JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Bupati Pati nonaktif Sudewo yang mengklaim namanya dicatut dalam kasus dugaan pemerasan terkait jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. KPK menegaskan konstruksi perkara tersebut telah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU).

"Bahwa dari dakwaan yang dibacakan oleh JPU, publik tentunya sudah bisa mencermati secara utuh bagaimana konstruksi perkara itu disajikan oleh JPU," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Selasa (16/6/2026).

Budi menjelaskan, surat dakwaan juga memuat peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu, aliran dana dalam kasus itu telah diuraikan secara rinci, termasuk yang mengarah kepada Sudewo.

"Sehingga Majelis Hakim nanti akan melihat ya bagaimana perkara ini ya, perbuatan melawan hukumnya seperti apa, gitu ya. Termasuk pihak-pihak terdakwa ini perannya di mana. Juga soal aliran uang misalnya, di situ juga sudah disampaikan secara rinci ya, termasuk untuk terdakwa Saudara SDW (Sudewo)," imbuh Budi.

Karena itu, KPK meminta masyarakat mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tetap menjaga ketertiban selama proses hukum berlangsung. "Soal dinamika di lokasi persidangan, tentu KPK mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, agar proses persidangan bisa berjalan secara kondusif," tandasnya.

Menurut Budi, melalui persidangan tersebut seluruh proses penegakan hukum akan diuji dan diputuskan berdasarkan fakta yang terungkap di hadapan majelis hakim.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan lokasi penahanan Bupati Pati nonaktif Sudewo ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Semarang menjelang dimulainya persidangan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjeratnya. Selain Sudewo, tiga tersangka lain yakni Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun juga dipindahkan dari Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, mengatakan pemindahan dilakukan pada Jumat (5/6/2026) setelah lembaganya menerima Surat Penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. "Sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, pemindahan penahanan para tersangka ini untuk kepentingan pemeriksaan para terdakwa nantinya dalam tahap persidangan di PN Tipikor Semarang," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Budi menjelaskan Sudewo akan ditahan di Rutan Kelas I Semarang. Adapun tiga terdakwa lainnya akan menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.



KPK juga mengapresiasi jajaran Polres Kendal yang membantu pengawalan dan pengamanan selama proses pemindahan berlangsung. "Seluruh rangkaian prosesnya berjalan lancar dan kondusif," imbuh Budi.

Lihat juga: PUSARAN KORUPSI DI MAKAN BERGIZI

Sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas perkara yang menjerat Sudewo kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada 19 Mei 2026. Penyidik melimpahkan dua perkara, yakni dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati serta dugaan penerimaan fee terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan berkas dakwaan Bupati Pati nonaktif,Sudewo. Penyusunan tersebut ditangan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selanjutnya, Sudewo akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, yang bersangkutan akan menjalani serangkaian persidangan di PN Semarang. "Pekan depan dijadwalkan akan dilakukan pelimpah ke Pengadilan Negeri Semarang," kata Budi, Jumat (29/5/2026).

Budi menjelaskan, pelimpahan dilakukan secara elektronik terlebih dahulu. Nantinya, PN Semarang akan memverifikasi berkas yang dimaksud. Jika dinyatakan lengkap, KPK tinggal menunggu jadwal sidang perdana sekaligus susunan majelis hakim.

"Baru setelah kita mendapatkan jadwal sidangnya, kita akan memindahkan penahanan tersangka supaya untuk persiapan sidang di PN Semarang," ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo dalam perkara DJKA. Selain itu, Sudewo juga terjerat dalam perkara dugaan pemerasan calon perangkat desa di lingkungan Pemkab Pati.

Lihat video: Penampakan Karung Berisi Uang Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo



KPK melimpahkan dua berkas perkara kasus korupsi yang menjerat Sudewo ke jaksa penuntut umum (JPU). Pelimpahan tersebut dilakukan hari ini, Selasa, 19 Mei 2026.

Penyidik melimpahkan dua berkas perkara yang menjerat Sudewo ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Hari ini dilakukan limpah dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan. Jadi ada dua berkas perkara penyidikan, penyidikan untuk DJKA dan penyidikan untuk perkara Pati," ujar Budi.

Budi menambahkan, JPU selanjutnya akan menyusun surat dakwaan untuk Sudewo. Surat dakwaan juga akan menggabungkan dua perkara yang menjerat Sudewo.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) . Hal itu didalami saat tim penyidik memeriksa 2 ASN Kemenhub sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di DJKA.

Dua ASN dimaksud yakni Iman Sukandar dan Benny Nurdin Yusuf. Keduanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

"Penyidik meminta keterangan soal dugaan penerimaan yang dilakukan pihak-pihak di Kemenhub, dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip Kamis (28/5/2026).

"Pemeriksaan ini terkait dugaan pasal 12B-nya," sambungnya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo yang merupakan mantan anggota DPR RI.

Selain kasus DJKA, Sudewo juga terjerat dalam perkara dugaan pemerasan calon perangkat desa di lingkungan Pemkab Pati. KPK melimpahkan dua berkas perkara korupsi yang menjerat Sudewo ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Pelimpahan dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan. Jadi ada dua berkas perkara penyidikan, penyidikan untuk DJKA dan penyidikan perkara Pati," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

JPU selanjutnya akan menyusun surat dakwaan untuk Sudewo. Surat dakwaan menggabungkan dua perkara yang menjerat Sudewo.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi para tahanan kasus dugaan korupsi untuk melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2026). Puluhan tahanan tampak keluar dari rumah tahanan menggunakan mobil tahanan KPK untuk menuju lokasi pelaksanaan salat Iduladha.

Hanya saja, awak media tidak bisa memasuki kawasan salat. Sementara, para tahanan telah rampung melaksanakan salat sejak pukul 07.10 WIB. Tahanan perempuan terlihat mengenakan gamis bernuansa muslimah, sementara tahanan laki-laki memakai baju koko lengkap dengan kopiah.

Sejumlah tahanan yang terlihat hadir di antaranya mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Bupati Pati nonaktif Sudewo, hingga mantan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro alias Sultan Kemnaker.



Meski menjadi perhatian awak media, para tahanan memilih irit bicara usai pelaksanaan salat. Tidak ada satu pun yang memberikan keterangan.



Hanya Gus Alex yang sempat menyapa awak media sambil memastikan kondisinya baik. "Sehat," kata Gus Alex.

Selain memfasilitasi pelaksanaan salat Iduladha, KPK juga membuka layanan kunjungan keluarga bagi para tahanan. Layanan kunjungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjadwalkan pemanggilan terhadap tiga orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pengadaan jalur kereta api di lingkugan DJKA Kementerian Perhubungan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Tiga saksi tersebut berasal dari aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Mereka adalah Ariyandi Ariyus, Herman Armada, dan Hanura Kelana Iriana. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," ujarnya.

Belum ada informasi perihal kehadiran saksi yang dimaksud. Budi pun belum mengungkapkan apa yang akan digali penyidik dari keterangan tiga saksi tersebut.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan mantan anggota DPR RI yang juga Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu (status tersangka Sudewo). (Penetapan tersangka di) Dua (kasus)," kata Budi Prasetyo, Selasa (20/1/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang dari Sudewo kepada sejumlah pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Aliran uang ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA.

Hal itu ditelusuri saat tim penyidik Lembaga Antirasuah memeriksa saksi bernama Bambang Irawan Dg. Irate Djamal pada Rabu (13/5/2026) di Gedung Merah Putih KPK.

"Dalam pemeriksaan kali ini, saksi dimintai keterangan atas pengetahuannya terkait dugaan pemberian dari pihak SDW yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, kepada pihak-pihak di Kementerian Perhubungan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya yang dikutip Jumat (15/5/2026).

Budi belum menjelaskan lebih detail terkait aliran uang tersebut. Termasuk besaran yang diserahkan Sudewo. "Penyidik masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut atas keterangan ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA.

"Juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu (status tersangka Sudewo). (Penetapan tersangka di) Dua (kasus)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (20/1/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pj Sekda Pati Riyoso sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (caperdes) yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo pada Senin (13/4/2026). Dalam perkara ini, KPK menggeledah rumah yang bersangkutan.

"Hari ini Senin (13/4/2026) KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap satu saksi lain yakni Hindarto selaku pihak swasta. Kendati begitu, belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan keduanya. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ucapnya.

KPK menggeledah rumah mantan Pj Sekda Pati Riyoso, Jumat (27/2/2026). "Penyidik menggeledah rumah saudara RYS yang merupakan mantan Pj Sekda Pati," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (27/2/2026).

Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan itu. Hanya saja, Budi tidak merinci apa saja keterkaitan barang bukti itu dengan perkara ini.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah calon perangkat desa (caperdes) di lingkungan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan caperdes yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo .

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).

Tiga caperdes yang dimaksud ialah Suyono selaku caperdes Sukorukun Kecamatan Jaken, Joko Lastari selaku caperdes Sidoluhur, dan Parmin selaku caperdes Trikoyo Kecamatan Jaken.

Tim penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi lain, yaitu Agus Susanto selaku Kepala Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Mujibur Rokman selaku pihak swasta, dan ARI Sih Hartono selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Pati. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Sumber Rembang," ujarnya.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan mereka. KPK pun belum memberikan informasi terkait hadir atau tidaknya para saksi yang dimaksud.

Diketahui, KPK menangkap Sudewo bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Setelah pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, empat orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Sudewo.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti KPK menetapkan empat tersangka di antaranya SDW selaku Bupati Pati periode 2025-2030," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Selasa (20/1/2026).

Selain Sudewo, tiga tersangka lainnya yaitu Abdul Suyono (YON) selaku Kepala Desa Karangrowo; Sumarjiono (JION) selaku Kepala Desa Arumanis; dan Karjan (JAN) selaku Kepala Desa Sukorukun.

Asep mengatakan, seluruh tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari dalang yang mengatur keterangan saksi dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) Pemerintahan Kabupaten Pati.

Sebab, pada Rabu (4/3/2026) KPK menemukan dua saksi yang berupaya menghambat proses penyidikan dengan telah mengumpulkan dan mengatur saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

"Kita akan mendalami mastermind-nya siapa gitu sehingga kemudian penyidik menemukan adanya pihak-pihak yang mencoba mengonsolidasikan para saksi-saksi ini untuk tidak kooperatif agar para saksi-saksi ini tidak memberikan keterangan kepada penyidik secara lengkap, secara jujur," kata Budi kepada jurnalis, dikutip Jumat (6/3/2026).

Budi menjelaskan bahwa upaya ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik untuk memeriksa para pihak terkait.

Tim penyidik juga akan memintai keterangan kepada pihak lain agar dapat menjelaskan tindakan dua saksi yang diduga mengatur keterangan. Budi mengimbau kepada pihak-pihak terkait kooperatif selama menjalani pemeriksaan.

Kasus pemerasan ini menyeret Bupati Pati Sudewo yang ditangkap lewat operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo.

Dia diperiksa di Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Caperdes yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya, jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka mereka diancam tidak dapat mengikuti seleksi di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat dua saksi kasus dugaan pemerasan Bupati Pati, Sudewo berupaya menghambat proses penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan kedua saksi adalah NEK selaku Kasubbag TU Puskesmas Tambakromo Pati, dan SDY yang merupakan Kepala Desa Angkatan Lor saat diperiksa pada Rabu (4/3/2026).

"Penyidik mendalami adanya dugaan perbuatan kedua saksi ini yang berupaya mengumpulkan para saksi lain dan mengkondisikan keterangan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Budi menjelaskan upaya tersebut menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung. Dia mengimbau kepada pihak-pihak terkait bersikap kooperatif dan jujur dalam penyidikan ini.

"Untuk itu kami mengimbau, agar para saksi lain kooperatif dengan memberikan keterangan yang jujur dan lengkap kepada penyidik saat dilakukan pemeriksaan," jelas Budi.

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah mantan Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Riyoso (RYS), pada Jumat (27/2/2026). Penggeledahan ini merupakan penyidikan terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan di lingkungan Kabupaten Pati yang menjerat Bupati Pati non-aktif, Sudewo.

"Penyidik menggeledah rumah saudara RYS yang merupakan eks. Pj Sekda Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (27/2/2026).

Penyidik, kata Budi, menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan itu. Hanya saja, Budi tidak merinci apa-apa saja keterkaitan barang bukti itu dengan perkara.

"Dalam giat geledah tersebut, penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barbuk elektronik, untuk mendukung proses penyidikan perkara ini," tambah dia.

Sebagai informasi, Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON); Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION); serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN). Mereka diduga berperan sebagai pengepul uang hasil pemerasan.

Dalam praktiknya, Sudewo disebut mematok tarif antara Rp125 juta hingga Rp150 juta bagi warga yang ingin memperoleh jabatan. Namun, angka tersebut kemudian diduga dinaikkan oleh para bawahannya menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta.