Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 13 saksi dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Dalam pemeriksaan ini, tim mendalami terkait pengumpulan uang pemerasan yang diperintahkan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan 13 saksi diperiksa di Polres Semarang, Rabu (25/2/2026). Budi menyampaikan penyidik meminta keterangan terkait Tim 8 yang berisikan bekas anggota tim sukses Sudewo (SDW)

"Para saksi diklarifikasi selaku eks timses dan tim 8 ataupun tim transisi Bupati Pati (SDW) dan kaitannya dengan pengambilan keputusan serta ploting pengadaan barang dan jasa di Kab. Pati," kata Budi.

Budi menjelaskan penyidik lembaga antirasuah turut meminta penjelasan mengenai pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati Tahun 2026.

"Penyidik juga meminta penjelasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati Tahun 2026 dan permintaan serta pengumpulan uang yang diperintahkan oleh Bupati," ujarnya.

Perkara ini terkuak dari peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati nonaktif Sudewo yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan intervensi kepada keluarga tersangka dalam kasus pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) di Pati.

Hal itu disampaikan boleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo sebagai materi pemeriksaan terhadap dua saksi dalam kasus ini berinisial NPS selaku wiraswasta dan IS selaku karyawan swasta.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan juga kepada saksi didalami berkaitan dengan adanya dugaan intervensi kepada pihak-pihak tersangka ataupun keluarganya dan juga saksi-saksi lainnya," katanya kepada jurnalis, Kamis (12/2/2026).

Budi menjelaskan pihaknya masih mendalami motif dugaan intervensi dan kaitannya dengan kasus ini. Dia mengimbau kepada masyarakat maupun pihak yang mengetahui dugaan intervensi untuk melaporkan kepada lembaga antirasuah secara langsung atau melalui akun resmi KPK.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat Pati khususnya jika mengetahui adanya dugaan pihak-pihak lain yang juga melakukan modus serupa atau ikut terlibat dalam dugaan tindak pemerasan," jelasnya.

Menurutnya, laporan dari masyarakat dibutuhkan untuk mendalami informasi dan konstruksi perkara.

Dalam kasus ini, KPK menggelar kegiatan tertangkap tangan kepada Bupati Pati, Sudewo pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan.

Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pati, Sudewo membentuk tim bernama 'tim 8' untuk melancarkan aksi dugaan pemerasan pendaftaran Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang nominalnya terkumpul hingga Rp2,6 miliar.

Pasalnya tim tersebut berisikan tim sukses Sudewo saat dirinya mencalonkan diri sebagai Bupati Pati. Mereka telah menjabat sebagai kepala desa.

"Pada masing-masing kecamatan, selanjutnya ditunjuk Kepala Desa (Kades) yang juga merupakan bagian dari Timses SDW sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (20/1/2026).

Sebagai informasi, pendaftaran Caperdes akan berlangsung pada Maret 2026, di mana Sudewo telah membahasnya pada November 2025. Terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Adapun tim tersebut beranggotakan:

1. Sisman (SIS): Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana

2. Sudiyono (SUD): Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo

3. Abdul Suyonon (YON): Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan

4. Imam (IM): Kades Gadu, Kecamatan Gunungwungkal

5. Yoyon (YY): Kades Tambaksari, Kecamatan Pati Kota

6. Pramono (PRA): Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota

7. Agus (AG): Kades Slungkep, Kecamatan Kayen

8. Sumarjiono (JION): Kades Arumanis, Kecamatan Jaken

Sudewo menunjuk YON dan JION sebagai orang kepercayaannya untuk menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan sejumlah uang pendaftaran.

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," ucap Asep.

Pemerasan itu disertai ancaman bagi calon yang tidak menurut dengan menutup pendaftaran hingga tahun-tahun berikutnya.

Asep menyebutkan hingga 18 Januari 2026, uang yang terkumpul sebanyak Rp2,6 miliar dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Kajen. Uang ditampung oleh

JION dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun yang kemduian disalurkan ke Sudewo

KPK kemudian menetapkan Bupati Pati, Sudewo; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan sebagai tersangka.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari-8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil pemerasan pendaftaran Calon Perangkat Desa (Capredes) yang dilakukan Bupati Pati, Sudewo dkk senilai Rp2,6 miliar.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan uang tersebut setelah Sudewo memerintahkan Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan memungut uang dari Kepala Desa di Kecamatan Jaken terkait pendaftaran Capredes.

Pasalnya uang pendaftaran dipatok Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta, dimana harga telah digelembungkan oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta-Rp150 juta.

"Atas pengkondisian tersebut, hingga 18 Januari 2026, JION tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar Rp2,6 miliar, yang berasal dari para 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken," kata Asep saat konferensi pers, Selasa (20/1/2026).

Dugaan pemerasan itu juga disertai ancaman berupa penutupan pendaftaran Capredes hingga tahun-tahun berikutnya.

Adapun, sebanyak 601 posisi perangkat desa yang dibuka.

Mereka termasuk dalam anggota yang kemudian sengaja dibentuk Sudewo untuk memungut biaya pendaftaran. Mereka juga termasuk timses Sudewo.

"Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," jelas Asep.

KPK kemudian menetapkan Bupati Pati, Sudewo; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan sebagai tersangka.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari-8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.