JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Bupati Pati nonaktif Sudewo yang mengklaim namanya dicatut dalam kasus dugaan pemerasan terkait jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. KPK menegaskan konstruksi perkara tersebut telah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU).

"Bahwa dari dakwaan yang dibacakan oleh JPU, publik tentunya sudah bisa mencermati secara utuh bagaimana konstruksi perkara itu disajikan oleh JPU," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Selasa (16/6/2026).

Budi menjelaskan, surat dakwaan juga memuat peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu, aliran dana dalam kasus itu telah diuraikan secara rinci, termasuk yang mengarah kepada Sudewo.

"Sehingga Majelis Hakim nanti akan melihat ya bagaimana perkara ini ya, perbuatan melawan hukumnya seperti apa, gitu ya. Termasuk pihak-pihak terdakwa ini perannya di mana. Juga soal aliran uang misalnya, di situ juga sudah disampaikan secara rinci ya, termasuk untuk terdakwa Saudara SDW (Sudewo)," imbuh Budi.

Karena itu, KPK meminta masyarakat mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tetap menjaga ketertiban selama proses hukum berlangsung. "Soal dinamika di lokasi persidangan, tentu KPK mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, agar proses persidangan bisa berjalan secara kondusif," tandasnya.

Menurut Budi, melalui persidangan tersebut seluruh proses penegakan hukum akan diuji dan diputuskan berdasarkan fakta yang terungkap di hadapan majelis hakim.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan lokasi penahanan Bupati Pati nonaktif Sudewo ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Semarang menjelang dimulainya persidangan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjeratnya. Selain Sudewo, tiga tersangka lain yakni Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun juga dipindahkan dari Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, mengatakan pemindahan dilakukan pada Jumat (5/6/2026) setelah lembaganya menerima Surat Penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. "Sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, pemindahan penahanan para tersangka ini untuk kepentingan pemeriksaan para terdakwa nantinya dalam tahap persidangan di PN Tipikor Semarang," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Budi menjelaskan Sudewo akan ditahan di Rutan Kelas I Semarang. Adapun tiga terdakwa lainnya akan menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.



KPK juga mengapresiasi jajaran Polres Kendal yang membantu pengawalan dan pengamanan selama proses pemindahan berlangsung. "Seluruh rangkaian prosesnya berjalan lancar dan kondusif," imbuh Budi.

Lihat juga: PUSARAN KORUPSI DI MAKAN BERGIZI

Sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas perkara yang menjerat Sudewo kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada 19 Mei 2026. Penyidik melimpahkan dua perkara, yakni dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati serta dugaan penerimaan fee terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang dari Sudewo kepada sejumlah pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Aliran uang ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA.

Hal itu ditelusuri saat tim penyidik Lembaga Antirasuah memeriksa saksi bernama Bambang Irawan Dg. Irate Djamal pada Rabu (13/5/2026) di Gedung Merah Putih KPK.

"Dalam pemeriksaan kali ini, saksi dimintai keterangan atas pengetahuannya terkait dugaan pemberian dari pihak SDW yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, kepada pihak-pihak di Kementerian Perhubungan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya yang dikutip Jumat (15/5/2026).

Budi belum menjelaskan lebih detail terkait aliran uang tersebut. Termasuk besaran yang diserahkan Sudewo. "Penyidik masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut atas keterangan ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA.

"Juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu (status tersangka Sudewo). (Penetapan tersangka di) Dua (kasus)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (20/1/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pj Sekda Pati Riyoso sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (caperdes) yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo pada Senin (13/4/2026). Dalam perkara ini, KPK menggeledah rumah yang bersangkutan.

"Hari ini Senin (13/4/2026) KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap satu saksi lain yakni Hindarto selaku pihak swasta. Kendati begitu, belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan keduanya. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ucapnya.

KPK menggeledah rumah mantan Pj Sekda Pati Riyoso, Jumat (27/2/2026). "Penyidik menggeledah rumah saudara RYS yang merupakan mantan Pj Sekda Pati," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (27/2/2026).

Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan itu. Hanya saja, Budi tidak merinci apa saja keterkaitan barang bukti itu dengan perkara ini.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah calon perangkat desa (caperdes) di lingkungan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan caperdes yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo .

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).

Tiga caperdes yang dimaksud ialah Suyono selaku caperdes Sukorukun Kecamatan Jaken, Joko Lastari selaku caperdes Sidoluhur, dan Parmin selaku caperdes Trikoyo Kecamatan Jaken.

Tim penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi lain, yaitu Agus Susanto selaku Kepala Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Mujibur Rokman selaku pihak swasta, dan ARI Sih Hartono selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Pati. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Sumber Rembang," ujarnya.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan mereka. KPK pun belum memberikan informasi terkait hadir atau tidaknya para saksi yang dimaksud.

Diketahui, KPK menangkap Sudewo bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Setelah pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, empat orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Sudewo.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti KPK menetapkan empat tersangka di antaranya SDW selaku Bupati Pati periode 2025-2030," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Selasa (20/1/2026).

Selain Sudewo, tiga tersangka lainnya yaitu Abdul Suyono (YON) selaku Kepala Desa Karangrowo; Sumarjiono (JION) selaku Kepala Desa Arumanis; dan Karjan (JAN) selaku Kepala Desa Sukorukun.

Asep mengatakan, seluruh tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 27 orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pihak yang diamankan masih diperiksa secara intensif. Mereka terdiri dari ASN dan pihak swasta.

"Hari ini, tim mengamankan sejumlah 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif di sana," kata Budi, Jumat (13/3/2026).

Dia mengatakan para pihak yang diamankan akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Budi menyampaikan dugaan perkara yang sedang diusut KPK adalah penerimaan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Cilacap. KPK juga melakukan penyitaan uang tunai.

"Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah uang tunai. Untuk jumlahnya nanti kami akan update kembali," jelas Budi.

OTT ini merupakan ketiga di Jawa Tengah. Pertama, Bupati Pati, Sudewo yang ditangkap pada Senin (19/1/2026). Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Caperdes (calon perangkat desa) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya, jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka mereka diancam tidak dapat mengikuti seleksi di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Kedua, pada Selasa (3/3/2026), KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dan menetapkannya sebagai tersangka di keesokan harinya. Dia diduga menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan perusahaan keluarga dalam pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Pekalongan.

Tak hanya itu, dia disangka menerima gratifikasi. Dari upaya monopoli pengadaan jasa, Fadia menerima Rp5,5 miliar dari nilai kontrak antara perusahaan dengan Pemkab Pekalongan senilai Rp46 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari dalang yang mengatur keterangan saksi dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) Pemerintahan Kabupaten Pati.

Sebab, pada Rabu (4/3/2026) KPK menemukan dua saksi yang berupaya menghambat proses penyidikan dengan telah mengumpulkan dan mengatur saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

"Kita akan mendalami mastermind-nya siapa gitu sehingga kemudian penyidik menemukan adanya pihak-pihak yang mencoba mengonsolidasikan para saksi-saksi ini untuk tidak kooperatif agar para saksi-saksi ini tidak memberikan keterangan kepada penyidik secara lengkap, secara jujur," kata Budi kepada jurnalis, dikutip Jumat (6/3/2026).

Budi menjelaskan bahwa upaya ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik untuk memeriksa para pihak terkait.

Tim penyidik juga akan memintai keterangan kepada pihak lain agar dapat menjelaskan tindakan dua saksi yang diduga mengatur keterangan. Budi mengimbau kepada pihak-pihak terkait kooperatif selama menjalani pemeriksaan.

Kasus pemerasan ini menyeret Bupati Pati Sudewo yang ditangkap lewat operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo.

Dia diperiksa di Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Caperdes yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya, jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka mereka diancam tidak dapat mengikuti seleksi di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat dua saksi kasus dugaan pemerasan Bupati Pati, Sudewo berupaya menghambat proses penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan kedua saksi adalah NEK selaku Kasubbag TU Puskesmas Tambakromo Pati, dan SDY yang merupakan Kepala Desa Angkatan Lor saat diperiksa pada Rabu (4/3/2026).

"Penyidik mendalami adanya dugaan perbuatan kedua saksi ini yang berupaya mengumpulkan para saksi lain dan mengkondisikan keterangan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Budi menjelaskan upaya tersebut menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung. Dia mengimbau kepada pihak-pihak terkait bersikap kooperatif dan jujur dalam penyidikan ini.

"Untuk itu kami mengimbau, agar para saksi lain kooperatif dengan memberikan keterangan yang jujur dan lengkap kepada penyidik saat dilakukan pemeriksaan," jelas Budi.

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah mantan Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Riyoso (RYS), pada Jumat (27/2/2026). Penggeledahan ini merupakan penyidikan terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan di lingkungan Kabupaten Pati yang menjerat Bupati Pati non-aktif, Sudewo.

"Penyidik menggeledah rumah saudara RYS yang merupakan eks. Pj Sekda Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (27/2/2026).

Penyidik, kata Budi, menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan itu. Hanya saja, Budi tidak merinci apa-apa saja keterkaitan barang bukti itu dengan perkara.

"Dalam giat geledah tersebut, penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barbuk elektronik, untuk mendukung proses penyidikan perkara ini," tambah dia.

Sebagai informasi, Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON); Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION); serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN). Mereka diduga berperan sebagai pengepul uang hasil pemerasan.

Dalam praktiknya, Sudewo disebut mematok tarif antara Rp125 juta hingga Rp150 juta bagi warga yang ingin memperoleh jabatan. Namun, angka tersebut kemudian diduga dinaikkan oleh para bawahannya menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 14 saksi terkait kasus dugaan pemerasan seleksi calon perangkat desa (Caperdes) di Kabupaten Pati. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (26/2/2026) di Polres Semarang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan para saksi dimintai keterangan terkait penyerahan uang yang dilakukan atas perintah Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

"Saksi juga didalami soal penyerahan uang atas perintah Bupati melalui koordinator kepala desa," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menambahkan para saksi juga didalami mengenai proses dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati tahun 2026. Sebelumnya, KPK telah melakukan pemeriksaan serupa dengan memeriksa 13 saksi.

Termasuk meminta klarifikasi kepada anggota tim 8 yang berisikan mantan tim sukses Sudewo saat berkampanye.

"Para saksi diklarifikasi selaku eks timses dan tim 8 ataupun tim transisi Bupati Pati (SDW) dan kaitannya dengan pengambilan keputusan serta ploting pengadaan barang dan jasa di Kab. Pati," jelas Budi.

Adapun pemeriksaan 14 saksi pada Kamis (26/2/2026), yakni:

1.ISMKades Purworejo Kec. Margoyoso

2.SUGKades Tambakharjo Kec. Trangkil Kab. Pati

3.UNMCaper utk Sekdes Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

4.SRCaper utk Kasi Tata Usaha Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

5.KUNCaper (Kasi Perencanaan) Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

6.AFCaper kaur Keuangan Ds. Perdopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

7.SEWCaper Kasi Perencanaan Ds. Perdopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

8.AUKepala Desa Sumbersari (Ketua Paguyupan Kades se Kec. Kayen)

9.EKKasi Pelayanan Desa Sumberejo

10.WIKades Sekarjalak Kec. Margoyoso (Ketua Paguyuban)

11.MZKades Wonosekar Kec. Gombong (Ketua Paguyuban)

12.SUKKepala Desa Sumberagung

13.KUSKepala Desa Sumbersari

14.SUGKepala Desa Banyuurip

Perkara ini terkuak dari peristiwa tertangkap tangan Sudewo yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan caperdes yang total uangnya terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memeriksa 14 saksi yang terdiri dari delapan kepala desa (kades) dan perangkat desa dalam kasus pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo, Kamis (26/2/2026). KPK mendalami soal praktik penyerahan uang dari perintah Sudewo.

"Didalami soal penyerahan uang atas perintah bupati melalui koordinator kepala desa," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (26/2/2026).

Selain itu, penyidik juga mendalami proses dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Budi tidak merinci apa temuan terbaru dari pemeriksaan ini

"Para saksi diminta menjelaskan mengenai proses dan mekanisme pengisian jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Pati Tahun 2026," tutur Budi.

14 saksi itu yakni:

1.Ismunardi (ISM) – Kades Purworejo Kec. Margoyoso

2.Sugiyono (SUG) – Kades Tambakharjo Kec. Trangkil Kab. Pati

3.Udin Nur Mahfud (UNM) – Caper utk Sekdes Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

4.Siti Rohman (SR) – Caper utk Kasi Tata Usaha Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

5.Kunowo (KUN) – Caper (Kasi Perencanaan) Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

6.Anang Firdaus (AF) – Caper Kaur Keuangan Ds. Perdopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

7.Sigit Eko Wahyudi (SEW) – Caper Kasi Perencanaan Ds. Perdopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

8.Ahmad Useri (AU) – Kepala Desa Sumbersari (Ketua Paguyupan Kades se Kec. Kayen)

9.Eko (EK) – Kasi Pelayanan Desa Sumberejo

10.Wiryanto (WI) – Kades Sekarjalak Kec. Margoyoso (Ketua Paguyuban)

11.M. Zainuri (MZ) – Kades Wonosekar Kec. Gombong (Ketua Paguyuban)

12.Sukawi (SUK) – Kepala Desa Sumberagung

13.Kusairi (KUS) – Kepala Desa Sumbersari

14.Sugito (SUG) – Kepala Desa Banyuurip

Diketahui, Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON); Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION); serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN). Mereka diduga berperan sebagai pengepul uang hasil pemerasan.

Dalam praktiknya, Sudewo disebut mematok tarif antara Rp125 juta hingga Rp150 juta bagi warga yang ingin memperoleh jabatan. Namun, angka tersebut kemudian diduga dinaikkan oleh para bawahannya menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 8 Kepala Desa di Kabupaten Pati terkait dugaan rasuah yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo . Mereka diperiksa di Polrestabes Semarang, Kamis (26/2/2026).

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, 8 orang itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. "KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemkab Pati," ujar Budi, Kamis (26/2/2026).

Selain 8 Kepala Desa, KPK juga memanggil 6 orang lainnya yang merupakan calon perangkat desa termasuk perangkat desa yang tengah menjabat. Dengan demikian, ada 14 saksi yang diperiksa hari ini.

Budi tidak merinci materi apa yang didalami. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polrestabes Semarang," ucapnya.

14 Saksi yang Diperiksa KPK, Kamis (26/2/2026):

1.Ismunardi (ISM) – Kades Purworejo Kec Margoyoso

2.Sugiyono (SUG) – Kades Tambakharjo Kec Trangkil

3.Udin Nur Mahfud (UNM) – Caper untuk Sekdes Gadu Kec Gunungwungkal

4.Siti Rohman (SR) – Caper untuk Kasi Tata Usaha Desa Gadu Kec Gunungwungkal

5.Kunowo (KUN) – Caper (Kasi Perencanaan) Desa Gadu Kec Gunungwungkal

6.Anang Firdaus (AF) – Caper Kaur Keuangan Ds Perdopo Kec Gunungwungkal

7.Sigit Eko Wahyudi (SEW) – Caper Kasi Perencanaan Ds Perdopo Kec Gunungwungkal

8.Ahmad Useri (AU) – Kepala Desa Sumbersari (Ketua Paguyuban Kades se-Kec Kayen)

9.Eko (EK) – Kasi Pelayanan Desa Sumberejo

10.Wiryanto (WI) – Kades Sekarjalak Kec Margoyoso (Ketua Paguyuban)

11.M. Zainuri (MZ) – Kades Wonosekar Kec Gombong (Ketua Paguyuban)

12.Sukawi (SUK) – Kepala Desa Sumberagung

13.Kusairi (KUS) – Kepala Desa Sumbersari

14.Sugito (SUG) – Kepala Desa Banyuurip.