Sorong (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan program hibah Tropical Forest and Coral Reefs Cinservation Act (TFCCA) diperuntukkan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketua Tim Kerja Konvensi dan Neraca Sumber Daya Laut Direktorat Konservasi Ekosistem KKP Ahmad Sofiullah di Sorong, Kamis, mengatakan hibah TFCCA bukan bantuan yang diberikan secara cuma-cuma, melainkan pendanaan yang harus digunakan untuk mendukung tujuan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Hibah ini bukan hibah yang diberikan begitu saja. Ada tujuan yang harus dicapai, yakni keberlangsungan ekosistem dan penguatan ekonomi masyarakat penerima manfaat," katanya.

Ia menjelaskan TFCCA saat ini telah memasuki siklus pertama penyaluran hibah. Dari 55 penerima hibah yang lolos pada tahap awal, sebanyak empat penerima berasal dari Papua Barat Daya.

Menurut dia, KKP berharap lebih banyak kelompok masyarakat di wilayah Bentang Laut Kepala Burung, Papua Barat Daya, dapat memperoleh hibah pada siklus berikutnya melalui penyusunan proposal yang memenuhi standar dan kriteria program.

"Kami ingin kelompok masyarakat yang mengajukan proposal memahami standar yang dipersyaratkan sehingga peluang untuk memperoleh hibah semakin besar," ujarnya.

Ia mengatakan setiap proposal yang diajukan tidak serta-merta diterima atau ditolak. KKP bersama pengelola program memberikan pendampingan dan asistensi kepada kelompok masyarakat agar proposal yang disusun dapat memenuhi tujuan program.

Menurut dia, salah satu penerima hibah yang dinilai berhasil menyusun proposal dengan baik adalah masyarakat hukum adat Malaumkarta di Kabupaten Sorong.

"Kelompok tersebut dinilai mampu menyusun proposal yang mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Ahmad menjelaskan dana TFCCA berasal dari skema pengalihan pembayaran utang kurang lebih senilai 35 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp625 miliar yang akan disalurkan melalui 10 siklus pendanaan.

Pada siklus pertama, dana hibah yang disalurkan mencapai sekitar Rp68 miliar dan diberikan kepada 55 penerima yang berada di wilayah prioritas konservasi termasuk Papua Barat Daya.

Program TFCCA difokuskan pada tiga bentang laut utama di kawasan Segitiga Karang Dunia, yakni Bentang Laut Kepala Burung di Papua, Bentang Laut Maluku-Maluku Utara, serta Bentang Laut Sunda yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Ia menegaskan hibah TFCCA hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang memenuhi persyaratan.
Pemerintah daerah maupun instansi pemerintah tidak menjadi penerima manfaat program tersebut.

"Program ini dirancang untuk langsung menyentuh masyarakat. Karena itu, penerima hibah adalah kelompok masyarakat yang menjalankan program konservasi dan pemberdayaan ekonomi di wilayahnya," katanya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama mitra strategisnya, Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) menggelar sosialisasi terkait agenda reformasi pasar modal.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengapresiasi peran organisasi yang mewadahi para profesional di bidang Corporate Secretary tersebut dalam ikut serta menyampaikan informasi kepada publik.

"Di sinilah dukungan peran Bapak Ibu di ICSA sangatkKami harapkan. Kami berterima kasih, (karena) sudah memberikan dukungan bersama kami dan seluruh SRO (Self-Regulatory Organization) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menyampaikan ini kepada publik secara baik dan benar," ujarnya saat membuka acara Talk Show dan HUT ICSA 2026 di Main Hall Gedung BEI, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Jeffrey menjelaskan, agenda reformasi dan transformasi integritas pasar modal yang tengah dijalankan oleh BEI bersama SRO dan OJK merupakan bagian dari upaya besar membangun pasar modal Indonesia yang lebih transparan, kredibel, dan berintegritas.

Hingga akhir Maret 2026 BEI telah menyampaikan seluruh proposal reformasi yang menjawab berbagai kekhawatiran publik terkait transparansi dan tata kelola pasar modal nasional. Salah satunya dengan menyampaikan keterbukaan pemegang saham diatas 1 persen, dari sebelumnya 5 persen.

"Akhir Maret kemarin, kita sudah men-deliver (menyampaikan) seluruh proposal untuk menjawab concern transparansi dan tata kelola dari pasar modal kita," kata Jeffrey.

Selain itu, lanjut dia, BEI juga telah meningkatkan kualitas keterbukaan data investor dengan menyampaikan informasi pemegang saham secara lebih granular. Jika sebelumnya klasifikasi investor hanya terdiri dari 9 tipe, kini telah diperluas menjadi 39 tipe dan subtipe investor.

BEI juga telah mengeluarkan daftar saham yang pemegangnya terkonsentrasi atau High Shareholding Concentration (HSC). Tak hanya itu, BEI juga mulai memberlakukan Peraturan Nomor I-A yang baru. Dalam aturan tersebut, ketentuan free float minimum dinaikkan menjadi 15 persen.

Namun, Jeffrey menegaskan, substansi aturan baru tersebut tidak hanya mengatur mengenai free float, melainkan juga memperkuat aspek governance atau tata kelola perusahaan tercatat.

"Dalam peraturan itu tidak hanya mengatur soal free float, tetapi juga mengatur bagaimana governance dari perusahaan tercatat," katanya.

Oleh karena itu, Jeffrey berharap ICSA dapat terus mendukung agenda transformasi pasar modal melalui penyampaian informasi yang benar dan edukatif kepada publik. Ia menambahkan, reformasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor domestik maupun asing terhadap pasar modal Indonesia serta menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

(Rahmat Fiansyah)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya terhadap pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

Langkah ini sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya transisi menuju ekonomi hijau dan inklusif.

Sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), BRI terus menyalurkan pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan atau sustainability.

Pembiayaan tersebut mencakup dukungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga sektor ramah lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.

Komitmen keberlanjutan BRI tercermin dari portofolio bisnis yang mendukung kegiatan berdampak sosial dan lingkungan. Hal ini tercermin pada portofolio sustainable loans BRI yang mencapai Rp811,9 triliun hingga Desember 2025 atau setara 60,5% dari total portofolio pinjaman BRI.

Portofolio tersebut terdiri atas social loans BRI sebesar Rp718,7 triliun yang disalurkan untuk pembiayaan mikro, pembiayaan UMKM, serta pembiayaan perumahan bersubsidi guna memperluas akses layanan keuangan, mendorong kesempatan ekonomi yang lebih merata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, portofolio green loans BRI tercatat sebesar Rp93,2 triliun yang disalurkan pada berbagai proyek berwawasan lingkungan, antara lain energi terbarukan, efisiensi energi.

Kemudian, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan lahan berkelanjutan, transportasi hijau, eco-efficient product, green building, serta proyek berwawasan lingkungan lainnya, guna mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau dan inklusif.

Dari sisi pendanaan, BRI juga aktif mengembangkan Sustainable Wholesale Funding, di mana pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp45,6 triliun.

Komitmen BRI dalam mendorong agenda keberlanjutan sejalan dengan Asta Cita pemerintah yang menekankan penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa prinsip keberlanjutan telah terintegrasi dalam arah strategis jangka panjang BRI sebagai fondasi penguatan model bisnis yang resilient.

Orientasi tersebut menjadi pijakan perseroan untuk memastikan pertumbuhan berjalan selaras dengan agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperluas inklusi keuangan.

"Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan di BRI tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi telah menjadi bagian integral dari strategi pertumbuhan Bank," katanya dikutip Selasa (10/3).

"Integrasi tersebut memperkuat ketahanan bisnis, memperluas akses pembiayaan yang bertanggung jawab, serta memberikan nilai tambah sosial dan lingkungan bagi seluruh stakeholders," ujarnya.

BRI juga mencatatkan pengakuan dari lembaga pemeringkat ESG internasional. Perseroan memperoleh skor 74/100 pada Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 oleh S&P Global dan tercatat sebagai Sustainability Yearbook Member selama 4 tahun berturut-turut pada periode 2023-2026.

Selain itu, Sustainalytics menempatkan BRI pada kategori Low ESG Risk dan MSCI memberikan peringkat A.

IDXChannel - PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) baru saja meraih Environmental, Social, and Governance (ESG) Score sebesar 71 dari 100 dalam penilaian S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA).

Capaian penilaian tersebut menempatkan anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tersebut dalam kelompok teratas perusahaan industri material konstruksi secara global, sekaligus memperkuat posisinya di level dunia.

Berdasarkan distribusi skor industri S&P Global CSA, skor ESG 71 menempatkan WIKA Beton pada kelompok Top Quintile, atau 13 persen teratas perusahaan di dunia pada sektor industri material konstruksi.

Dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 46, peningkatan skor ini mencerminkan lonjakan kinerja keberlanjutan yang signifikan serta hampir 2x lipat dari rata-rata skor industri material konstruksi global, yaitu 38.

"Pencapaian ini sejalan dengan transformasi kami sejak 2024, dengan visi sebagai perusahaan global terpercaya berkelanjutan, dan pemberi solusi di industri beton, sebagai pembaruan identitas korporasi," ujar Direktur Utama WTON, Kuntjara, dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

Menurut Kuntjara, transformasi ini menegaskan komitmen Persen dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan sebagai strategi bisnis, proses operasional, dan pengambilan keputusan Perseroan sebagai bagian dari penciptaan nilai jangka panjang.

Kuntjara menjelaskan bahwa skor ESG 71 yang berada di atas rata-rata industri global menegaskan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan di Perseroan telah menjadi sumber penciptaan nilai dan penguatan daya saing perusahaan.

"ESG kami jalankan sebagai strategi bisnis untuk mendukung kinerja jangka panjang dan kepercayaan pemangku kepentingan," ujar Kuntjara.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara dan BUMN, WTON berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah berkelanjutan melalui penguatan tata kelola perusahaan, percepatan implementasi strategi iklim, peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan dan perluasan portofolio solusi beton rendah karbon.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat peran sebagai mitra terpercaya dalam pembangunan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global," ujar Kuntjara.

(taufan sukma)

Pertemuan ini sangat tepat waktu, seiring dengan mendekatnya tahapan penting di IOTC

Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi deklarasi pernyataan bersama pada The 30th Session of the Coastal States Alliance (CSA-30) yang berlangsung di Bali pada 30-31 Januari 2026.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menilai inisiatif ini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi negara-negara pantai di Samudra Hindia dalam pengelolaan sumber daya ikan bermigrasi lintas wilayah dan lintas negara, khususnya tuna.

Dalam siaran pers KKP di Jakarta, Sabtu, Didit menjelaskan CSA merupakan wadah bagi negara-negara pantai Samudra Hindia yang berfokus pada pengelolaan perikanan yang adil, berkelanjutan dan berbasis aturan dalam kerangka Indian Ocean Tuna Commission (IOTC).

“Pertemuan ini sangat tepat waktu, seiring dengan mendekatnya tahapan penting di IOTC, yakni Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC) serta Sidang Komisi Ke-30 yang akan berlangsung di Australia pada awal Februari,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menambahkan bahwa keberadaan CSA menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan pengelolaan perikanan tuna yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi nelayan negara pantai.

“Inisiatif ini sejalan dengan upaya melindungi kepentingan nelayan,” kata Lotharia.

Menurut dia, melalui forum CSA, negara-negara pantai menyatukan langkah untuk mengamankan kepentingan nasional serta meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi dengan negara penangkap ikan di perairan jauh (Distant Water Fishing Nations/DWFN).

Ia menambahkan deklarasi ini menjadi fondasi penguatan solidaritas dan koordinasi negara-negara pantai menjelang pembahasan strategis di forum IOTC, guna memastikan suara yang lebih kuat dan seimbang dalam proses pengambilan keputusan.

Saat ini, CSA beranggotakan 12 negara, yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Malaysia, Maladewa, Madagaskar, Mozambik, Pakistan, Somalia, Afrika Selatan dan Sri Lanka.

Pertemuan ke-30 di Bali dihadiri oleh perwakilan dari 10 negara anggota, termasuk Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Hasil pertemuan yang berlangsung pada 30–31 Januari 2026 tersebut juga menjadi pijakan awal bagi penguatan kelembagaan CSA, termasuk pengaturan tata kelola dan mekanisme operasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) berkomitmen terus mendorong kualitas tata kelola, keterbukaan informasi, serta peningkatan daya saing di pasar modal Indonesia.

Upaya dilakukan melalui penyelenggaraan CSA Awards 2025, yaitu pemberian penghargaan bagi 38 emiten yang dinilai berhasil menerapkan tata kelola hingga daya saing yang berkelanjutan.

Ketua Umum PAEI David Setyanto, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, memastikan penilaian dilakukan secara objektif dan profesional dari para analis, yang menilai emiten berdasarkan kinerja fundamental, capaian operasional, strategi bisnis, serta konsistensi penciptaan nilai bagi pemegang saham.

“Penilaian awards didasarkan pada pilihan analis bukan semata dan hanya oleh dewan juri. Karena, kami punya anggota, kita berikan hak untuk menilai dari situ kita adakan polling saham-saham yang menurut kami bagus berdasarkan pilihan analis," ujar David.

Pimpinan Dewan Juri Roy HM Sembel memastikan kurasi dilakukan secara ketat berdasarkan indikator kinerja komprehensif, dengan mempertimbangkan keberlanjutan, efisiensi operasional, serta kontribusi emiten terhadap pasar modal dan perekonomian nasional.

"Penilaian ini dilihat dari berbagai sudut dan ada cerita dibalik angka-angka keberhasilan emiten. Tidak mungkin akurasi 100 persen, tapi minimal ini menjadi pendorong bagi emiten untuk bisa lebih maju dan menjadi role model bagi yang lain," ujar Roy.

Penghargaan diberikan untuk beberapa kategori, di antaranya sebelas emiten terbaik pilihan analis (Analyst’s Top Picks), sebelas emiten terbaik per sektor (Papan Pengembangan), dan dua belas emiten terbaik per sektor (Papan Utama).

Kemudian, sebanyak empat emiten penerima special awards, serta emiten penerima Best of the Best, yaitu kategori tertinggi yang diberikan kepada perusahaan dengan kinerja dan pencapaian menyeluruh paling superior.

PAEI berharap ajang penghargaan ini dapat memicu emiten-emiten di pasar modal Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, memperkuat hubungan dengan investor, dan menjaga kinerja yang berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bank Syariah Indonesia (BSI) berhasil menyabet penghargaan Excellence in Islamic Banking Risk Governance & Resilience dalam ajang CNN Indonesia Awards 2025.

Penghargaan diberikan langsung oleh Direktur CNN Indonesia Titin Rosmasari kepada Risk Management Director BSI Grandhis Helmi Harumansyah di Grand Ballroom The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

Penghargaan tersebut berhasil diraih, sebab BSI telah menerapkan tata kelola risiko berbasis prinsip syariah (sharia risk governance) melalui Enterprise Risk Management (ERM) berbasis digital, Risk & Control Self Assessment (RCSA), serta integrasi ESG risk framework.

Sepanjang tahun 2024, BSI berhasil menjaga stabilitas bisnis di tengah tantangan ekonomi nasional - termasuk tekanan inflasi, gejolak nilai tukar, serta dinamika suku bunga, menandakan manajemen risiko kredit dan permodalan yang solid.

CNN Indonesia Awards adalah ajang penghargaan dari CNN Indonesia untuk Pemkot/Pemkab, BUMD, hingga pihak swasta yang berhasil dengan program dan inovasi terbaik. Kali ini, CNN Indonesia mengangkat tema "Kolaborasi dan Harmoni Menggapai Asta Cita untuk Negeri".

CNN Indonesia Awards diadakan sebagai apresiasi dan dorongan bagi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberikan kontribusi dan dampak nyata dalam memajukan Indonesia agar dapat menjadi contoh serta inspirasi bagi pihak lain.

Malam penganugerahan bakal turut dihadiri Chairman CT Corp Chairul Tanjung,  Menko Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Sigit Listyo, Panglima TNI Agus Subiyanto dan beberapa tokoh serta pejabat lainnya.

CNN Indonesia Awards yang digelar di Jakarta ini merupakan ajang penghargaan kedelapan. Sebelumnya, CNN Indonesia Awards telah sukses digelar di berbagai provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Jawa Barat, Bali, Sumatra Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom bersama anak usahanya, PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) menandatangani Kesepakatan Pemisahan Bersyarat atau Conditional Spin-off Agreement (CSA) di Jakarta pada Senin (20/10).

Kesepakatan ini menjadi salah satu milestone dalam proses pemisahan sebagian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity dari Telkom kepada TIF. Langkah strategis tersebut merupakan bagian dari aksi korporasi menuju strategic holding yang berfokus pada penguatan fondasi bisnis infrastruktur digital.

Tujuannya, untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dengan mengoptimalisasikan aset, meningkatkan efisiensi biaya operasional dan investasi, serta unlock value melalui monetisasi infrastruktur dan potensi kemitraan strategis. Inisiatif ini juga menegaskan komitmen Telkom dalam mendukung percepatan agenda nasional dalam pemerataan akses konektivitas di Indonesia.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menilai bahwa langkah ini sejalan dengan dinamika industri telekomunikasi global. Menurutnya, pemisahan ini menjadi upaya strategis Telkom dalam merespons pesatnya transformasi digital dan tingginya kebutuhan konektivitas berkapasitas tinggi.

"Keberadaan TIF tidak hanya memperkuat posisi TelkomGroup sebagai penyedia infrastruktur digital utama di Indonesia, namun sekaligus memungkinkan kami menghadirkan layanan generasi terbaru yang lebih kompetitif, serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan," kata Dian.

Pendekatan yang diadopsi Telkom juga sejalan dengan praktik terbaik global. Sejumlah operator Telekomunikasi besar dunia seperti Telstra (Australia), Telecom Italia (TIM), Telefonica, O2, dan CETIN (Republik Ceko) terbukti sukses meningkatkan efisiensi, valuasi, serta potensi kemitraan strategis melalui pembentukan entitas pengelola bisnis infrastruktur jaringan secara terpisah.

"Langkah strategis yang sejalan dengan tren global ini diharapkan dapat memungkinkan TIF untuk menghadirkan struktur bisnis yang lebih fokus, transparan, dan kompetitif, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing bisnis di pasar global, serta menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan," tambah Dian.

Senada, Direktur Utama PT Telkom Infrastruktur Indonesia, I Ketut Budi Utama menegaskan bahwa TIF siap berperan sebagai tulang punggung konektivitas digital Indonesia, di mana pemisahan ini menjadi momentum bagi TIF untuk beroperasi secara lebih fokus dan efisien dalam mengelola infrastruktur jaringan.

"Kami berkomitmen untuk memperluas cakupan infrastruktur dan mendorong inovasi berkelanjutan sehingga dapat menghadirkan layanan wholesale connectivity yang andal, transparan, dan kompetitif, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi pelaku industri telekomunikasi," ujar Ketut.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, TIF menggunakan jenama "InfraNexia" sebagai identitas perusahaan, yang berarti "koneksi infrastruktur Indonesia". Nama itu sekaligus menegaskan komitmen TIF menjadi motor penggerak optimalisasi pemanfaatan infrastruktur jaringan fiber di Indonesia.

Dengan cakupan produk wholesale fiber connectivity, meliputi Metro-E, SL-WDM, Global Link, IP Transit, Passive Access, VULA, dan Bitstream, TIF juga terus mengembangkan layanan white label FTTX untuk menjawab kebutuhan pelanggan wholesale.

"Kami ingin memastikan bahwa kehadiran TIF mampu memberikan nilai tambah yang nyata, tidak hanya bagi pelanggan wholesale, tetapi juga bagi ekosistem digital nasional secara keseluruhan," pungkas Ketut.

Setelah penandatanganan CSA, rangkaian proses persiapan pemisahan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity akan segera dimulai. TelkomGroup menjamin proses ini akan berlangsung secara transparan, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk mematuhi peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Guna mendukung keberhasilan transaksi, Telkom juga bekerja sama dengan mitra profesional, seperti BNI Sekuritas (BNIS) sebagai penasihat keuangan (financial advisor) Telkom yang memberikan panduan terkait valuasi dan strategi, serta Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) yang bertindak sebagai penasihat hukum (legal advisor) Telkom.