Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama perwakilan serikat buruh telah menyepakati komitmen bersama saat Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin kesepakatan sentral terkait pembahasan aspirasi yang disuarakan kaum pekerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti serentetan tuntutan yang disuarakan oleh buruh, termasuk mengajukan usulan peninjauan kebijakan kepada pemerintah pusat melalui kepada sejumlah kementerian/lembaga terkait.

Pertama, Khofifah telah bersepakat untuk mengusulkan percepatan penyelesaian pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru kepada Ketua DPR RI Puan Maharani sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

"Jadi, ada yang diungkapkan ke pemerintah pusat seperti percepatan untuk membahas undang-undang ketenagakerjaan. Karena 'kan putusan MK diberi batas waktu dua tahun, sedangkan ini sudah 1,5 tahun," ungkapnya.

Pada jaminan kesehatan, Khofifah sepakat untuk bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai usulan perubahan Perpres 82/2018 agar jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) BPJS Kesehatan tetap diberikan meskipun iuran tidak dibayarkan oleh pemberi kerja, di mana negara nantinya akan melakukan penagihan biaya tersebut kepada masing-masing perusahaan.

Lalu pada sektor perpajakan, Gubernur Jawa Timur akan bersurat pada Kementerian Keuangan untuk mengusulkan reformasi pajak perburuhan, evaluasi sistem pajak tarif efektif rata-rata (TER), peninjauan ulang pajak THR, JHT, dan pesangon pensiun. Khofifah juga sepakat untuk mengusulkan agar besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik menjadi Rp10 juta.

Lebih lanjut, untuk kebijakan cukai, mantan Menteri Sosial RI itu merespons tuntutan serikat buruh dengan meneruskan usulan mereka terkait penolakan kenaikan cukai rokok selama tiga tahun, penolakan pembatasan kadar maksimal tar dan nikotin, serta larangan tambahan bahan lainnya lewat surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga akan memfasilitasi perwakilan GASPER untuk beraudiensi dengan DPR RI, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, dan Kantor Pusat BPJS Kesehatan," jelasnya.

Sementara itu di tingkat daerah, Khofifah sepakat atas sejumlah tuntutan serikat buruh dengan merumuskan sederet kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan segenap pekerja di wilayah kerjanya.

Pertama, terkait pemberian insentif pajak kendaraan. Khofifah sepakat merancang program keringanan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 20% bagi anggota serikat pekerja/buruh untuk nilai pajak di bawah Rp500 ribu pada masa pajak 2025 ke bawah.

"Saya ingin menyampaikan apa yang sebetulnya bisa menjadi penguat untuk PKB dan BBNKB. Dari kendaraan bermotor panjenengan, kita sudah diskusikan untuk dilakukan pemotongan 20%. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban panjenengan semua," ungkapnya.

Selanjutnya kebijakan penyusunan regulasi ketenagakerjaan, Khofifah berkomitmen untuk segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Jaminan Pesangon dengan DPRD Provinsi Jatim dan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) terkait optimalisasi jaminan sosial serta sanksi administratif bagi pemberi kerja.

Selain itu, dia juga menjanjikan kemudahan dan kelancaran terhadap proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tingkat SMA/SMK Negeri se-Jawa Timur lewat jalur afirmasi bagi seluruh anak pekerja atau buruh di wilayah setempat.

"Jadi pada dasarnya itu sudah menjadi keputusan Pemprov enam tahun yang lalu, tapi pemenuhannya memang tidak merata. Itu yang menjadi masalah untuk bisa memenuhi target 5%, Tahun 2025 itu yang terpenuhi 1,33%. Nah, dari 1,33% itu hanya sembilan sekolah yang terpenuhi 5%. Selain itu, ada yang sama sekali tidak ada yang mendaftar dari putra-putri buruh dan seterusnya," paparnya.

Khofifah juga menyebut pihaknya akan berusaha mempermudah akses program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi buruh. Terkait hal tersebut, ia beserta perwakilan serikat buruh Jatim akan mengupayakan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Kita ingin bahwa perwakilan buruh dan pekerja di Jawa Timur sudah mendapatkan alokasi untuk bantuan subsidi rumah, dan area memang sudah agak susah dengan harga yang ada. Persoalannya adalah bahwa area yang sebetulnya mereka harapkan area yang dekat dengan tempat kerja mereka," ungkapnya.

Tak hanya itu, Khofifah akan segera membentuk Satgas Pencegahan PHK lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai respons terhadap Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 serta menerbitkan surat edaran bagi dinas tenaga kerja di 38 kabupaten/kota dan pengusaha terkait kewajiban pelaksanaan ketentuan UMK/UMSK.

Lebih lanjut, gubernur juga menginstruksikan Dinas Perhubungan Jawa Timur untuk segera memperluas jangkauan layanan Trans Jatim bagi para buruh, dengan prioritas terdekat pada Koridor 8 yang menghubungkan perusahaan manufaktur di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

"Saya sudah menyampaikan kalau untuk membuka koridor tidak bisa 'bim salabim'. Maka, tahun depan mudah-mudahan sudah bisa kita buka koridor Pasuruan. Kita harus koordinasi titik-titik pemberhentian dari Trans Jatim, dan koordinasi dengan para supir angkot setempat, dan tentu adalah support dari kepala daerah setempat," ucapnya.

Terakhir, Khofifah menyatakan jajarannya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk memperbaiki sistem OSS mengenai izin usaha alih daya agar menyertakan syarat wajib memiliki kantor di Jawa Timur bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (PPJP).

Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur memohon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat menggunakan nilai alfa maksimal yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni 0,9, dalam perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026.

Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menegaskan bahwa penentuan nilai alfa tertinggi dalam formula perhitungan UMP dan UMSP 2026 tersebut ditujukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan upah yang terjadi di Jawa Timur.

“Agar pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan dan lancar. Untuk UMP dan UMK nanti kami berharap sesuai amanah putusan MK dan PP itu, [pemerintah] tidak mengambil alfa terendah. Jangan sampai politik upah murah terjadi karena yang digunakan adalah alfa terendah. Maka ini ada rentang 0,9,” ungkap Jazuli kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).

Ia juga berujar bahwa permintaan penggunaan alfa tertinggi dari serikat buruh kepada gubernur tersebut adalah sesuatu yang berdasar.

Sebab, standar minimum kebutuhan hidup layak (KHL) seorang pekerja di Jawa Timur berdasarkan perhitungan dan survei pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah sebesar Rp3,5 juta per pekerja per bulan.

“Saya berharap UMP Jawa Timur 2026 tidak ada lagi daerah yang miskin atau dimiskinkan karena upah minimum yang berada di bawah KHL. Jangan sampai ada kabupaten/kota di Jawa Timur ini yang upahnya kurang dari Rp3,5 juta,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, keputusan sepenuhnya terkait penetapan UMP dan UMSP 2026 berada di tangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Seperti diketahui, penentuan nilai alfa untuk perhitungan UMP dan UMSP dilakukan melalui pembahasan oleh Dewan Pengupahan Provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pembahasan tersebut kemudian direkomendasikan kepada gubernur sebelum ditetapkan secara resmi.

“Menurut kami, bagi daerah yang upahnya di atas KHL, gubernur bisa menerapkan alfa terendah. Misalnya daerah ring satu, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan itu hampir Rp5 juta saat KHL Jatim Rp3,5 juta. Jangan sampai gubernur mengambil angka minimal. Ini ujian sesungguhnya bagi gubernur sejauh mana political will dan keberpihakannya,” bebernya.

Jazuli juga mengungkap bahwa realitas disparitas upah minimum tersebut terjadi pada daerah-daerah yang secara geografis berdekatan secara langsung, di antaranya Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan serta Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

“Kalau satu daerah itu hanya dibatasi jalan, selisih UMK-nya sampai Rp2 juta, itu tidak realistis. Disparitasnya terlalu jauh. Inilah fakta di lapangan yang harus menjadi evaluasi,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih mendengar aspirasi dan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh yang berkontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah hingga nasional.

“Mari dievaluasi, disparitas upah ini makin tinggi bukan hanya soal persentase, tetapi juga nominal. Kesenjangan ekonomi antar daerah sangat tinggi, daerah miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi juga harus dinikmati buruh, jangan sampai hanya dinikmati warga menengah ke atas,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Aspirasi ribuan buruh yang terlibat demonstrasi yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya telah disampaikan. Mereka ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.

Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur, Jazuli menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan perwakilan Pemprov Jatim mengenai berbagai tuntutan yang disampaikan oleh para buruh.

“Khusus sore ini, sebagaimana tuntutan yang disampaikan tertulis, kita akan mengakhiri politik upah murah dan praktik UMP tidak lagi mengacu UMK terendah,” beber Jazuli, Kamis (27/11/2025).

Ia menegaskan bahwa sebagaimana data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kebutuhan hidup layak Provinsi Jatim berada pada kisaran angka Rp3,1 juta.

“Di Jatim ada 38 kabupaten/kota. Tentu selama hampir 15 tahun kita dihadapkan sistem Jatim upahnya kabupaten terendah. Kita ingatkan ke pemerintah, kita tidak mau Jatim dicap provinsi miskin. Kita ingin [upah] proporsional,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jatim, Adhy Karyono menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan ribuan buruh itu telah diterima pihaknya. Menurutnya, tuntutan mengenai kenaikan UMP pada 2026 itu sejalan dengan visi pemerintah.

“Bagi pemerintah ini sangat penting. Atas nama Pemprov Jatim, Bu Gubernur [Khofifah Indar Parawansa], Pak Wagub [Emil Elestianto Dardak] mengucapkan terima kasih, pertemuan kita dengan perwakilan serikat pekerja dan buruh berlangsung stabil, dan semua pendapat mereka hampir sama dengan kami,” katanya.

Adhy menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi di Jatim beberapa tahun terakhir cenderung stabil. Hal tersebut menurutnya disebabkan oleh partisipasi segenap kaum buruh yang bekerja di berbagai sektor industri.

“Jatim tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi stabil, salah satunya dari kontribusi industri. Bapak, ibu buruh menjaga stabilitas ini. Kami menyadari persoalan buruh di Jatim sangat kompleks,” tegasnya.

Adhy pun berjanji bahwa tuntutan kenaikan UMP 2026 akan segera dibahas lebih lanjut oleh pihaknya usai peraturan pemerintah (PP) yang tengah disusun oleh pemerintah pusat telah ditetapkan nantinya. Tak lupa, ia juga meminta kepada para buruh untuk menyampaikan tuntutan maupun aspirasi secara tertib dan kondusif.

“Kami berjanji ketika turun aturan, kami akan mendengar dan membahas kembali data itu untuk membahas kesejahteraan buruh dan mengurangi disvalitas. Silahkan aksi sampai [UMP 2026] ditetapkan, tapi mohon jaga Jatim dengan tertib,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan buruh dari berbagai elemen serikat buruh di berbagai daerah di Jawa Timur menuntut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2026 sebesar Rp3.356.349. Jazuli menjelaskan, kenaikan UMP 2026 tersebut didasarkan atas berbagai landasan serta alasan.

Menurutnya, UMP Jawa Timur tahun 2025, yang tercatat sebesar Rp2.305.985, menempati UMP terendah keempat secara nasional, dan bahkan berada di bawah nilai UMP Papua Pegunungan, yang terhitung sebesar Rp4.285.850.

"UMP Jawa Timur 2025 juga berada di bawah rata-rata UMP se-Indonesia tahun 2025, yang tercatat sebesar Rp3.315.761,65," ucap Jazuli.

Jazuli juga menyebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'," bebernya.

Dirinya juga menyatakan, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 dan juga telah disosialiasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur mencapai angka sebesar Rp3.038.305.

Oleh sebab itu, sebanyak kurang lebih 6.000 pekerja se-Jatim yang datang dari berbagai daerah dan serikat buruh melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan UMP 2026 mendatang.

"Ribuan buruh tersebut berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, dan Malang," bebernya.

Bisnis.com, SURABAYA — Ribuan buruh atau pekerja di Provinsi Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Juru Bicara Gerakan Aksi Pekerja (GASPER) Jawa Timur, Jazuli menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa buruh se-Jatim adalah untuk menuntut kenaikan UMP 2026.

"Dalam aksi demonstrasi hari ini, ribuan buruh Jawa Timur menuntut penetapan UMP Jawa Timur tahun 2026 sebesar Rp3.356.349," kata Jazuli, Kamis (27/11/2025).

Dirinya membeberkan, buruh se-Jatim menginginkan kenaikan UMP 2026 sebesar Rp3,35 juta tersebut didasarkan atas berbagai alasan serta landasan.

Jazul menjelaskan, UMP Jawa Timur tahun 2025 sebesar Rp2.305.985 menempati UMP terendah keempat secara nasional, dan berada di bawah nilai UMP 2025 Provinsi Papua Pegunungan sebesar Rp4.285.850.

"UMP Jawa Timur 2025 juga berada dibawah rata-rata UMP se-Indonesia tahun 2025, yang sebesar Rp3.315.761,65," tegasnya.

Jazuli juga menyebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'," bebernya.

Dirinya juga menyatakan, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 dan juga telah disosialiasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur telah mencapai angka sebesar Rp3.038.305.

Oleh sebab itu, sebanyak kurang lebih 6.000 pekerja se-Jatim yang datang dari berbagai daerah dan serikat buruh akan melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan UMP 2026.

"Ribuan buruh tersebut berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, dan Malang," tegasnya.

Massa aksi rencananya akan berkumpul di Frontage Jalan Ahmad Yani, tepatnya depan Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi Jatim. Kemudian mereka akan melaksanakan salat dhuhur sebelum bergerak ke Kantor Gubernur Jatim.

Adapun rute yang dilewati yakni dari Frontage Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Wonokromo, lalu ke Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Embong Malang. Selanjutnya massa aksi akan berbelok ke Jalan Blauran, lalu bergegas menuju Jalan Bubutan, hingga tiba di Jalan Pahlawan.

"Sekitar pukul 14.00 WIB seluruh massa aksi sudah berkumpul di depan Kantor Gubernur Jawa Timur untuk melakukan orasinya menyampaikan aspirasi," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Para pekerja atau buruh di Jawa Timur mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi serta kabupaten/kota 2026 sebesar 8 hingga 10%. Faktor kenaikan harga barang atau inflasi disebut menjadi alasan utama yang mendasari para buruh menginginkan kenaikan upah.

Merespons hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan peranan dari forum tripartit dipandangnya sentral dalam proses penetapan upah dan pembahasan kebijakan mengenai hubungan industrial di Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, forum tersebut selalu menjadi ruang dialog yang strategis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk membahas jawaban atas permasalahan kenaikan upah yang bersifat adil dan berpihak bagi seluruh pihak.

"Forum tripartit akan menjadi tempat kedua belah pihak duduk bersama dengan pemerintah, untuk menentukan apa yang terbaik bagi kemaslahatan buruh dan kesinambungan usaha," ucap Emil di Surabaya, Senin (17/11/2025).

Emil mengungkapkan ketiga unsur tersebut dapat kembali menemukan kesepahaman seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengenai keterkaitan dari forum tripartit di tengah isu perubahan formulasi perhitungan upah minimum dari pemerintah pusat, Emil menjelaskan bahwa proses dialog tetap menjadi bagian yang mendasar.

"Memang ada formula dalam peraturan pemerintah yang memuat variabel-variabel sebagai dasar penghitungan, tetapi duduk bareng ini tetap penting untuk memperkuat proses pembahasan dan menelaah situasi nyata di lapangan," tegasnya.

Meskipun catatan hasil perbincangan itu tidak selalu menjadi dasar keputusan akhir, Politikus Demokrat ini juga menambahkan seluruh proses tetap menjadi rekam jejak penting yang akan diperhitungkan dalam kebijakan berikutnya.

Mengenai penetapan upah minimum (UMK) tahun 2026 apakah akan tetap menggunakan formula pertumbuhan ekonomi serta inflasi, Emil enggan untuk mendahului pembahasan resmi.

"Saya tidak boleh bicara mendahului forum tersebut. Meski ada formulasi, selama ini aspirasi selalu dibahas melalui forum tripartit. Lalu, diteruskan ke pusat, dan keputusan diambil bersama," jelas Emil.

Menurutnya, formulasi memang menjadi pertimbangan dalam perhitungan upah minimum. Namun, proses dialog yang melibatkan seluruh pihak tetap menjadi jalan utama sebelum keputusan akhir mengenai UMP/UMK 2026 disahkan.

"Keputusan akhir seringkali mengacu pada formula, tetapi konteksnya selalu melihat dinamika yang terjadi. Kalau bertanya apakah usulan awal biasanya lebih tinggi lalu turun, atau lebih rendah lalu naik, lihat saja rekam jejak tahun-tahun sebelumnya tidak pernah 100% sama," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Serikat pekerja atau buruh di Provinsi Jawa Timur akan menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Tuntutan tersebut akan disuarakan dalam aksi demonstrasi, yang rencananya akan digelar pada akhir Oktober 2025 mendatang.

Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat membeberkan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 8,5%-10,5% tersebut turut mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi.

"PERDA KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jawa Timur berencana melakukan aksi pada 30 Oktober 2025, dalam rangka memperjuangkan kenaikan upah tahun 2026," ucap Nuruddin, Selasa (28/10/2025).

Meski begitu, Nuruddin menyatakan bahwa para buruh mengapresiasi perubahan besaran UMK 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3/1/771/013/2025 tentang UMK di Provinsi Jawa Timur.

Dalam perubahan regulasi yang telah disetujui Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada Senin (20/10/2025), terdapat tujuh daerah di Jawa Timur yang mengalami kenaikan UMK, termasuk Kota Surabaya.

"Kami menerima dan mensukuri adanya perubahan Kepgub UMK 2025 yang baru, meski hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025, dikarenakan Januari 2026 menyesuaikan Kepgub yang baru lagi. Namun, setidaknya untuk kenaikan UMK tahun 2026 mendatang, basis penggalinya menggunakan keputusan gubernur yang baru diteken, yang mana nilainya lebih besar dari keputusan sebelumnya," lanjut Nuruddin.

Nuruddin membeberkan daerah yang mengalami kenaikan UMK 2025, yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, dan Kota Malang, adalah daerah yang pada penetapan UMK 2025 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

"Jika merujuk pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, maka seharusnya kenaikan UMK itu sebesar 6,5%. Namun oleh Gubernur Jatim, tujuh daerah ini kenaikannya kurang dari itu," paparnya.

Dengan begitu, Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan besaran UMK tertinggi, yakni Rp 5.032.635, disusul oleh Kabupaten Gresik dengan Rp 4.943.763. Sementara Kabupaten Situbondo berada dalam posisi buncit, dengan Rp 2.335.209.

"Besaran UMK ini hanya cukup untuk buruh lajang dengan masa kerja 0 hingga 1 tahun. Karena itu, kami berharap UMK 2026, kenaikan upah minimum 8,5%-10,5% terjadi di seluruh wilayah atau 38 kabupaten/kota di Jatim," pungkas Nuruddin.