Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap importir Amerika Serikat (AS) mulai menumpuk barang asal Indonesia sebelum tarif 19 persen diberlakukan ke Indonesia.

Dengan begitu, importir AS bisa mendapatkan keuntungan lebih besar karena biaya impor belum naik.

"Sekarang ketika kita menghadapi perang tarif kita kan belum dikenakan yang 19 (persen), jadi masih kena 10 (persen) tarif resiprokal. Ini importir Amerika menumpuk barang. Jadi dia berlomba menumpuk barang supaya nanti barangnya sudah ada stok di sana," kata Budi dalam acara CEO Insight Kompas 2025 di Hutan Plataran Kota, Jakarta Selatan, Selasa (4/11).

"Ketika nanti implementasi resiprokalnya berjalan, dia akan dapat untung," sambungnya.

Budi mengatakan lonjakan impor dari AS terlihat dari data neraca perdagangan Indonesia. Pada periode Januari-September 2025, AS menjadi penyumbang surplus terbesar pada neraca dagang RI dengan nilai US$15,7 miliar.

Padahal, sambung Budi, Negeri Paman Sam sebelumnya tidak pernah menjadi penyumbang surplus terbesar neraca dagang RI.

"Amerika itu biasanya enggak pernah nomor satu. Dia pasti selalu nomor dua, nomor tiga, di bawah India, tapi sekarang nomor satu," kata Budi.

Budi mengaku tidak masalah jika importir AS berlomba-lomba menumpuk barang Indonesia. Menurutnya, sebelum tarif resiprokal diberlakukan, semua negara yang mengekspor ke AS menghadapi tarif dasar (baseline) sekitar 10 persen termasuk Indonesia.

"Artinya sama saja mereka impor dari Indonesia banyak. Lah nanti ketika resiprokal ada itu kan bervariasi, Indonesia cenderung lebih rendah kan (tarifnya). Harapan kami justru (ekspor ke AS) lebih meningkat," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan kesepakatan tarif AS-RI masih dalam perundingan. Ia menargetkan kesepakatan tarif ditargetkan rampung akhir bulan ini.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan jejak digital transaksi Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS bisa menjadi data alternatif untuk penilaian kelayakan penyaluran kredit atau credit scoring bagi UMKM.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Ia mencontohkan pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan terekam jejak digitalnya seperti jumlah pemasukan dan pengeluaran. Jejak digital penggunaan QRIS itu bisa jadi dasar penilaian kelayakan kredit di bank maupun fintech peer to peer (P2P) lending.

"Ibu-ibu tadi yang di pasar (UMKM) ketika pakai QRIS maka ada jejak digital. Berapa pemasukan, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, berapa pelanggannya. Ini jejak digital keuangan si ibu ini bisa diubah oleh AI menjadi akses keuangan ketika si ibu memerlukan pinjaman dari bank atau dari fintech, yang sekarang disebut alternative credit scoring," ungkapnya dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11).

Juda mengatakan AI berpotensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Karena itu, ia mengimbau agar AI tidak dipandang sebagai robot pengganti manusia.

"Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya," kata Juda.

Lebih lanjut, Juda mengatakan saat ini pengguna QRIS telah lebih dari 58 juta pengguna dengan nilai transaksi Rp380 triliun. Kemudian, ada 41,8 juta pedagang (merchant) yang melayani pembayaran melalui QRIS, di mana 93,4 persen merupakan UMKM.

Juda mengatakan QRIS meningkatkan inklusi keuangan dengan mempermudah akses pembayaran digital bagi UMKM.

"QRIS adalah contoh sukses dari frugal innovation, inovasi sederhana, di mana UMKM, pedagang kaki lima, hanya menyediakan print QR di gerobaknya, semua orang bisa melakukan transaksi secara digital," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan QRIS ditakuti negara lain. Pasalnya jumlah pengguna QRIS terus bertambah, bahkan melampaui pengguna kartu kredit.

"QRIS sudah 56 juta penggunanya, bandingkan credit card 17 juta. Makanya (QRIS) ditakuti," kata Airlangga dalam acara CEO Insight Kompas 2025 di Hutan Plataran Kota, Jakarta Selatan, Selasa (4/11).

Airlangga mengatakan QRIS semakin ditakuti negara lain karena menggunakan standar internasional. QRIS sudah bisa dipakai di sejumlah negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Jepang.

Ke depan, sambung Airlangga, QRIS ditargetkan bisa digunakan di lebih banyak negara.

"Kita sudah tembus berbagai negara, termasuk lima negara ASEAN plus Jepang, juga didorong negara UAE (Uni Emirat Arab) dan berbagai negara lain. Ini yang dikhawatirkan oleh berbagai negara," katanya.