayaan harus menghitung ulang strategi pendanaannya agar mendapatkan cost of fund yang lebih baik, melalui bauran pendanaan dari bank lokal, pinjaman luar negeri, maupun obligasi,” katanya.

Dia menjelaskan perusahaan pembiayaan berukuran besar tidak dapat hanya bergantung pada pendanaan dari perbankan domestik. Diversifikasi sumber pendanaan melalui pinjaman luar negeri maupun penerbitan obligasi menjadi semakin penting di tengah kenaikan suku bunga.

Lebih lanjut, Jodjana menilai kenaikan bunga kredit kendaraan juga berpotensi meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah ataunon-performing financing(NPF). Oleh sebab itu, perusahaan pembiayaan perlu lebih selektif dalam menilai kemampuan finansial calon debitur.

Menurutnya, tantangan tersebut muncul di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan, terutama pada kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama penjualan kendaraan bermotor.

Dengan kondisi tersebut, Jodjana memproyeksikan pasar kendaraan dan pembiayaan otomotif pada semester II/2026 akan menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan semester sebelumnya.

“Proyeksi pasar kendaraan dan pembiayaan pada semester kedua tahun ini akan lebih berat karena kenaikan suku bunga yang cukup signifikan di tengah melemahnya daya beli kelas menengah,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pergerakan nilai tukar mata uang kembali menjadi sorotan.

Menguat atau melemahnya mata uang suatu negara bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan, melainkan cerminan kondisi ekonomi, stabilitas politik, hingga tingkat kepercayaan investor terhadap suatu negara.

Belakangan, tekanan terhadap sejumlah mata uang negara berkembang kembali meningkat seiring tingginya suku bunga global, ketegangan geopolitik, serta perlambatan ekonomi di berbagai kawasan. Dalam situasi tersebut, sejumlah mata uang tercatat memiliki nilai yang sangat rendah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), termasuk rupiah Indonesia.

Mengapa Nilai Tukar Mata Uang Penting?

Nilai tukar menunjukkan berapa banyak mata uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu dolar AS. Semakin besar jumlah mata uang lokal yang diperlukan, semakin rendah nilai mata uang tersebut terhadap dolar.

Sebagai contoh, jika 1 dolar AS setara dengan 1.000 unit mata uang suatu negara, maka mata uang tersebut relatif lebih kuat dibanding mata uang yang membutuhkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu unit untuk memperoleh 1 dolar AS.

Dolar AS hingga saat ini masih menjadi acuan utama perdagangan dan transaksi internasional. Posisi tersebut berakar dari sistem keuangan global yang terbentuk setelah Perang Dunia II melalui Perjanjian Bretton Woods, yang menempatkan dolar sebagai mata uang cadangan dunia.

Karena itulah, perbandingan terhadap dolar AS sering digunakan untuk mengukur kekuatan mata uang suatu negara.

Dampak Pelemahan Mata Uang bagi Masyarakat

Ketika nilai mata uang melemah secara signifikan, dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Beberapa konsekuensi yang biasanya muncul antara lain:

1. Harga barang impor menjadi lebih mahal.
2. Biaya produksi industri meningkat karena banyak bahan baku berasal dari luar negeri.
3. Inflasi berpotensi naik.
4. Daya beli masyarakat menurun.
5. Ketidakpastian ekonomi dan investasi meningkat.

Meski demikian, nilai tukar nominal yang tinggi tidak selalu berarti kondisi ekonomi sebuah negara buruk. Beberapa negara memang menetapkan denominasi mata uang yang besar sejak awal, sehingga jumlah unit per dolar terlihat tinggi meskipun ekonominya relatif stabil.

10 Mata Uang dengan Nilai Tukar Terendah terhadap Dolar AS

Berdasarkan data yang dikutip dari Forbes, berikut daftar mata uang dengan nilai tukar nominal terendah terhadap dolar AS.

1. Iranian Rial (IRR)

Iranian Rial menjadi mata uang dengan nilai tukar terendah di dunia. Saat ini, 1 dolar AS setara sekitar 42.000 rial. Pelemahan berkepanjangan dipicu oleh sanksi ekonomi internasional, inflasi tinggi, dan terbatasnya akses Iran ke sistem keuangan global.

2. Lebanese Pound (LBP)

Lebanon mengalami salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern. Nilai tukarnya kini mencapai sekitar 89.550 pound per dolar AS. Krisis perbankan, hiperinflasi, dan instabilitas politik menjadi faktor utama yang menekan mata uang negara tersebut.

3. Vietnamese Dong (VND)

Vietnamese Dong memiliki nilai tukar sekitar 26.283 dong per dolar AS. Meski masuk daftar mata uang bernilai nominal rendah, ekonomi Vietnam justru termasuk salah satu yang tumbuh pesat di Asia dalam beberapa tahun terakhir.

4. Laotian Kip (LAK)

Laos menghadapi tekanan ekonomi akibat tingginya utang luar negeri dan keterbatasan cadangan devisa. Saat ini, 1 dolar AS setara sekitar 21.604 kip.

5. Sierra Leonean Leone (SLL)

Mata uang Sierra Leone diperdagangkan pada kisaran 23.165 leone per dolar AS. Inflasi tinggi dan ketergantungan terhadap impor menjadi tantangan utama negara tersebut.

6. Indonesian Rupiah (IDR)

Rupiah berada dalam daftar ini dengan kurs sekitar Rp16.868 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari penguatan dolar AS, ketidakpastian ekonomi global, hingga arus modal asing yang bergerak dinamis.

Namun berbeda dengan beberapa negara lain dalam daftar ini, Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif kuat dengan pertumbuhan yang stabil dan cadangan devisa yang memadai.

7. Uzbekistani Som (UZS)

Uzbekistan sedang menjalani berbagai reformasi ekonomi yang turut memengaruhi nilai mata uangnya.Saat ini, 1 dolar AS setara sekitar 12.045 som.

8. Guinean Franc (GNF)

Nilai tukar guinean franc berada di kisaran 8.717 franc per dolar AS. Perekonomian Guinea masih sangat bergantung pada ekspor komoditas sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global.

9. Paraguayan Guarani (PYG)

Mata uang Paraguay diperdagangkan pada kisaran 6.784 guarani per dolar AS. Ketergantungan pada sektor pertanian dan ekspor komoditas turut memengaruhi stabilitas nilai tukarnya.

10. Malagasy Ariary (MGA)

Mata uang Madagaskar berada di level sekitar 4.541 ariary per dolar AS. Inflasi dan tingginya ketergantungan terhadap barang impor menjadi faktor yang menekan nilai mata uang tersebut.

Apakah Rupiah Termasuk Mata Uang Paling Lemah?

Masuknya rupiah dalam daftar mata uang dengan nilai nominal rendah sering kali memunculkan persepsi bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi buruk. Padahal, hal tersebut tidak selalu benar.

Para ekonom menilai bahwa nilai nominal mata uang tidak bisa menjadi satu-satunya indikator kekuatan ekonomi. Yang lebih penting adalah stabilitas nilai tukar, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas nasional, serta daya saing suatu negara.

Sebagai contoh, Vietnam juga memiliki mata uang dengan denominasi besar terhadap dolar AS, tetapi mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan menarik investasi asing dalam jumlah besar.

Tantangan Mata Uang Dunia di Tengah Ketidakpastian Global
Memasuki 2026, banyak negara masih menghadapi tekanan akibat tingginya suku bunga global, konflik geopolitik, serta perlambatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut membuat dolar AS tetap kuat dan memberi tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Di tengah situasi tersebut, menjaga stabilitas ekonomi domestik, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan daya saing ekspor menjadi kunci utama agar nilai mata uang tetap terjaga.

Bagi masyarakat, memahami pergerakan nilai tukar tidak hanya penting bagi pelaku bisnis atau investor. Fluktuasi mata uang pada akhirnya akan memengaruhi harga barang, biaya hidup, hingga kondisi ekonomi yang dirasakan sehari-hari.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan dalam rapat kebijakan pada Rabu, 29 April 2026.

Rapat kebijakan Federal Open Market Committee (FOMC) memutuskan suku bunga Federal Funds Rate (FFR), yang menjadi acuan utama bagi tingkat bunga di AS, tetap berada pada kisaran 3,5% hingga 3,75%. The Fed belum mengubah suku bunga sepanjang 2026 setelah melakukan tiga kali pemangkasan masing-masing sebesar 25 basis poin pada akhir tahun lalu.

Meski dalam pertemuan Maret para anggota komite memproyeksikan satu kali pemangkasan tambahan tahun ini, sejumlah analis memperkirakan pelonggaran baru akan terjadi pada akhir 2026, bahkan sebagian menundanya hingga tahun depan.

“Perkembangan di Timur Tengah berkontribusi terhadap tingginya ketidakpastian terhadap prospek ekonomi,” demikian pernyataan The Fed seperti dikutip USA Today, Kamis (30/4).

The Fed juga menyebut inflasi masih tinggi, antara lain dipicu lonjakan harga energi global, serta menambahkan bahwa meskipun tingkat pengangguran relatif stabil dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan lapangan kerja masih lemah.

Dari 12 anggota pemegang hak suara di FOMC, delapan orang mendukung keputusan tersebut sekaligus menjadi pertama kalinya sejak 1992 terdapat empat anggota yang menyatakan perbedaan pendapat (dissent). Gubernur The Fed Stephen Miran memilih untuk menurunkan kisaran target suku bunga sebesar 25 basis poin, sebagaimana sikapnya dalam beberapa pertemuan sebelumnya.

Sementara itu, anggota komite Beth Hammack, Neel Kashkari, dan Lorie Logan mendukung keputusan suku bunga, namun menolak pencantuman indikasi “bias pelonggaran” dalam pernyataan resmi The Fed.

Pasar kini menantikan konferensi pers Ketua The Fed Jerome Powell, yang diperkirakan menjadi yang terakhir dalam masa jabatannya yang akan berakhir 15 Mei.

Keputusan The Fed ini sejalan dengan proyeksi pasar, yang juga memperkirakan The Fed tetap menahan suku bunga hingga akhir tahun 2026.

CME FedWatch Tracker yang mengompilasi aktivitas perdagangan pasar menunjukkan probabilitas sebesar 87% bahwa suku bunga akan tetap berada di level saat ini hingga pertemuan kebijakan pada Desember.

Probabilitas tersebut baru turun di bawah 50% pada Oktober 2027. Pada pertemuan tersebut, peluang terjadinya tiga kali pemangkasan suku bunga masing-masing 25 basis poin diperkirakan sekitar 2%, dua kali pemangkasan sebesar 11%, dan satu kali pemangkasan sebesar 35%. Namun demikian, pelaku pasar juga melihat adanya kemungkinan sebesar 6% untuk kenaikan suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis ekonomi global terus menghantui perekonomian dunia. Pemicunya goncangan ekonomi global disebabkan lonjakan harga minyak (harga minyak mentah sekitar US$99,64 per barel) dan energi serta rantai pasokan disebabkan perang Iran-Israel.

Persoalan ini menjadi penyebab inflasi yang tinggi, negara-negara barat terus menaikkan anggaran pertahanan hal ini yang menyebabkan stagflasi. Bahkan wilayah timur tengah mengalami risiko ekonomi yang serius, potensi kelangkaan pasokan global karena terganggunya jalur pelayaran strategis.

Namun, para pendukung ekonomi global ada yang berteori bahwa krisis ekonomi disebabkan faktor internal yakni struktur ekonominya lemah karena fondasinya tidak kuat. Hal ini membuat ekonomi rentan terhadap serangan spekulan di tingkat global. Dengan kata lain, kerusakan ekonomi negara-negara tersebut bukan disebabkan cacat globalisasi, melainkan karena ekonomi mereka tidak efisien.

Kalau kita bicara persoalan ekonomi memang semua tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, semua variabel saling kait mengkait, seperti mata rantai mengikat satu sama lainnya. World Systems Theory yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein menjelaskan bahwa ekononomi global memengaruhi struktur ekonomi nasional.

Penulis berpendapat sama akan situasi saat ini adanya terkaitan kekacauan ekonomi nasional dengan kekacauan ekonomi yang terjadi di dunia. Contoh konkret Bank Sentral Amerika, Federal Reserve (Fed) jika menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dan akan berdampak ke negara lain yaitu modal asing keluar dari negara berkembang, nilai tukar melemah, utang luar negeri negara berkembang menjadi lebih berat. Beberapa negara mengalami kesulitan membayar utang luar negeri, seperti Sri Lanka dan Argentina.

Fluktuasi harga komoditas minyak, batu bara dan pangan naik atau turun dengan tajam ini disebabkan faktor global, negara eksportir akan diuntungkan saat harga naik tapi rentan saat harga turun.

DAMPAK PERPAJAKAN

Bagaimana dengan target penerimaan pajak? Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan senilai Rp2.357,7 triliun, tumbuh sekitar 13,5% dari outlook 2025. Target tinggi ini didukung oleh optimalisasi Coretax dan pertukaran data.

Namun, di tengah lonjakan harga energi dan konflik global akan sangat memengaruhi situasi perekonomian nasional. Perusahan-perusahaan di dalam negeri akan mengalami guncangan saat ekonomi makro dan internasional melemah. Pendapatan perusahaan akan menurun yang otomatis akan menekan pendapatan pada pajak penghasilan perusahaan (PPh Badan).

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menyusul ketika terjadi pelemahan perekonomian, sehingga jumlah karyawan menurun dan pajak penghasilan atas karyawan (PPh 21) tergerus. Selain itu dengan banyaknya PHK pastinya daya beli melemah alias komsumsi ikut turun alhasil pajak atas komsumsi atau pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami penurunan. Dari kondisi ini target penerimaan pajak 2026 rasanya akan sulit dicapai.

Berangkat dari ruang ini maka diperlukan adanya respons pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak dengan memberlakukan insentif pajak dan penurunan tarif pajak jika dimungkinkan.

Teori Kurva Laffer yang menjelaskan jika pajak terlalu tinggi maka orang tidak mau berinvestasi namun jika pajak diturunkan secara tepat maka aktivitas ekonomi akan meningkat, basis pajak melebar dan penerimaan pajak naik.

Hal ini terjadi misalnya pada penurunan pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) saat diberlakukan tarifnya dari 1% dan terakhir menjadi 0,5%, sehingga lebih banyak pelaku usaha mau membayar pajak dengan baik, basis pajak dan penerimaan pajak meningkat.

Sedangkan teori supply side economics menciptakan insentif pajak dengan pemotongan pajak akan mendorong investasi, produksi dan lapangan kerja sehingga menghasilkan perekonomian yang bertumbuh dan penerimaan pajak meningkat. Contoh nyata hal ini terjadi Amerika Serikat di era kepempinan Presiden Ronald Reagan pajak diturunkan di era 1980-an, investasi dan pertumbuhan ekonomi meningkat dalam beberapa periode sehingga penerimaan pajak ikut terdorong naik. Bahkan jika perlu pemerintah bisa memberikan tax holiday (bebas pajak) dibeberapa sektor indutri agar mereka bisa maju dan berkembang sehingga menyerap tenaga kerja.

Bagaimana dengan hal diluar sektor perpajakan? Seperti halnya negara berkembang, Indonesia memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah seyogianya lebih besar untuk mendorong sektor riil karena sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah, seharusnya dengan bermodalkan SDM dan SDA, Indonesia dapat mengikuti peta jalan perekonomian sektor riil di Cina dan India. Hal yang tidak kalah pentingnya pemerintah perlu proaktif membenahi semua sektor yang mendukung industri yang berbasis pasar ekspor. Caranya dengan memberi stimulus infrastruktur yang memadai di sektor ini. Bergegas membantu ke sektor usaha kecil akan mendorong terciptanya perekonomian nasional yang kuat karena hampir 63% UMKM menjadi kontributor pendapatan domestik bruto (PDB).

Semua upaya dan stimulus perlu dilakukan pemerintah guna mengatasi melemahnya perekonomian ditengah kecamuk geopolitik, karena semuanya akan berdampak pada penerimaan pajak dan kesejahteraan rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih terus fluktuatif, mendekati level Rp 17.000 per dolar AS pada pekan ini, di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memprediksi, pada pekan depan rupiah akan bergerak pada kisaran Rp 16.880—Rp 17.100 per dolar AS.

“Untuk perdagangan Senin depan (31/3/2026), mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp 16.980—Rp 17.030 per dolar AS. Rentang rupiah dalam satu minggu Rp 16.880—Rp 17.100 per dolar AS,” kata Ibrahim dalam keterangannya, dikutip Ahad (29/3/2026).

Diketahui, pada penutupan perdagangan Jumat (27/3/2026), mata uang Garuda melemah cukup dalam yakni 75 poin menjadi Rp 16.979 per dolar AS, dari posisi pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp 16.904 per dolar AS.

Ibrahim menerangkan, terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah pada pekan depan, baik sentimen eksternal maupun internal. Sentimen eksternal pelemahan rupiah terutama berkaitan dengan ketidakpastian kondisi global akibat perang antara AS, Israel, dan Iran. Hal itu diindikasikan dari pernyataan Presiden AS Donald Trump yang kerap tidak konsisten.

“Presiden AS Donald Trump mengatakan pembicaraan untuk mengakhiri perang dengan Iran berjalan dengan baik dan bahwa ia akan menghentikan serangan terhadap pembangkit energi negara itu selama 10 hari. Meskipun Trump mengumumkan penghentian serangan terhadap infrastruktur energi Iran, AS juga telah mengirim ribuan pasukan ke Timur Tengah, dengan Trump mempertimbangkan apakah akan menggunakan pasukan darat untuk merebut pusat minyak strategis Iran di Pulau Kharg,” terangnya.

Adapun seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters proposal AS yang terdiri atas 15 poin, yang disampaikan kepada Teheran oleh Pakistan, adalah ‘sepihak dan tidak adil’.

Perang tersebut telah mengurangi pasokan minyak global sebesar 11 juta barel per hari, dengan Badan Energi Internasional menggambarkan krisis tersebut lebih buruk daripada dua guncangan minyak pada tahun 1970-an dan perang gas Rusia-Ukraina jika digabungkan.

“Selain itu, pasar memperkirakan skenario inflasi tinggi. Pada awal tahun, para pedagang memperkirakan setidaknya dua kali pemotongan suku bunga dari Federal Reserve (The Fed). Namun, sejak konflik dimulai dan setelah keputusan kebijakan The Fed pada 18 Maret, mereka mengurangi taruhan dovish mereka,” lanjutnya.

Sebaliknya, mereka memperkirakan pengetatan sebesar 12 basis poin (bps) oleh bank sentral AS, menurut Prime Market Terminal. Ibrahim menyebut, suku bunga yang lebih tinggi cenderung membebani emas dengan mengurangi daya tariknya sebagai aset yang tidak menghasilkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan dunia usaha masih akan menahan ekspansi usai libur Idulfitri 2026 seiring tingginya ketidakpastian global akibat gejolak perang dan tekanan fiskal dalam negeri.

Ekonom CSIS Deni Friawan mengatakan pelaku usaha diperkirakan masih berada dalam mode bertahan selama kondisi ekonomi belum stabil. Menurutnya, dunia usaha juga mencermati risiko kenaikan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat, terutama jika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan di tengah lonjakan harga minyak dunia.

"Kalau pemerintah melakukan adjustment akan berdampak pada inflasi, jadi apapun yang diambil, tekanan inflasi akan tinggi. Kalau inflasi tinggi daya beli akan kembali tertekan dan itu membuat permintaan melemah. Saya enggak melihat dunia usaha mulai ekspansi pasca Lebaran, given situation yang ada saat ini," terangnya kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Menurut Deni, sektor yang cenderung lebih tahan terhadap tekanan saat ini adalah sektor kebutuhan pokok atau consumer goods, karena permintaannya relatif lebih stabil dibandingkan sektor lain.

Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi tercermin di pasar modal. Dia menilai saham-saham sektor komoditas akan cenderung lebih menarik bagi investor, seiring peluang kenaikan harga minyak dunia yang dapat diikuti oleh penguatan harga komoditas lain seperti sawit dan batu bara.

Sebaliknya, sektor manufaktur diperkirakan menghadapi tekanan lebih besar, terutama bagi perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi valuta asing maupun ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.

Deni menambahkan, tantangan dunia usaha juga dapat bertambah apabila pemerintah kembali menempuh langkah efisiensi anggaran. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah saat ini makin terbatas, terlebih jika kenaikan harga minyak mendorong pembengkakan belanja subsidi energi.

"Pengeluaran pemerintah memang sudah ketat sekali dan makin rigid. Subsidinya membengkak besar, MBG [Makan Bergizi Gratis] kalau tidak dikurangi masih Rp335 triliun, bunga utang menguasai 19% sampai 20%," terang Deni.

Di sisi lain, pemerintah masih meyakini dunia usaha akan mulai melakukan ekspansi setelah periode Lebaran, seiring kebutuhan pelaku usaha untuk mengisi kembali stok barang yang terserap selama Ramadan dan Idulfitri.

"Kami optimistis dunia usaha akan mulai melakukan ekspansi. Harapannya banyak pelaku usaha yang mulai meningkatkan utilitas mesin dan tenaga kerja untuk mengisi kembali stok [restocking] produk yang terserap selama Ramadhan/Lebaran," terang Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Haryo mengatakan optimisme tersebut tetap dijaga meski pemerintah tengah membahas langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas ketidakpastian global, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia.

Meski demikian, dia menegaskan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif. Menurutnya, tujuan utama efisiensi bukan semata penghematan, melainkan meningkatkan efektivitas belanja negara.

"Target pemerintah bukan sekadar menghemat tetapi menajamkan anggaran agar tersalurkan secara efektif. Pemerintah memastikan APBN akan tetap menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian global," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah risiko stagflasi atau kondisi pertumbuhan ekonomi yang stagnan namun inflasi yang tinggi, usai muncul isu perubahan aturan ambang batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Said mengaku rencana pelonggaran ambang batas defisit tersebut belum menyentuh meja parlemen. Dia juga mengatakan belum ada komunikasi resmi dari pemerintah terkait wacana tersebut.

"Karena belum ada komunikasi awal dari pemerintah, tentu saya belum bisa berpendapat lebih jauh. Namun yang pasti, setiap kebijakan yang ditempuh harus ada dasar, tujuan, dan strateginya," tegas Said melalui keterangannya, Jumat (13/3/2026).

Betolak belakang dengan niat menaikkan baseline defisit APBN, Said justru meyakini bahwa pemerintah masih memiliki amunisi yang cukup untuk menjaga disiplin anggaran di bawah level 3% terhadap PDB.

Adapun untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan mempertahankan defisit di batas 3% PDB, Banggar DPR merekomendasikan tiga strategi utama yang harus dieksekusi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pertama, pemerintah didorong untuk memaksimalkan implementasi Coretax guna menambal kebocoran dan memperbaiki rasio penerimaan perpajakan. Selain itu, momentum kenaikan harga komoditas ekspor, seperti minyak bumi dan batu bara, harus ditangkap sebagai katalis peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kedua, pemerintah dituntut untuk melakukan pemangkasan anggaran secara ketat pada berbagai program yang tidak berstatus prioritas. Keseimbangan antara realisasi pendapatan yang optimal dan belanja yang terkendali diyakini mampu mengamankan defisit di bawah 3%.

Ketiga, di tengah bayang-bayang ancaman penilaian negatif dari lembaga pemeringkat kredit , Kemenkeu dan jajarannya harus mampu meyakinkan investor asing untuk tetap menyerap Surat Berharga Negara (SBN), sembari memperluas basis kepemilikan pada porsi SBN ritel domestik.

Ancaman QE & Stagflasi

Lebih lanjut, Said menjelaskan risiko apabila pemerintah memaksakan diri menembus ambang batas defisit. Meski secara jangka pendek ruang manuver fiskal akan terasa lebih luas, kebijakan ini niscaya akan menggeser beban berat ke pundak pemerintahan di masa depan akibat penambahan utang.

Masalahnya, penambahan utang di saat kondisi ketidakpastian akan meningkatkan cost of fund. Apalagi, belakangan sejumlah lembaga pemeringkatan seperti Moody's dan Fitch menurunkan outlook Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.

Dia pun khawatir dengan wacana Quantitative Easing alias skema penciptaan uang yang menggunakan model Bank Indonesia (BI) menyerap SBN di pasar sekunder yang bisa menjaga stabilitas imbal hasil alias yield obligasi pemerintah. Said mewanti-wanti agar pemerintah berhitung cermat mengenai kapasitas dan independensi bank sentral.

"BI memiliki tanggung jawab mengendalikan kurs dan inflasi. Kedua hal itu tidak mudah, butuh kewaspadaan, dan buat kerja serta amunisi dari BI sendiri yang harus kuat. Harus dihitung betul, jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, lalu jebol di kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya," papar Said.

Dia juga memberikan peringatan keras terhadap opsi sembrono pencetakan uang baru. Menurutnya, dalam kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih seutuhnya, injeksi likuiditas yang berlebihan ke pasar tanpa diimbangi produktivitas hanya akan memicu krisis yang lebih kompleks.

"Kondisi saat ini daya beli rakyat belumlah baik. Jika uang beredar lebih banyak lagi terjadi bersamaan, kita bisa menghadapi stagflasi," tegasnya.

Banggar DPR pun mendesak pemerintah untuk memperluas pelibatan para ekonom dan akademisi dalam merumuskan kebijakan ini. Keterlibatan pakar dinilai krusial agar setiap manuver memiliki basis dukungan teknokrasi yang memadai, sehingga peta mitigasi risiko terukur dengan jelas demi mempertahankan postur fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (27/2/2026). Rupiah tertekan oleh sejumlah sentimen yang datang dari global dan domestik, membuatnya diprediksi akan melanjutkan pelemahan di perdagangan awal pekan depan.

Melansir Bloomberg, rupiah melemah 0,17% atau 28 poin ke Rp16.787 per dolar AS. Di saat yang sama, indeks dolar AS melemah 0,14% ke 97,65.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen yang menyertai pelaku pasar keuangan adalah perkembangan konflik geopolitik Amerika Serikat (AS) dan Iran.

"Ketidakpastian yang meningkat atas perekonomian AS juga menjadi faktor setelah geopolitik, terutama setelah putusan Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar tarif perdagangan Presiden Donald Trump," kata Ibrahim, Jumat (27/2/2026).

Pasca putusan MA tersebut, Trump menanggapi dengan mengumumkan tarif baru di bawah kerangka hukum yang berbeda, dan mengancam akan memberlakukan lebih banyak bea masuk. Ibrahim melihat kondisi ini membuat pasar tetap waspada terhadap kemungkinan gangguan ekonomi lebih lanjut akibat bea masuk tersebut.

Dari variabel pengaruh moneter, pasar saat ini juga sedang menilai kembali jalur kebijakan moneter Fed karena para pembuat kebijakan tetap khawatir tentang inflasi yang tinggi. Pasar secara luas memperkirakan bank sentral akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan di bulan Maret dan April.

"Sementara penurunan suku bunga pada bulan Juni, yang sebelumnya dianggap sebagai waktu yang paling mungkin bagi The Fed untuk melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter, kini tampaknya kurang pasti," ujarnya.

Sementara sentimen yang datang dari domestik adalah perkembangan kebijakan dagang yang dijalin Presiden Prabowo dengan Trump. Ibrahim menjelaskan, Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS), DOC, pada Selasa secara resmi mengumumkan pengenaan bea masuk imbalan atas sel dan panel surya yang diimpor oleh perusahaan-perusahaan di India, Indonesia, dan Laos. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melawan subsidi yang mendukung industri di ketiga negara Asia tersebut.

Secara rinci, AS menetapkan tarif subsidi umum sebesar 125,87% untuk impor dari India, 104,38% untuk impor dari Indonesia, dan 80,67% untuk impor dari Laos. Berdasarkan data perdagangan pemerintah, ketiga negara tersebut menyumbang nilai impor senilai US$ 4,5 miliar (Rp75,73 Triliun) tahun lalu. Ini sekitar dua pertiga dari total impor sepanjang 2025.

Atas sejumlah sentimen yang menyertai pasar saat ini, Ibrahim memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan awal pekan depan akan melanjutkan pelemahan.

"Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.790 hingga Rp16.820. Sedangkan, untuk range dalam satu minggu ke depan ada di Rp16.750 sampai Rp16.900," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan tetap menjadi salah satu tekanan biaya yang paling berkelanjutan dan membebani bagi rumah tangga di seluruh dunia.

Pada tahun 2026, tagihan belanja bahan makanan diproyeksikan akan meningkat tajam di beberapa negara, sementara tetap relatif stabil di negara lain.

Menurut perkiraan baru dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), inflasi pangan akan sangat bervariasi di 160 negara pada tahun 2026, mulai dari lonjakan dua digit di beberapa negara hingga penurunan harga yang signifikan di negara lain.

Peta ini mengurutkan 160 negara berdasarkan proyeksi perubahan harga pangan tahunan, menyoroti di mana rumah tangga kemungkinan akan menghadapi kenaikan paling tajam pada tahun 2026.

Negara-Negara dengan Kenaikan Harga Pangan Paling Tajam

Saat ini, tekanan inflasi tetap paling kuat di negara-negara berkembang dan negara-negara yang bergantung pada impor.

Inflasi pangan dipengaruhi oleh pergerakan mata uang, harga komoditas, gangguan perdagangan, dan kondisi pasokan domestik. Negara-negara yang mengalami depresiasi mata uang atau ketidakstabilan ekonomi yang berkelanjutan cenderung mengalami peningkatan biaya pangan yang lebih tajam.

Di puncak peringkat adalah Iran, di mana harga pangan diperkirakan akan naik 55,9% dari tahun ke tahun. Depresiasi mata uang Iran dan tekanan inflasi yang berkepanjangan telah mendorong inflasi pangan ke tingkat ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Perkiraan tahun 2026 menunjukkan bahwa tekanan tersebut mungkin akan berlanjut.

Beberapa negara ekonomi Afrika Sub-Sahara, termasuk Nigeria (17,1%), Angola (14,8%), Zambia (10,8%), dan Ethiopia (10,1%), juga termasuk di antara yang tertinggi. Di banyak negara ini, inflasi pangan terkait erat dengan volatilitas mata uang, ketergantungan impor, dan gangguan sisi penawaran.

Meskipun rata-rata global diproyeksikan inflasi pangan naik sebesar 3,2%, rincian regional menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam bagaimana harga pangan diperkirakan akan berkembang pada tahun 2026.

Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menonjol, dengan kenaikan hampir tiga kali lipat rata-rata global.

Amerika Utara berada di tengah-tengah, dengan harga pangan diproyeksikan naik 4,3%. Di AS, harga diperkirakan akan meningkat 2,7%, sementara di Kanada, harga bisa naik lebih dari dua kali lipat.

Sementara itu, sebagian besar kawasan Asia-Pasifik diproyeksikan mengalami pertumbuhan harga pangan yang relatif moderat.

Berikut 10 negara dengan lonjakan harga pangan tertinggi pada 2026 menurut PBB:

1. Iran: 55,9%
2. Uni Emirat Arab: 33,2%
3. Turki: 25,1%
4. Haiti: 24,1%
5. Malawi: 21,2%
6. Nigeria: 17,1%
7. Libanon: 14,9%
8. Angola: 14,8%
9. Kazakstan: 12,7%
10. Zambia: 10,8%

Meskipun inflasi pangan global diperkirakan akan turun menjadi satu digit pada tahun 2026, gambaran regional menunjukkan cerita yang jauh lebih tidak merata.

Bagi jutaan rumah tangga di negara-negara dengan inflasi tinggi, tagihan belanja bahan makanan mungkin tetap menjadi salah satu tekanan ekonomi yang paling berkelanjutan di tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pejabat Federal Reserve (The Fed) menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati terhadap pemangkasan suku bunga dalam pertemuan kebijakan bulan lalu. Beberapa di antaranya bahkan mengindikasikan The Fed mungkin perlu kembali menaikkan suku bunga jika inflasi tetap tinggi.

Risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) 27–28 Januari 2026 yang dikutip pada Kamis (19/2/2026) memperlihatkan bahwa mayoritas pejabat belum mempertimbangkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

Namun, dokumen tersebut menegaskan bahwa The Fed semakin menjauh dari konsensus untuk kembali memangkas suku bunga.

Perkembangan ini berpotensi memicu ketegangan dengan Presiden Donald Trump dan dapat mempersulit tugas calon ketua The Fed pilihannya, Kevin Warsh.

Trump berulang kali menyatakan keinginannya agar pimpinan The Fed berikutnya menurunkan suku bunga. Dua hari setelah pertemuan kebijakan tersebut, tepatnya pada 30 Januari, Trump mengumumkan pencalonan Warsh—mantan Gubernur The Fed—untuk menggantikan Jerome Powell yang masa jabatannya berakhir pada Mei.

“Risalah ini memiliki kecenderungan yang lebih hawkish. Hal ini menciptakan dinamika menarik jika dan ketika Kevin Warsh dikonfirmasi sebagai ketua The Fed,” tulis Gregory Daco, kepala ekonom EY-Parthenon dikutip dari Bloomberg.

Juru Bicara Gedung Putih Kush Desai menyatakan data harga terbaru yang lebih positif menjadi bukti bahwa inflasi kini mendingin dan stabil berkat kebijakan Trump yang mendorong sisi penawaran ekonomi.

“Sudah saatnya The Fed mengakui realitas yang sangat jelas ini dan memangkas suku bunga untuk memberikan keringanan lebih lanjut bagi pembeli rumah dan pelaku usaha Amerika,” ujarnya.

Risalah juga menunjukkan mayoritas anggota FOMC menilai pelemahan pasar tenaga kerja tahun lalu—yang mendorong bank sentral memangkas suku bunga tiga kali pada akhir 2025—mulai mereda pada akhir Januari.

“Mayoritas besar peserta menilai risiko penurunan terhadap lapangan kerja telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir, sementara risiko inflasi yang lebih persisten tetap ada,” demikian isi risalah tersebut.

Pandangan itu muncul sebelum rilis laporan ketenagakerjaan Januari yang kuat. Bahkan, sekelompok pembuat kebijakan dalam pertemuan tersebut mengambil sikap yang lebih tegas menolak tambahan pelonggaran.

“Beberapa peserta mengingatkan bahwa pelonggaran kebijakan lebih lanjut di tengah inflasi yang masih tinggi dapat disalahartikan sebagai melemahnya komitmen pembuat kebijakan terhadap target inflasi 2%,” tulis risalah.

Meski demikian, sejumlah pejabat lainnya masih membuka ruang untuk pemangkasan suku bunga lanjutan jika inflasi turun sesuai ekspektasi, walaupun sebagian besar menilai proses penurunan inflasi bisa berlangsung lebih lambat dari perkiraan.

Dalam pertemuan Januari, FOMC memutuskan dengan suara 10-2 untuk mempertahankan suku bunga acuan federal funds di kisaran 3,5%–3,75%. Gubernur Christopher Waller dan Stephen Miran berbeda pendapat dan mendukung pemangkasan sebesar 25 basis poin. Komite juga menghapus frasa yang sebelumnya menyoroti meningkatnya risiko penurunan pada pasar tenaga kerja.

Sejak pertemuan tersebut, sejumlah data menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS menguat, inflasi melambat, dan pasar tenaga kerja stabil. Indeks harga konsumen (CPI) pada Januari naik moderat, tertahan oleh penurunan biaya energi, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Sementara itu, inflasi inti—yang tidak memasukkan komponen makanan dan energi—naik sesuai ekspektasi bulanan.

Nonfarm payrolls pada Januari mencatat kenaikan terbesar dalam lebih dari setahun, sementara tingkat pengangguran turun tak terduga menjadi 4,3%, menandakan stabilisasi pasar kerja di awal 2026. Data menunjukkan penambahan 130.000 lapangan kerja pada bulan tersebut.

Sejumlah pejabat The Fed menegaskan kondisi ekonomi AS yang relatif stabil memberi ruang bagi bank sentral untuk bersabar sebelum menyesuaikan suku bunga lebih lanjut. Namun, Trump dan pejabat pemerintahannya terus mendesak agar suku bunga segera diturunkan.

Di pasar keuangan, pelaku pasar mulai mengurangi ekspektasi waktu pemangkasan berikutnya, meskipun kontrak berjangka federal funds masih mengindikasikan peluang pemangkasan pada Juni.

Dalam pertemuan yang sama, komite juga secara bulat kembali memilih Jerome Powell sebagai Ketua FOMC serta mengisi sejumlah posisi lainnya hingga pemilihan berikutnya pada rapat terjadwal pertama pada 2027.

optimisme menurunnya inflasi didukung konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi BI dan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) tetap meyakini inflasi pada 2026 dan 2027 secara tahunan (year on year/yoy) akan menurun sehingga berada dalam kisaran atau rentang target, merespons tingginya inflasi yang terjadi pada Januari 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen (yoy), sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Capaian ini melewati batas sasaran 2,5 plus minus 1 persen atau rentang 1,5 persen sampai 3,5 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa optimisme bank sentral terhadap menurunnya inflasi didukung oleh konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah.

Selain itu, optimisme juga didukung oleh penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional serta berakhirnya pengaruh base effect akibat rendahnya inflasi Januari 2025 karena implementasi kebijakan diskon tarif listrik.

Adapun secara lebih rinci, inflasi bulanan pada Januari 2026 tercatat deflasi sebesar 0,15 persen (month to month/mtm).

Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang secara umum terkendali serta deflasi pada kelompok volatile food dan administered prices.

Sementara itu, inflasi inti tetap terkendali yakni sebesar 0,37 persen (mtm), sedikit lebih tinggi dari realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,20 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas emas global, di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Realisasi inflasi inti pada Januari 2026 disumbang terutama oleh inflasi komoditas emas perhiasan, sewa rumah, dan sepeda motor.

Secara tahunan, inflasi inti Januari 2026 tercatat sebesar 2,45 persen (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,38 persen (yoy).

Selanjutnya, kelompok volatile food mengalami deflasi sebesar 1,96 persen (mtm), lebih rendah dari realisasi bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,74 persen (mtm).

Deflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah seiring dengan peningkatan pasokan pada masa panen.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 1,14 persen (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 6,21 persen (yoy).

“Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan terkendali didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional,” kata Ramdan.

Kelompok administered prices juga mencatat deflasi sebesar 0,32 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,37 persen (mtm).

Komoditas penyumbang deflasi bulanan administered prices terutama bensin, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan antarkota akibat penurunan harga BBM nonsubsidi dan normalisasi mobilitas pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 9,71 persen (yoy), lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,93 persen (yoy), terutama diakibatkan oleh faktor base effect seiring implementasi kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga sebesar 50 persen pada Januari-Februari 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Usai tembus level 9.000, indeks harga saham gabungan diproyeksi dapat merangkak naik. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memperkirakan IHSG akan menuju 10.500.

Berdasarkan data RTI Business hingga puul 15.30 WIB, IHSG terpantau naik 80,31 poin atau 0,88% ke level 9.030,61. Sepanjang perdagangan hari ini, Rabu (14/1/2026), IHSG bergerak di rentang 8.979,6 hingga 9.047,69.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai prospek pasar saham Indonesia pada 2026 tetap konstruktif, dengan target IHSG di level 10.500. Target itu didukung oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta potensi kebijakan yang lebih akomodatif.

Rully Arya Wisnubroto, Chief Economist & Head of Research Mirae Asset, menyampaikan bahwa IHSG menunjukkan tren positif sejak awal 2026, melanjutkan momentum dari tahun sebelumnya. Pada Januari, IHSG bahkan mencatatkan rekor tertinggi dengan penutupan di level 8.944,8 pada Rabu (7/1/2026).

“Menariknya, penguatan IHSG di awal 2026 terjadi di tengah data ekonomi yang relatif kurang menggembirakan, mulai dari inflasi Desember yang tinggi, surplus neraca perdagangan yang lebih rendah, hingga defisit fiskal yang melebar akibat penerimaan pemerintah yang masih lemah,” ujar Rully.

Dari global, sentimen risk-off mendorong penguatan indeks dolar AS (DXY), yang berdampak pada depresiasi nilai tukar rupiah. Rupiah bahkan pertama kalinya ditutup di atas level 16.800 per dolar AS sejak April 2025.

Kondisi tersebut membuat ruang pelonggaran kebijakan moneter menjadi semakin terbatas. Kombinasi inflasi yang tinggi dan depresiasi rupiah menyebabkan Bank Indonesia memiliki ruang yang sangat sempit untuk menurunkan suku bunga pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20–21 Januari 2026.

“Dalam jangka pendek, arah kebijakan moneter akan sangat berhati-hati. Namun, pasar saham tetap bergerak positif karena pelaku pasar melihat prospek ekonomi yang lebih baik ke depan, terutama jika kebijakan moneter dan fiskal dapat diselaraskan,” jelas Rully.

Dalam jangka menengah, Rully memperkirakan ekonomi Indonesia akan meningkat menjadi 5,3% pada 2026, dibandingkan dengan realisasi 5,1% pada 2025. Momentum ini akan sangat bergantung pada efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong belanja produktif dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

“Keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung target IHSG 10.500. Jika likuiditas terjaga dan stimulus fiskal berjalan efektif, pasar akan memiliki fondasi yang lebih kuat,” tambahnya.

Dalam jangka panjang, lanjut Rully, konsistensi kebijakan dan kepastian arah ekonomi akan memperkuat kepercayaan investor. Dari sisi sektoral, penguatan IHSG sejak awal tahun didorong saham-saham komoditas dan pertambangan seperti AMMN, BUMI, BYAN, dan BRMS, dengan potensi berlanjut seiring penguatan harga komoditas, khususnya emas, di tengah ketidakpastian geopolitik.

“Selain komoditas, sektor telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi juga berpotensi menjadi pendorong IHSG, didukung oleh pertumbuhan ekonomi digital dan kebutuhan investasi jaringan yang berkelanjutan,” tutup Rully.

Dengan kombinasi tren pasar yang positif, prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta potensi keselarasan kebijakan moneter dan fiskal, Mirae Asset tetap bullish dan optimistis terhadap kinerja pasar saham Indonesia sepanjang 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.