JAKARTA - Dunia menghadapi paradoks dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Di tengah meningkatnya emisi karbon global, laju pertumbuhan pembiayaan iklim justru melambat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan dunia mencapai target transisi energi dan pengendalian suhu bumi.

"Pertumbuhan pembiayaan iklim melambat pada saat percepatan justru sangat dibutuhkan," demikian laporan Global Landscape of Climate Finance 2026 yang dirilis Climate Policy Initiative (CPI) dikutip dari Down To Earth, Rabu (1/7/2026).

Laporan tersebut mencatat pembiayaan iklim global untuk pertama kalinya menembus angka USD2 triliun pada 2024 atau tepatnya mencapai USD2,008 triliun. Namun pertumbuhan tahunannya melambat menjadi hanya 6%, turun dibandingkan 16% pada 2023 dan 22% pada 2022.

Di sisi lain, laporan Energy Institute menunjukkan emisi karbon global dari sektor energi naik 1,1% menjadi 35.806 juta metrik ton karbon dioksida. Lebih dari sepertiga kenaikan emisi tersebut berasal dari Amerika Serikat, seiring masih tingginya penggunaan energi fosil di negara-negara maju.

CPI memperkirakan kebutuhan investasi iklim global mencapai sedikitnya USD6,2 triliun per tahun hingga 2035. Bahkan kebutuhan pembiayaan mitigasi diperkirakan mencapai USD7,8 triliun per tahun pada 2025-2030 dan meningkat menjadi USD9 triliun per tahun pada 2031-2035.

Laporan itu menyebut pasar domestik menjadi motor utama pertumbuhan pembiayaan iklim. Sekitar USD1,7 triliun atau 85% investasi iklim pada 2024 disalurkan melalui pasar domestik, termasuk investasi rumah tangga sebesar USD332 miliar untuk kendaraan listrik, peralatan hemat energi, pompa panas, dan energi terbarukan skala kecil.

Pembiayaan swasta juga terus mendominasi dengan nilai melampaui USD1,2 triliun atau setara 62% total pembiayaan iklim global pada 2024. Lembaga keuangan komersial menjadi sumber terbesar dengan kontribusi mencapai USD572 miliar.

Meski negara maju dan China masih mendominasi sekitar 80% pembiayaan iklim dunia, negara berkembang mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan. Kawasan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara mencatat pertumbuhan tercepat dengan rata-rata 20% sejak 2019. India menjadi kontributor terbesar di Asia Selatan dengan pertumbuhan pembiayaan iklim mencapai 24% sejak 2019.

Dari sisi sektor, sistem energi menjadi penerima investasi terbesar dengan nilai USD954 miliar, disusul sektor transportasi sebesar USD497 miliar serta bangunan dan infrastruktur sebesar USD364 miliar. Investasi energi bersih sendiri tumbuh 17% pada 2024 dan kini diperkirakan nilainya hampir dua kali lipat investasi energi fosil.

Namun, pembiayaan untuk adaptasi perubahan iklim masih tertinggal jauh. Investasi adaptasi hanya mencapai USD64 miliar pada 2024 dan dinilai masih lemah serta tidak merata. CPI mencatat pendanaan adaptasi bahkan sempat turun pada 2023 dan stagnan pada 2024.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa periode 2015-2025 menjadi rentang waktu terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Dampak perubahan iklim disebut telah menurunkan produk domestik bruto per kapita negara berpendapatan rendah hingga 4-12%.

Untuk mempercepat investasi iklim, CPI mendorong empat langkah utama, yakni menyelaraskan pembiayaan iklim dengan pembangunan ekonomi, memperkuat kerangka investasi nasional, meningkatkan pembiayaan adaptasi, serta mendorong partisipasi modal swasta melalui blended finance dan instrumen penjaminan investasi.

CPI juga meminta pembiayaan publik mulai diarahkan ke sektor yang masih kekurangan pendanaan seperti industri, pertanian, kehutanan, tata guna lahan, dan pengelolaan limbah, dibanding terus terkonsentrasi pada sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik yang dinilai sudah lebih matang.

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012–2015

Ketua Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI)

AKHIR Juni 2026, Eropa kembali menjadi panggung bencana iklim. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat lebih dari 1.300 kematian tambahan sejak 21 Juni akibat suhu ekstrem yang melanda benua itu. Jerman mencatat hari terpanas sepanjang sejarah selama tiga hari berturut-turut, dengan suhu di Coschen, Brandenburg, mencapai 41,7°C. Republik Ceko dan Polandia masing-masing memecahkan rekor baru di angka 41,1°C dan 40,5°C. Di Inggris, suhu Juni tertinggi sepanjang sejarah tercatat di Santon Downham, Suffolk, sekitar 37,3°C menurut data sementara Met Office.

Festival musik dibatalkan, parade kebanggaan kota dihentikan, penjualan minuman beralkohol di ruang publik dibatasi, dan layanan kesehatan di Prancis melaporkan sekitar 1.000 kematian tambahan dalam sepekan. Eropa, benua yang selama ini identik dengan musim panas yang ramah, kini menjadi simbol betapa rentannya peradaban modern terhadap suhu yang terus meninggi.

Kubah Panas yang Memecahkan Rekor

Penyebab gelombang panas ini bukan misteri. Fenomena yang dikenal sebagai “kubah panas” (heat dome) membuat massa udara panas terperangkap di atas suatu wilayah dalam waktu lama. Udara yang turun dari lapisan atas atmosfer terkompresi dan memanas saat menyentuh permukaan tanah, sementara langit yang nyaris tanpa awan membiarkan radiasi matahari memanggang daratan tanpa halangan.

Analisis konsorsium ilmiah World Weather Attribution menegaskan bahwa pola tekanan tinggi semacam ini sebenarnya lazim terjadi setiap musim panas. Yang berubah adalah intensitasnya: dibandingkan dengan gelombang panas 2003, suhu kali ini sekitar dua derajat Celsius lebih tinggi, dan jika dibandingkan dengan rekor 1976, selisihnya mencapai 3,5 derajat.

Suhu malam yang menyengat, salah satu faktor paling mematikan karena tubuh tak sempat pulih, kini diperkirakan ratusan kali lebih mungkin terjadi dibandingkan dua dekade lalu akibat krisis iklim. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan bahwa Eropa adalah benua yang mengalami pemanasan tercepat di dunia, dengan laju hampir dua kali rata-rata global.

Korban yang Terus Bertambah

Dampaknya bagi kehidupan dan kesehatan publik sangat nyata. Kelompok lanjut usia menjadi korban paling banyak; Prancis melaporkan kenaikan sekitar 40% kematian di rumah pada kelompok usia 65 tahun ke atas. Tingginya kelembapan udara memperparah situasi karena keringat menjadi kurang efektif mendinginkan tubuh, kondisi yang diukur lewat indikator Wet Bulb Globe Temperature.

Sistem kesehatan kewalahan, jaringan listrik di sejumlah wilayah tertekan hingga menyebabkan gangguan pasokan, sekolah-sekolah ditutup, dan satu pembangkit listrik tenaga nuklir tertua di Eropa dilaporkan dimatikan sementara. Upaya warga mendinginkan diri pun membawa risiko baru: di Prancis, sedikitnya 74 orang dilaporkan tenggelam sejak gelombang panas dimulai, sebagian besar di perairan terbuka yang tak terawasi seperti sungai, danau, dan kolam.

Gema dari “Bumi yang Tak Dapat Dihuni”

Apa yang terjadi di Eropa hari ini terasa seperti halaman yang sudah ditulis lebih dahulu oleh David Wallace-Wells dalam buku “Bumi yang Tak Dapat Dihuni: Kisah tentang Masa Depan” (The Uninhabitable Earth: Life After Warming, 2019).

Wallace-Wells mengingatkan bahwa krisis iklim bukan sekadar persoalan lingkungan yang lambat dan jauh, melainkan ancaman eksistensial yang sudah berlangsung dan akan semakin berat seiring kenaikan suhu global. Ia menulis tentang bagaimana panas ekstrem dapat melumpuhkan kota, mengganggu rantai pasok pangan, memicu migrasi, dan menjadikan sebagian wilayah Bumi sulit dihuni pada pertengahan abad ini.

Yang dahulu dianggap skenario terburuk yang jauh di masa depan kini menjelma menjadi laporan berita harian. Gagasan Wallace-Wells bahwa perubahan iklim akan datang dalam lonjakan-lonjakan dramatis, bukan secara perlahan dan linear, sejalan dengan temuan World Weather Attribution: gelombang panas yang dahulu disebut “sekali dalam satu generasi” kini terjadi hampir setiap tahun. Eropa, yang relatif makmur dan memiliki infrastruktur kesehatan kuat, ternyata tetap kewalahan, sebuah peringatan keras bagi negara-negara berkembang dengan sumber daya jauh lebih terbatas, termasuk Indonesia.

Rekomendasi: Apa yang Harus Dilakukan

Menghadapi kenyataan ini, masyarakat global dan regional perlu bergerak di dua jalur sekaligus. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini panas ekstrem, mengaktifkan rencana aksi kesehatan saat suhu melonjak, membuka ruang publik berpendingin bagi kelompok rentan, serta membatasi aktivitas luar ruang pada jam-jam terpanas.

Edukasi publik tentang bahaya berenang di perairan tak terawasi, perlindungan bagi lansia dan pekerja luar ruang, serta kesiapan rumah sakit menghadapi lonjakan pasien menjadi mendesak. Di tingkat regional, kerja sama lintas negara untuk berbagi data cuaca dan kapasitas darurat sangat diperlukan, mengingat gelombang panas tidak mengenal batas administratif.

Dalam jangka panjang, solusi mendasarnya hanya satu: mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih, yang kini telah jauh lebih murah dibandingkan batu bara, minyak, dan gas. Pembangunan kota dan perumahan harus dirancang ulang agar lebih tahan panas, dengan lebih banyak ruang hijau, material bangunan yang memantulkan panas, dan jaringan listrik yang lebih tangguh. Investasi pada ketahanan infrastruktur kesehatan, transportasi, dan energi perlu ditingkatkan signifikan. Negara-negara juga perlu memperkuat komitmen pengurangan emisi karbon sesuai kesepakatan iklim internasional, alih-alih terus menunda demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Taruhannya Jika Diam

Jika rekomendasi ini diabaikan, dampaknya akan jauh lebih buruk daripada yang kita saksikan hari ini. Wallace-Wells mengingatkan bahwa setiap derajat kenaikan suhu global membawa lompatan risiko yang tidak linear: gelombang panas yang lebih sering, lebih lama, dan lebih mematikan; krisis pangan akibat gagal panen; potensi konflik sosial yang dipicu perebutan sumber daya air dan energi; serta migrasi iklim yang akan membebani negara-negara yang kurang siap.

Kota-kota besar berisiko menghadapi kombinasi krisis energi, kesehatan, dan ekonomi secara bersamaan, sementara negara berkembang akan menanggung beban yang tidak proporsional meski kontribusi emisinya jauh lebih kecil dibandingkan negara industri.

Penutup

Gelombang panas di Eropa tahun ini bukan sekadar berita cuaca, melainkan peringatan keras bahwa masa depan yang digambarkan Wallace-Wells dalam “Bumi yang Tak Dapat Dihuni” tengah berlangsung di depan mata kita. Lebih dari 1.300 nyawa melayang dalam hitungan minggu, tentu saja jumlah ini tidak banyak bila dihitung menggunakan angka statistik.

Infrastruktur vital tertekan, dan rekor suhu tumbang silih berganti di negara-negara yang selama ini dianggap memiliki kapasitas adaptasi terbaik di dunia. Krisis iklim bukan lagi ancaman abstrak masa depan, melainkan kenyataan yang menggerus kehidupan hari ini.

Tanpa langkah konkret dan kolektif, baik melalui adaptasi jangka pendek seperti sistem peringatan dini dan perlindungan kelompok rentan, maupun transformasi jangka panjang menuju energi bersih dan kota tahan iklim, dunia akan menghadapi siklus bencana yang semakin sering dan semakin mematikan.

Pilihan kini ada di tangan pembuat kebijakan, sektor industri, dan masyarakat luas: bertindak segera dengan keberanian politik dan investasi nyata, atau menyerahkan generasi mendatang pada Bumi yang, sebagaimana diperingatkan Wallace-Wells, semakin sulit untuk dihuni. Wallahu a’lam bish-shawab.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan BibitSiklon Tropis 96W mulai terbentuk pada 27 Juni 2026 pukul 07.00 WIB. Saat ini, sistem cuaca tersebut berada di daratan Filipina, di sebelah utara Sulawesi Utara.

BMKG menyebut Bibit Siklon Tropis 96W memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dan diperkirakan bergerak ke arah barat laut.

"Dalam 24 jam ke depan, Bibit Siklon Tropis 96W memiliki peluang rendah untuk menjadi siklon tropis dan bergerak ke arah barat laut," tulis BMKG, Selasa (30/6/2026).

Meski berpeluang rendah berkembang menjadi siklon tropis, keberadaan Bibit Siklon Tropis 96W memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di Indonesia. BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kalimantan Utara.

Selain itu, gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Perairan Kepulauan Sangihe hingga Kepulauan Talaud, Laut Maluku, dan Samudera Pasifik di utara Maluku.

Lihat video: Pakar Hidrometeorologi Ungkap Kesiapan Indonesia untuk Hadapi Siklon Tropis



BMKG mengimbau masyarakat, terutama warga pesisir dan pelaku pelayaran di wilayah terdampak, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.

"Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG guna mengantisipasi potensi dampak yang ditimbulkan oleh Bibit Siklon Tropis 96W," imbaunya.

NTB - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadinya krisis air bersih di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini ribuan Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan, krisis air bersih terjadi lantaran minimnya intensitas hujan di sana.

"Krisis air bersih terjadi di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akibat intensitas hujan yang sangat rendah dalam beberapa waktu terakhir," kata Muhari, Senin (29/6/2026).

Muhari merincikan, hal itu terjadi di Kelurahan Tanjung, Paruga, dan Pane di Kecamatan Rasanae Barat; Kelurahan Sambinae, Panggi, Manggemaci, dan Monggonao di Kecamatan Mpunda; Kelurahan Rontu di Kecamatan Raba; serta Kelurahan Melayu di Kecamatan Asakota.

"Kejadian ini berdampak pada sekitar 1.129 kepala keluarga," ujarnya.

Lihat video: Sebab Terjadinya Kemarau Basah di Indonesia, Kepala BMKG Beri Penjelasan



Menurut Muhari, belum laporan terkait adanya korban jiwa maupun kerugian materiil akibat kejadian tersebut. Sebagai upaya penanganan, BPBD Kota Bima segera melakukan asesmen dan koordinasi lintas instansi serta telah melaksanakan pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak sebanyak 70.000 liter.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kejadian kekeringan masih mendominasi di sejumlah daerah seiring meningkatnya wilayah yang memasuki musim kemarau.

BNPB merangkum pada periode Rabu, (24/6), pukul 07.00 WIB, hingga Kamis, (25/6), pukul 07.00 WIB juga tercatat kejadian tanah longsor, banjir rob, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melaporkan keringan melanda Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdampak pada 42 kepala keluarga atau 125 jiwa di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro.

"BPBD Kabupaten Boyolali telah menyalurkan bantuan air bersih yang dilaporkan tersalurkan secara merata, aman, dan tertib kepada seluruh warga yang membutuhkan," ujar Aam sapaan Abdul Muhari, Kamis (25/6/2026).

Sementara itu, tanah longsor terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Senin, 22 Juni 2026, sekitar pukul 04.00 WITA, yang berdampak pada 10 kepala keluarga atau 39 jiwa yang mengungsi serta 25 kepala keluarga atau 87 jiwa berisiko terdampak bencana tanah longsor di Desa Oinlasi, Kecamatan Kie.

Pemerintah daerah bersama BPBD telah membangun tenda pengungsian, menyalurkan sembako, serta memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Kie kepada para pengungsi.

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Rabu, 24 Juni 2026, sekitar pukul 11.30 WIT, yang menghanguskan sekitar 50 hektare lahan di Kampung Mekar Sari, Distrik Bomberay. Tim gabungan berhasil mengendalikan api pada pukul 17.00 WIT di hari yang sama dan hingga kini kondisi di lokasi dilaporkan kondusif dengan pemantauan yang terus dilakukan.

Lihat video: Kemarau Panjang, Masyarakat Kuningan Kekeringan dan Krisis Air Bersih



Aam mengatakan BNPB juga terus memantau perkembangan sejumlah kejadian bencana yang masih dalam penanganan. Di Provinsi Jawa Barat, kekeringan yang mulai terjadi pada Selasa 9 Juni 2026, melanda Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

"Di Kabupaten Bekasi, bencana ini berdampak pada 2.172 kepala keluarga atau 5.425 jiwa, dengan status siaga darurat yang telah ditetapkan sejak 10 Juni hingga 30 September 2026," kata Aam.

Aam pun mengungkapkan BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan 5.000 liter air bersih kepada 30 kepala keluarga atau 85 jiwa di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, dengan total akumulasi distribusi mencapai 130.000 liter.

Selanjutnya, bencana kekeringan di Kabupaten Bogor berdampak pada 1.141 kepala keluarga atau 4.092 jiwa, dengan status siaga darurat yang juga berlaku sejak 10 Juni hingga 30 September 2026. BPBD Kabupaten Bogor terus menyalurkan bantuan air bersih, termasuk 5.000 liter yang telah didistribusikan ke wilayah Kecamatan Nanggung.

Di Provinsi Jawa Tengah, sejumlah kejadian kekeringan dan banjir rob turut menjadi perhatian. Banjir rob di Kabupaten Pati yang berdampak pada 127 kepala keluarga dengan 73 unit rumah terdampak, berdasarkan data mutakhir Rabu, (24/6), menunjukkan kondisi yang berangsur surut, dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan yang masih dapat terpenuhi dengan baik.

"Kekeringan di Kabupaten Banjarnegara yang terjadi pada periode Juni 2026 berdampak pada 339 kepala keluarga atau 2.069 jiwa, dengan status siaga darurat yang telah ditetapkan sejak 22 Juni hingga 19 September 2026, dan BPBD setempat telah mendistribusikan 6.000 liter air bersih," katanya.

Kekeringan juga melanda Kabupaten Klaten pada periode Juni 2026 dengan dampak mencapai 2.161 kepala keluarga atau 6.859 jiwa, di mana distribusi air bersih hingga 24 Juni 2026 telah mencapai 121 tangki atau setara dengan 605.000 liter air.

Selain itu, kekeringan di Kabupaten Cilacap yang terjadi sejak (9/6)berdampak pada 667 kepala keluarga atau 2.386 jiwa, dengan BPBD setempat yang telah menyalurkan 25.000 liter air bersih kepada 523 kepala keluarga atau 1.932 jiwa di Kecamatan Adipala, Patimuan, Kampung Laut, dan Gandrungmangu.

Di luar Jawa, Aam juga melaporkan sejumlah bencana juga terus dipantau. Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terjadi pada Selasa, (23/6), berdampak pada 4.245 kepala keluarga atau 12.008 jiwa, dengan distribusi air bersih hingga 24 Juni 2026 yang telah menjangkau empat desa dan sembilan dusun dengan total volume 450.000 liter.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang mulai terjadi pada Kamis, (15/1), masih menjadi perhatian dengan total luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 24 Juni 2026 mencapai 457,22 hektare, bertambah 0,44 hektare dibandingkan laporan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan terus memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak serta memperkuat langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.

"Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan air secara bijak, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kondisi yang dapat memicu terjadinya bencana," imbaunya.

Efek jera merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro, menilai wacana penambahan tarif layer cukai hasil tembakau (CHT) golongan 3 sebagai salah satu upaya menarik rokok ilegal masuk ke dalam sistem resmi akan melemahkan penegakan hukum.

Oleh karena itu anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek penegakan hukum dan perlindungan penerimaan negara.

Menurut dia persoalan utama optimalisasi penerimaan cukai saat ini adalah maraknya praktik produksi dan distribusi rokok ilegal yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Setiap kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian struktur atau tarif cukai, harus tetap menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama," kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan baru yang disiapkan tidak menimbulkan persepsi bahwa negara lebih fokus melakukan penyesuaian regulasi dibanding memberantas pelanggaran hukum yang sudah nyata terjadi di lapangan.

Dia menegaskan prinsip dasar negara hukum adalah setiap pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu terhadap produsen, distributor, maupun pihak-pihak yang diduga melindungi atau memfasilitasi peredaran rokok ilegal.

Agung menilai rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani melalui pengawasan dan penindakan yang tegas, oleh karena itu pembentukan layer cukai baru maupun berbagai skema yang dikaitkan dengan upaya menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa pelaku yang sebelumnya beroperasi secara ilegal mendapatkan kemudahan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai," ujarnya.

Lebih lanjut, Agung juga mengingatkan pentingnya menjaga efek jera dalam penegakan hukum, agar tidak membentuk persepsi moral hazard di masyarakat.

"Efek jera merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum. Jika pelaku usaha melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan pada akhirnya dapat diikuti dengan ruang penyesuaian atau relaksasi tertentu, maka muncul potensi salah persepsi bahwa risiko hukum menjadi lebih rendah."

“Pada sektor usaha yang memiliki nilai ekonomi besar seperti industri hasil tembakau (IHT), setiap perubahan kebijakan harus disertai sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tidak membuka peluang penyimpangan maupun praktik koruptif,” katanyaa.

Agung mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan setiap kebijakan cukai tidak dimanfaatkan oleh pelaku ilegal untuk memperoleh legitimasi atau ruang kompromi baru.

Selain itu, lanjutnya, penyesuaian kebijakan tidak boleh menghapus konsekuensi hukum atau tanggung jawab atas pelanggaran yang telah terjadi.

"Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku ilegal untuk memperoleh status legal tanpa memenuhi konsekuensi hukum atas pelanggaran sebelumnya," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memusnahkan 44.028.306 batang rokok ilegal hasil penindakan yang berstatus barang milik negara (BMMN). Nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp65,18 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp32,95 miliar.

“Pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan selalu menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan penindakan,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Djaka mengatakan rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Mei 2026, baik dari operasi mandiri Bea Cukai maupun hasil sinergi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di bidang penegakan hukum.

Pemusnahan secara simbolis dilakukan di Lapang Alun-alun Kabupaten Garut. Selanjutnya, seluruh barang dimusnahkan di fasilitas PT Mukti Mandiri Lestari di Purwakarta dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Mei 2026, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat bersama unit vertikal di bawahnya mencatat 1.594 penindakan dengan jumlah barang hasil penindakan mencapai 49,05 juta batang rokok ilegal. Nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp72,93 miliar.

Selain penindakan administratif, Bea Cukai Jawa Barat juga melakukan satu penyidikan tindak pidana cukai yang telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam periode yang sama, Bea Cukai Jawa Barat turut menyelesaikan 28 perkara melalui mekanisme ultimum remedium yang menghasilkan penerimaan negara sekitar Rp1,1 miliar.

Djaka menegaskan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan produk ilegal tersebut. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran di bidang cukai.

Menurut Djaka, pemusnahan secara terbuka merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal. Bea Cukai juga mengapresiasi dukungan aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga iklim industri legal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Rabu (24/6/2026) didominasi langit berawan hingga berpotensi diguyur hujan ringan pada sore hari. Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca berawan pada pagi hari diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Adapun Jakarta Barat diperkirakan mengalami kondisi cerah berawan. Memasuki siang hari, seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, diprediksi berada dalam kondisi berawan.

Pada sore hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Kepulauan Seribu diperkirakan menikmati cuaca cerah.

BMKG kemudian memperkirakan cuaca pada malam hari cenderung membaik. Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan, sedangkan lima wilayah administrasi Jakarta lainnya berada dalam kondisi cerah.

Untuk suhu udara, BMKG mencatat kisaran 24 hingga 30 derajat celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 64 sampai 95 persen.

JAKARTA - Maraknya peredaran rokok ilegal dan fenomena downtrading masih menjadi perhatian berbagai kalangan karena dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk tembakau. Pandangan itu mencuat setelah usulan Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris untuk memberikan ruang bagi pengusaha rokok agar dapat memproduksi rokok bagi kalangan menengah ke bawah.

Legislator menyampaikan perlunya cukai rokok khusus kalangan menengah kebawah serta penambahan ambang batas produksi rokok di atas 3 miliar batang per tahun. Menurutnya, ketersediaan rokok dengan harga yang lebih murah dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi peredaran rokok ilegal di masyarakat.

Project Lead for Tobacco Control Center Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia menilai, pendekatan tersebut justru berpotensi memperluas akses terhadap rokok murah. Menurutnya, kenaikan batas produksi di rokok mesin golongan lebih rendah akan membuat lebih banyak perusahaan tetap berada pada golongan tarif cukai yang lebih rendah meskipun kapasitas produksinya terus meningkat.

Usulan Bikin Rokok Murah Khusus Warga Miskin Disebut Sesat Nalar

“Dengan dia (produsen rokok) bisa memproduksi lebih banyak lagi tarif cukai yang cukup rendah, itu tentu bisa semakin memperbanyak keberadaan rokok-rokok murah di pasaran,” ujarnya.

Selain berdampak terhadap konsumsi, Beladenta menilai kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Menurutnya, semakin banyak produsen yang bertahan pada golongan tarif yang lebih rendah, semakin besar pula potensi penerimaan yang tidak dapat dimaksimalkan.

Saat ini tarif cukai rokok SKM dibedakan menjadi 2 golongan: Golongan 1 dikenakan tarif Rp1.231 per batang sedangkan, Golongan 2 dengan batasan produksi 3 miliar batang hanya dikenakan tarif Rp746 per batang. Sehingga, terdapat perbedaan tarif sebesar Rp485 per batang.

“Ini justru akan merugikan dari sisi penerimaan karena potensi untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar itu tidak tercapai. Dan ini sudah terlihat dari dua tahun terakhir,” ujarnya.

Bumerang bagi penerimaan negara

Senada, Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan, Roosita Meilani Dewi menilai bahwa kenaikan batas produksi pada golongan tarif yang lebih rendah justru akan membuat pabrikan rokok besar semakin leluasa memasarkan produk murah tanpa harus berpindah ke kelompok tarif yang lebih tinggi.

Rokok Murah Makin Marak, Ini Biang Keladinya



Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi penerimaan negara dan memperparah fenomena downtrading atau perpindahan konsumen dari produk dengan harga lebih tinggi ke produk yang lebih murah.

“Menaikkan batas produksi di golongan tarif rendah akan membuat pabrikan besar bisa membanjiri pasar dengan rokok murah tanpa perlu naik kelas ke tarif cukai yang lebih tinggi. Ini akan memperparah fenomena downtrading dan memicu lonjakan konsumsi,” katanya.

Menurut Roosita, pihak yang paling berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang saat ini berada di sekitar ambang batas produksi dan berpotensi masuk ke golongan tarif yang lebih tinggi.

“Pihak yang paling diuntungkan adalah korporasi rokok besar yang mendapat ‘insentif’ untuk tidak naik ke Golongan 1,” ujar Roosita.

Karena itu, Roosita mendorong pemerintah untuk memprioritaskan reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif dan penguatan penegakan hukum terhadap rokok ilegal dibanding memberikan ruang lebih besar bagi produksi rokok murah.

“Prioritas utama pemerintah haruslah menyederhanakan struktur tarif cukai dan mempersempit celah harga antar golongan, bukan malah memperlonggar batas produksinya,” pungkasnya.

JAKARTA, iNews.id - Kasus penipuan investasi kerap muncul dan memakan korban. Salah satu yang semakin marak adalah penipuan berkedok customer service (CS) atau layanan pelanggan. Dalam modus ini, pelaku mengaku sebagai petugas resmi dari suatu lembaga keuangan. Biasanya pelaku menghubungi korban melalui telepon, WhatsApp, SMS, atau media sosial dengan menggunakan identitas yang menyerupai kanal resmi perusahaan. 

Pelaku biasanya beralasan bahwa akun bermasalah, terdapat transaksi mencurigakan, korban memperoleh hadiah, atau perlu melakukan pembaruan data. 

Dalam situasi tersebut, pelaku biasanya menciptakan rasa panik dan mendesak korban untuk segera bertindak tanpa berpikir panjang. MotionTrade telah merangkum ciri-ciri penipuan berkedok customer service (CS) palsu, yaitu: 

1. Meminta Kode OTP, Password, atau PIN
CS resmi tidak akan pernah meminta kode OTP yang dikirim ke ponsel nasabah. OTP bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh pemilik akun untuk proses verifikasi. Password, PIN, dan data keamanan lainnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan.

2. Mengirim Tautan Mencurigakan
Pelaku sering mengarahkan korban ke situs palsu yang tampak mirip dengan situs resmi perusahaan untuk mencuri data login atau informasi pribadi. Hindari mengklik tautan dari pihak yang tidak dikenal.

3. Menghubungi dari Nomor atau Akun Tidak Resmi
Perhatikan nomor telepon, alamat email, atau akun media sosial yang digunakan. Banyak kasus penipuan menggunakan akun palsu yang mencatut nama dan identitas perusahaan resmi. Sebelum memberikan informasi atau mengikuti instruksi apa pun, pastikan Anda hanya berkomunikasi melalui kanal resmi MNC Sekuritas, yaitu website www.mncsekuritas.id, media sosial resmi MNC Sekuritas, email Call Center [email protected], layanan telepon 1 500 899 (ext. 3), atau WhatsApp Business 0888-8000-005.

4. Mendesak Korban untuk Segera Bertindak
Pelaku biasanya menciptakan kondisi darurat agar korban tidak memiliki waktu untuk melakukan verifikasi informasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, investor perlu tetap tenang dan tidak mudah panik ketika menerima pesan, telepon, atau informasi yang mengatasnamakan perusahaan keuangan. Luangkan waktu untuk melakukan verifikasi melalui kanal resmi perusahaan sebelum memberikan data pribadi atau melakukan instruksi apa pun.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian, investor dapat terhindar dari berbagai modus penipuan serta berinvestasi dengan lebih aman dan nyaman. 

Lakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, dan manfaatkan fitur keamanan yang tersedia pada aplikasi investasi. Di Aplikasi MotionTrade, investor dapat mengaktifkan biometrik login (sidik jari atau face recognition) untuk perlindungan ekstra. 

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan memasuki pertengahan Juni 2026, atmosfer di wilayah Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin kering, terutama di wilayah bagian selatan. Hal ini menandai musim kemarau yang meluas di wilayah Indonesia.

"Berdasarkan hasil monitoring Hari Tanpa Hujan berturut-turut, sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, telah mengalami periode tanpa hujan dalam kategori menengah (11-20 hari) hingga sangat panjang (31-60 hari)," tulis BMKG lewat laman resminya, Rabu (17/6/2026).

Kondisi ini, jelas BMKG, sejalan dengan perkembangan musim, di mana sebanyak 33,3% wilayah Zona Musim atau 233 ZOM di Indonesia telah memasuki Musim Kemarau.

BMKG pun menjelaskan bahwa situasi tersebut menunjukkan bahwa pengurangan curah hujan mulai meluas dan perlu menjadi perhatian, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan terhadap kekeringan meteorologis, penurunan ketersediaan air, serta peningkatan potensi suhu udara yang terasa lebih panas pada siang hari dan lebih dingin pada malam hingga pagi hari.

"Meskipun kondisi kering semakin mendominasi sebagian wilayah Indonesia bagian selatan, beberapa wilayah di Indonesia bagian utara masih mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat," jelasnya.

Sementara itu, BMKG mencatat pada periode 11–14 Juni 2026, hujan lebat hingga sangat lebat tercatat di beberapa wilayah, seperti Sumatera Barat (139 mm/hari), Papua (94 mm/hari), Riau (89 mm/hari), Sulawesi Utara (79 mm/hari), Kalimantan Barat (77 mm/hari), dan Sulawesi Barat (63 mm/hari).

Lihat video: Kementan Siapkan Program Pompanisasi, Bantu Petani Hadapi Musim Kemarau



"Kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial yang terpantau aktif di sebagian wilayah Sumatra, Sulawesi, dan Papua, serta Gelombang Kelvin di sebagian wilayah Sumatra," jelas BMKG.

Selain itu, BMKG membeberkan bahwa adanya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan di sekitar Selat Makassar turut mendukung terbentuknya daerah konvergensi dan belokan angin, terutama di sebagian wilayah Sumatra dan sekitarnya. "Pengaruh gelombang atmosfer dan dinamika regional tersebut memicu pertumbuhan awan hujan yang cukup signifikan."

Dengan demikian, ungkap BMKG, meskipun sudah memasuki musim kemarau, potensi hujan masih tetap perlu diwaspadai, terutama di wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer, konvergensi, dan belokan angin.

Jumlah wilayah yang mengalami musim kemarau diprediksi mengalami peningkatan pada Dasarian III Juni 2026, dengan sifat hujan musim kemarau yang cenderung dibawah normal pada sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Kondisi ini didukung oleh indikator El-Niño Southern Oscillation (ENSO) yang diprediksi menunjukkan kecenderungan fase hangat dengan intensitas moderate di Samudra Pasifik tropis bagian tengah hingga timur, ditandai dengan indeks Niño 3.4 sebesar +0,81 dan Southern-Oscillation Index (SOI) sebesar -24,3.

"Kondisi tersebut mendukung pengurangan potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia. Meski demikian, hujan masih tetap berpeluang terjadi karena dinamika atmosfer regional dan faktor lokal masih dapat mendukung pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah," papar BMKG.

Untuk periode sepekan mendatang, BMKG mengungkapkan bahwa Madden-Jullian Oscillation (MJO) diperkirakan masih berada pada fase 1 atau di wilayah Western Hemisphere-Africa, sehingga pengaruh langsungnya terhadap Indonesia relatif tidak dominan.

Meski demikian, Gelombang Kelvin diperkirakan bergerak melintasi sebagian Lampung, Samudra Hindia barat Lampung, Pulau Jawa, Laut Jawa, Selat Makasar bagian selatan, Kalimantan Tengah bagian selatan dan Kalimantan Selatan. Selain Itu, Gelombang Rossby Ekuatorial berpotensi aktif di Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Laut Maluku, Maluku Utara dan Laut Halmahera.

Di sisi lain, pola siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia barat Sumatra Barat, Selat Makassar, perairan barat Papua Barat Daya, Teluk Cendrawasih, dan Samudra Pasifik utara Papua, yang dapat memicu terbentuknya pola perlambatan dan pertemuan angin. "Kondisi-kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah tersebut," jelas BMKG.

Selain faktor atmosfer regional, potensi pertumbuhan awan konvektif juga didukung oleh kondisi atmosfer yang masih cukup labil di beberapa wilayah.

Labilitas udara tersebut dapat memperkuat proses konveksi lokal, terutama di Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua.

"Dengan adanya kombinasi antara aktivitas gelombang atmosfer, sirkulasi siklonik, serta dukungan labilitas udara lokal, peluang terjadinya hujan masih cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya bagian utara, dalam beberapa hari ke depan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gelaran Indonesia’s Horse Racing (IHR) menjadi saksi ketangguhan kuda Naga Sembilan meraih Piala Bergilir Paku Alam 2026. Hadir sebagai unggulan utama, kuda asal DKI Jakarta tersebut harus menghadapi sistem handicap (total beban pelana dan joki) yang diterapkan di Kelas Terbuka Handicap 2.000 meter guna memberikan peluang yang sama bagi setiap kuda untuk bersaing ketat. Dengan beban yang lebih besar dan hadangan kuda-kuda ex-derby terbaik Indonesia seperti Romantic Spartan, Queen Devona, dan Triple SS, Naga Sembilan tetap keluar sebagai juara dan memperpanjang daftar prestasi sebagai salah satu kuda pacu jarak menengah terbaik di Indonesia.

Kemenangan Naga Sembilan menjadi salah satu highlight utama gelaran IHR Piala Paku Alam 2026 yang diselenggarakan Minggu, 14 Juni 2026 di Lapangan Pacuan Kuda Sultan Agung, DI Yogyakarta. Highlight lainnya adalah kemenangan Kuda Dewa United dari DKI Jakarta di Kelas Terbuka Sprint Handicap 1.300 meter mengalahkan unggulan utama Dominator (DKI Jakarta). Menjadi highlight yang menarik dari IHR Piala Paku Alam 2026 juga adalah Kelas Lokal DIY 1.000 meter yang diikuti oleh kuda-kuda kelahiran Yogyakarta dengan horse owner yang berasal dari Yogyakarta. Di kelas yang diinisiasi oleh Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan pacuan kuda di Yogyakarta ini, kuda Berkahsari meraih podium pertama setelah bersaing ketat dengan Kuda Masih Rindu 99.

BHM Stable menjadi stable dengan perolehan posisi podium terbanyak yaitu 8, disusul oleh BHM & Djon’s Stable sebanyak 4 podium, serta Aragon Stable, Eclipse Stable, dan Winning Stable masing-masing sebanyak 3 podium. Sementara Salman Farid menjadi joki dengan perolehan podium terbanyak sebanyak 5, disusul Rian Firmanysah sebanyak 4 posisi podium, dan Achmad Saefudin dengan 3 posisi podium.

Diikuti 155 kuda dari 10 daerah di Indonesia yang bertarung dalam 18 kelas dengan total hadiah Rp600 juta, IHR Piala Paku Alam 2026 sukses menyajikan pengalaman baru menonton pacuan kuda yang penuh kemeriahan bagi para pengunjung. Selain menghadirkan kompetisi olahraga berkualitas, IHR Piala Paku Alam 2026 juga berhasil menciptakan atmosfer hiburan keluarga yang berbeda. Mulai dari parade karnaval, permainan interaktif, kompetisi karaoke, makan sepuasnya popcorn dan cotton candy gratis, hingga penampilan spesial Inul Daratista, sukses menghibur ribuan pengunjung dari berbagai kalangan yang memadati Lapangan Pacuan Kuda Sultan Agung, DI Yogyakarta.

Managing Director SARGA GROUP Nugdha Achadie mengatakan, “Melalui IHR Piala Paku Alam 2026 kita bersama-sama telah merasakan atmosfer kompetisi, hiburan, dan budaya Indonesia yang berpadu dalam satu acara. Menghadirkan pacuan kuda sebagai sebuah sportainment experience modern yang memadukan olahraga, nilai budaya, dan hiburan modern seperti ini adalah upaya SARGA.CO dalam membangkitkan kembali pacuan kuda di Indonesia dan membuatnya lebih relevan dan diminati oleh generasi sekarang.”

Sementara itu Sri Paduka Paku Alam X berharap agenda Piala Paku Alam bukan hanya sebuah kompetisi pacuan kuda, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan antara sportivitas, tradisi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan yang paling penting adalah kehormatan budaya. “Saya berharap Piala Paku Alam dapat berkembang menjadi ikon sportourism Yogyakarta, melahirkan ekosistem pacuan kuda yang semakin profesional, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” imbuh Sri Paduka Paku Alam X.

Dalam IHR Piala Paku Alam ini, SARGA.CO juga meluncurkan Indonesia’s Cos Race, cosplay (cos) race atau lomba lari menggunakan kostum karakter di atas lintasan kuda pacu bekerja sama dengan komunitas cosplay sport di Indonesia. Indonesia’s Cos Race First Chapter yang diselenggarakan hari ini mempertandingkan dua kelas, yaitu kelas stallion (male) dan kelas mare (female) yang masing-masing diikuti oleh dua belas peserta.

VP Marketing & Operations SARGA.CO Kevin Jonathan menjelaskan, “Berawal dari kolaborasi dengan komunitas Umamusume, kami membangun Indonesia’s Cos Race sebagai platform untuk melibatkan sebanyak mungkin komunitas cosplayer yang selama ini sudah banyak belajar dan memahami dunia berkuda, untuk menjadikan pacuan kuda semakin inklusif bagi generasi muda di Indonesia.”

Penyelenggaraan IHR Piala Paku Alam 2026 merupakan hasil kolaborasi antara SARGA.CO, PP PORDASI dan Kadipaten Pakualaman. Kejuaraan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat ekosistem olahraga berkuda nasional sekaligus memperkenalkan pacuan kuda sebagai salah satu sport & entertainment yang mampu menarik perhatian masyarakat luas.

Setelah sukses di Yogyakarta, rangkaian IHR 2026 akan berlanjut menuju seri-seri berikutnya yang akan kembali mempertemukan kuda-kuda terbaik Indonesia. IHR Piala Paku Alam akan diikuti oleh IHR Kejuaraan Nasional (Kejurnas I) Indonesia Derby pada bulan Juli 2026. IHR Indonesia Derby yang merupakan puncak dari paruh musim 2026, akan mengambil tempat di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pangandaran, Jawa Barat.