Bisnis.com, JAKARTA — Nama Ketua Komisi XI DPRMukhamad Misbakhun masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Istana pun turut memberikan komentar.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan saat ini proses pemilihan pimpinan OJK masih dalam tahap pembentukan panitia seleksi (pansel). Ditanya terkait munculnya nama politisi Misbakhun sebagai calon pimpinan OJK, Prasetyo menjawab nama-nama bakal calon belum muncul.

"[Nama-nama bakal calon pimpinan OJK] belum ada. [Nama calon pansel] Beberapa sudah, karena itu kan berasal dari berbagai unsur ya, dari Kementerian Keuangan, nama-nama itu," kata Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Adapun, dia berharap seleksi pimpinan OJK bisa berhasil menemukan pimpinan OJK yang betul-betul menguasai bidangnya.

"Kita juga harus mengerti bahwa OJK peranannya sama, yang penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita, supaya kejadian seperti kemarin misalnya [dinamika pasar modal] kita ada sedikit masalah itu tidak berulang kembali," ujar Prasetyo Hadi.

Sebagaimana diketahui, tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Mundurnya tiga pimpinan OJK itu terjadi di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang jeblok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dan memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anjloknya IHSG seiring dengan rilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur.

Dalam perkembangannya, muncul nama politisi dari Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner OJK. Namun, kemunculan Misbakhun dikhawatirkan oleh pasar.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kualitas kandidat pengganti Ketua OJK harus menjadi fokus utama dalam proses seleksi. Menurutnya, figur yang dipilih harus memiliki kompetensi teknis dan integritas yang kuat agar mampu menjaga kredibilitas OJK di mata pasar.

"Harus dipastikan memang kualitas dari calonnya atau kandidat pengganti ketua OJK, itu ya profesional, berpengalaman di bidang pengawasan, sektor keuangan di pasar modal, perbankan, asuransi,” kata Bhima, (4/2/2026).

Bhima menambahkan, latar belakang independen menjadi faktor penting mengingat pelaku pasar dan investor membutuhkan figur yang dipercaya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Dia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengabaikan kandidat terbaik, serta menekankan perlunya komitmen Ketua OJK ke depan untuk melanjutkan reformasi pengawasan dan pembenahan pasar modal, termasuk menindaklanjuti rekomendasi MSCI.

Senada, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpandangan Ketua OJK sebaiknya berasal dari kalangan independen yang memahami industri keuangan secara mendalam. Ia menilai latar belakang politisi bukan pilihan ideal untuk memimpin otoritas pengawas sektor jasa keuangan.

“Setahu saya Pak Misbakhun politisi ya, sebaiknya yang independen saja dan memang memiliki pengalaman serta memahami industri perbankan dan keuangan dengan baik,” ujar Trioksa.

Trioksa berharap panitia seleksi atau pansel dapat menjaring figur-figur yang kompeten dan kredibel sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar. Sebagai informasi, proses seleksi Ketua DK OJK definitif telah resmi dimulai.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pengisian tiga posisi kosong anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemuka. Nama politisi Partai Golkar Misbakhun bahkan digadang-gadangkan sebagai pengisi ketua lembaga keuangan pengawas aset lebih dari Rp30.000 triliun itu yang terdiri dari pasar modal (Rp15.046 triliun), perbankan (lebih dari Rp12.000), hingga asuransi, multifinance, pinjol, hingga penjaminan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jabatan Ketua Dewan Komisioner (DK), wakil ketua, dan kepala eksekutif pengawas Pasar Modal terbuka bagi siapa pun yang berminat mengisi posisi tersebut. Proses pemilihan komisioner OJK sepenuhnya berada dalam kewenangan panitia seleksi (pansel) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menegaskan bahwa mekanisme seleksi tidak berada di internal OJK. “Saya kira, secara umum di undang-undang kan bisa dilihat kewenangan pembentukan pansel dan sebagainya. Jadi kami persilakan,” ujar Hasan dikutip dari Antara, Kamis (5/2/2026).

Hasan juga meminta agar perkembangan proses seleksi ditanyakan langsung kepada panitia seleksi. “Ya silahkan, nanti ditanyakan dan konfirmasi ke yang memang berwenang melakukan proses itu ya,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara prinsip seleksi Ketua DK OJK bersifat terbuka sebagaimana proses yang telah dilakukan sebelumnya. “Saya kira terbuka buat semua kalau kaedah umumnya ya, tapi itu yang sejauh yang bisa saya sampaikan. Seperti selama ini,” kata Hasan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah mulai menyurati sejumlah pihak untuk membentuk panitia seleksi calon pimpinan OJK. Surat tersebut ditujukan kepada Bank Indonesia (BI) hingga perwakilan dari sektor swasta.

“Kami sedang mengirim surat ke BI dan pihak-pihak terkait untuk kirim perwakilan sebagai pansel. Untuk yang swasta dari masyarakatnya, kami akan kontak satu-satu untuk menjadi anggota pansel,” kata Purbaya.

Panitia seleksi OJK nantinya akan terdiri atas perwakilan pemerintah, BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sektor keuangan, akademisi, serta tokoh masyarakat. Meski tidak menyebutkan target waktu pembentukan pansel, Purbaya menegaskan perlunya percepatan proses tersebut.

“Saya maunya cepat-cepat, terutama ada undang-undang yang nggak bisa menunggu sekian-sekian. Sebenarnya, sekarang sudah telat, kalau kita ikuti undang-undang yang ada sekarang,” ujar Purbaya.

Di tengah munculnya isu pencalonan dirinya sebagai Ketua DK OJK, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan masih berfokus menjalankan tugasnya di parlemen. “Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI,” kata Misbakhun.

Terkait tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan OJK, Misbakhun menegaskan bahwa proses tersebut berada dalam kewenangan pemerintah. “Itu menjadi wilayah kewenangannya pemerintah. Yang ditunggu oleh DPR itu adalah kalau surat dari pemerintah itu sudah masuk, yaitu surat dari Bapak Presiden sudah masuk, maka kita akan secepatnya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh undang-undang, yaitu melakukan fit and proper test dan mengambil keputusan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ekonomi menyoroti munculnya nama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mereka menekankan bahwa pentingnya independensi, profesionalisme, dan rekam jejak calon Ketua OJK demi menjaga kepercayaan pasar.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kualitas kandidat pengganti Ketua OJK harus menjadi fokus utama dalam proses seleksi. Menurutnya, figur yang dipilih harus memiliki kompetensi teknis dan integritas yang kuat agar mampu menjaga kredibilitas OJK di mata pasar.

“Harus dipastikan memang kualitas dari calonnya atau kandidat pengganti ketua OJK, itu ya profesional, berpengalaman di bidang pengawasan, sektor keuangan di pasar modal, perbankan, asuransi,” kata Bhima, (4/2/2026).

Bhima menambahkan, latar belakang independen menjadi faktor penting mengingat pelaku pasar dan investor membutuhkan figur yang dipercaya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Dia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengabaikan kandidat terbaik, serta menekankan perlunya komitmen Ketua OJK ke depan untuk melanjutkan reformasi pengawasan dan pembenahan pasar modal, termasuk menindaklanjuti rekomendasi MSCI.

Senada, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpandangan Ketua OJK sebaiknya berasal dari kalangan independen yang memahami industri keuangan secara mendalam. Ia menilai latar belakang politisi bukan pilihan ideal untuk memimpin otoritas pengawas sektor jasa keuangan.

“Setahu saya Pak Misbakhun politisi ya, sebaiknya yang independen saja dan memang memiliki pengalaman serta memahami industri perbankan dan keuangan dengan baik,” ujar Trioksa.

Trioksa berharap panitia seleksi atau pansel dapat menjaring figur-figur yang kompeten dan kredibel sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar.

Sebagai informasi, proses seleksi Ketua DK OJK definitif telah resmi dimulai. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penetapan Ketua OJK definitif dapat dilakukan dalam satu hingga dua pekan ke depan demi menjaga kepastian kepemimpinan di tubuh OJK. Saat ini, posisi Ketua DK OJK diisi oleh Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.).

Misbakhun sendiri menyatakan belum mengetahui kabar terkait masuknya namanya dalam bursa pencalonan tersebut. Ia menegaskan mandat partai yang saat ini diembannya masih berada di parlemen.

“Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI [DPR],” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Ketika disinggung lebih jauh mengenai apakah sudah ada komunikasi dengan Panitia Seleksi (Pansel) OJK, Misbakhun kembali menekankan posisinya saat ini sebagai alat kelengkapan dewan yang ditugaskan oleh ketua umum partainya.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai kesiapannya jika kelak benar-benar mendapatkan penugasan untuk memimpin otoritas jasa keuangan, Misbakhun enggan memberikan spekulasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pergantian tiga pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan sesuai mekanisme atau aturan yang berlaku. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga belum menetapkan nama pengganti pimpinan OJK.

Seperti diketahui, tiga petinggi OJK yang menyatakan mundur, yaitu Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.

Pengunduran diri ketiga petinggi OJK tersebut terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa perlu merampungkan administrasi pengunduran diri dari tiga pimpinan OJK. Setelah itu, pihak-pihak terkait memproses nama-nama calon pimpinan sesuai dengan hasil rapat dewan komisioner OJK untuk nantinya menjalani fit & proper test.

"Iya, sesuai mekanisme kan hasil dari rapat dewan komisioner tadi kan berkirim surat kepada Bapak Presiden," katanya usai konferensi pers di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Prasetyo menyatakan Presiden Prabowo belum mengantongi nama calon untuk menggantikan tiga jabatan definitif di OJK.

"Belum dong [Prabowo tentukan nama pengganti DK OJK]. Untuk mengisi orang baru yang tiga itu [mundur]," jelasnya.

Kemudian pada Sabtu (31/1/2026), OJK mengangkat Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku UsahaJasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Lalu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Jadi tidak ada kekosongan [jabatan]," tegas Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.

Kiki, sapaan akrab Friderica, juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

"Kami tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas di sector jasa keuangan," katanya.