JAKARTA - Maraknya peredaran rokok ilegal dan fenomena downtrading masih menjadi perhatian berbagai kalangan karena dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk tembakau. Pandangan itu mencuat setelah usulan Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris untuk memberikan ruang bagi pengusaha rokok agar dapat memproduksi rokok bagi kalangan menengah ke bawah.

Legislator menyampaikan perlunya cukai rokok khusus kalangan menengah kebawah serta penambahan ambang batas produksi rokok di atas 3 miliar batang per tahun. Menurutnya, ketersediaan rokok dengan harga yang lebih murah dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi peredaran rokok ilegal di masyarakat.

Project Lead for Tobacco Control Center Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia menilai, pendekatan tersebut justru berpotensi memperluas akses terhadap rokok murah. Menurutnya, kenaikan batas produksi di rokok mesin golongan lebih rendah akan membuat lebih banyak perusahaan tetap berada pada golongan tarif cukai yang lebih rendah meskipun kapasitas produksinya terus meningkat.

Usulan Bikin Rokok Murah Khusus Warga Miskin Disebut Sesat Nalar

“Dengan dia (produsen rokok) bisa memproduksi lebih banyak lagi tarif cukai yang cukup rendah, itu tentu bisa semakin memperbanyak keberadaan rokok-rokok murah di pasaran,” ujarnya.

Selain berdampak terhadap konsumsi, Beladenta menilai kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Menurutnya, semakin banyak produsen yang bertahan pada golongan tarif yang lebih rendah, semakin besar pula potensi penerimaan yang tidak dapat dimaksimalkan.

Saat ini tarif cukai rokok SKM dibedakan menjadi 2 golongan: Golongan 1 dikenakan tarif Rp1.231 per batang sedangkan, Golongan 2 dengan batasan produksi 3 miliar batang hanya dikenakan tarif Rp746 per batang. Sehingga, terdapat perbedaan tarif sebesar Rp485 per batang.

“Ini justru akan merugikan dari sisi penerimaan karena potensi untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar itu tidak tercapai. Dan ini sudah terlihat dari dua tahun terakhir,” ujarnya.

Bumerang bagi penerimaan negara

Senada, Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan, Roosita Meilani Dewi menilai bahwa kenaikan batas produksi pada golongan tarif yang lebih rendah justru akan membuat pabrikan rokok besar semakin leluasa memasarkan produk murah tanpa harus berpindah ke kelompok tarif yang lebih tinggi.

Rokok Murah Makin Marak, Ini Biang Keladinya



Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi penerimaan negara dan memperparah fenomena downtrading atau perpindahan konsumen dari produk dengan harga lebih tinggi ke produk yang lebih murah.

“Menaikkan batas produksi di golongan tarif rendah akan membuat pabrikan besar bisa membanjiri pasar dengan rokok murah tanpa perlu naik kelas ke tarif cukai yang lebih tinggi. Ini akan memperparah fenomena downtrading dan memicu lonjakan konsumsi,” katanya.

Menurut Roosita, pihak yang paling berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang saat ini berada di sekitar ambang batas produksi dan berpotensi masuk ke golongan tarif yang lebih tinggi.

“Pihak yang paling diuntungkan adalah korporasi rokok besar yang mendapat ‘insentif’ untuk tidak naik ke Golongan 1,” ujar Roosita.

Karena itu, Roosita mendorong pemerintah untuk memprioritaskan reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif dan penguatan penegakan hukum terhadap rokok ilegal dibanding memberikan ruang lebih besar bagi produksi rokok murah.

“Prioritas utama pemerintah haruslah menyederhanakan struktur tarif cukai dan mempersempit celah harga antar golongan, bukan malah memperlonggar batas produksinya,” pungkasnya.

JAKARTA - Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi melayangkan kritik keras terhadap usulan agar pemerintah memfasilitasi pabrik rokok untuk produksi rokok murah yang harganya terjangkau khusus bagi masyarakat miskin . Kecaman keras disampaikan Tulus terhadap pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI, Andi Yuliani Paris.

Komentar tersebut langsung memantik reaksi keras, salah satunya dari pegiat perlindungan konsumen Tulus Abadi. Menurutnya, pernyataan sang wakil rakyat sangat memalukan dan memperlihatkan kedangkalan pemahaman terhadap regulasi negara.

"Hanya sekelas dan selevel itu anggota DPR PAN dalam memahami regulasi dan kebijakan. Ini usulan yang absurd bahkan sesat nalar!" cetus Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6/2026).

Melanggar Filosofi UU Cukai: Produk Beracun Kok Dijual Murah?

Tulus meluruskan esensi dari kebijakan cukai yang berlaku di Indonesia. Merujuk pada aspek normatif Undang-Undang Cukai, sebuah barang dikenai cukai karena merupakan produk adiktif yang konsumsinya harus dibatasi dan dikendalikan demi melindungi masyarakat.

Oleh karena itu, barang bercukai secara filosofis harus dijual dengan harga mahal, bukan malah dipermudah aksesnya dengan alasan daya beli. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi ekonomi rumah tangga miskin yang sangat mengkhawatirkan.

Tercatat pendapatan warga miskin habis digelontorkan hanya untuk membeli rokok mencapai 10 hingga 11%. Sedangkan anggaran yang disisihkan untuk membeli lauk-pauk bergizi bagi keluarga mereka hanya 3,5%.

Dengan kondisi data yang timpang tersebut, usulan untuk menyediakan rokok murah dinilai akan semakin memperparah lingkaran setan kemiskinan dan gizi buruk di Indonesia.

Dinilai Merendahkan Derajat Rakyat Kecil

Ditekankan juga bahgwa pembaca akan merasakan benturan moral yang kuat dari isu ini. Tulus Abadi menegaskan bahwa pernyataan politisi tersebut secara tidak langsung telah menginjak-injak harga diri dan merendahkan derajat masyarakat menengah ke bawah.

Rokok Murah Makin Marak, Ini Biang Keladinya



"Mentang-mentang masyarakat miskin, lalu diberikan produk beracun yang justru bisa menyakiti, memiskinkan, bahkan membunuh mereka?" ungkap Tulus.

Lebih jauh, FKBI mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari narasi rokok murah ini. Usulan tersebut dinilai sama saja dengan menjerumuskan masyarakat ke dalam kemiskinan akut yang langgeng.

Bisnis.com, CIREBON - Laju inflasi tahunan di Kota Cirebon kembali menguat pada Mei 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat inflasi secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai 3,27%, didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, rokok, serta biaya pendidikan.

Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan inflasi tahunan terjadi karena Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 106,26 pada Mei 2025 menjadi 109,74 pada Mei 2026.

Selain secara tahunan, Kota Cirebon juga mengalami inflasi bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,39% dan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 1,37%.

"Secara umum perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2026 menunjukkan adanya kenaikan yang mendorong inflasi di Kota Cirebon," kata Samiran, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, inflasi tahunan dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi mencapai 6,81%.

Disusul kelompok pendidikan sebesar 4,31%, kesehatan 4,14%, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 3,13%, pakaian dan alas kaki 1,47%, serta transportasi 1,07%.

Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan 0,19%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,99%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,49%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 1,26%.

Hanya kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya yang mengalami deflasi sebesar 0,33% secara tahunan.

BPS mencatat sejumlah komoditas memberikan andil besar terhadap inflasi tahunan. Di antaranya beras, daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), biaya akademi atau perguruan tinggi, bakso siap santap, cabai rawit, jeruk, dan minyak goreng.

Kenaikan harga komoditas tersebut menjadi faktor utama yang mendorong tekanan inflasi di Kota Cirebon sepanjang setahun terakhir.

Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas yang menahan laju inflasi karena mengalami penurunan harga.

Komoditas yang menyumbang deflasi tahunan terbesar antara lain bawang putih, tomat, parfum, pengharum cucian atau pelembut, sabun mandi cair, kelapa, buku pelajaran SMA, kentang, sabun mandi, serta sabun detergen bubuk.

Secara bulanan, inflasi Mei 2026 juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah, cabai merah, SKM, cabai rawit, jeruk, Sigaret Putih Mesin (SPM), ketoprak, buah naga, pelumas atau oli mesin, serta bensin.

Sebaliknya, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga dan memberikan andil terhadap deflasi bulanan.

Komoditas tersebut antara lain telur ayam ras, daging ayam ras, rampela hati ayam, bawang putih, jagung manis, ikan gurame, pembersih lantai, tomat, emas perhiasan, dan cumi-cumi.

Dari sisi andil kelompok pengeluaran terhadap inflasi tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan 2,17%.

Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran menyumbang 0,48%, pendidikan 0,22%, transportasi 0,11%, kesehatan 0,09%, serta kelompok lainnya dengan kontribusi yang lebih kecil.

Samiran menuturkan, dominasi kelompok pangan dalam pembentukan inflasi menunjukkan harga bahan kebutuhan pokok masih menjadi faktor yang paling memengaruhi pergerakan inflasi di Kota Cirebon.

"Kondisi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya stabilisasi pasokan dan distribusi komoditas pangan untuk menjaga inflasi tetap terkendali pada bulan-bulan mendatang," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penambahan layer (lapisan) baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2026 dinilai berisiko memperbesar kebocoran fiskal dan melemahkan keberlanjutan penerimaan CHT dalam jangka menengah.

Ketua Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB), Candra Fajri Ananda mengatakan rencana tersebut perlu sikap kehati-hatian dan terintegrasi dengan upaya pengendalian rokok ilegal.

Menurutnya, dari sisi kinerja fiskal, kebijakan penambahan layer baru juga berkaitan dengan tren penerimaan negara dari sektor cukai. Pada 2025, realisasi penerimaan cukai tercatat sebesar Rp221,7 triliun, menurun dibandingkan 2024 yang mencapai Rp226,4 triliun, seiring dengan kontraksi produksi hasil tembakau sekitar 3% secara tahunan.

"Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan penambahan Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan 3 berisiko mendorong sistem cukai rokok semakin mendekati titik jenuh," kata Candra dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Dia berpendapat apabila pemerintah mempertimbangkan penambahan layer dalam struktur tarif CHT pada SKM dengan membentuk SKM Golongan 3, maka kebijakan tersebut berisiko menimbulkan distorsi dalam segmentasi harga rokok.

Adapun, keberadaan SKM Golongan 3 dengan tarif relatif lebih rendah akan menciptakan insentif ekonomi bagi produsen maupun konsumen untuk melakukan downtrading, yaitu pergeseran produksi dan konsumsi dari golongan yang lebih tinggi ke golongan yang lebih rendah.

Merujuk hasil kajian PPKE FEB UB (2024), lanjutnya, bahwa meskipun permintaan rokok bersifat inelastis terhadap harga, konsumen tetap responsif terhadap perubahan struktur harga dengan memilih alternatif yang lebih murah.

Candra menegaskan, dalam konteks penambahan SKM Golongan 3, berisiko tidak memperluas basis cukai, melainkan justru menggerus penerimaan dari SKM Golongan 2 yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama penerimaan CHT.

Hasil kajian tersebut juga menyatakan, dampak lanjutan dari downtrading SKM tidak hanya terbatas pada pergeseran konsumsi antargolongan SKM, tetapi juga berisiko menekan kinerja Sigaret Kretek Tangan (SKT) Golongan 1. Pasalnya, struktur pasar rokok di Indonesia bersifat saling beririsan pada segmen harga menengah ke bawah.

Dalam kondisi tersebut, konsumen berpendapatan rendah memiliki sensitivitas harga relatif lebih tinggi, cenderung melakukan substitusi konsumsi ke rokok yang lebih murah.

Pada perspektif penerimaan negara, kombinasi antara downtrading SKM Golongan 2, tekanan terhadap SKT Golongan 1, dan masih terdapatnya peredaran rokok ilegal berpotensi menyebabkan loss penerimaan negara yang makin besar.

Bisnis.com, MALANG — Kebijakan penambahan layer tarif cukai rokok berpotensi menciptakan moral hazard kebijakan, yakni situasi di mana kepatuhan di masa lalu tidak lagi memberikan keunggulan relatif dibanding pelanggaran yang kemudian 'diampuni' melalui perubahan aturan.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Imanina Eka Dalilah mengomentari rencana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menambah layer tarif cukai rokok untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Jika dilihat dari sisi keberlangsungan industri, khususnya produsen legal kecil dan menengah, kekhawatiran terhadap penambahan layer juga memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat,” katanya, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, industri yang telah lama patuh terhadap regulasi cukai dan pajak menghadapi risiko persaingan baru dari pelaku yang sebelumnya ilegal namun kemudian dilegalkan melalui skema tarif yang lebih ringan.

Dari perspektif pengendalian rokok ilegal, dia menilai, penambahan layer hanya dapat efektif jika dipahami sebagai instrumen transisi, bukan solusi permanen.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa legalisasi bersyarat dapat menekan pasar ilegal hanya apabila disertai dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku yang tetap berada di luar sistem.

Tanpa peningkatan risiko terhadap aktivitas ilegal, kata dia, pelaku rasional justru akan menunggu konsesi kebijakan berikutnya, sementara produsen legal menghadapi tekanan harga yang semakin besar. Dalam kondisi tersebut, tujuan menekan rokok ilegal justru tidak tercapai secara struktural.

Karena itulah, menurut dia, dari sudut pandang kebijakan publik, persoalan utama rencana penambahan layer tarif cukai bukan terletak pada “boleh atau tidak boleh”, melainkan pada desain dan tata kelola implementasinya. Penambahan layer tarif cukai hanya dapat mendekati win-win solution apabila dirancang dengan batasan yang ketat

Batasan dimaksud, yakni layer baru tidak boleh menghasilkan harga rokok legal yang lebih murah dari segmen legal termurah yang sudah ada agar tidak memicu perpindahan konsumsi (downtrading) dan kanibalisasi penerimaan negara.

Juga, layer tersebut harus bersifat sementara dengan masa transisi yang jelas agar tidak menimbulkan ekspektasi bahwa pelanggaran akan selalu “diampuni” melalui perubahan kebijakan, sekaligus mendorong pelaku yang dilegalkan untuk naik ke struktur tarif normal.

Terakhir, volume produksi pada layer baru perlu dibatasi agar setiap tambahan produksi benar-benar merepresentasikan konversi rokok ilegal menjadi legal, bukan sekadar pemindahan produksi dari segmen legal lama.

“Ketiga batasan ini harus diterapkan secara bersamaan, karena tanpa pengendalian harga, waktu, dan volume, penambahan layer berisiko merugikan produsen legal, melemahkan insentif kepatuhan, serta gagal memberikan tambahan penerimaan negara yang berkelanjutan,” ujarnya.

Secara akademik, dia menilai, bahwa kehati-hatian yang disuarakan oleh pelaku industri legal bukanlah semata resistensi sektoral, melainkan refleksi dari kekhawatiran rasional terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan cukai tembakau tetap memberikan sinyal yang jelas, yakni kepatuhan dihargai, pelanggaran tidak diinsentifkan, dan tujuan fiskal dicapai tanpa mengorbankan stabilitas struktur industri legal.

“Tanpa itu, penambahan layer tarif cukai justru berpotensi menjadi solusi jangka pendek yang menimbulkan persoalan kebijakan jangka panjang,” ucapnya.

Menurutnya, berdasarkan perspektif ekonomi fiskal, argumen pemerintah bahwa penambahan layer dapat memperluas basis pemungutan cukai memiliki dasar teoritis yang sah.

Artinya, jika konversi ini benar-benar bersifat tambahan (additional), maka akan dapat mendorong penerimaan negara dari cukai dan pajak tidak langsung dapat meningkat, sekaligus memperkuat legitimasi penegakan hukum. Akan tetapi, secara empiris, manfaat fiskal tersebut tidak otomatis terjadi.

Apabila layer baru justru mendorong pergeseran produksi dan konsumsi dari segmen legal eksisting ke segmen tarif yang lebih rendah, kata Ima, maka yang terjadi bukan perluasan basis, melainkan kanibalisasi penerimaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah layer atau lapisan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun ini menuai penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Kebijakan yang diklaim untuk mengakomodasi rokok ilegal masuk ke sistem legal ini dinilai sebagai langkah mundur dalam reformasi fiskal dan kesehatan.

Dari kalangan ekonom, Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Vid Adrison menilai saat ini struktur cukai rokok sudah sangat kompleks. Bahkan, menurutnya sistem cukai rokok di Indonesia termasuk yang paling rumit di dunia karena mempertimbangkan empat variabel penentu tarif, mulai dari teknik produksi, golongan produksi, jenis produk, hingga harga jual.

"Sistem pajak yang rumit ini mengakibatkan penerimaan tidak optimal. Saya tidak kaget penerimaan cukai rokok sering tidak terpenuhi, dulu saya sampaikan dan sekarang juga tidak tercapai," tegasnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Oleh sebab itu, Vid mendorong penyederhanaan sistem cukai rokok untuk mengoptimalkan potensi penerimaan, bukan malah menambah layer baru seperti rencana Purbaya. Dengan demikian, dia meyakini kontribusi cukai rokok terhadap pendapatan negara bisa lebih dioptimalkan.

Berdasarkan catatannya, tidak ada negara lain yang kontribusi cukai rokok bisa mencapai 10% sampai dengan 11% terhadap total pendapatan negara, belum masuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) badan dari sektor tersebut.

"Tapi saya tahu, karena kontribusinya besar, maka untuk mengubahnya, itu challenge-nya [tantangannya] bukan sedikit," ungkapnya.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari CISDI, PKJS-UI, Komnas Pengendalian Tembakau, IYCTC, Seknas FITRA, dan SDH FKM UI juga menegaskan bahwa penambahan layer justru akan memperumit struktur cukai dan menjauhkan Indonesia dari standar praktik global.

Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyoroti bahwa struktur cukai yang berlapis-lapis menjadi biang kerok masih murahnya harga rokok di pasaran.

"Riset CISDI menghitung banyaknya layer cukai menyebabkan rokok tetap terjangkau walaupun tarif mengalami kenaikan. Artinya, penambahan layer menghadirkan semakin banyak rokok dengan harga murah," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Menurut Diah, saat ini harga rokok masih sangat terjangkau, bahkan dapat dibeli mulai dari Rp10.000 per bungkus. Alih-alih menambah lapisan baru, Kementerian Keuangan didorong menyederhanakan delapan lapisan tarif yang ada saat ini menuju sistem cukai tunggal (single tier) sesuai standar organisasi kesehatan dunia (WHO).

Senada, Ketua Bidang Ekonomi Komnas Pengendalian Tembakau Teguh Dartanto menilai argumen Purbaya yang ingin merangkul rokok ilegal melalui layer baru sebagai pemikiran yang naif.

"Naif sekali rasanya jika Menteri Keuangan tidak memahami bahwa menambah layer justru menjadikan struktur cukai semakin kompleks," tegas Teguh.

Dia menjelaskan bahwa akar masalah rokok ilegal adalah lemahnya penegakan hukum dan belum adanya sistem track and trace yang mumpuni, bukan kurangnya variasi tarif.

Teguh meyakini penambahan lapisan tarif justru membuka celah bagi industri besar untuk melakukan penghindaran pajak dengan memproduksi barang di layer tarif rendah, yang pada akhirnya menggerus potensi penerimaan negara.

Dari sisi kesehatan, Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) UI Aryana Satrya mengingatkan ancaman fenomena downtrading, yaitu perokok beralih ke produk yang lebih murah alih-alih berhenti merokok saat tarif naik. "Struktur cukai yang banyak menjadi 'tangga darurat' untuk perokok beralih ke rokok yang lebih murah," kata Aryana.

Berdasarkan riset PKJS UI, perokok yang melakukan downtrading memiliki peluang 5,75 kali lebih besar untuk melanjutkan kebiasaan merokoknya dibandingkan mereka yang memilih berhenti. Hal ini dinilai kontraproduktif bagi kualitas kesehatan masyarakat dan produktivitas nasional.

Kondisi ini berisiko meningkatkan konsumsi rokok, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat prasejahtera. Singkatnya, penambahan lapisan cukai rokok dinilai justru bertentangan dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Sejalan, Ketua Social Determinants of Health (SDH) FKM UI Wahyu Septiono mengingatkan bahwa kebijakan tersebut malah akan menambah tanggungan beban pemerintah.

"Jika kebijakan ini disahkan, sama artinya pemerintah mendorong masyarakat untuk mengonsumsi barang berbahaya yang justru meningkatkan beban kesehatan dan menurunkan produktivitas," ujarnya.

Rencana Purbaya

Adapun, pemerintah bakal melegalkan rokok ilegal dengan menambah satu lapisan (layer) tarif hasil tembakau atau CHT. Aturan tentang rokok ilegal itu bakal diterbitkan pada pekan depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, Rabu (14/1/2026) kemarin.

Sebagaimana diketahui, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten rokok sejak awal 2026 kompak terbang, menyusul apresiasi pasar atas outlook industri tembakau 2026 yang diperkirakan rebound. Pemicunya adalah kebijakan pemerintah yang menahan cukai hasil tembakau (CHT) dan program pemberantasan produk rokok ilegal.

Pada perdagangan intraday hari ini, Rabu (14/1) pukul 14.29 WIB, saham PT H.M Sampoerna Tbk. (HMSP) tumbuh 5,52% year to date (YtD) ke Rp765, saham PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) naik 10,18% YtD ke Rp15.425, saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) naik 4,24% YtD ke Rp1.720, dan saham PT Indonesian Tobacco Tbk. (ITIC) menguat 3,33% YtD ke Rp372.

Research Analyst MNC Sekuritas, Catherine Florencia mengatakan penahanan tarif CHT dapat memulihkan visibilitas harga rokok, memberikan kejelasan margin, serta mengurangi risiko jangka pendek dari penyaluran beban biaya yang distruptif kepada konsumen. Sementara itu, pengendalian rokok ilegal dapat secara bertahap mempersempit kesenjangan harga jual eceran (HJE) dan memulihkan permintaan produk rokok legal.

"Setelah periode lemah 2025 yang ditandai oleh down-trading, kontraksi volume, dan tingginya penetrasi rokok ilegal, kami menilai 2026 sebagai potensi titik balik bagi pemulihan margin dan pemulihan laba dua digit, dibantu oleh kejelasan kebijakan dan dividen yang stabil," ujar Catherine dalam risetnya, dikutip Rabu (14/1/2026).

Di sisi lain, risiko yang tetap dihadapi emiten rokok dalam jangka panjang berupa hambatan struktural, termasuk program kesehatan yang berlawanan arah, down-trading dalam jangka panjang, hingga risiko kembalinya penyesuaian kenaikan CHT pada 2027.

Sementara itu, analis Panin Sekuritas Sarkia Adelia mencatat rata-rata volume penjualan rokok telah rontok lebih dari 5% sejak 2019, dikarenakan tantangan berupa tekanan daya beli, biaya cukai yang tinggi, sampai peredaran rokok ilegal.

Sementara itu, pada 2026, Sarkia menilai kebijakan cukai rokok akan berpotensi lebih akomodatif. Komitmen pemerintah memberi napas industri tembakau terlihat target CHT dalam RAPBN 2026 yang konservatif, antara Rp229 sampai Rp230 triliun, dibandingkan dengan target di dalam APBN 2025 sebesar Rp230,1 triliun.

Dari sisi perkembangan regulasi, Panin Sekuritas mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah menaikkan CHT sebanyak 8 kali dan 2 kali menahan pada 2019 dan 2025. Kebijakan ini membuat harga rokok semakin mahal dengan pengeluaran per kapita mencapai Rp94.476 per bulan, atau melonjak 46% dalam 10 tahun.

Menilik permintaan pasar, jumlah perokok sebenarnya masih tinggi, mencapai 82 juta orang pada 2024, dengan pertumbuhan CAGR 10 tahun sebesar 0,6%. Sementara itu, tingkat prevalensinya stabil di kisaran 29%-30%, di mana kelompok usia produktif masih tinggi.

Sarkia menjelaskan, data-data tersebut mengindikasikan bahwa belum terlihat dampak material dari perubahan gaya hidup generasi muda terhadap konsumsi rokok, sehingga ruang permintaan rokok masih terbuka ditengah kebijakan yang lebih lunak.

"Di era Menteri Keuangan yang baru kami optimistis volume rokok pulih dan tumbuh moderat pada 2026, didukung oleh katalis fiskal dan moneter yang diharapkan dapat memulihkan daya beli, stabilisasi cukai dan HJE serta pengetatan rokok ilegal. Namun, perlu dicermati downside risk seperti intensifikasi regulasi kesehatan dan berlanjutnya pelemahan daya beli masyarakat," tandasnya.

Pemerintah berencana menambah satu lapisan (layer) cukai hasil tembakau atau CHT guna memberi ruang untuk produk rokok yang sebelumnya ilegal menjadi legal.

Sebagaimana diketahui, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan di IDN HQ, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

Sebagai informasi, tarif CHT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot Dan Tembakau Iris.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan CukaiDjaka Budhi Utama menilai kenaikan harga rokok tidak sepenuhnya menahan konsumsi masyarakat.

Djaka menyebut budaya merokok yang mengakar membuat perokok tetap mencari jalan meski pemerintah coba kendalikannya dengan menaikkan tarif cukai. Jalan yang dimaksud termasuk dengan memburu rokok murah maupun ilegal.

“Masyarakat sepertinya sudah jenuh dengan tingkat harga rokok, sehingga yang penting mereka mulutnya ini berasap. Jadi, tidak memperhatikan apakah itu mahal atau tidak," ujar Djaka dalam rapat dengan Komisi XI DPR, dikutip Selasa (25/11/2025).

Purnawirawan perwira TNI ini menyoroti kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dinilai belum efektif menekan produksi. Menurutnya, meskipun kelompok antirokok terus menggaungkan kampanye kesehatan, permintaan tetap kuat terutama di segmen masyarakat berpendapatan rendah.

"Yang mungkin kita perlu antisipasi ataupun kita kembangkan adalah bagaimana meningkatkan DBHC [Dana Bagi Hasil Cukai] hasil tembakau itu untuk kesehatan masyarakat," katanya.

Di sisi lain, Djaka menyatakan Bea Cukai terus memperketat operasi pemberantasan rokok ilegal. Sepanjang tahun ini, sambungnya, penindakan sudah mendekati 1 miliar batang.

Pengawasan dilakukan baik terhadap pabrik rokok melalui pemeriksaan kelengkapan legalitas maupun di jalur distribusi. Dia mengatakan banyak penyelundup yang memanfaatkan 'jalur tikus' di pesisir untuk memantau kelengahan aparat.

“Mungkin mereka yang melakukan upaya-upaya memasukkan barang-barang ilegal masih wait and see. Dia ingin melihat sampai sejauh mana kelengahan dari aparat Bea Cukai dalam melakukan pengawasan di pesisir maupun di jalur-jalur tikus,” ujarnya.

Djaka mengaku Bea Cukai juga memperkuat pengawasan di sisi hilir. Toko, warung, hingga marketplace kini menjadi sasaran karena banyak rokok ilegal diperdagangkan secara daring.

“Kita beberapa kali memanggil pengusaha marketplace untuk memberikan imbauan agar tidak menjual rokok ilegal,” kata Djaka.

Operasi gabungan dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pemerintah daerah terus dilakukan. Djaka menyampaikan bahwa intensitas operasi baik di tingkat nasional maupun daerah tidak akan dikendurkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Tentu saja kinclong di sini menyangkut mandat cukai keseluruhan yakni mengendalikan konsumsi (regulerend) dan penerimaan (budgetair).

Dua fungsi ini sering disebut tidak bisa sukses bersama karena saling bertentangan. Namun, data kinerja cukai pada periode 2019—2022 membantahnya. Cukai meningkat rerata Rp10 triliun per tahun atau di kisaran 10%. Sementara itu, produksi rokok turun berkisar 1%—3% per tahun.

Kinerja cukai baik dari sisi pengendalian dan penerimaan tercatat ‘hijau’ dalam kurun waktu tersebut. Mungkinkah kinerja kinclong cukai terulang? Tentu saja itu masih memungkinkan meskipun tidak sekaligus kinerjanya berhasil dalam setahun ke depan. Meminjam kalimat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat dengan Komisi XI DPR, ”....situasinya menuju ke arah sana”.

HARGA JUAL ECERAN

Pertama, harga rokok sudah melampaui daya beli masyarakat Indonesia yang bisa dilihat dari kasus produsen rokok di Kediri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Upah regional Kediri pada 2019 sebesar Rp1,9 juta dan rokok branded jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) 12 batang memiliki Harga Jual Eceran (HJE) senilai Rp13.440.Pada 2025, upah regional Kediri sebesar Rp2,6 juta atau hanya naik 35,4%.

Di saat yang sama, harga rokok SKM 12 batang menjadi Rp28.500 atau naik 112,1%. Wajar kiranya apabila imbas dari situasi tersebut, kinerja emiten rokok di bursa saham merah semua pada 2024—2025. Beberapa pabrik meretur rokok brand premium dari pasar dengan porsi yang signifikan karena produknya tidak terbeli oleh konsumen.

Satu model yang bisa mengukur efektivitas tarif cukai terhadap penerimaan adalah model Laffer Curve. Delta kenaikan penerimaan cukai kian mengecil dan tidak sebanding dengan kenaikan tarif cukai tahunan. Pemerintah menaikkan tarif cukai 23% pada 2021 dan hanya mendapatkan tambahan penerimaan cukai 3%. Situasi berulang kembali pada tahun berikutnya, dan pada akhirnya pada 2023 tarif cukai rokok dikerek sekitar 10%, tetapi penerimaan pada tahun tersebut turun 2,35%.

Oleh karenanya, jika diteruskan kembali pada tahun berikutnya maka penerimaan cukai berpotensi kembali tidak optimal.

Pemerintah memiliki dua parameter yaitu tarif dan HJE. Dua parameter ini serupa tetapi tak sama. Serupa karena semuanya akan menambah beban perusahaan. Berbeda karena dampaknya bagi pengusaha dan negara tidak selalu sama. Pemberlakuan tarif cukai spesifik (2007) sebenarnya dilatarbelakangi agar pemerintah fokus beban fiskal ke negara yaitu tarif cukai.

Parameter HJE ditetapkan sebagai dampak kenaikan tarif cukai alias bukan parameter tersendiri untuk kebijakan. Kapan perlu menaikan HJE jika tarif cukai telah 57% dari HJE. Undang-Undang cukai melarangnya. Kebijakan tarif dan HJE pemerintah akan direspons berbeda oleh pengusaha. Jika HJE dinaikkan tidak serta merta pengusaha dideliver beban fiskal kepada konsumen.

Bagi pengusaha yang produknya dijual dengan harga riil di bawah HJE, tak perlu menaikan HJE tetapi cukup mendekatkan harga riil ke HJE (gapmengecil). Mereka yang menjual produknya dengan harga riil sama dengan HJE atau bahkan di atasnya akan menaikkan HJE. Elastisitas produk masing masing pengusaha menjadi pembeda lantaran kurang elastis directly shifting forward kepada konsumen.

Sebaliknya yang sangat elastis memilih backward shifting efisiensi bahan baku atau komponen HJE lainnya. Inilah kenapa jika pemerintah selalu mengupdrade HJE padahal inflasi tahunan kisaran 3% HJE rokok menjadi tidak riil di pasaran (Sunaryo dkk., 2019).

Jika pemerintah menaik-kan tarif cukai saja, secara umum pengusaha akan menaikan harga riil dan shifting forward. Harga rokok lebih riil di pasar. Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijkan Fiskal (BKF) tahun 2008, menyampaikan bahwa “Pemerintah jangan terlalu mencampuri harga”. Bahkan pada 2009 dilakukan rasionalisasi HJE rokok golongan menengah dan kecil 15%.

Kinerja penerimaan cukai tetap mencapai target APBN ditetapkan pada tahun ter-sebut. ROKOK ILEGALPusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya menyimpulkan bahwa kenaikan tarif cukai dari 0% hingga 50% mendorong peredaran rokok ilegal di golongan menengah dari 6,8% menjadi 11,6%.

Klaim bahwa rokok ilegal semata-mata faktor enforcement perlu dilihat konsisinya. Sebuah screenshoot WhatsApp dari handphone pelaku rokok ilegal ketika pemerintah menaikan tarif cukai sebesar 23%,”...kita akan kaya!....” Hal ini kian menguatkan bahwa rokok ilegal bukan semata-mata enforcement. Karenanya, pendekatan fiskal juga perlu ditempuh.

Penambahan layer adalah satu opsi membendung rokok ilegal. Pabrik yang tidak mampu membayar cukai sebelumnya bisa membayar dengan tarif realistis. Opsi ini pasti banyak ditentang bagi mereka yang mengaitkan dengan tax avoidance. Sepanjang 2008—2025, layer tarif cukai dari 21 layer menjadi 8 tarif secara teori fiskal menjadi sebuah pencapaian.

Namun, jika melihat kinerja penerimaan dan rokok ilegal saat ini, wacana penambahan tarif boleh dikaji kembali. Bukankah kinerja pengendalian dari aspek prevalensi juga belum optimal? Mengambil data rokok ilegal Nielsen 12,6%, Indodata 46,95%, bahkan survei UGM 6,8% (2024), prevalensi merokok hanya menurun secara formalitas, bukan realitas.

Dengan situasi ini, pemerintah mengalami tekor ganda yakni sudah tak membayar cukai, merokok pula. Tidak ada kebijakan yang ideal untuk sektor cukai pada situasi terkini. Kebijakan menaikkan tarif atau HJE kemudian berharap dapat menambah penerimaan, tidak sejalan dengan data di atas.

Menurunkan tarif atau HJE secara teori memungkinkan dan laffer curve sejalan dengan itu.

TARIF TURUN

Dalam jangka pendek, kinerja cukai dari fungsi penerimaan cepat terwujud. Jenis SKM di mana 50% berkontribusi penerimaan akan mendongkrak penerimaan dengan cepat (tahun 2019). Apakah lazim secara praktik? Indonesia pernah menurunkan tarif atau HJE rokok dua kali.

Presiden Soekarno melalui Undang-Undang Nomor 21/1946 dalam satu konside-ranya, ”Percentage cukai tembakau dirasakan amat tinggi dan memberatkan kepada rakyat”. Dan kemudian diturunkan cukainya.

Pada 2009 melalui PMK: 181/PMK.011/2009, peme-rintah juga menurunkan tarif cukai golongan III dari Rp65 ke Rp50 per batang serta HJE turun 15% dengan pertimbangan harga riil rokok 50% di bawah HJE.Opsi realisitis kebijakan cukai 2026 adalah tidak ada perubahan tarif dan HJE.

Perlu waktu recovery selama 2 tahun ke depan apabila menginginkan industri rokok recovery dan ditata kembali. Kebijakan cukai yang perlu dihindari adalah menaikkan tarif atau HJE.Rokok ilegal kembali diberi ruang bersaing oleh pemerintah itu sendiri.

Karenanya menjadi pertanyaan apakah pemerintah akan mengulang hal serupa? Tentu kita semua tidak mau seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein bahwa ”Definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda!”. Semoga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diusulkan untuk segera menyusun peta jalan industri hasil tembakau (IHT) usai kebijakan cukai rokok tak naik pada 2026.

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) memerinci peta jalan tersebut mencakup arah kebijakan cukai, regulasi harga, pengawasan rokok ilegal, serta pengaturan rokok elektrik dan produk nikotin alternatif.

Ketua PPKE FEB UB, Candra Fajri Ananda menyoroti ketidakseimbangan kebijakan antara rokok tembakau konvensional, rokok ilegal, dan rokok elektrik yang memicu perubahan perilaku konsumsi masyarakat serta berdampak terhadap industri kretek nasional.

"Kajian ini berangkat dari kondisi IHT di Indonesia yang semakin tertekan oleh penerapan regulasi yang dinilai over-regulated," kata Candra dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2023), volume produksi rokok mengalami penurunan signifikan, dari 348,1 miliar batang pada 2015 menjadi 318,15 miliar batang pada 2023.

Di sisi lain, lanjutnya, pola konsumsi masyarakat juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Rokok elektrik semakin digemari, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda.

Lebih dari separuh pengguna rokok elektrik berada pada rentang usia 15–19 tahun, mencapai 56,5% dari total populasi pengguna. Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda mulai menjadikan rokok elektrik sebagai bagian dari gaya hidup mereka.

Hasil kajian juga menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang diterapkan hampir setiap tahun tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan prevalensi merokok.

Dia menyebut angka prevalensi tetap stagnan di kisaran 28–29% selama periode 2024–2025. Kenaikan harga justru mendorong konsumen beralih ke alternatif yang lebih murah, baik berupa rokok ilegal maupun rokok elektrik.

Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2023) menunjukkan peningkatan peredaran rokok ilegal dari 5,5% pada 2022 menjadi 6,9% pada 2023. Kondisi ini tidak hanya merugikan industri rokok legal, tetapi juga menurunkan potensi penerimaan negara dari sektor cukai.

Kajian PPKE FEB UB lebih lanjut menemukan bahwa kebijakan cukai dan harga rokok yang terus meningkat memang mendorong adanya pergeseran konsumsi masyarakat, terutama pada rokok ilegal.

Ketidakseimbangan regulasi antara rokok legal dan rokok ilegal telah mendorong konsumen, terutama dari kelompok pendapatan rendah, untuk beralih ke rokok ilegal yang lebih murah dan mudah diperoleh.

Pergeseran konsumsi ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri kretek yang meliputi penurunan pembelian dan konsumsi harian rokok bercukai, penghentian pembelian rutin, perubahan norma sosial di lingkungan masyarakat, serta meningkatnya intensi konsumen untuk berhenti membeli rokok legal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan tidak akan ada kenaikan tarif Cukai Hasil Yembakau (CHT) maupun Harga Jual Eceran (HJE) pada 2026 menuai apresiasi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis, menjaga keberlanjutan Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai sektor padat karya, sekaligus memperkuat arah hilirisasi dan daya saing industri nasional.

“Keputusan Pak Purbaya ini sangat tepat dan perlu diapresiasi. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, menjaga stabilitas industri padat karya seperti IHT adalah keputusan yang berpihak pada rakyat,” ujar anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, dikutip dari siaran persnya.

Menurut Bambang, IHT merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, baik secara langsung di pabrik maupun tidak langsung melalui petani tembakau, cengkih, hingga pedagang kecil. “Jutaan masyarakat menggantungkan hidup dari sektor ini. Jika cukai terus dinaikkan tanpa mempertimbangkan daya serap pasar, maka dampaknya bisa besar terhadap tenaga kerja dan penerimaan negara,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan stabilisasi fiskal untuk industri tembakau tahun depan akan memberi ruang bagi pelaku industri untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat hilirisasi industri nasional. “Dengan tidak naiknya cukai dan HJE, industri bisa kembali fokus pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Inilah semangat hilirisasi yang sebenarnya,” tegas Bambang.

Lebih jauh, Bambang menilai keputusan Menkeu memberikan kepastian bagi dunia usaha, yang menjadi fondasi penting bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau kebijakan fiskal dan industri sejalan, hasilnya adalah stabilitas, dan dari stabilitas itu akan lahir pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar kebijakan ini diikuti dengan penguatan pengawasan terhadap rokok ilegal serta pemberdayaan petani dan pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai produksi IHT. “Dengan menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan usaha legal, pemerintah memberi perlindungan terhadap industri dan keberlangsungan hidup jutaan keluarga yang bergantung padanya. Mudah-mudahan ini menjadi kebijakan konkret bagaimana koordinasi ekonomi yang baik bisa berdampak langsung pada rakyat,” terangnya.

Sebagai informasi, IHT hingga kini menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara dengan kontribusi cukai mencapai Rp216 triliun pada 2024. Selain itu, industri ini juga menyerap hampir 6 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, belum termasuk sekitar 30 juta UMKM yang berhubungan dengan industri rokok dari total 67 juta UMKM di Indonesia. Hal itu menjadikan IHT sebagai salah satu sektor padat karya paling signifikan dalam perekonomian nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kebijakan telah diumumkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sejak dilantik pada 8 September 2025 lalu.

Salah satunya adalah Menkeu Purbaya memastikan tidak ada kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok dan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026.

"Belum ada kebijakan seperti itu (HJE naik), saya enggak tahu. Harusnya sih nggak usah," ujar Purbaya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu kenaikan harga rokok tahun depan, Selasa (14/10/2025).

Alasan Menkeu Purbaya tak naikkan harga rokok

Tidak menaikkan harga rokok maupun cukai rokok menjadi cara Purbaya memerangi produk rokok ilegal.

Menurut Purbaya, menjaga kestabilan harga rokok menjadi langkah penting dalam menekan peredaran rokok ilegal di pasar.

Kenaikan harga pada produk legal berpotensi memperbesar selisih dengan produk ilegal yang tidak membayar cukai.

"Selisih antara produk yang legal dengan ilegal jadi semakin besar. Kalau makin besar akan mendorong barang-barang ilegal," jelasnya.

Ia menilai, selama ini persoalan rokok ilegal menjadi tantangan serius yang berimbas langsung terhadap penerimaan negara. Dengan menahan kenaikan harga, pemerintah berharap konsumen tidak beralih ke produk tanpa cukai.

"Sampai sekarang saya belum kepikiran dinaikin. Saya pikir sih biarkan aja," ucap Purbaya.

Strategi Purbaya berantas rokok ilegal: bangun kawasan industri hasil tembakau

Pemerintah sedang mengupayakan strategi baru untuk memberantas peredaran rokok ilegal di Indonesia namun dengan tetap memperhatikan keberlanjutan industri rokok dalam negeri.

Menurut Purbaya, pemerintah akan menambah pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) untuk menampung produsen-produsen rokok ilegal agar dapat beroperasi secara legal.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memberantas rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri rokok, tetapi juga bisa menambah penerimaan negara.

"Dengan harapan produsen-produsen gelap bisa masuk ke sana," ujar Purbaya saat mengunjungi KIHT di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Purbaya mengungkapkan, nantinya produsen rokok ilegal di KIHT akan dikenakan tarif cukai rokok juga seperti produsen rokok legal lainnya.

Hal ini untuk memberikan ruang persaingan usaha yang adil antara produsen rokok dalam negeri.

Purbaya memastikan tarif cukai yang dikenakan tidak akan mencekik produsen-produsen rokok ilegal yang ukuran usahanya tidak sebesar perusahaan rokok legal.

"Mereka kita kasih ruang untuk melegalkan produknya dengan nanti pola cukai yang pas untuk mereka. Pak Dirjen sedang mempelajari seperti apa yang paling pas buat perusahaan-perusahaan kecil, yang bisa hidup tapi tidak terlalu mengganggu pasar secara enggak fair," jelasnya.

Bahkan Purbaya berencana untuk memberikan pemutihan pajak dan cukai kepada produsen rokok ilegal.

Dengan berbagai keuntungan itu, diharapkan produsen-produsen rokok ilegal tertarik untuk masuk ke KIHT dan menjadi perusahaan legal.

Pasalnya, setelah ini Purbaya berkomitmen akan menumpas seluruh produsen rokok ilegal yang masih ngotot beroperasi di Indonesia.

Masifnya peredaran rokok ilegal, rugikan negara Rp 15 T per tahun

Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), maraknya peredaran rokok ilegal di Tanah Air berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 15 triliun per tahun.

Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mengatakan peredaran rokok ilegal di Indonesia cukup signifikan dan berdampak besar terhadap penerimaan negara.

Jika 5 persen saja dari total produksi rokok nasional yang mencapai 300 miliar batang tidak membayar cukai, maka sekitar 15 miliar batang rokok ilegal beredar di pasar.

Kondisi ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp 15 triliun setiap tahun.

"Rokok ilegal itu kan jumlahnya signifikan. Kalau misalnya katakan 5 persen saja, kemudian dikali 300 miliar batang berarti sekitar 15 miliar batang ya. Bisa Rp 15 triliun kan uang hilang,” ujar Tauhid.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang