IDXChannel - Bank Indonesia (BI) baru saja resmi merilis pemakaian Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara lintas negara di China, mulai Kamis (30/4/2026) lalu.

Dengan demikian, kini ada sedikitnya tujuh negara yang telah menjalin kerja sama dengan Indonesia, terkait pemakaian fasilitas keuangan QRIS, di wilayah mereka.

Sebagai dukungan atas perluasan wilayah pemanfaatan fasilitas QRIS tersebut, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), atau Bank BCA, mengaku telah melakukan sejumlah penyesuaian secara teknologi, agar praktik pemakaian QRIS di luar negeri tersebut, dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi myBCA dan BCA mobile.

"Dukungan ini memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di China menggunakan QRIS, dan seluruh turis dari China untuk menggunakan QR di merchant yang memiliki QRIS BCA di Indonesia," ujar Presiden Direktur BBCA, Hendra Lembong, dalam keterangan resminya, Kamis (7/5/2026).

Menurut Hendra, pihaknya menyambut baik implementasi QRIS Cross Border Indonesia–China sebagai bagian dari transformasi digital sistem pembayaran nasional.

Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi di luar negeri, sekaligus membuka peluang bagi merchant menerima transaksi dari turis mancanegara serta memperkuat konektivitas ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan Cina.

Melalui skema ini, masyarakat dapat bertransaksi antarnegara secara praktis tanpa perlu menukarkan uang tunai. Langkah ini juga mampu meminimalisasi risiko volatilitas nilai tukar serta mendorong arus perdagangan dan investasi lebih efisien antarnegara.

Sebelum bekerja sama dengan China, layanan QRIS Cross Border selama ini juga telah dapat digunakan masyarakat Indonesia untuk bertransaksi di enam negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, serta Cina.

"Selain itu, para turis dari enam negara tersebut juga dapat menggunakan sistem pembayaran via QR di Indonesia, dengan cara memindai kode QR dari mesin EDC BCA," ujar Hendra.

Hingga triwulan I-2026 lalu, total frekuensi transaksi QRIS Cross Border yang diproses sistem BCA diklaim Hendra telah meningkat hingga 355 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, nilai transaksi tercatat meningkat 318 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Menurut Hendra, nasabah BCA dapat memanfaatkan layanan QRIS Cross Border melalui aplikasi myBCA maupun BCA mobile dengan memilih fitur QRIS atau scan QR pada aplikasi myBCA atau BCA mobile.

Selanjutnya, nasabah tinggal melakukan scan kode QR di merchant luar negeri yang mendukung pemaian QRIS.

"Nanti setelah itu, nominal transaksi sudah otomatis terkonversi ke rupiah. Selanjutnya, tinggal lakukan konfirmasi pembayaran dengan menggunakan PIN. Thats it," ujar Hendra.

Melalui dukungan terhadap implementasi QRIS Cross Border, dikatakan Hendra, pihaknya berkomitmen penuh untuk terus menghadirkan solusi pembayaran digital yang relevan dengan kebutuhan nasabah dan mendukung penguatan ekosistem transaksi digital lintas negara.

(taufan sukma)

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo resmi meluncurkan implementasi layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara antara Indonesia dan China.

Dengan peluncuran ini, masyarakat Indonesia kini bisa bertransaksi nontunai di Negeri Tirai Bambu menggunakan QRIS.

"Dan hari ini luncurkan QRIS RI-China," ujar Perry dalam acara peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) sekaligus QRIS antarnegara Indonesia-China di Jakarta, Kamis (30/4).

China menjadi negara terbaru yang terhubung dengan QRIS setelah sebelumnya sistem pembayaran ini dapat digunakan di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Implementasi ini juga sudah berlaku dua arah (inbound dan outbound), sehingga warga Indonesia dapat bertransaksi di China, dan sebaliknya.

Adapun penggunaan QRIS di China saat ini terbatas pada merchant yang menggunakan kode QR berlogo Alipay dan UnionPay. Layanan tersebut mulai berlaku per Kamis (30/4).

Perry mengungkapkan hingga kini QRIS telah digunakan oleh lebih dari 60 juta pengguna. Ia menilai perkembangan pesat tersebut tidak lepas dari pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dalam sistem pembayaran.

"AI bisa membantu kita. Semula QRIS terpecah, kita bersatu, seluruh sistem pembayaran bersatu lewat QRIS," jelasnya.

Bank sentral sebelumnya juga telah melakukan uji coba implementasi QRIS di China. Dari uji coba tersebut, tercatat volume transaksi mencapai 1,64 juta dengan nilai setara Rp556 miliar.

Dalam implementasi penuh ini, sebanyak 24 penyelenggara dari Indonesia terlibat, terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari China terdapat 19 penyelenggara yang ikut berpartisipasi.

Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong turut menyambut baik peluncuran tersebut dan menilai kerja sama ini menjadi bagian dari transformasi sektor keuangan global.

"Kami mengucapkan selamat atas pencapaian yang Anda lakukan untuk Indonesia. Kita hidup dalam dunia yang berubah cepat, termasuk sektor perbankan," ujarnya.

Ia menambahkan inovasi teknologi menjadi kunci dalam menghadapi perubahan tersebut.

"Kita perlu menyesuaikan diri dengan inovasi, AI, dan digitalisasi. Kami menantikan implementasi resmi QRIS dan akan terus mengembangkan kerja sama dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran," ujarnya.

Bank Indonesia (BI) menyatakan pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bisa dilakukan di China mulai Mei 2026.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan saat ini BI telah bekerja sama dengan berbagai negara, seperti Jepang dan Korea Selatan. Ia pun berharap QRIS bisa terhubung dengan China mulai bulan depan.

"Jadi saat ini kita sudah merangkul Asian plus three yaitu Jepang, Korea Selatan, dan mudah-mudahan bulan depan (Mei) itu kita dengan Tiongkok (China) sudah bisa terhubung juga," ujar Filianingsih dalam acara Launching QRIS Antarnegara Indonesia dan Korea Selatan di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Filianingsih pun menjelaskan volume transaksi QRIS secara inbound ke Indonesia tercatat 5,9 juta transaksi, sedangkan outbound tercatat 1,7 juta transaksi.

"Dengan volume transaksi inbound ke Indonesia, itu sudah mencatat 5,9 juta transaksi, sementara yang outbound, orang Indonesia yang keluar, itu mencatatkan 1,7 juta transaksi," terangnya.

Hari ini, BI juga meluncurkan QRIS antarnegara Indonesia dengan Korea Selatan.

"Implementasi QRIS Antarnegara antara Indonesia dengan Korea merupakan langkah konkret dalam mewujudkan agenda tersebut. Ini tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga membuka peluang usaha yang lebih luas," ujar Filianingsih.

Filianingsih menyebutkan wisatawan asal Indonesia yang mengunjungi Korea Selatan cukup tinggi, begitu pun sebaliknya. Dengan demikian, QRIS dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi di kedua negara.

"Baik di sektor pariwisata, kita tahu banyak orang Indonesia yang pergi ke Korea Selatan, mendatangi cafe-cafe drakor dan juga orang Korea yang datang ke Indonesia," ungkapnya.

Selain Korea Selatan, ia mengungkapkan saat ini QRIS antarnegara telah diimplementasikan di empat koridor, yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

Adapun ia menjelaskan QRIS antarnegara di Jepang telah menjadi dua arah setelah otoritas Jepang memberikan izin bagi transaksi Indonesia inbound.

"Kalau dulu hanya orang Indonesia yang pergi ke Jepang bisa menggunakan QRIS dan men-scan GPQR, sekarang orang Jepang yang datang ke Indonesia bisa menggunakan QR-nya dengan men-scan QRIS. Jadi sudah dua belah pihak," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) pada Rabu (1/4).

Artinya, QRIS bisa digunakan untuk membayar saat berbelanja di Negeri Ginseng.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan Indonesia tidak hanya ingin menjadi user, tetapi juga co-creator bersama dengan bank sentral di regional dalam ekosistem pembayaran global yang lebih inklusif dan lebih merata.

"Implementasi QRIS Antarnegara antara Indonesia dengan Korea merupakan langkah konkret dalam mewujudkan agenda tersebut. Ini tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga membuka peluang usaha yang lebih luas," ujar Filianingsih dalam acara Launching QRIS Antarnegara Indonesia dan Korea Selatan di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Filianingsih menyebutkan wisatawan asal Indonesia yang mengunjungi Korea Selatan cukup tinggi, begitu pun sebaliknya. Dengan demikian, QRIS dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi di kedua negara.

"Baik di sektor pariwisata, kita tahu banyak orang Indonesia yang pergi ke Korea Selatan, mendatangi cafe-cafe drakor dan juga orang Korea yang datang ke Indonesia," ungkapnya.

Menurutnya, QRIS dapat membuka peluang untuk sektor pariwisata dan perdagangan, termasuk UMKM. Selain itu, QRIS diharapkan mampu menghubungkan dengan pasar yang lebih luas, baik regional maupun global.

"Dengan demikian Indonesia terus memperkuat perannya untuk membangun konektivitas pembayaran lintas negara yang efisien, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan nasional," terang Filianingsih.

Selain Korea Selatan, Filianingsih mengungkapkan saat ini QRIS antarnegara telah diimplementasikan di empat koridor, yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

Khusus di Jepang, QRIS antarnegara telah menjadi dua arah setelah otoritas Negeri Sakura memberikan izin bagi transaksi Indonesia inbound.

"Kalau dulu hanya orang Indonesia yang pergi ke Jepang bisa menggunakan QRIS dan men-scan GPQR, sekarang orang Jepang yang datang ke Indonesia bisa menggunakan QR-nya dengan men-scan KRIS. Jadi, sudah dua belah pihak," ujar Filianingsih.

Bank Indonesia (BI) akan memperluas ekosistem keuangan digital sampai ke desa untuk mendukung program strategis pemerintah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sekaligus Asisten Gubernur BI Dicky Kartikoyono menyampaikan perluasan tersebut bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan nasional, terutama program untuk masyarakat.

"Sekarang ini ada koperasi desa, kemudian kita juga melihat sekolah rakyat, serta berbagai upaya untuk menyentuh inklusi melalui makan bergizi gratis. Ini tentunya membutuhkan dukungan dari digital," ujar Dicky dalam acara launching Pusat Inovasi Digital Indonesia di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Adapun BI juga telah mencatat adanya lonjakan keuangan digital nasional secara signifikan bersamaan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. Hal ini tercermin dari peningkatan volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan efektivitas layanan perbankan digital.

Dicky menjelaskan saat ini volume transaksi QRIS mencapai 300 miliar transaksi per tahun, dengan nilai transaksi menyentuh Rp50 triliun. Begitu juga adopsi teknologi pada sektor perbankan yang berkembang pesat.

"Untuk mobile banking, 90 persen perbankan kita sudah memilikinya. Belum lagi BI-FAST total transaksi yang sudah diproses mencapai Rp1,7 kuadriliun," terang Dicky.

Meski begitu, ia juga menyebutkan terdapat berbagai tantangan terkait perluasan tersebut, seperti perlindungan ekosistem dan peningkatan literasi digital masyarakat.

"Kita juga berhadap dengan tantangan luar biasa dari sisi literasi, bagaimana melindungi keseluruhan ekosistem, dan bagaimana memperluas ekonomi keuangan digital sampai ke desa-desa," katanya.

Ke depan, BI juga akan bersinergi dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan untuk memperluas keuangan digital hingga ke desa.

"Tidak bisa Bank Indonesia bekerja sendiri untuk melakukan semua ini. Semua pihak perlu ikut berkontribusi dan mendukung," ujar Dicky.

Bank Indonesia (BI) menargetkan perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara dengan China dan Korea Selatan dapat terealisasi pada kuartal I 2026. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan strategi akseptasi digital dan perluasan sistem pembayaran nasional di level global.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan otoritas moneter tengah mempersiapkan implementasi QRIS antarnegara dengan kedua negara tersebut.

"Penguatan strategi akseptasi digital melalui persiapan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-China dan QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan sekitar kuartal I 2026," ujar Perry dalam Konferensi Pers RDG Januari, Rabu (21/1).

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyebut proses finalisasi kerja sama dengan China dan Korea Selatan sudah memasuki tahap lanjut. Ditargetkan bisa segara digunakan untuk mempermudah warga Indonesia yang ingin berlibur ke kedua negara itu.

"Dalam waktu dekat, mudah-mudahan sebelum kuartal 1 kita sudah bisa implementasi dengan China dan juga Korea Selatan," ujar Filianingsih.

Selain kedua negara tersebut, BI juga membuka peluang perluasan kerja sama QRIS lintas negara dengan negara lain di kawasan Asia. Diskusi intensif tengah dilakukan dengan India.

"Dan seperti diketahui kita sedang melakukan diskusi yang intens dengan India dan kemungkinan nanti juga dengan beberapa negara lainnya," jelasnya.

Dari sisi target, BI membidik peningkatan signifikan transaksi dan jangkauan QRIS, baik di dalam maupun luar negeri. Filianingsih menyebut BI menargetkan 17 miliar transaksi QRIS dan delapan negara mitra untuk layanan lintas batas.

"Kita targetnya 17 miliar transaksi QRIS dan juga 8 negara untuk cross border. Lalu dari sisi supply-nya, 45 juta merchant yang menerima QRIS dan juga 60 juta pengguna Chris ini dari sisi demand-nya," terang Filianingsih.

Saat ini, QRIS lintas negara telah lebih dulu dapat digunakan di sejumlah negara. Filianingsih menyebut negara-negara yang telah terkoneksi antara lain Singapura, Thailand, Malaysia, dan Jepang.

"Nah kita juga melihat bahwa negara mana saat ini kita sudah Singapura, Thailand, Malaysia dan juga Jepang," pungkasnya.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kembali menjadi perbincangan karena pedagang mengenakan biaya tambahan kepada konsumen jika menggunakan metode pembayaran tersebut.

Padahal, Bank Indonesia (BI) sudah berkali-kali mengingatkan biaya penggunaan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran ditanggung oleh pedagang (merchant), bukan pembeli.

"Boleh tidak pedagang menambahkan (biaya tambahan)? Enggak boleh. Laporkan saja itu," kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers Oktober 2025.

Lalu seperti apa aturan biaya admin QRIS?

Melalui unggahan Instagramnya, Bank Indonesia menekankan biaya admin QRIS atau biaya layanan (MDR) tidak boleh dibebankan ke konsumen.

Khusus untuk usaha mikro (UMI) biaya MDR ditetapkan 0 persen atau gratis dengan transaksi maksimal Rp500 ribu. Artinya, apabila pembayaran di bawah itu tidak ada biaya admin sama sekali.

"Transaksi sampai dengan Rp500 ribu khusus untuk Usaha Mikro (UMI), biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS-nya adalah 0 persen," tulis Bank Indonesia dikutip Minggu (11/1/2026).

Sementara, untuk UMKM biaya MDR nya ditetapkan sebesar 0,3 persen dan dikenakan ke pedagang (merchant). Aturan ini sudah berlaku sejak 1 Juli 2023 untuk UMKM.

Selain itu, ada juga biaya settlement (pencairan dana) yang berbeda-beda tergantung provider, misalnya InterActive mengenakan Rp2.000 (transaksi di bawah Rp50 ribu) atau Rp3.000 (transaksi di atas Rp50 ribu) untuk bank besar (BCA, BRI, Mandiri) per hari untuk sekali pencairan, dan hasilnya masuk rekening pedagang 1-2 hari kemudian.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Penasihat menyampaikan pidato dalam acara Bloomberg New Economy Forum 2025 di Singapura, Jumat (21/11).

Jokowi menyampaikan beberapa poin terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ia berharap dengan kondisi saat ini, Indonesia bisa menuju intelligence economy.

Poin pertama, soal pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia mulai pusat data, meluncurkan satelit baru, memperluas jaringan digital, hingga meningkatkan konektivitas di seluruh negeri dilakukan untuk memajukan ekonomi.

Kedua, pembangunan regulasi yang tepat untuk mendorong bisnis lokal dan startup untuk berkembang, seperti startup Gojek, Tokopedia, Halodoc, dan Traveloka yang terus tumbuh dan pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital.

Ketiga, pemanfaatan data, teknologi, dan sumber daya secara lebih baik melalui inisiatif hilirisasi dan sektor baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Keempat, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membangun masa depan ekonomi Indonesia melalui data dan machine learning karena akan ada lebih banyak pekerjaan dan peluang yang datang.

Terakhir, panggilan bagi lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, hingga World Trade Organization (WTO) untuk mendefinisikan ulang instrumen keuangan, sistem keuangan, dan infrastruktur digital.

Hal ini kata Jokowi bertujuan agar bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

Berikut pernyataan lengkap Jokowi dalam acara Bloomberg New Economy Forum 2025.

Terima kasih, John. Yang terhormat, para tamu undangan, hadirin sekalian, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berbicara di hadapan Anda hari ini.

Ketika saya menengok kembali perjalanan Indonesia selama satu dekade terakhir, saya melihat satu pelajaran yang jelas, perubahan tidak pernah mudah, tetapi perubahan itu perlu. Saat pertama kali saya menjadi Presiden, saya memiliki pertanyaan sederhana, Bagaimana kita bisa membangun ekonomi yang kuat untuk 280 juta penduduk? Kami tahu tidak ada jalan pintas. Itulah sebabnya kami fokus pada hal-hal mendasar, membangun jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan jaringan digital karena tanpa infrastruktur yang kuat, ekonomi tidak akan bisa tumbuh.

Indonesia juga telah membuat kemajuan besar dalam infrastruktur digital, mulai dari membangun pusat data, meluncurkan satelit baru, memperluas jaringan digital, hingga meningkatkan konektivitas di seluruh negeri. Kami memperkenalkan regulasi yang mendorong bisnis lokal dan startup untuk berkembang. Hari ini, kami memiliki alasan kuat mengapa pembangunan infrastruktur dan regulasi sangat penting sebelum melangkah menuju intelligence economy.

Pertama, infrastruktur memberikan fondasi bagi konektivitas, aliran data, dan integrasi teknologi. Ini adalah tulang punggung terbaik yang membuat ekonomi cerdas dapat berjalan. Kedua, dengan regulasi yang tepat, ekosistem ini dapat tumbuh lebih kuat dan lebih cepat, memungkinkan inovasi, teknologi, dan kewirausahaan berkembang bersama.

Inilah bagaimana peluang-peluang baru lahir. Startup Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Halodoc, dan Traveloka tumbuh karena ekosistem mendukung mereka. QRIS Indonesia membuat pembayaran digital menjadi mudah dan universal. Hari ini, seorang pedagang kaki lima di desa kecil menggunakan sistem pembayaran yang sama dengan yang digunakan perusahaan besar di Jakarta.

Saat ini, Indonesia juga sedang belajar bagaimana memanfaatkan data, teknologi, dan sumber daya secara lebih baik melalui inisiatif hilirisasi dan sektor baterai kendaraan listrik (EV). Ini adalah langkah menuju ekonomi cerdas. Di sisi lain, kami memastikan bahwa anak-anak muda dan UMKM kami dilatih dengan keterampilan digital dan data agar dapat berkembang.

Kami juga memastikan pertumbuhan ini berkelanjutan bagi masyarakat dan planet kita. Satu hal lagi, Indonesia adalah bagian dari rantai pasok global untuk baterai kendaraan listrik. Bagi kami, ini bukan hanya soal ekonomi, ini tentang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan.

Kisah ini menunjukkan satu hal penting. Ketika pemerintah membangun hal yang tepat, semua elemen itu bersama-sama membentuk ekosistem dan fondasi ekonomi baru Indonesia. Dengan basis yang kuat ini, kami siap untuk tahap selanjutnya, yaitu ekonomi cerdas.

Ekonomi cerdas dibangun di atas seberapa baik kita menggunakan data dan informasi, karena data dan informasi bukan sekadar kekuatan, melainkan modal (capital). Ini adalah dunia baru yang menentukan daya saing dan kekuatan nasional. Kita tahu ini adalah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai data serta informasi guna mengambil keputusan terbaik dan membuat kebijakan yang tepat.

Bagi generasi muda, adalah tanggung jawab kita untuk memastikan mereka memahami dan mempelajari AI (Artificial Intelligence), karena masa depan ada di sana. Ini juga saatnya bagi kita untuk mendesain ulang bagaimana manusia dan mesin membangun masa depan bersama melalui data dan machine learning. Ekonomi cerdas bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang mempersiapkan manusianya.

Lalu, pertanyaan besar lain mungkin muncul di benak kita, Akankah peluang kerja hilang di era ekonomi cerdas? Jawabannya adalah tidak. Saya sangat tidak setuju jika dikatakan peluang kerja akan hilang.

Faktanya, saya percaya akan ada lebih banyak pekerjaan dan peluang yang datang jika kita memastikan masyarakat kita siap. Kita harus memastikan mereka tahu dan mempelajari AI, coding, algoritma, dan juga tentang machine learning. Ini adalah sesuatu yang fundamental. Kita harus memperkenalkan, mempersiapkan, dan melatih mereka untuk memiliki literasi dan keterampilan digital yang baik.

Itulah mengapa ini bukan hanya cerita tentang Indonesia, tetapi juga cerita tentang Asia Tenggara. Di seluruh kawasan ini, jutaan anak muda sedang membangun startup. Jutaan usaha kecil beralih ke online. Unicorn baru bermunculan. Asia Tenggara bukan lagi sekadar pasar, tetapi sedang menjadi kekuatan global. Unicorn berikutnya mungkin tidak datang dari Silicon Valley atau Shenzhen, tetapi bisa datang dari Jakarta, Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, atau Hanoi.

Di sisi lain, dengan menerapkan ekonomi cerdas, kita harus mendefinisikan ulang sistem kita. Kita harus mendefinisikan ulang proses dan strategi kita untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat.

Bagi saya, ini bukan hanya tanggung jawab nasional. Ini juga merupakan panggilan bagi lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Mereka harus mendefinisikan ulang instrumen keuangan, sistem keuangan, dan infrastruktur digital mereka. Begitu pula dengan WTO, mereka harus mendefinisikan ulang sistem perdagangan dan tarif mereka.

Menurut pendapat saya, kita akan mendefinisikan ulang hampir semua sektor, namun bisa dimulai dari pendidikan dan kesehatan terlebih dahulu. Kita harus mendefinisikan ulang proses, sistem, dan strategi agar kita bisa tumbuh lebih baik dan lebih cepat.

Hadirin sekalian, perjalanan Indonesia menunjukkan bahwa transformasi membutuhkan keberanian, kegigihan, dan keyakinan. Kita belum selesai. Kita masih terus membangun dengan pondasi yang kuat, inovasi, dan kolaborasi global. Indonesia dan Asia Tenggara akan terus tumbuh di era baru ini. Dalam era ekonomi baru ini, kerja sama dan kolaborasi adalah kunci untuk menjalankan ekonomi cerdas.

Saya percaya bahwa dalam ekonomi baru ini, intelligence economy, bangsa, perusahaan, dan masyarakat yang dapat mengintegrasikan kecerdasan ke dalam pemerintahan, industri, dan sistem sosial akan tumbuh lebih baik dan lebih cepat. Dan saya juga percaya bahwa dalam 5 hingga 10 atau 15 tahun ke depan, akan ada revolusi robot humanoid besar-besaran, dan akan ada revolusi AI yang besar. Jadi, bersiaplah dan waspadalah akan hal ini.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan jejak digital transaksi Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS bisa menjadi data alternatif untuk penilaian kelayakan penyaluran kredit atau credit scoring bagi UMKM.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Ia mencontohkan pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan terekam jejak digitalnya seperti jumlah pemasukan dan pengeluaran. Jejak digital penggunaan QRIS itu bisa jadi dasar penilaian kelayakan kredit di bank maupun fintech peer to peer (P2P) lending.

"Ibu-ibu tadi yang di pasar (UMKM) ketika pakai QRIS maka ada jejak digital. Berapa pemasukan, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, berapa pelanggannya. Ini jejak digital keuangan si ibu ini bisa diubah oleh AI menjadi akses keuangan ketika si ibu memerlukan pinjaman dari bank atau dari fintech, yang sekarang disebut alternative credit scoring," ungkapnya dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11).

Juda mengatakan AI berpotensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Karena itu, ia mengimbau agar AI tidak dipandang sebagai robot pengganti manusia.

"Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya," kata Juda.

Lebih lanjut, Juda mengatakan saat ini pengguna QRIS telah lebih dari 58 juta pengguna dengan nilai transaksi Rp380 triliun. Kemudian, ada 41,8 juta pedagang (merchant) yang melayani pembayaran melalui QRIS, di mana 93,4 persen merupakan UMKM.

Juda mengatakan QRIS meningkatkan inklusi keuangan dengan mempermudah akses pembayaran digital bagi UMKM.

"QRIS adalah contoh sukses dari frugal innovation, inovasi sederhana, di mana UMKM, pedagang kaki lima, hanya menyediakan print QR di gerobaknya, semua orang bisa melakukan transaksi secara digital," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan QRIS ditakuti negara lain. Pasalnya jumlah pengguna QRIS terus bertambah, bahkan melampaui pengguna kartu kredit.

"QRIS sudah 56 juta penggunanya, bandingkan credit card 17 juta. Makanya (QRIS) ditakuti," kata Airlangga dalam acara CEO Insight Kompas 2025 di Hutan Plataran Kota, Jakarta Selatan, Selasa (4/11).

Airlangga mengatakan QRIS semakin ditakuti negara lain karena menggunakan standar internasional. QRIS sudah bisa dipakai di sejumlah negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Jepang.

Ke depan, sambung Airlangga, QRIS ditargetkan bisa digunakan di lebih banyak negara.

"Kita sudah tembus berbagai negara, termasuk lima negara ASEAN plus Jepang, juga didorong negara UAE (Uni Emirat Arab) dan berbagai negara lain. Ini yang dikhawatirkan oleh berbagai negara," katanya.