Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Jabar Tol (TJT) resmi memfungsionalkan sebagian Seksi 3 Tol Bogor — Ciawi — Sukabumi (Bocimi) sepanjang 5 kilometer tanpa tarif pada periode arus mudik dan balik Lebaran 2026/Idulfitri 1447 H.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan langkah tersebut diambil guna mengurai titik sumbatan di jalan nasional, terutama di kawasan Pasar Cibadak, Simpang Cikidang, dan Jembatan Pamuruyan.

Untuk diketahui, Seksi 3 Tol Bocimi memiliki total panjang mencapai 13,7 kilometer (Km) membentang dari Cibadak (Parungkuda) hingga Sukabumi Barat (Cisaat). Akan tetapi, fungsional hanya diterapkan di sepanjang 5 Km antara Simpang Susun Cibadak/Parungkuda hingga Akses Karangtengah, Kabupaten Sukabumi.

"Selama periode mudik dan balik Lebaran 2026 akan difungsionalkan sebanyak 10 ruas jalan tol tambahan dengan total panjang sekitar 291 kilometer," ujar Dody dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Adapun, jalur fungsional ini mulai beroperasi sejak 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Secara teknis, operasional jalur dibatasi mulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB berdasarkan koordinasi dengan kepolisian setempat.

Nantinya, pembatasan jam operasional ini akan dievaluasi secara berkala mengikuti dinamika volume lalu lintas di lapangan.

Dody menekankan, jalur ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan Golongan 1 non-bus dengan batas tinggi maksimum 2,1 meter. Kecepatan kendaraan pun dibatasi maksimal 40 km/jam demi menjaga aspek keselamatan di jalur yang masih dalam tahap konstruksi.

Selain ktu, akses ini dirancang khusus untuk perjalanan menerus dari arah Bogor menuju Karangtengah dan sebaliknya. Kendaraan dari Gerbang Tol Parungkuda tidak diperbolehkan mengakses jalur fungsional menuju Karangtengah.

Secara keseluruhan jalan Tol Bocimi memiliki total panjang 54 kilometer dengan ruas yang sudah beroperasi penuh mencapai 27,25 kilometer. Seksi 1 dan Seksi 2 masing-masing telah melayani arus kendaraan sejak 2018 dan 2023.

"Ke depan, keberadaan Seksi 3 Tol Bocimi diperkirakan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Cibadak menuju Sukabumi Barat yang sebelumnya mencapai sekitar 1 jam menjadi sekitar 10 menit," tambahnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, per Februari 2026 progres konstruksi Jalan Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi Seksi 3 Cibadak – Sukabumi telah mencapai 71,95%.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian menjelaskan bahwa Seksi 3 Cibadak – Sukabumi sendiri memiliki total panjang mencapai 13,7 kilometer (km). Di mana, pembangunannya saat ini tengah dipercepat dalam rangka mengurai kepadatan lalu lintas di wilayah Sukabumi.

"Tol Ciawi–Sukabumi Seksi 3 Ruas Cibadak–Sukabumi Barat [13,7 km] kini mencapai 71,95%. BPJT bersama BUJT terus mengawal pembangunan agar segera rampung, demi mengurangi kepadatan di Simpang Cibadak," kata Wilan.

Ruas tol ini sebelumnya ditargetkan untuk dapat rampung pada Triwulan I/2025. Belakangan diketahui bahwa terdapat dinamika suplai bahan baku yang sempat tersendat hingga menghambat laju pembangunan.

Namun demikian, tambah manajemen PT TJT memastikan tengah merumuskan sejumlah solusi untuk menangani masalah tersebut. Sementara itu, khusus untuk Seksi 4 (Sukabumi Barat – Sukabumi Timur) saat ini masih dalam tahap proses pembebasan lahan.

Bisnis.com, BOGOR — PT Trans Jabar Tol (PT TJT) menargetkan konstruksi Jalan Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 Ruas Tol Cibadak - Sukabumi Barat akan rampung pada pertengahan 2026.

Direktur Utama PT TJT, Abdul Hakim menjelaskan bahwa saat ini progres konstruksi Seksi 3 Tol Bocimi telah mencapai 66%. Pihaknya terus mengebut pembangunan agar dapat rampung sesuai target yang ditetapkan.

"Untuk seksi tiga yang sedang kita bangun, progresnya betul sekitar 66%, kita upayakan itu selesai tahun depan. Jadi, kalau dari sisi kontrak kita dengan otoritas BPJT itu seingat saya Juni ya, pertengahan tahun depan," kata Abdul saat ditemui Kantor Operasi PT TJT, Kamis (11/12/2025).

Ruas tol ini sebelumnya ditargetkan untuk dapat rampung pada Triwulan I/2025. Belakangan diketahui bahwa terdapat dinamika suplai bahan baku yang sempat tersendat.

Namun demikian, tambahnya Abdul Hakim, pihaknya saat ini tengah merumuskan sejumlah solusi untuk menangani masalah tersebut.

Sementara itu, khusus untuk Seksi 4 (Sukabumi Barat - Sukabumi Timur) saat ini masih dalam tahap proses pembebasan lahan. Dari total trase sepanjang 13 km, proses pembebasan lahan masih berada di angka 10%.

"Terkait dengan kesiapan lahan itu, biasanya kita memang bisa konstruksi mulai membangun itu ketika lahannya memang sudah cukup yang dibebaskan paling enggak 75%-80%," pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi sepanjang 54 km terdiri atas empat seksi, antara lain Seksi I Ciawi-Cigombong 15,3 km, Seksi II Cigombong-Cibadak 12 km, Seksi III Cibadak-Sukabumi Barat 14 km, serta Seksi IV Sukabumi Barat-Sukabumi Timur 13 km.

Saat ini Jalan Tol Ciawi – Sukabumi telah beroperasi sebagian, di mana sepanjang 15,35 Km pada Seksi 1 (Ciawi – Cigombong) telah beroperasi sejak 2018. Untuk Seksi 2 (Cigombong – Cibadak) sepanjang 11,9 Km sudah beroperasi sejak 2023.

Sementara itu, Seksi 3 (Cibadak – Sukabumi Barat) dan Seksi 4 (Sukabumi Barat – Sukabumi Timur) masih dalam tahap konstruksi. Jalan Tol Bocimi ini merupakan kelanjutan jalan Tol Jagorawi dan menghubungkan jalan tol Jakarta – Bogor – Pelabuhan Ratu dengan jalan tol Ciawi – Cianjur.

Pupuk Indonesia Grup memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani pada puncak musim tanam 2025 tetap terpenuhi. Upaya ini ditandai dengan pengiriman lima truk berisi 191,25 ton pupuk bersubsidi dari Pupuk Kujang ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan Banten.

Dikutip dari Antara, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa distribusi tersebut dilakukan untuk memastikan pupuk subsidi dapat segera ditebus oleh petani terdaftar melalui kios atau pengecer resmi. Penebusan dilakukan menggunakan harga eceran tertinggi (HET) terbaru yang telah turun 20 persen sejak 22 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa pengiriman dari Pupuk Kujang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pupuk petani yang telah terdaftar dalam sistem e-RDKK pada puncak musim tanam tahun ini. Menurutnya, Pupuk Kujang telah menyalurkan pupuk subsidi melebihi kebutuhan di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya sebagai langkah antisipasi memasuki masa tanam.

"Jadi kita sudah antisipasi lebih untuk mengantisipasi musim tanam yang sekarang menuju puncaknya. Pengiriman dari Pupuk Kujang kita fokuskan ke Jawa Barat, dan sedikit ke Jawa Tengah dan Banten karena kebutuhan Jawa Barat besar sekali," ujarnya saat pelepasan truk pengangkut pupuk di area PT Pupuk Kujang, Kabupaten Karawang, Jumat (28/11).

Rahmad menambahkan bahwa pengiriman diprioritaskan untuk Jawa Barat karena kebutuhan di wilayah tersebut cukup besar, sementara sebagian distribusi juga diarahkan ke Jawa Tengah dan Banten.

Untuk menjaga kecukupan pasokan, Pupuk Indonesia menyiapkan total stok 1,1 juta ton pupuk, yang terdiri atas 701.954 ton pupuk bersubsidi dan sisanya pupuk nonsubsidi. Di wilayah Jawa Barat, tersedia 49.375 ton pupuk bersubsidi yang disiapkan menghadapi masa tanam.

Sebagai informasi, jajaran direksi Pupuk Indonesia Grup turut melepas 191,25 ton pupuk bersubsidi dari pabrik Pupuk Kujang sebagai langkah memperkuat ketersediaan lapangan.

Distribusi dilakukan melalui lima truk, termasuk tiga truk bermuatan pupuk Urea masing-masing 38,25 ton dengan tujuan Gudang Jatibarang II, Beji, dan Cibadak. Dua truk lainnya membawa pupuk NPK masing-masing 38,25 ton yang dikirim ke Gudang Pasir Hayam dan Dawuan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pupuk Indonesia Grup untuk menjaga kelancaran pasokan pupuk dan memastikan distribusi tepat waktu serta tepat alokasi. Upaya tersebut juga mendukung target pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan mencapai swasembada nasional.

IDXChannel - PT Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH) melakukan ekspansi dengan membangun gedung baru di RS DKH Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Pembangunan gedung tersebut bakal menghabiskan dana sebesar Rp40,7 miliar.

Rencana gedung baru itu termuat dalam prospektus IPO DKHH, sehingga pembiayaannya secara keseluruhan memanfaatkan dana penawaran umum. Alokasi dana itu sekitar 58 persen dari total dana yang diraih saat IPO Rp69,9 miliar.

Acara peletakan batu pertama (groundbreaking) gedung baru RS DKH Cibadak itu digelar pada Senin (10/11/2025), bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Sukabumi, Andreas dan Direktur Utama DKH Hospitals, Satria Muhammad Wilis.

Gedung baru tersebut akan diberi nama “Gedung Karlinah”, sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Karlinah Umar Wirahadikusumah, pendiri DKH Hospitals Group sekaligus istri Wakil Presiden ke-41 RI, Umar Wirahadikusumah. Keduanya dikenal sebagai tokoh nasional yang mendedikasikan hidup untuk kemajuan pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

“Gedung Karlinah ini diharapkan mampu menjawab tingginya permintaan layanan kesehatan di RS DKH Cibadak. Dengan demikian, visi kami untuk Mewujudkan Indonesia Sehat dapat segera terealisasi,” ujar Dirut DKH Hospitals, Satria Muhammad Wilis, Selasa (11/11/2025).

Direktur RS DKH Cibadak, dr. Nadya Yosvara, MARS mengatakan, pembangunan gedung baru ini akan menambah kapasitas pelayanan, baik rawat inap maupun rawat jalan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat Sukabumi.

“Gedung Karlinah diharapkan mampu menjadi simbol transformasi layanan kesehatan yang profesional, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Proyek pembangunan Gedung Karlinah ditargetkan selesai dalam 10 bulan ke depan. Gedung lima lantai ini akan menampung sejumlah fasilitas modern, termasuk poliklinik, ruang rawat inap eksekutif, dan ruang rawat inap peserta BPJS, yang bertujuan meningkatkan akses dan kenyamanan pasien.

RS DKH Cibadak merupakan RS tipe C yang berlokasi di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Meski begitu, RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak 2015 ini memiliki layanan dokter spesialis, mulai dari orthopedi, jantung dan pembuluh darah, hingga bedah saraf.

(Rahmat Fiansyah)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan standar higienitas tinggi.

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut dapur SPPG yang dibangun pihaknya dirancang dengan fasilitas lengkap dan sistem sanitasi yang memadai, berbeda dengan dapur SPPG lain yang dikembangkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dody menjelaskan peran Kementerian PU dalam program MBG terbatas pada pembangunan infrastruktur, yaitu menyiapkan dapur sebagai pusat pengolahan makanan. Namun, dapur yang dibangun bukan dapur biasa.

Menurutnya, setiap dapur dirancang dengan konsep 'plus-plus', yakni memiliki sistem sanitasi yang baik, aliran air bersih yang lancar, serta pembuangan limbah yang tertata.

"Infrastrukturnya jadi dapurnya saja. Cuman dapur yang kita bangunkan, itu adalah dapur yang 'plus-plus'. Plus-plus itu maksudnya sanitasi yang bagus, aliran airnya juga bagus, pembuangannya juga bagus," jelas Dody dalam Program CNN Indonesia Newsroom, Selasa (14/10).

"Jadi, ada lemari esnya, ada genset, dan seterusnya. Jadi, bahan-bahan yang masuk ke dalam kulkas diyakinkan pada saat listrik mati, tetap dinginlah kulkasnya itu, enggak mati, gitu," tambahnya.

Penjelasan itu muncul usai adanya sorotan publik atas insiden di salah satu dapur MBG di Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, yang sempat tergenang air dan diduga menggunakan air tercemar untuk mencuci wadah makanan.

Insiden tersebut membuat sejumlah sekolah penerima paket MBG menolak konsumsi makanan karena berbau asam.

Menanggapi hal tersebut, Dody memastikan dapur SPPG yang dibangun oleh Kementerian PU tidak akan mengalami kejadian serupa.

Ia menyebut dapur versi PU dibangun dengan memperhatikan seluruh aspek teknis dan sanitasi, sehingga kondisi seperti di Cibadak tidak akan terulang.

"Ini, insya Allah, untuk SPPG-SPPG yang dibangunkan oleh PU, tidak akan terjadi lagi. Kita hanya fokus di urusan infrastruktur saja, tadi pengelolaan selanjutnya akan diserahkan ke kementerian pengampu. Kalau untuk, misalnya, MBG ya kepada Badan Gizi Nasional," ujar Dody.

Dody menjelaskan tanggung jawab Kementerian PU hanya sebatas pada pembangunan infrastruktur dapur, sementara pengelolaan dan operasional sepenuhnya berada di bawah BGN selaku pelaksana program MBG.

Ia juga menegaskan perbedaan utama antara SPPG yang dibangun PU dan BGN terletak pada standar teknisnya, khususnya di sisi sanitasi, aliran air, pembuangan, hingga ketersediaan listrik cadangan.

Sebagai langkah peningkatan mutu, Kementerian PU bersama BGN  menyiapkan prototipe SPPG nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri PU Nomor 628 Tahun 2025.

Prototipe ini menjadi pedoman teknis pembangunan dapur higienis dan efisien untuk pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

Saat ini, tiga unit percontohan SPPG telah dibangun di Jambi, Banjar, dan Kebumen, masing-masing dengan desain konstruksi berbeda sesuai karakteristik wilayah.

Berdasarkan hasil survei bersama BGN dan Kemendagri pada 13 Agustus-2 September 2025, terdapat 1.314 lokasi potensial. Dari jumlah itu, 801 lokasi memenuhi syarat, dan setelah proses verifikasi, 483 lokasi ditetapkan siap dibangun.