IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Sadewa sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan nama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum mendaftar sebagai calon Anggota Dewan Komisioner OJK.

"Yang saya tahu, itu (Misbakhun) enggak ada (Daftar ADK OJK). Yang Kemenkeu, saya pikir juga enggak ada. Pak Suahasil katanya ya? Saya belum ada (dapat) laporan," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Purbaya menerangkan, jika benar Suahasil hendak mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Komisioner, OJK biasanya akan melapor terlebih dahulu. Namun, hingga saat ini pembicaraan tersebut belum sampai pada dirinya.

"Saya belum ada (dapat) laporan. Kalau ada laporan masuk pasti ada yang lapor ke saya atau Pak Suahasil lapor ke Saya," kata dia.

Namun, dia mengaku telah mengantongi beberapa nama yang mencalonkan diri sebagai ADK OJK. Nama-nama tersebut belum bisa disampaikan kepada publik karena masih harus memenuhi persyaratan lebih lanjut.

"Sudah ada yang masuk, tapi belum diumumkan. Belum bisa diumumkan, kan masih masuk namanya," kata dia.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto telah resmi membentuk Panitia Seleksi ADK OJK melalui Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026. Pendaftaran calon OJK dibuka sejak 11 Februari sampai 2 Maret 2026.

Jabatan yang dibutuhkan antara lain Keuta Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pengisian tiga posisi kosong anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemuka. Nama politisi Partai Golkar Misbakhun bahkan digadang-gadangkan sebagai pengisi ketua lembaga keuangan pengawas aset lebih dari Rp30.000 triliun itu yang terdiri dari pasar modal (Rp15.046 triliun), perbankan (lebih dari Rp12.000), hingga asuransi, multifinance, pinjol, hingga penjaminan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jabatan Ketua Dewan Komisioner (DK), wakil ketua, dan kepala eksekutif pengawas Pasar Modal terbuka bagi siapa pun yang berminat mengisi posisi tersebut. Proses pemilihan komisioner OJK sepenuhnya berada dalam kewenangan panitia seleksi (pansel) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menegaskan bahwa mekanisme seleksi tidak berada di internal OJK. “Saya kira, secara umum di undang-undang kan bisa dilihat kewenangan pembentukan pansel dan sebagainya. Jadi kami persilakan,” ujar Hasan dikutip dari Antara, Kamis (5/2/2026).

Hasan juga meminta agar perkembangan proses seleksi ditanyakan langsung kepada panitia seleksi. “Ya silahkan, nanti ditanyakan dan konfirmasi ke yang memang berwenang melakukan proses itu ya,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara prinsip seleksi Ketua DK OJK bersifat terbuka sebagaimana proses yang telah dilakukan sebelumnya. “Saya kira terbuka buat semua kalau kaedah umumnya ya, tapi itu yang sejauh yang bisa saya sampaikan. Seperti selama ini,” kata Hasan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah mulai menyurati sejumlah pihak untuk membentuk panitia seleksi calon pimpinan OJK. Surat tersebut ditujukan kepada Bank Indonesia (BI) hingga perwakilan dari sektor swasta.

“Kami sedang mengirim surat ke BI dan pihak-pihak terkait untuk kirim perwakilan sebagai pansel. Untuk yang swasta dari masyarakatnya, kami akan kontak satu-satu untuk menjadi anggota pansel,” kata Purbaya.

Panitia seleksi OJK nantinya akan terdiri atas perwakilan pemerintah, BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sektor keuangan, akademisi, serta tokoh masyarakat. Meski tidak menyebutkan target waktu pembentukan pansel, Purbaya menegaskan perlunya percepatan proses tersebut.

“Saya maunya cepat-cepat, terutama ada undang-undang yang nggak bisa menunggu sekian-sekian. Sebenarnya, sekarang sudah telat, kalau kita ikuti undang-undang yang ada sekarang,” ujar Purbaya.

Di tengah munculnya isu pencalonan dirinya sebagai Ketua DK OJK, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan masih berfokus menjalankan tugasnya di parlemen. “Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI,” kata Misbakhun.

Terkait tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan OJK, Misbakhun menegaskan bahwa proses tersebut berada dalam kewenangan pemerintah. “Itu menjadi wilayah kewenangannya pemerintah. Yang ditunggu oleh DPR itu adalah kalau surat dari pemerintah itu sudah masuk, yaitu surat dari Bapak Presiden sudah masuk, maka kita akan secepatnya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh undang-undang, yaitu melakukan fit and proper test dan mengambil keputusan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ekonomi menyoroti munculnya nama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mereka menekankan bahwa pentingnya independensi, profesionalisme, dan rekam jejak calon Ketua OJK demi menjaga kepercayaan pasar.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kualitas kandidat pengganti Ketua OJK harus menjadi fokus utama dalam proses seleksi. Menurutnya, figur yang dipilih harus memiliki kompetensi teknis dan integritas yang kuat agar mampu menjaga kredibilitas OJK di mata pasar.

“Harus dipastikan memang kualitas dari calonnya atau kandidat pengganti ketua OJK, itu ya profesional, berpengalaman di bidang pengawasan, sektor keuangan di pasar modal, perbankan, asuransi,” kata Bhima, (4/2/2026).

Bhima menambahkan, latar belakang independen menjadi faktor penting mengingat pelaku pasar dan investor membutuhkan figur yang dipercaya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Dia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengabaikan kandidat terbaik, serta menekankan perlunya komitmen Ketua OJK ke depan untuk melanjutkan reformasi pengawasan dan pembenahan pasar modal, termasuk menindaklanjuti rekomendasi MSCI.

Senada, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpandangan Ketua OJK sebaiknya berasal dari kalangan independen yang memahami industri keuangan secara mendalam. Ia menilai latar belakang politisi bukan pilihan ideal untuk memimpin otoritas pengawas sektor jasa keuangan.

“Setahu saya Pak Misbakhun politisi ya, sebaiknya yang independen saja dan memang memiliki pengalaman serta memahami industri perbankan dan keuangan dengan baik,” ujar Trioksa.

Trioksa berharap panitia seleksi atau pansel dapat menjaring figur-figur yang kompeten dan kredibel sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar.

Sebagai informasi, proses seleksi Ketua DK OJK definitif telah resmi dimulai. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penetapan Ketua OJK definitif dapat dilakukan dalam satu hingga dua pekan ke depan demi menjaga kepastian kepemimpinan di tubuh OJK. Saat ini, posisi Ketua DK OJK diisi oleh Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.).

Misbakhun sendiri menyatakan belum mengetahui kabar terkait masuknya namanya dalam bursa pencalonan tersebut. Ia menegaskan mandat partai yang saat ini diembannya masih berada di parlemen.

“Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI [DPR],” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Ketika disinggung lebih jauh mengenai apakah sudah ada komunikasi dengan Panitia Seleksi (Pansel) OJK, Misbakhun kembali menekankan posisinya saat ini sebagai alat kelengkapan dewan yang ditugaskan oleh ketua umum partainya.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai kesiapannya jika kelak benar-benar mendapatkan penugasan untuk memimpin otoritas jasa keuangan, Misbakhun enggan memberikan spekulasi.