IDXChannel - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) meningkatkan kepemilikan langsung di PT Home Credit Indonesia (HCI) melalui pembelian saham milik PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF).

Dalam keterbukaan informasi Jumat (26/6/2026), BDMN telah mengakuisisi 59 saham Seri A HCI yang mewakili tambahan kepemilikan sebesar 9,82 persen.

Saham tersebut memiliki total nilai nominal Rp59 miliar, namun disepakati dialihkan dengan nilai transaksi Rp400 miliar.

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi lantaran BDMN merupakan pemegang saham pengendali ADMF dengan kepemilikan sebesar 74,50 persen. Selain itu, kedua entitas sama-sama berada di bawah pengendalian MUFG Bank, Ltd.

Manajemen menilai, melalui peningkatan kepemilikan di Home Credit Indonesia, BDMN dapat memperluas eksposurnya pada segmen pembiayaan multiguna berbasis digital, khususnya untuk produk rumah tangga dan elektronik.

Investasi tersebut juga membuka peluang untuk memperkuat pemanfaatan data dan analitik, mempercepat pengembangan produk, serta mengoptimalkan sinergi antarlembaga dalam konglomerasi keuangan MUFG.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang telah mencapai 100 basis poin berpotensi membuat cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) ikut meningkat, terutama bagi debitur yang sudah memasuki periode bunga mengambang (floating).

Ketika BI Rate naik, biaya dana (cost of funds) perbankan ikut meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya akan ditransmisikan ke bunga kredit sehingga kemudian mepengaruhi bunga KPR floating.

Di tengah potensi kenaikan cicilan tersebut, sebagian nasabah mulai melirik opsi memindahkan atau take over KPR ke bank lain yang menawarkan bunga lebih rendah atau skema bunga tetap (fixed rate).

Namun apakah langkah tersebut selalu menguntungkan? Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan takeover KPR?

Chief Economist BTN Myrdal Gunarto mengatakan, take over bisa menjadi pilihan apabila bank lain menawarkan bunga yang jauh lebih rendah atau memberikan kepastian cicilan melalui skema fixed rate.

"Opsi take over sangat direkomendasikan jika nasabah ingin kembali mendapatkan kepastian cicilan melalui promo fixed rate misalnya fixed 3, 5, atau 10 tahun, yang ditawarkan oleh bank lain," ujarnya dalam kepada Kompas.com, dikutip Senin (22/6/2026).

Namun, kata Myrdal, keputusan tersebut harus didasarkan pada perhitungan yang matang. Sebab, terdapat beberapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan selama proses takeover.

Biasanya nasabah akan dikenakan penalti pelunasan dipercepat dari bank lama yang besarannya sekitar 1-3 persen dari sisa pokok KPR.

Kemudian untuk di bank baru biaya yang akan dikenakan berupa biaya provisi, administrasi, appraisal, notaris, dan asuransi.

Oleh karenanya, Myrdal menyarankan agar menghitung dengan cermat seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk takeover KPR ke bank lain. Jangan sampai biaya takeover justru lebih mahal ketimbang kenaikan bunga floating.

"Proses take over membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nasabah harus menghitung apakah total biaya pindah ini masih lebih kecil dibandingkan dengan selisih penghematan cicilan bunga dari bank baru tersebut," ucapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan.

Dia mengingatkan agar nasabah tidak tergiur dengan penawaran bunga yang terlihat murah di awal.

"Take over ke bank lain juga bisa dipertimbangkan jika ada penawaran bunga fixed atau bunga efektif yang lebih rendah, tetapi harus dihitung total biayanya seperti penalti, provisi, appraisal, notaris, asuransi, dan administrasi agar tidak sekadar terlihat murah di awal," kata Trioksa kepada Kompas.com.

Apa alternatif selain pindah bank?

Baik Myrdal maupun Trioksa sama-sama menyarankan nasabah untuk berdiskusi dengan bank. Nasabah dapat meminta ke bank untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atau penurunan suku bunga KPR.

Myrdal bilang, opsi ini lebih aman ketimbang takeover KPR ke bank lain. Terlebih jika selama ini nasabah tidak pernah telah membayar KPR-nya.

Bank seringkali memilih memberikan diskon bunga floating atau memberikan penawaran fixed rate jangka pendek yang baru, daripada kehilangan nasabah berkinerja baik yang berpotensi lari ke bank kompetitor.

"Jika nasabah memiliki track record kolektibilitas yang sangat baikbank biasanya memiliki program retention (mempertahankan nasabah)," kata Myrdal.

Namun Trioksa memberikan catatan, lebih baik opsi diskusi dengan bank ini dilakukan sebelum terjadi tunggakan KPR.

Dengan opsi ini, nasabah bisa meminta penyesuaian skema pembayaran, perpanjangan tenor, atau restrukturisasi ringan jika arus kas mulai tertekan.

Trioksa juga memberikan opsi lain. Jika nasabah memiliki dana lebih, maka bisa melakukan pelunasan sebagian pokok pinjaman untuk menekan beban bunga.

"Intinya, pilihan terbaik bergantung pada kondisi keuangan debitur; yang paling penting adalah menjaga rasio cicilan tetap sehat, menghindari utang konsumtif baru, dan proaktif berkomunikasi dengan bank sebelum cicilan benar-benar terlihat membebani nasabah," tutur Trioksa.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk., (BRIS) membukukan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 14,39 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp328,54 triliun hingga akhir Maret 2026. Capaian itu meningkat dari Rp287,21 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur Risk Management BSI, Grandhis Helmi Harumansyah menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh penyaluran pembiayaan pada segmen dengan tingkat imbal hasil atau yield yang tinggi dan kualitas aset yang tetap terjaga.

“Alhamdulillah, pembiayaan BSI secara nominal tumbuh 14,39 persen YoY,” kata Grandhis dalam Konferensi Pers Kinerja Kuartal I/2026 secara virtual, Selasa (12/5/2026).

Segmen konsumer masih menjadi kontributor terbesar dalam portofolio pembiayaan perseroan, disusul segmen wholesale dan retail. Dalam paparan yang disampaikan Grandhis, pembiayaan konsumer, termasuk pembiayaan emas, tercatat mencapai Rp184,27 triliun atau tumbuh 17,59 persen YoY dari Rp156,71 triliun pada kuartal I/2025.

Grandhis menuturkan, pembiayaan emas menjadi salah satu penopang utama dengan yield sekitar 10 persen serta rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang masih rendah di level 0,01 persen.

Sementara itu, segmen wholesale tercatat sebesar Rp90,77 triliun, meningkat 12,59 persen YoY dan retail tumbuh 7,25 persen YoY menjadi sebesar Rp53,49 triliun hingga akhir Maret 2026.

Dari sisi kualitas aset, BSI mencatat perbaikan rasio NPF gross menjadi 1,80 persen dan NPF net menjadi 0,38 persen pada kuartal I/2026. Perseroan juga membukukan cost of credit (CoC) sebesar 0,73 persen, yang menjadi level terendah secara tahun berjalan (year-to-date/YtD).

Selain itu, BSI terus memperkuat pencadangan dengan cash coverage mencapai 254 persen. Grandhis menyebut, peningkatan tersebut turut dipengaruhi implementasi PSAK 413 yang mulai diterapkan pada 2026.

Di sisi lain, perseroan menjaga kualitas pertumbuhan pembiayaan melalui sejumlah strategi. Di antaranya, disiplin pada fokus bisnis dan target pasar yang telah ditetapkan, penguatan monitoring dan perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan, hingga evaluasi portfolio guideline secara periodik yang menyesuaikan kondisi domestik maupun global.

Perseroan juga terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui kerja sama dengan divisi human capital.

Dia mengatakan, strategi tersebut tecermin pada kualitas pembiayaan baru sepanjang 2026 yang tetap terjaga. Pada segmen wholesale, seluruh pembiayaan baru yang disalurkan berada di kolektibilitas 1.

“Dari sisi retail, sebesar 99,998 persen pembiayaan berada di kolektibilitas 1, sedangkan dari sisi konsumer, kita juga masih melihat kualitasnya sangat baik yaitu berada di 99,96 persen,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Memaknai momentum Hari Bumi yang diperingati setiap 22 April, Bank Mandiri memperkuat perannya dalam mendukung ekonomi berkelanjutan melalui peluncuran fitur Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) bagi segmen retail pada platform Livin’ Planet di aplikasi Livin’ by Mandiri.

Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi Bank Mandiri dengan IDXCarbon yang menjadi langkah baru dalam membuka akses pasar karbon kepada masyarakat melalui layanan digital perbankan. Peluncuran ini juga menandai perluasan ekosistem perdagangan karbon nasional, yang sebelumnya didominasi oleh segmen korporasi.

“Melalui fitur ini, kami ingin mendorong partisipasi aktif nasabah dalam aksi iklim. Tidak berhenti pada peningkatan awareness atas jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, nasabah juga kami dorong untuk mengambil peran dalam mengimbanginya melalui mekanisme carbon offset yang kredibel dan terverifikasi,” ujar Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan di Jakarta pada Rabu (22/4).

SPE-GRK merupakan unit karbon yang merepresentasikan pengurangan emisi dari suatu proyek yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan, serta verifikasi. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa emisi gas rumah kaca telah berhasil dikurangi atau dihindari, sehingga dapat dimanfaatkan oleh individu maupun institusi untuk mengimbangi emisi dari aktivitas sehari-hari.

Peluncuran fitur ini merupakan bagian dari pengembangan terbaru Livin’ Planet, dengan menghadirkan kapabilitas baru di luar fitur sebelumnya. Inovasi ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam menyediakan solusi keberlanjutan yang semakin relevan, mudah diakses, dan berdampak bagi nasabah.

“Dalam implementasinya, carbon offset dilakukan dengan mendukung kegiatan pengurangan atau penyerapan emisi, baik melalui solusi berbasis alam seperti penanaman pohon, maupun solusi berbasis teknologi seperti pengembangan energi terbarukan dan proyek efisiensi energi. Sementara itu, carbon credit merepresentasikan pengurangan atau penyerapan emisi sebesar 1 ton CO₂ ekuivalen yang dapat diperdagangkan sebagai instrumen dalam mekanisme tersebut,” jelasnya.

Melalui Livin’ Planet, nasabah dapat menghitung jejak emisi melalui carbon calculator, melakukan offset dengan membeli SPE-GRK secara langsung. Fitur ini juga dilengkapi dengan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap emisi karbon dan mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup rendah karbon.

SPE-GRK yang tersedia saat ini berasal dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei milik Pertamina New & Renewable Energy berkapasitas 2,4 MW di Sumatera Utara, yang mengolah limbah Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi energi terbarukan. Proyek ini berkontribusi pada pengurangan emisi sekitar 265 ribu tCO2e, atau setara dengan emisi sekitar 30 ribu kendaraan berbahan bakar bensin.

Selain itu, Bank Mandiri juga melanjutkan kampanye keberlanjutan melalui program Mandiri Looping for Life, yang mendorong pengurangan emisi melalui pengelolaan limbah tekstil, sekaligus melibatkan UMKM dan brand lokal dalam membangun ekosistem gaya hidup ramah lingkungan.

Pada tahun 2025, melalui kampanye Mandiri Looping for Life, perseroan telah mencatatkan 1.398 transaksi Livin’ Planet dengan nilai mencapai Rp135,2 juta. Transaksi tersebut telah dikonversi menjadi penanaman 1.292 pohon yang berkontribusi dalam pengurangan emisi sebesar 45,32 ton CO₂e.

Inisiatif ini menegaskan peran sektor keuangan sebagai enabler dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga dengan memperluas akses, meningkatkan awareness, dan menghadirkan solusi praktis bagi masyarakat.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat kolaborasi dan inovasi berbasis ESG untuk memperluas inklusi keberlanjutan dan menghadirkan solusi keuangan yang semakin relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan sinergi ekosistem layanan yang terintegrasi, Bank Mandiri optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai katalis dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyelesaikan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengubah skema insentif pajak mengenai tax holiday. Dengan bergantinya skema insentif akibat pemberlakuan pajak minimum global, pemerintah harus berusaha lebih keras dalam memperbaiki iklim investasi guna tetap dilirik investor.

Pada awal April 2026, pemerintah telah menyelenggarakan rapat pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu kepada Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) terkait dengan permohonan pengharmonisasian ulang RPMK No.130/PMK.010/2020.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyatakan bakal memperpanjang periode pemberian tax holiday setelah berakhir masa berlakunya di penghujung 2025. Aturan ini sudah diperpanjang sekali melalui PMK No.69/2024 dari awalnya berakhir pada 8 Oktober 2024 ke 31 Desember 2025.

Berdasarkan naskah urgensi RPMK itu, pemerintah mengaku pemberian fasilitas tax holiday menjadi kurang efektif sejalan dengan adanya kebijakan internasional yaitu pajak minimum global. Pemerintah pun sudah memberlakukan GMT sejak 2025 berdasarkan PMK No.136/2024.

Dengan tarif minimum GMT 15%, efektivitas tax holiday dinilai berpotensi turun lantaran kini pemerintah tak bisa lagi menawarkan 'gula-gula' pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% selama periode 5-20 tahun.

Sebagaimana diketahui, inisiatif dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu pada intinya mewajibkan perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan di atas 750 euro untuk membayar pajak minimum global 15% di setiap yurisdiksi mereka beroperasi.

Oleh sebab itu, pemerintah tengah meracik skema insentif baru yang selaras dengan ketentuan global namun tetap bisa menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

"Pemerintah saat ini tengah mengembangkan skema insentif yang selaras dengan penerapan pajak minimum global, termasuk berbagai opsi Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) atau bentuk lain yang kompatibel dengan Pilar 2 OECD/G20," dikutip dari laman resmi DJPP Kemenkum, Rabu (15/4/2026).

Saat dimintai konfirmasi, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut proses harmonisasi sudah tuntas dan naskah beleid tinggal ditandatangani.

"Saat ini proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur mengenai tax holiday telah selesai dilaksanakan. Setelah proses penetapannya selesai, ketentuan resmi akan disampaikan secara terbuka kepada publik," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Di sisi lain Kemenko Perekonomian, selaku lembaga pemerintah yang ikut menyusun pengharmonian RPMK tersebut, menyatakan seluruh insentif memang secara umum sedang dikaji ulang.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, selama ini pemerintah mengandalkan tax holiday dan tax allowance untuk bisa menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan adanya GMT, pria yang akrab disapa Susi itu menyebut berbagai skema insentif kini perlu disesuaikan.

"Sekarang eranya sudah mulai bergeser bagaimana penerapan GMT, Global Minimum Tax, kami akan nyesuaikan, kan di PMK-nya kemarin masih diperpanjang, sekarang kan di review lagi," ujarnya saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi menyebut penyesuaian insentif ini merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan global. Dia menyampaikan, pemerintah perlu juga menyesuaikan antara komitmen Indonesia di tingkat internasional dengan kebijakan perpajakan di dalam negeri.

Berbeda dari Tax Holiday

Untuk diketahui, Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) merupakan kredit pajak yang refundable atau dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu atau transferable (dapat dialihkan), dan dalam kerangka Global Anti-Base Erosion Rules diperlakukan sebagai income alih-alih pajak yang ditanggung.

Dengan demikian, QRTC berbeda dengan tax holiday atau tax allowance yang prinsipnya menurunkan tarif efektif pajak.

Kredit pajak yang dapat dikembalikan ini dibayarkan dalam jangka waktu empat tahun sejak tanggal entitas konstituen memenuhi syarat untuk menerima kredit tersebut. Contoh umumnya adalah kredit pajak untuk penelitian dan pengembangan.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut negara-negara adidaya sekalipun sebenarnya tetap mengandalkan insentif pajak untuk menarik investor masuk.

Akan tetapi, Fajry dalam hal ini turut merekomendasikan opsi QRTC oleh OECD ini. Dia mengatakan bahwa negara-negara maju, termasuk tetangga sekawasan Asean yakni Singapura, sudah dahulu mengimplementasikan insentif tersebut.

Insentif ini dapat menyelaraskan dengan Pilar II meskipun dari segi besaran manfaat pajaknya tidak sebesar 'income-based tax incentive' seperti tax holiday.

Oleh sebab itu, sebagai gantinya, PR pemerintah adalah untuk memperbaiki aspek non-pajak yang dapat meningkatkan investasi seperti kepastian hukum, infrastruktur, dan lainnya.

"Bagi wajib pajak, tentu kita ingin insentif pajak yang secara administratif memberikan kemudahan dan kepastian. Jangan seperti dahulu, insentifnya ada tapi untuk mendapatkannya sulit sekali," terang Fajru kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, Fajry menekankan bahwa wajib pajak tentu menginginkan regulasi yang memberikan kepastikan karena investasi yang ditanamkan bersifat jangka panjang.

"Jangan kemudian, di tengah jalan, insentif yang telah diberikan mudah dicabut atau dibatalkan," tuturnya.

Adapun ekonom Center of Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan tidak memungkiri kemungkinan skema insentif pajak baru ini bisa menggerus minat investor.

Sebab, ketika masih menggunakan skema tax holiday, kekurangan-kekurangan di Indonesia seperti kepastian hukum masih bisa dikompensasi.

Dengan adanya pajak minimum global, Deni melihat investor pun akan melihat aspek lain di luar insentif pajak dalam menentukan keputusan penanaman modal. Masalahnya, apabila Indonesia juga masih kurang dalam aspek lain seperti regulasi hingga kepastian hukum, maka penurunan daya saing bisa menjadi keniscayaan.

"Artinya investor akan melihat hal lain di luar tax holiday itu. Nah kalau di hal lain kita kalah, nah minat investor itu jadi lebih sedikit," jelasnya kepada Bisnis.

Menurut Deni, insentif fiskal bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan investor. Misalnya, perusahaan otomotif dan ekosistem penghiliran nikel memiliki perspektif berbeda dalam menentukan lokasi investas. Dia menyebut faktor insentif fiskal sangat berpengaruh dalam investasi penghiliran nikel.

"Jepang naruh produksi mobil yang untuk keluarga di Indonesia sementara sedan di Thailand. Itu kan masalah supply chain dia. Yang umum lebih ditentukan kepastian berusaha, iklim investasi dan biaya logistiknya termasuk juga perburuhan," ucapnya.

Kepastian regulasi oleh pemerintah ini setidaknya sudah disoroti oleh Lembaga pemeringkat internasional. Misalnya, Fitch dan Moody’s yang sudah menurunkan prospek kredit Indonesia dari positif ke negatif menyoroti hal yang sama.

Menurut kedua Lembaga pemeringkat itu, prediktabilitas dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tergerus turut memengaruhi penurunan prospek utang Indonesia.

OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penyesuaian outlook menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional terhadap bank-bank besar di Indonesia bersifat sementara dan berpotensi untuk kembali berubah (reversible).

Dalam hal ini, OJK juga menghormati metodologi dan pandangan setiap lembaga pemeringkat internasional.

”OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan, agar ketahanan sektor perbankan senantiasa tetap terjaga dalam menghadapi dinamika dan pertumbuhan perekonomian,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Keyakinan outlook negatif yang bersifat sementara didasari seiring dengan membaiknya prospek perekonomian global dan domestik, serta penguatan fundamental ekonomi, khususnya indikator fiskal dan eksternal.

Dengan perkembangan tersebut, outlook peringkat kredit ke depan berpeluang kembali ke posisi stabil maupun positif.

Dian menjelaskan bahwa outlook negatif terhadap bank-bank besar di Indonesia, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch, bukan dikarenakan faktor fundamental kinerja perbankan tersebut.

Revisi outlook terhadap bank-bank besar Indonesia lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional serta pengaruh faktor eksternal dinamika makroekonomi global.

Sebagai informasi, secara umum peringkat lembaga/institusi/perusahaan pada suatu negara setara atau lebih rendah dibandingkan peringkat sovereign d negara tersebut.

OJK menyampaikan, penyesuaian terhadap outlook yang dilakukan pada prinsipnya merupakan penilaian dari lembaga pemeringkat dan tidak secara langsung akan memengaruhi kemampuan bank dalam mengakses sumber pendanaan.

Adapun saat ini peringkat kredit bank KBMI 4 dan Himbara tetap pada level investment grade dan didukung oleh fundamental yang kuat.

Selain itu, struktur pendanaan perbankan nasional pada umumnya masih didominasi oleh dana pihak ketiga domestik sehingga ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, terutama pendanaan internasional, relatif terbatas.

Dalam hal diperlukan, perbankan juga telah memiliki perhitungan atas kebutuhan tersebut, termasuk perbandingan biaya dan manfaat serta opsi-opsi untuk memperoleh pendanaan tersebut.

Secara keseluruhan, Dian memastikan bahwa kinerja industri perbankan sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif.

Kinerja kredit pada Januari 2026 tumbuh sebesar 9,96 persen (year on year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,48 persen (yoy).

Selain itu, kualitas kredit terjaga dengan NPL sebesar 2,14 persen, permodalan yang kuat sebesar 25,87 persen, serta likuiditas yang ample dengan rasio AL/NCD, AL/DPK dan LCR masing-masing sebesar 121,23 persen, 27,54 persen, dan 197,92 persen, jauh di atas threshold.

Pertumbuhan kredit Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dan Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit double digit, masing-masing 13,34 persen dan 13,43 persen. Di sisi pendanaan, pertumbuhan DPK untuk KBMI 4 dan Himbara masing-masing 16,32 persen dan 16,38 persen.

Ketahanan permodalan juga berada pada level yang sangat kuat. Rasio CAR Himbara pada Januari 2026 berada pada level 20,32 persen, sedangkan rasio CAR KBMI 4 pada level 22,33 persen.

Sementara dari aspek kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL gross) berada pada kisaran kurang dari 1 persen hingga 3 persen, dengan Loan at Risk (LaR) tetap terkendali dan didukung pembentukan cadangan yang memadai.

Sepanjang 2025, bank KBMI 4 dan Himbara juga membukukan laba yang baik, mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, kualitas aset, dan penguatan manajemen risiko.

Di tengah ketidakpastian global, Himbara juga terus menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil dan peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

OJK pun terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC) mengungkapkan tiga strategi utama yang dilakukan untuk mendongkrak penyaluran pembiayaan baru pada kuartal I/2026.

EVP Corporate Communication ACC Riadi Prasodjo menyebut perusahaan fokus memperkuat kolaborasi dengan mitra bisnis.

“Kemudian, mengoptimalkan program pemasaran, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (19/3/2026).

Dengan cara tersebut, imbuhnya, ACC optimistis dalam menargetkan penyaluran pembiayaan 2026 tumbuh positif dibandingkan pada 2025 kemarin.

“Dalam mencapainya, perusahaan tetap mencermati dinamika kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta perkembangan suku bunga yang dapat memengaruhi permintaan pembiayaan,” tegas Riadi.

Adapun, Riadi membeberkan bahwa per Februari 2026 penyaluran pembiayaan kendaraan menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut, katanya, ditunjukkan dengan portofolio pembiayaan perusahaan masih didominasi oleh mobil baru sebagai segmen utama di atas 50%.

Sementara itu, lanjutnya, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan baru cukup tinggi.

“Hal ini didukung oleh kebutuhan pembiayaan masyarakat yang masih cukup positif di wilayah tersebut,” katanya.

Di lain sisi, dia mengemukakan bahwa kualitas pembiayaan pada awal tahun ini masih terjaga di bawah 1%, sangat jauh dari batasan regulator yang sebesar 5%.

“Untuk menjaga agar NPF di bawah 5%, perusahaan berkomitmen menerapkan manajemen risiko dan praktik tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan baru oleh industri multifinance pada Januari 2026 sebesar Rp78,16 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu didominasi oleh pembiayaan multiguna.

“Pada Januari 2026, penyaluran pembiayaan baru industri multifinance tercatat Rp78,16 triliun, didominasi multiguna dengan porsi 47,47%,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (16/3/2026).

Agusman menjelaskan bahwa secara nominal pembiayaan multiguna mencapai Rp37,10 triliun, pembiayaan investasi sebesar Rp18,72 triliun, dan pembiayaan modal kerja senilai Rp17,04 triliun.

prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyampaikan penyesuaian outlook sovereign credit rating Indonesia dari Fitch Ratings menjadi negatif diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan.

Kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Di samping itu, inflasi yang tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

Perry menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran yang meluas, ditopang oleh infrastruktur yang stabil, dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk diketahui, revisi outlook dipengaruhi oleh pandangan Fitch mengenai meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan Indonesia.

Meski terdapat penyesuaian outlook, Fitch dalam laporannya tetap mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB.

Fitch menyatakan bahwa afirmasi rating Indonesia ini mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dengan prospek pertumbuhan jangka menengah yang solid, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah, dan ketahanan eksternal yang memadai.

“Afirmasi rating Indonesia pada BBB merefleksikan kepercayaan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat,” kata Perry.

Adapun BI memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tetap solid dan menunjukkan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali.

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada dalam kisaran 4,9-5,7 persen dan meningkat pada 2027, dengan inflasi yang tetap terkendali sesuai sasaran target.

Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia juga tetap kuat di tengah gejolak global, dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga sehat dan ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 tetap tinggi sebesar 154,6 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

NPI pada tahun 2026 diperkirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1 persen PDB.

BI pun akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Hal ini dilakukan dengan tetap bersinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Program Asta Cita Pemerintah, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BPI Danantara buka suara soal sumber PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam membeli 50 unit pesawat Boeing.

Komitmen pembelian pesawat dari pabrikan jet asal Amerika Serikat (AS) itu dimuat dalam perjanjian dagang RI-AS yang baru diteken pekan lalu.

Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas menyampaikan pihaknya dan Garuda masih mencari opsi-opsi pendanaan untuk pembelian 50 pesawat Boeing. Ada dua opsi dalam pembahasan tersebut, yakni suntikan modal dari Danantara dan modal usaha dari hasil bisnis Garuda.

Rohan menjelaskan selain dua opsi tersebut, Danantara dan Garuda juga membuka opsi untuk membeli pesawat secara kredit. Cicilan dibayarkan langsung ke Boeing sebagai supplier, atau kredit perbankan.

"Sources of fund itu kan bisa macam-macam ya. Tadi cuma nyebut dua kan. Supplier's credit juga ada kan. Ke Boeing kita juga bisa nyicil. Something like that, itu semua negosiasi yang nanti harus dilakukan. Krediturnya kan bisa bank juga. Kan bisa dikredit juga pesawat," ujar Rohan dalam diskusi di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Kamis (26/2) dikutip Detikfinance.

Ia mengungkapkan sebelum bicara pendanaan, Danantara dan Garuda hingga kini masih berbicara soal pemesanan pesawat dengan Boeing. Masalah utamanya adalah waktu tunggu yang panjang untuk pemesanan pesawat per unit yang bisa memakan waktu 7 tahun.

"Semua kendalanya cuma satu, delivery time. Bukan masalah memilih jenis saja. Delivery time. Mau milih jenis pesawat yang mana kalau delivery time-nya juga nggak segera, kita mesti putar otak dulu kan," ungkapnya.

Kendati demikian, Danantara dan Garuda menyatakan minat dan komitmen langsung terkait pembelian pesawat. Namun dari pihak Boeing belum merespons kesiapan tersebut dalam waktu dekat untuk memproduksi berapa unit untuk Garuda.

"Kita siap membeli 50. Cuma Boeing belum menjawab atau akan menjawab dia mampunya 10 kah, 20 kah, itu belum," kata Rohan.

Pada pekan lalu, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump resmi meneken kesepakatan dagang strategis melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Kesepakatan dagang itu memuat komitmen investasi Indonesia senilai US$33 miliar atau sekitar Rp556,9 triliun (asumsi kurs Rp16.880 per dolar AS) di sektor pertanian, dirgantara, dan energi AS.

Komitmen investasi Rp556,9 triliun tersebut meliputi:1. Impor migas dari AS senilai US$15 miliar (senilai Rp253,1 triliun) per tahun2. Pembelian pesawat komersial dan barang dari AS, termasuk dari Boeing, senilai US$13,5 miliar atau setara Rp227,8 triliun3. Pembelian produk pertanian AS senilai lebih dari US$4,5 miliar atau Rp75,9 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC) membeberkan dua cara untuk mendongkrak penyaluran pembiayaan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) pada 2026.

EVP Corporate Communication ACC Riadi Prasodjo menuturkan strategi utama yang dilakukan adalah fokus pada penguatan kolaborasi dengan mitra dealer melalui optimalisasi program dan event marketing.

“Di sisi lain, kami juga terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan serta menjalankan langkah mitigasi risiko agar kualitas pembiayaan tetap terjaga di tengah dinamika pasar,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

ACC, kata Riadi, memandang segmen LCGC berpotensi tumbuh pada 2026. Meskipun, dihadapi dengan tantangan seperti daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, munculnya preferensi segmen kendaraan lain, dan persaingan yang ada.

“Perusahaan juga tetap perlu memperhatikan risiko kualitas kredit di tengah kondisi ekonomi yang dinamis,” sebutnya.

Adapun seiring dengan memperhatikan risiko kualitas kredit, pada Januari 2026 kondisi Non Performing Finance (NPF) ACC di segmen LCGC masih terjaga di bawah 1%.

Sementara itu, Riadi menuturkan pembiayaan mobil LCGC di ACC masih menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Akan tetapi, dia tidak membeberkan rinci angka pastinya.

“Pembiayaan LCGC masih memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap total portofolio pembiayaan kendaraan perusahaan,” ucapnya.

Di lain sisi, dia pun tidak menampik saat ini terlihat bahwa preferensi konsumen ke segmen kendaraan lain semakin beragam, misalnya ke segmen SUV dan kendaraan listrik.

“Namun, kami masih terus memantau tren dan tetap menyesuaikan strategi untuk mengoptimalkan portofolio terhadap dinamika pasar,” tutupnya.

Sebagai informasi, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat total penjualan wholesales LCGC pada Januari 2026 sebanyak 10.694 unit, atau turun 22% (year on year/YoY) dibandingkan 13.782 unit pada Januari 2025.

Di lain sisi, penjualan ritel LCGC alias dari dealer ke konsumen sebanyak 9.655 unit, juga mengalami penurunan 25% secara tahunan dibandingkan 12.804 unit pada Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC) mencatat total piutang pembiayaan akhir 2025 senilai Rp40 triliun.

EVP Corporate Communication ACC Riadi Prasodjo mengemukakan kontribusi terbesar terhadap total portofolio perusahaan saat ini berasal dari pembiayaan mobil baru.

Menurutnya pada 2026 ini, pembiayaan kendaraan bermotor masih akan menjadi salah satu kontributor utama dalam pertumbuhan piutang pembiayaan di industri multifinance.

“Hal ini seiring dengan karakteristik pasar dan permintaan pembiayaan. Untuk itu, perusahaan akan fokus pada diversifikasi produk pembiayaan untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Oleh karena itu, lanjutnya, ACC menargetkan pembiayaan tumbuh positif dibandingkan 2025. Perusahaan akan melakukan diversifikasi produk pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan, serta manajemen risiko.

Kendati demikian, Riadi tidak memungkiri masih ada tantangan yang akan dihadapi perusahaan multifinance selama 2026. Misalnya, dinamika kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta arah kebijakan suku bunga.

“Perusahaan multifinance juga perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas portofolio agar rasio pembiayaan bermasalah tetap terkendali,” ucapnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance pada 2026 tumbuh 6%—8% (year on year/YoY).

“Kami melihat outlook tersebut sebagai sinyal positif terhadap pertumbuhan piutang pembiayaan. Pertumbuhan piutang pembiayaan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dinamika ekonomi dan daya beli masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman membeberkan optimistis outlook itu didorong oleh terbitnya POJK 35/2025 atau deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan beberapa ketentuan.

“Kita kan memberikan beberapa paket deregulasi kemarin, dengan POJK kita yang baru itu. Jadi seperti misalnya uang muka, DP untuk pembelian kendaraan bermotor, mobil, kita buat lebih gampang, lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian juga untuk UMKM dan seterusnya, jadi seperti itu background-nya,” ucapnya kala ditemui seusai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di Jakarta, Kamis (5/2/2024).

Lebih lanjut, dia turut mengungkapkan tantangan yang akan dihadapi industri pembiayaan pada 2026. Sebab itu, dia menilai kesempatan deregulasi seperti itu lebih baik dimanfaatkan.

“[Tantangannya] tentu saja mencari proyek-proyek yang lebih sesuai ya dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi merincikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance sepanjang 2025 mencapai Rp506,5 triliun. Angka itu tumbuh 0,61% (YoY).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC) menilai pembiayaan mobil bekas berkualitas makin relevan di tengah perlambatan pembiayaan mobil baru.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan mobil bekas tumbuh 0,42% secara tahunan (year-on-year/YoY) per November 2025. Sebaliknya, pembiayaan mobil baru justru terkontraksi 4,65% YoY.

“Perusahaan melihat segmen mobil bekas berkualitas sebagai peluang yang relevan. Kami terus mengoptimalkan seluruh produk pembiayaan dan layanan yang kita miliki, termasuk mobil bekas,” ungkap EVP Corporate Communication ACC Riadi Prasodjo kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Riadi menjelaskan perbedaan tren antara pembiayaan mobil baru dan mobil bekas dipengaruhi oleh berbagai faktor pasar yang bergerak dinamis, mulai dari perubahan perilaku konsumen hingga kondisi pasokan unit di industri otomotif.

Meski demikian, ACC masih mencermati perkembangan tersebut dan hingga saat ini belum melihat adanya perubahan arah yang signifikan terhadap komposisi portofolio pembiayaan perusahaan.

“Secara umum, portofolio pembiayaan masih didominasi oleh mobil baru sebagai segmen utama, sementara mobil bekas tetap menunjukkan peran yang stabil,” tegasnya.

Lebih lanjut, Riadi mengungkapkan tantangan utama pembiayaan mobil baru saat ini berasal dari dinamika persaingan pasar yang makin ketat, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, serta pelemahan daya beli masyarakat.

“Perusahaan terus berupaya memperkuat kerja sama dengan mitra otomotif serta mengoptimalkan kualitas layanan untuk menjaga keseimbangan bisnis,” pungkasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat nilai pembiayaan mobil bekas oleh industri multifinance per November 2025 mencapai Rp87,46 triliun, sedangkan pembiayaan mobil baru tercatat sebesar Rp142,59 triliun.

Ke depan, OJK memperkirakan pembiayaan mobil bekas pada 2026 akan relatif lebih resilien. Adapun pembiayaan mobil baru dinilai tetap memiliki prospek untuk kembali bertumbuh seiring penyesuaian strategi pembiayaan, dukungan paket regulasi, serta pengembangan segmen kendaraan dan inovasi produk di industri multifinance.

“Seiring penyesuaian strategi pembiayaan dan paket regulasi yang ada. Kemudian juga ada dukungan pengembang segmen kendaraan dan inovasi produk di industri multifinance,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman.