KOMPAS.com – Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan kini bisa dicek sekaligus dicairkan langsung lewat HP. Peserta bahkan tidak lagi wajib melampirkan paklaring atau surat pengalaman kerja untuk mengajukan klaim saldo Jaminan Hari Tua (JHT).

Kemudahan ini membuat banyak pekerja mulai mencari cara cek saldo JHTBPJS Ketenagakerjaan hingga prosedur pencairannya secara online melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Lewat aplikasi tersebut, peserta dapat memantau jumlah saldo, memastikan iuran perusahaan rutin dibayarkan, hingga mengajukan pencairan tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Lalu, bagaimana cara cek dan mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan lewat HP pada Mei 2026?

Apa itu JHT BPJS Ketenagakerjaan?

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa uang tunai kepada peserta saat memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Saldo JHT berasal dari akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja yang dibayarkan setiap bulan selama masa kerja aktif.

Karena itu, mengecek saldo JHT secara berkala penting dilakukan agar peserta bisa memastikan iuran dibayar tepat waktu dan dana terus bertambah sesuai ketentuan.

Cara cek saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan lewat HP

Pengecekan saldo dapat dilakukan melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO. Berikut langkah-langkahnya:

• Unduh aplikasi JMO melalui Play Store atau App Store
• Login menggunakan akun BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar
• Pilih menu “Jaminan Hari Tua (JHT)”
• Klik opsi “Cek Saldo”
• Pilih nomor kartu peserta (KPJ)

Setelah itu, sistem akan menampilkan detail saldo JHT, status kepesertaan, hingga program jaminan yang diikuti peserta.

KOMPAS.com/NURWAHIDAH Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan, cara klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Cairkan JHT bisa tanpa paklaring

Peserta yang resign maupun terkena PHK kini tetap dapat mencairkan saldo JHT tanpa harus menyertakan paklaring dari perusahaan.

Kebijakan ini membuat proses klaim menjadi lebih praktis karena peserta tidak perlu lagi mengurus surat pengalaman kerja dari kantor lama.

Namun, peserta tetap harus memastikan data kepesertaan sesuai dan menyiapkan dokumen utama agar proses verifikasi berjalan lancar.

Syarat cairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Berikut dokumen yang perlu disiapkan:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• e-KTP atau identitas resmi
• Kartu Keluarga (KK)
• Buku tabungan aktif atas nama peserta
• NPWP untuk saldo di atas Rp 50 juta atau peserta yang pernah klaim sebagian.

Cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan

- Cara cairkan JHT saldo di bawah Rp 10 juta

Peserta dengan saldo di bawah Rp 10 juta dapat mengajukan pencairan langsung lewat aplikasi JMO. Berikut caranya:

• Login ke aplikasi JMO
• Pilih menu “Jaminan Hari Tua (JHT)”
• Klik “Klaim JHT”
• Pastikan seluruh syarat bertanda centang hijau
• Pilih alasan pengajuan klaim
• Verifikasi data diri
• Lakukan swafoto untuk biometrik
• Isi data rekening bank
• Klik “Konfirmasi”

Setelah pengajuan selesai, peserta bisa memantau status pencairan melalui fitur “Tracking Klaim”.

- Cara klaim saldo JHT di atas Rp 10 juta

Untuk saldo JHT di atas Rp 10 juta, pencairan tidak bisa dilakukan melalui aplikasi JMO. Peserta dapat memilih dua metode berikut:

• Klaim online melalui layanan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan
• Datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Berapa lama proses pencairan JHT?

Estimasi pencairan saldo JHT dibedakan berdasarkan nominal saldo peserta. Berikut rinciannya:

• Saldo di bawah Rp 10 juta: maksimal 1 hari kerja setelah dokumen lengkap
• Saldo di atas Rp 10 juta: maksimal 5 hari kerja setelah verifikasi selesai

Dengan layanan digital melalui aplikasi JMO, peserta kini bisa mengecek saldo hingga mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online dengan proses yang lebih mudah dan praktis.

Bisnis.com, JAKARTA - Pekerja ternyata bisa mencairkan sebagian saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus resign.

Pencairan tersebut bisa dilakukan saat pekerja masih berstatus karyawan aktif. Nominal pencairan pun mencapai Rp15 juta untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja.

Adapun kebijakan ini dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mulai Mei 2025, yang sebelumnya hanya dapat diambil sebagian hingga maksimal Rp10 juta.

Syarat dan cara mencairkan saldo JHT pun sangat mudah. Peserta hanya perlu mengaktifkan telepon genggam dan mengunduh aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dari App Store atau Play Store, tanpa perlu mengantre ke kantor cabang terdekat.

Dilansir dari website resmi BPJS Ketenagakerjaan, JMO merupakan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan digital kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi informasi program BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran, pelaporan dan pengaduan hingga cek saldo serta pengajuan klaim JHT tanpa harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat untuk memenuhi klaim sebagian dana JHT peserta adalah:

• Sudah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan minimal selama 10 tahun
• Masih bekerja di perusahaan tempatnya terdaftar
• Belum pernah melakukan pencairan JHT sebelumnya untuk keperluan serupa
• Mengajukan permohonan sesuai persentase yang diizinkan (10% atau 30%)

Syarat klaim saldo JHT sebagian (10%):

Peserta yang telah menjadi peserta minimal 10 tahun dapat mengajukan klaim manfaat sebagian 10%, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
• E-KTP
• Kartu Keluarga
• Buku Tabungan
• Surat Keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
• NPWP (jika ada)

Syarat klaim saldo JHT sebagian (30%):

Peserta yang telah menjadi peserta minimal 10 tahun dapat mengajukan klaim manfaat sebagian 30% untuk uang muka perumahan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
• E - KTP
• Kartu Keluarga
• Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
• Dokumen perbankan (tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari Bank yang telah bekerja sama)
• Buku Tabungan Bank kerjasama pembayaran JHT 30 % (tiga puluh persen) untuk kepemilikan rumah.
• NPWP (jika punya)

Cara Mengajukan Pencairan Sebagian JHT

Proses pencairan dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

1. Melalui Layanan Online (Lapak Asik):

• Akses situs resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
• Pilih menu Klaim JHT Sebagian.
• Isi data diri dan unggah dokumen yang diminta.
• Tunggu verifikasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan.
• Setelah disetujui, saldo akan ditransfer langsung ke rekening peserta.

2. Melalui Kantor Cabang:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
• Serahkan dokumen asli dan fotokopinya.
• Petugas akan memverifikasi data dan memproses pencairan.

Dikenai Pajak PPh 21

Sayangnya yang perlu diingat oleh peserta, pencairan sebagian saldo JHT akan dikenai tarif pajak progresif saat pencairan saldo berikutnya.

Pajak progresif yang ada pada pencairan berikutnya apabila jarak antara pencairan pertama dan berikutnya lebih dari dua tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila saldo JHT dicairkan sekaligus atau jarak antara pencairan sebagian dan sekaligus dilakukan paling lama dua tahun kalender, maka akan dikenakan PPh 21 0% untuk penghasilan bruto hingga Rp50 juta dan 5% untuk jumlah di atas Rp50 juta.

Namun bagi peserta yang jarak pencairannya dilakukan melewati dua tahun kalender, maka pencairan atas sisa saldo akan dikenai pajak progresif yang akan dihitung secara kumulatif dan dikenai tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh 21:

• Hingga Rp60 juta : 5%
• Di atas Rp60 juta – Rp250 juta : 15%
• Di atas Rp250 juta – Rp500 juta : 25%
• Di atas Rp500 juta – Rp5 miliar : 30%
• Di atas Rp5 miliar :35%

Lama Proses dan Pencairan Dana

Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses pencairan biasanya memakan waktu 2 hingga 3 hari kerja. Dana akan langsung ditransfer ke rekening peserta yang terdaftar.

Catatan Penting:

• Pencairan sebagian ini hanya dapat dilakukan sekali selama masa kepesertaan aktif
• Jika peserta berhenti bekerja, maka sisa saldo JHT dapat dicairkan penuh sesuai ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA – Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan sebagian saldo Jaminan Hari Tua (JHT) sebelum memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja.

Artinya, meski masih aktif bekerja, peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap bisa menikmati sebagian saldo JHT untuk keperluan tertentu, seperti membeli rumah atau lainnya.

Berdasarkan situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, ketentuan pencairan sebagian saldo JHT diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015. Melalui aturan ini, peserta dapat mencairkan hingga 30% dari saldo JHT untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain, tanpa harus menunggu usia pensiun.

Berikut ini syarat-syarat dan cara pencairan saldo JHT sebagian tanpa harus resign, seperti dikutip dari BPJS Ketenagakerjaan:

Syarat Pencairan Sebagian JHT

Untuk dapat mencairkan sebagian saldo JHT, peserta harus memenuhi beberapa syarat:

1. Sudah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan minimal selama 10 tahun.
2. Masih bekerja di perusahaan tempatnya terdaftar.
3. Belum pernah melakukan pencairan JHT sebelumnya untuk keperluan serupa.
4. Mengajukan permohonan sesuai persentase yang diizinkan (10% atau 30%).

Syarat klaim saldo JHT sebagian (10%):

Peserta yang telah menjadi peserta minimal 10 tahun dapat mengajukan klaim manfaat sebagian 10%, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
2. E-KTP
3. Kartu Keluarga
4. Buku Tabungan
5. Surat Keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
6. NPWP (jika ada)

Syarat klaim saldo JHT sebagian (30%):

Peserta yang telah menjadi peserta minimal 10 tahun dapat mengajukan klaim manfaat sebagian 30% untuk uang muka perumahan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
2. E - KTP
3. Kartu Keluarga
4. Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
5. Dokumen perbankan (tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari Bank yang telah bekerja sama)
6. Buku Tabungan Bank kerjasama pembayaran JHT 30 % (tiga puluh persen) untuk kepemilikan rumah.
7. NPWP (jika punya)

Cara Mengajukan Pencairan Sebagian JHT

Proses pencairan dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

1. Melalui Layanan Online (Lapak Asik):

• Akses situs resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
• Pilih menu Klaim JHT Sebagian.
• Isi data diri dan unggah dokumen yang diminta.
• Tunggu verifikasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan.
• Setelah disetujui, saldo akan ditransfer langsung ke rekening peserta.

2. Melalui Kantor Cabang:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
• Serahkan dokumen asli dan fotokopinya.
• Petugas akan memverifikasi data dan memproses pencairan.

Lama Proses dan Pencairan Dana

Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses pencairan biasanya memakan waktu 2 hingga 3 hari kerja. Dana akan langsung ditransfer ke rekening peserta yang terdaftar.

Catatan Penting

• Pencairan sebagian ini hanya dapat dilakukan sekali selama masa kepesertaan aktif.
• Jika peserta berhenti bekerja, maka sisa saldo JHT dapat dicairkan penuh sesuai ketentuan.

Tarif PPh 21 untuk Pencairan Sebagian

BPJS Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa pencairan JHT sebagian dapat menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pencairan berikutnya apabila jarak antara pencairan pertama dan berikutnya lebih dari dua tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila saldo JHT dicairkan sekaligus atau jarak antara pencairan sebagian dan sekaligus dilakukan paling lama dua tahun kalender, maka akan dikenakan PPh 21 0% untuk penghasilan bruto hingga Rp50 juta dan 5% untuk jumlah di atas Rp50 juta.

Namun, bagi peserta yang jarak pencairannya dilakukan melewati dua tahun kalender, maka pencairan atas sisa saldo akan dikenai pajak progresif yang akan dihitung secara kumulatif dan dikenai tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh 21:

Hingga Rp60 juta : 5%

Di atas Rp60 juta – Rp250 juta : 15%

Di atas Rp250 juta – Rp500 juta : 25%

Di atas Rp500 juta – Rp5 miliar : 30%

Di atas Rp5 miliar :35%