Bisnis.com, JAKARTA — Pesawat Smart Air C208B rute Nabire (NBX)—Kaimana (KNG) terpaksa melakukan pendaratan darurat di lepas pantai dekat Bandara Nabire, pada Selasa (27/1/2026) pukul 13.01 WIT.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa menjelaskan, pesawat dengan registrasi PK-SNS tersebut mengalami gangguan pada engine atau mesin, kemudian Pilot in Command (PIC), Capt. Tania K. memutuskan Return to Base (RTB).

Dalam prosesnya, dikarenakan thrust power semakin turun, PIC memutuskan mendarat darurat di di ujung pantai landasan 17 Bandara Douw Aturure.

“Saat ini tengah dilakukan penarikan pesawat ke pantai. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut,” tulisnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/1/2026).

Lukman melaporkan, seluruh penumpang serta awak pesawat yang berjumlah 13 orang telah dievakuasi dengan selamat ke terminal bandara.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan koordinasi intensif melalui UPBU Douw Aturure Nabire dengan operator penerbangan, TNI, kepolisian, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan penanganan situasi berjalan dengan aman dan terkendali,” lanjutnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab insiden ini. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pun akan melakukan investigasi terhadap kejadian ini.

Insiden pesawat yang terjadi pada awal tahun bukan kali ini saja. Pada 17 Januari lalu, pesawat ATR 42-500 jatuh di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, dan menyebabkan seluruh penumpang dan awak pesawat meninggal dunia.

Korban yang berjumlah 10 orang pun berhasil ditemukan seluruhnya pada Jumat (23/1/2026).

Dari 10 korban yang berhasil ditemukan, dua korban telah teridentifikasi. Pertama pria atas nama Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kedua, wanita atas nama Florencia Lolita Wibisono, pramugari dalam pesawat tersebut. Sementara korban lainnya masih ada yang dalam proses evakuasi dan baru akan diidentifikasi.

Supaya dari sejak awal kami sudah bisa membuat langkah-langkah preventif agar koperasi-koperasi yang punya potensi bermasalah bisa kita atasi sedini mungkin,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi membentuk command center yang berfungsi sebagai pusat kendali data koperasi secara real-time, termasuk untuk monitoring, evaluasi, dan kategorisasi koperasi eksisting di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam peresmian command center di kantornya di Jakarta, Senin mengatakan, data koperasi yang tersedia sebelumnya bersifat pasif dan bergantung pada laporan manual dari koperasi eksisting.

Namun, persentase penyampaian laporan dari koperasi relatif rendah sehingga data yang masuk tidak maksimal.

“Dengan adanya command center, kami berharap dapat langsung melakukan monitoring dan evaluasi laporan keuangan dan profil koperasi secara lebih detail, sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan,” katanya.

Ferry menjelaskan, pusat kendali tersebut juga akan berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini terhadap koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.

Melalui sistem ini, Kemenkop dapat membuat kategorisasi koperasi yang sehat maupun yang bermasalah yang membutuhkan penanganan khusus.

Dengan demikian, menurutnya, sistem ini memungkinkan Kemenkop untuk menelusuri laporan keuangan dan profil koperasi secara lebih detail, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran.

"Supaya dari sejak awal kami sudah bisa membuat langkah-langkah preventif agar koperasi-koperasi yang punya potensi bermasalah bisa kita atasi sedini mungkin," ucapnya.

Ferry menyampaikan, command center juga mengintegrasikan Sistem Informasi dan Manajemen Kopdes Merah Putih, yang saat ini telah mencapai lebih dari 80 ribu koperasi berbadan hukum. Program ini memasuki tahap operasional pembangunan fisik, pelatihan, serta pengembangan model bisnis.

Melalui command center, data Kopdes Merah Putih akan tersinkronisasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik Kopdes Merah Putih, Kejaksaan Agung, Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih hingga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

“Command center juga akan menampilkan data secara real-time berbagai proses pembangunan koperasi, mulai dari pembangunan gudang dan gerai beserta kelengkapannya, pelaksanaan pelatihan pengurus, hingga aktivitas usaha yang dijalankan koperasi,” ucap Ferry.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Ketersediaan pupuk terjangkau kembali menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian nasional. Melalui program pupuk subsidi, pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia terus memastikan kebutuhan nutrisi tanaman terpenuhi, sekaligus menekan biaya produksi petani.

Program pupuk subsidi disiapkan agar petani tetap dapat mengakses pupuk dengan harga di bawah harga pasar. Melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang lebih rendah, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat tanpa membebani petani, terutama mereka yang mengelola lahan skala kecil.

Distribusi pupuk subsidi juga diperkuat melalui sistem digital untuk memastikan penyaluran berlangsung transparan, adil, serta tepat sasaran. Upaya ini dinilai penting untuk mencegah kelangkaan dan memastikan pupuk tersedia pada saat musim tanam tiba.

Beberapa manfaat utama pupuk subsidi bagi petani antara lain:

Jenis Pupuk Subsidi yang Tersedia

Pemerintah melalui Pupuk Indonesia menyalurkan beberapa jenis pupuk subsidi, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanah dan tanaman. Jenis-jenis tersebut antara lain:

Urea: Pupuk ini sangat penting untuk menunjang pertumbuhan vegetatif tanaman. Kandungan nitrogen di dalamnya membuat daun lebih hijau, sehat, dan mempercepat proses fotosintesis.

NPK: Kombinasi nitrogen, fosfor, dan kalium dalam pupukNPKmembantumeningkatkanhasilpanen, memperkuat batang tanaman, serta memperbaiki kualitas buah atau biji.

SP-36: Pupuk ini kaya fosfat yang berguna untuk memperkuat akar tanaman serta mendukung pembentukan bunga dan buah.

ZA (Zwavelzure Ammoniak): Pupuk ini banyak digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah, menambah unsur nitrogen sekaligus belerang yang sangat dibutuhkan tanaman tertentu.

Pupuk Organik: Membantu memperbaiki struktur tanah, menjaga kelembapan, dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah.

Beragam pilihan pupuk subsidi tersebut memungkinkan petani menyesuaikan penggunaan sesuai kondisi tanah dan kebutuhan tanamannya.

Syarat untuk Mendapatkan Pupuk Subsidi

Pupuk subsidi tidak bisa diperoleh sembarangan, karena program ini ditujukan untuk petani kecil yang benar-benar membutuhkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Terdaftar di sistem resmi pemerintah

Petani atau pembudidaya skala kecil wajib terdaftar dalam sistem yang dikelola pemerintah, misalnya melalui e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

2. Luas lahan dan jenis komoditas pertanian

Setelah terdaftar, petani yang berhak atas pupuk bersubsidi mengelola lahan seluas maksimal 2 hektar dan menaman 10 (sepuluh) jenis komoditas pertanian, yaitu ; padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, kakao, dan ubi kayu.

Dengan memenuhi syarat ini, hak petani terhadap pupuk subsidi akan lebih terjamin.

Mekanisme Penebusan Pupuk Subsidi

Setelah memenuhi syarat, petani dapat melakukan penebusan pupuk subsidi. Mekanisme penebusan ini telah diatur secara ketat agar distribusi lebih adil dan transparan.

Penebusan hanya bisa dilakukan di Penerima Pupuk di Titik Serah (PPTS), dimana salah satunya adalah kios atau pengecer.

Saat penebusan, petani wajib menunjukkan KTP asli. Jika diwakilkan, maka harus menggunakan surat kuasa. Proses penebusan di PPTS dapat dipantau secara real-time lewat Command Center. Dengan begitu, kebutuhan pupuk di lapangan dapat diantisipasi lebih awal.

Distribusi pupuk subsidi mengikuti prinsip Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, Mutu, dan Penerima. Prinsip ini memastikan pupuk sampai ke petani sesuai hak dan kebutuhannya.

Dengan mekanisme tersebut, distribusi pupuk subsidi lebih teratur dan akuntabel.

Dukungan Pemerintah untuk Petani

Pemerintah melalui Pupuk Indonesia terus berkomitmen mendukung kebutuhan pupuk bagi petani. Dukungan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

Dengan adanya sistem digital, penyaluran pupuk menjadi lebih transparan, tercatat, dan mudah diawasi.

Pemerintah memastikan ketersediaan pupuk subsidi cukup untuk mendukung hingga dua kali musim tanam, sehingga petani tidak perlu khawatir kehabisan.

Jika petani membutuhkan informasi tambahan atau mengalami kendala, mereka dapat berkonsultasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk mendapat arahan lebih lanjut.

Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam mendukung petani dan menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Mendapatkan pupuk subsidi bukanlah hal yang sulit asalkan petani memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Melalui sistem digitalisasi, distribusi pupuk kini lebih transparan, stok lebih terjamin, dan penyaluran lebih tepat sasaran.

Dengan adanya pupuk subsidi, petani dapat menekan biaya produksi, meningkatkan hasil panen, dan berkontribusi menjaga ketahanan pangan nasional. Pemerintah bersama Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan terbaik agar pupuk subsidi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani Indonesia. Demikian dilansir dari keterangan resmi Pupuk Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka saluran pelaporan bagi masyarakat untuk mengusulkan penerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah maupun menyanggah penerima yang tak layak mendapatkannya.

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, pengusulan dan penyanggahan penerima bansos kini tak lagi harus menunggu proses panjang atau lewat kedatangan petugas pendataan, karena sudah dapat melalui layanan Command Center 021-171.

Pembukaan layanan saluran usul dan sanggah itu kata dia menjadi bagian dari inovasi penyaluran bansos yang semakin tepat sasaran seiring sudah adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kita menyediakan hotline atau Command Center 021-171, ini beroperasi 24 jam. Insya Allah kalau data-datanya masuk akan diteruskan untuk diverifikasi. Kita terbuka dan membuka diri atas koreksi usul dari setiap lapisan masyarakat," kata Gus Ipul dikutip dari siaran pers, Kamis (13/11/2025).

Gus Ipul memastikan setiap laporan yang masuk melalui Command Center akan segera ditindaklanjuti dan diteruskan ke pendamping sosial terdekat untuk dilakukan verifikasi dan asesmen.

Hasilnya kemudian masuk ke dalam basis data DTSEN. Bila memenuhi syarat, masyarakat dapat menerima bansos dalam waktu sekitar tiga bulan.

Selain melalui Command Center, pengajuan usul dan sanggah juga bisa dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos. Masyarakat cukup melengkapi data yang diminta sebagai acuan bagi petugas dalam melakukan verifikasi lapangan (ground checking).

"Masukkan persyaratan yang dibutuhkan, yang nanti akan menjadi salah satu modal kita melakukan uji petik lapangan. Sehingga nanti kalau sudah benar-benar sesuai dengan kenyataan, baru akan dimasukkan ke data yang mungkin bisa memperoleh bansos. Ini mekanisme yang kita ingin masyarakat terlibat," ucap Gus Ipul.

Untuk pemutakhiran data melalui jalur formal, proses tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan atau desa, dinas sosial, hingga bupati/wali kota, sebelum akhirnya sampai ke Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Melalui RT/RW, terus kemudian ke kelurahan/desa naik ke dinas sosial, kemudian ditandatangani bupati/walikota langsung ke Kemensos, akhirnya nanti sampai ke BPS. Jadi semakin banyak salurannya kan semakin baik," ujarnya.

Hingga hari ini, hasil pemutakhiran bersama daerah, terdapat sekitar 16 juta lebih keluarga penerima manfaat (KPM) reguler telah dinyatakan layak menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dan bansos reguler untuk triwulan IV tahun 2025.

Melalui skema BLTS, setiap penerima mendapatkan tambahan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan (Oktober - Desember 2025) atau total Rp900 ribu.

"Otomatis penerima bansos Sembako (setiap tiga bulan) biasanya dapat Rp600 ribu, untuk triwulan IV menerima Rp1,5 juta. Yang penerima PKH tergantung komponen dapat (tambahan) Rp900 ribu. Sementara penerima (BLTS) baru mendapatkan Rp900 ribu," tuturnya.

Gus Ipul menambahkan, 18 juta penerima baru BLTS saat ini tengah dalam tahap finalisasi verifikasi.

"16 juta lebih sudah ada nama dan alamat yang memenuhi syarat untuk menerima BLTS. Nah sisanya 2 juta ini insya Allah dalam minggu ini selesai. Dengan demikian diharapkan minggu ini 18 juta KPM sudah tuntas dan akan kita salurkan lewat Himpunan Bank Negara (Himbara) maupun lewat PT Pos," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Polisi Brasil melakukan operasi keamanan besar-besaran melawan bandar narkoba di Rio de Janeiro, Selasa (28/10/2025). Mereka menargetkan para pemimpin Comando Vermelho atau Red Command, yang menguasai kawasan kumuh di area setempat. Sejumlah korban jiwa berjatuhan dalam bentrokan ini.

Melansir Reuters, Kamis (30/10/2025), menurut Kepolisian Rio setidaknya 119 orang tewas, termasuk 4 petugas. Penggerebekan ini telah disiapkan sejak dua bulan lalu.

"Tingginya tingkat kematian akibat operasi ini sudah diperkirakan, tetapi tidak diinginkan," kata kepala Keamanan negara bagian Rio Victor Santos, dikutip Kamis (30/10/2025).

Operasi berlangsung menjelang Konferensi Pers Iklim PBB COP30. Namun, Victor mengatakan operasi pemberantasan geng narkoba tidak ada hubungannya dengan acara tersebut.

PBB Desak Penyelidikan

Melansir, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk pada hari Rabu meminta reformasi metode kepolisian setempat dalam melakukan operasi keamanan.

"Saya sepenuhnya memahami tantangan yang dihadapi dalam menghadapi kelompok kriminal yang terorganisir dengan baik dan brutal seperti Comando Vermelho; namun, daftar panjang operasi yang mengakibatkan banyak kematian – yang secara tidak proporsional memengaruhi orang-orang keturunan Afrika – menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penggerebekan semacam itu dilakukan," ujar Türk.

Türk mendesak pihak berwenang menggelar penyelidikan yang cepat, independen, dan efektif terhadap peristiwa berdarah itu.

Türk juga meminta aparat setempat menggunakan operasi keamanan melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Menurutnya, penggunaan kekuatan harus sejalan dengan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi.

Diketahui, penggerebekan ini salah satu yang mematikan sesudah operasi di tahun 2021 yang menewaskan 29 orang di lingkungan Jacarezinho dan pada 1992 yang menewaskan 111 tahanan saat Polisi Sao Paulo mengamankan Lembaga Pemasyarakatan Carandiru untuk menetralkan bentrokan.