NTB - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadinya krisis air bersih di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini ribuan Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan, krisis air bersih terjadi lantaran minimnya intensitas hujan di sana.

"Krisis air bersih terjadi di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akibat intensitas hujan yang sangat rendah dalam beberapa waktu terakhir," kata Muhari, Senin (29/6/2026).

Muhari merincikan, hal itu terjadi di Kelurahan Tanjung, Paruga, dan Pane di Kecamatan Rasanae Barat; Kelurahan Sambinae, Panggi, Manggemaci, dan Monggonao di Kecamatan Mpunda; Kelurahan Rontu di Kecamatan Raba; serta Kelurahan Melayu di Kecamatan Asakota.

"Kejadian ini berdampak pada sekitar 1.129 kepala keluarga," ujarnya.

Lihat video: Sebab Terjadinya Kemarau Basah di Indonesia, Kepala BMKG Beri Penjelasan



Menurut Muhari, belum laporan terkait adanya korban jiwa maupun kerugian materiil akibat kejadian tersebut. Sebagai upaya penanganan, BPBD Kota Bima segera melakukan asesmen dan koordinasi lintas instansi serta telah melaksanakan pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak sebanyak 70.000 liter.

NTB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diminta segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Bajo dan sejumlah desa lainnya di Bima.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, krisis air bersih saat ini dirasakan oleh warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanondere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou terdampak secara langsung.

“Dari data dan informasi yang kami himpun dari masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar warga. Kita harus bertindak cepat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Dengan total 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa terdampak di dua dusun tersebut saja, persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah biasa, melainkan harus menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Jumlah tersebut belum mencakup wilayah-wilayah lain di Bima yang juga berpotensi mengalami gangguan akses air bersih.

Senator Mirah menyampaikan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika ratusan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus segera turun tangan dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Mirah.

Lihat video: Akibat Erupsi Lewotobi, 5 Desa di Wilayah Sikka, NTT, Alami Krisis Air Bersih



Menurut informasi dari masyarakat, kata Mirah, salah satu persoalan utama yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih adalah kondisi mesin pompa air yang sering mengalami kerusakan. Minimnya perawatan serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur penyediaan air menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Kondisi ini menjadi semakin krusial karena struktur akses air minum masyarakat Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada infrastruktur pompa. Berdasarkan data BPS, pada 2024 sebanyak 58,86% rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utama, sementara rumah tangga yang menggunakan air leding hanya 0,42%. Artinya, ketika mesin pompa rusak, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh banyak keluarga.

Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infrastruktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mirah berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” ucapnya.

Bisnis.com, MAJALENGKA-Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama lima bulan, mulai 2 Juni hingga 31 Oktober 2026.

Salah satu wilayah yang kembali menjadi sorotan adalah Kecamatan Kertajati, kawasan yang berkembang pesat seiring keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, namun masih masuk dalam peta daerah rawan kekeringan saat musim kemarau.

Penetapan status siaga darurat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.567-BPBD/2026. Kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi penurunan curah hujan selama musim kemarau tahun ini berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka Agus Tamim mengatakan, wilayah utara Majalengka, termasuk Kertajati, merupakan kawasan yang secara historis kerap terdampak kekeringan.

Selain Kertajati, daerah rawan lainnya meliputi Kecamatan Jatitujuh, Ligung, dan Sumberjaya.

“Prediksi BMKG menunjukkan adanya potensi penurunan curah hujan yang signifikan. Karena itu kami harus mengantisipasi dampak kekeringan, baik terhadap sektor pertanian maupun kebutuhan air bersih masyarakat,” ujar Agus, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, karakteristik wilayah utara Majalengka yang didominasi dataran rendah dan lahan pertanian membuat kawasan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi.

Ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang, pasokan air untuk pertanian berpotensi berkurang dan memengaruhi produktivitas lahan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri di Kertajati yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

Keberadaan bandara internasional, kawasan industri, serta berbagai proyek penunjang investasi dinilai belum sepenuhnya menghapus persoalan mendasar terkait kerentanan terhadap kekeringan.

BPBD mencatat, ancaman kekeringan di Majalengka tidak hanya berdampak pada lahan pertanian, tetapi juga dapat memicu krisis air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah daerah mulai memperkuat langkah mitigasi sejak awal musim kemarau.

Agus mengatakan, BPBD telah menyusun rencana kontinjensi dan meningkatkan kesiapsiagaan personel maupun logistik untuk menghadapi kemungkinan bertambahnya wilayah terdampak.

Pemerintah daerah juga meminta seluruh camat dan kepala desa melakukan pemetaan secara berkala terhadap wilayah yang mulai mengalami kekurangan air.

"Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan air bersih agar distribusinya lebih tepat sasaran ketika kondisi darurat terjadi," ujarnya.

Selain ancaman kekeringan, Pemkab Majalengka juga mewaspadai potensi meningkatnya kejadian karhutla selama musim kemarau. Risiko kebakaran diperkirakan terjadi di kawasan hutan negara, wilayah sekitar Gunung Ciremai, serta lahan-lahan kering milik masyarakat.

BPBD mengajak masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan.

“Jika terdapat wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih atau ditemukan titik api, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada BPBD agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat,” kata Agus.

BEKASI - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan, kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kekeringan hingga saat ini akibat ketiadaan hujan selama satu bulan terakhir hingga Senin (15/6/2026). Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih.

"Wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2026).

Dia menuturkan, wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Dia mengungkapkan, BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak.

Perlahan namun pasti, hingga saat ini, kebutuhan air bersih masyarakat terdampak telah mulai terpenuhi dan akan terus dilakukan hingga menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. Adapun kekeringan di Bekasi menjadi salah satu bencana berdasarkan rangkuman sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Indonesia periode pemantauan 15 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga 16 Juni 2026 pukul 07.00 WIB.

Dalam kurun waktu tersebut, kejadian baru didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah dan kering, seperti banjir dan kekeringan hingga kebakaran hutan serta lahan. "Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selama bulan Juni dan masih berlangsung hingga kemarin, Senin (15/6). Wilayah yang terdampak kekeringan ini meliputi tiga desa yakni; Kendalsari, Tegalmulyo dan Tlogowatu di Kecamatan Kemalang," tuturnya.

Dia menerangkan, BNPB mencatat sedikitnya 393 KK atau 1.445 jiwa kesulitan mendapat air bersih sebagai dampak kekeringan ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah berkoordinasi dengan pemerintah desa serta melakukan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak.

Sementara itu, kata dia, banjir melanda Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (15/6), yang mengakibatkan 44 KK atau 278 jiwa terdampak, dengan 36 jiwa dilaporkan mengungsi. Wilayah terdampak meliputi Desa Kalasin di Kecamatan Uut Murung, Kelurahan Beriwit dan Desa Bahitom di Kecamatan Murung, Desa Muara Joloi II di Kecamatan Seribu Riam dan Kelurahan Tumbang Lahung di Kecamatan Permata Intan.

"Pendataan dan penanganan banjir masih terus dilakukan oleh BPBD setempat bersama instansi terkait di lapangan. Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut," katanya.

Dia menjabarkan, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini terjadi di kawasan Bukit Silvia, Labuan Bajo, pada Kamis (11/6) sekitar pukul 12.14 WITA. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak di sekitar lokasi kejadian, kebakaran diduga dipicu oleh kondisi cuaca yang panas disertai vegetasi rumput yang kering sehingga api dengan cepat merambat dan membakar lahan di area perbukitan.

"Setelah menerima laporan kejadian, tim gabungan segera melakukan upaya pemadaman dan pengendalian api di lokasi terdampak. Berkat sinergi dan koordinasi yang baik antara unsur terkait di lapangan, kobaran api berhasil dikendalikan pukul 15.03 Wita sehingga tidak meluas ke area lainnya," katanya.

Berdasarkan hasil pendataan sementara, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 19 hektar. Menyusul adanya rangkaian bencana yang berpotensi terjadi akibat faktor cuaca, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

JAKARTA - Universitas Negeri Jakarta ( UNJ ) bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan “Gerakan Air Bersih untuk Jakarta” melalui peresmian sistem pengolahan air siap minum di Masjid Ash Shalihin, Koja, Jakarta Utara, pada 16 Juni 2026.

Program Community Development ini didukung melalui pendanaan hibah EQUITY yang didanai melalui Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ini menjadi langkah konkret dalam memperluas akses air minum layak sekaligus memperkuat peran masjid sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Peresmian berlangsung dalam suasana khidmat dan dihadiri oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mewakili Wakil Gubernur DKI Jakarta, KH. Makmun Al Ayubi mewakili Ketua Umum DMI, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNJ Prof. Iwan Sugihartono mewakili Rektor UNJ, dan pejabat serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang berhasil menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan dasar masyarakat.

“Peresmian ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga. Semoga inisiatif ini menjadi inspirasi bagi masjid-masjid lain untuk turut menghadirkan layanan air bersih bagi masyarakat,” ujarnya, melalui siaran pers, Selasa (16/6/2026).

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi keagamaan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjawab tantangan akses air bersih, khususnya di kawasan pesisir Jakarta Utara.

Dalam implementasinya, UNJ berperan sebagai mitra akademik yang melakukan riset, pendampingan teknis, pelatihan masyarakat, serta pemantauan kualitas air guna memastikan keberlanjutan program.

Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat UNJ, Rafiuddin Syam, menjelaskan bahwa gagasan ini lahir dari keprihatinan terhadap masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan terjangkau.

“Melalui teknologi filtrasi modern, air dapat diolah menjadi air siap minum yang memenuhi standar kesehatan. Kami ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga mudah direplikasi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rafiuddin Syam yang juga dosen Fakultas Teknik UNJ.

Sistem yang dipasang di Masjid Ash Shalihin menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) berkapasitas 4.000 GPD atau sekitar 15.000 liter per hari, yang didukung tiga tangki Fiber Reinforced Plastic (FRP) antikarat.

Teknologi ini mampu menyaring hingga 99 persen kontaminan dan menghasilkan air dengan kadar Total Dissolved Solids (TDS) di bawah 100 mg/L, jauh di bawah ambang batas maksimal yang direkomendasikan untuk air minum.

Dengan kapasitas tersebut, satu unit instalasi mampu melayani kebutuhan air minum sekitar 2.000 orang setiap hari. Apabila model ini diterapkan pada seluruh 615 masjid di Jakarta Utara, manfaatnya berpotensi menjangkau lebih dari 1,23 juta warga atau sekitar 68 persen dari total populasi wilayah tersebut.

“Gerakan Air Bersih untuk Jakarta kita mulai dari masjid. Ke depan, kami berharap program ini dapat diperluas ke ratusan masjid lainnya dan menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah air bersih,” tegas Rafiuddin.

Selain berdampak sosial, program ini juga menawarkan efisiensi anggaran yang tinggi. Dengan biaya pemasangan sekitar Rp30 juta per unit, kebutuhan investasi untuk 615 masjid diperkirakan mencapai Rp18,45 miliar. Nilai tersebut relatif kecil dibandingkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Ketua DKM Masjid Ash Shalihin, H. Sodikin, menyambut baik kehadiran program tersebut. Menurutnya, instalasi air minum siap konsumsi memberikan manfaat langsung bagi jamaah dan warga sekitar.

“Selama ini masyarakat sering mengeluhkan kualitas air. Dengan adanya sistem ini, jamaah dapat memperoleh air minum yang sehat dan aman, sekaligus membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga,” ungkapnya.

Sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) poin 6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan bagi semua, program ini juga menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Sebanyak 15 remaja masjid telah dilatih sebagai operator dan pengelola sistem sehingga keberlanjutan layanan dapat dijaga secara mandiri oleh komunitas setempat.

Ke depan, program akan dikembangkan melalui integrasi energi terbarukan berbasis panel surya dan direplikasi di sejumlah masjid lain di DKI Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat memperluas manfaat program sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadirkan inovasi yang berdampak nyata.

Mewakili Rektor UNJ, Prof. Iwan Sugihartono selaku Ketua LPPM UNJ menegaskan bahwa keterlibatan UNJ dalam program ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“UNJ hadir tidak hanya sebagai institusi pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang berkomitmen menghadirkan solusi atas berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Program ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan payung hukum sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dan musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan regulasi tersebut akan menjadi dasar dalam memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kekeringan, krisis air bersih, penurunan produksi pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Herman, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Siaga Kekeringan serta Kepgub Posko Siaga Kekeringan. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi landasan koordinasi dan percepatan penanganan dampak kemarau di berbagai daerah.

"Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur Siaga Kekeringan dan Kepgub Posko Siaga Kekeringan," kata Herman, Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan logistik air bersih, hingga penguatan koordinasi dengan BMKG, BPBD kabupaten/kota, PDAM, serta instansi terkait lainnya.

Selain itu, rapat koordinasi kesiapsiagaan kekeringan bersama BPBD kabupaten/kota juga telah digelar pada 8 Mei 2026. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah didorong menyiapkan personel, sarana pendukung, serta langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kekurangan air bersih dan meningkatnya risiko karhutla.

Pemprov Jabar juga memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini, disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air secara hemat dan bijak selama musim kemarau.

Herman menuturkan, status darurat kekeringan dapat ditetapkan apabila dampak yang terjadi meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat berdasarkan hasil kajian teknis serta rekomendasi BPBD.

Sejumlah strategi mitigasi turut disiapkan, antara lain konservasi sumber daya air, optimalisasi embung dan waduk, serta penguatan distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak.

Belajar dari pengalaman El Nino tahun 2023, dampak kekeringan di Jawa Barat saat itu menjangkau 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan, dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 1,09 juta jiwa atau sekitar 320 ribu kepala keluarga.

Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.

JAKARTA - Sebanyak 24 Rukun Warga (RW) di Ibu Kota akan terdampak ganguan layanan air bersih. Kondisi ini diketahui setelah Pemprov DKI Jakarta menerima laporan langsung dari Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya.

"Yang pertama untuk PAM Jaya memang akan ada pemadaman. Kemarin dalam rapat paripurna sudah dilaporkan oleh Dirut PAM Jaya kepada kami, dan pemadaman mudah-mudahan dilakukan dalam satu hari ini, ada kurang lebih 24 RW yang akan terdampak," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).

Gangguan distribusi air ditegaskan Pramono bukan karena masalah pada sistem PAM Jaya. Hal tersebut terjadi karena adanya pekerjaan perbaikan gardu milik PLN.

"Pemadaman ini dilakukan karena PLN melakukan perbaikan terhadap listrik, gardu listrik yang ada. Sehingga inilah yang memberikan dampak. Jadi bukan karena PAM Jaya-nya," ucapnya.

"Karena gardu listrik yang dikelola oleh PLN dilakukan renovasi, dilakukan perbaikan, dan sebagainya sehingga akan memberikan dampak terhadap itu," sambungnya.

Adapun pekerjaan perbaikan tersebut akan berlangsung pada Jumat (5/6/2026) pukul 23.00 WIB sampai dengan Sabtu (6/6) pukul 01.00 WIB. Selama tiga jam itu pelanggan berpotensi mengalami gangguan suplai air yang akan terhenti.

Sebagai mitigasi terhadap hal tersebut, PAM Jaya akan menyiapkan pengalihan pasokan air dari IPA Pejompongan II dan IPA Buaran I dengan total suplai mencapai 1.170 liter per detik.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bayangan krisis air bersih mulai menghantui Kota Samarinda, seiring menyusutnya volume air baku di sejumlah wilayah akibat kemarau yang kian mencengkeram.

Ancaman terbesar bukan sekadar debit yang melemah, melainkan potensi intrusi air laut ke Sungai Mahakam seperti yang pernah melanda pada 1998 silam.

Asisten Manager Humas Perumda Tirta Kencana Samarinda, Haidir Fadli menyatakan meski 18 instalasi pengolahan air (IPA) yang beroperasi saat ini masih dalam kondisi relatif aman, kewaspadaan terhadap gangguan pasokan tidak boleh kendur.

Sebab, wilayah pelayanan yang terletak di hilir atau dekat muara rentan terdampak fenomena intrusi air laut ketika musim kemarau berkepanjangan.

"Kami berharap kondisi seperti tahun 1998 tidak terulang, di mana terjadi intrusi air laut di Sungai Mahakam. Jika kadar klorida melebihi 250 ppm, maka air tidak dapat diolah menjadi air bersih," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, kondisi demikian akan berdampak langsung pada kualitas air baku terutama di ujung jaringan distribusi yang memiliki debit relatif kecil, sehingga berpotensi melumpuhkan operasional pengolahan air secara keseluruhan.

Menyikapi ancaman tersebut, Perumda Tirta Kencana menegaskan akan mengoptimalkan proses pengolahan agar tetap sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

Kendati demikian, Haidir tidak menutup mata terhadap skenario terburuk, yaitu pemberlakuan sistem distribusi bergilir apabila kualitas air baku tak memungkinkan diolah lebih lanjut.

"Jika terjadi kendala, kami kemungkinan akan memberlakukan sistem distribusi bergilir," ungkapnya.

Lebih lanjut, Perumda Tirta Kencana mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan menambah kapasitas penampungan rumah tangga dalam upaya mengurai tekanan terhadap pasokan air.

Haidir menekankan pentingnya penggunaan air secara bijak dan menghindari pemborosan seperti menyiram jalan atau mencuci kendaraan secara berlebihan.

"Hindari penggunaan air secara berlebihan. Kami berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan air," imbaunya.

Sebagai langkah tanggap darurat, pihaknya telah menyiapkan armada tangki air untuk distribusi ke wilayah terdampak.

Adapun, dia menuturkan masyarakat dapat mengakses layanan informasi dan bantuan melalui call center (0541) 208100 atau WhatsApp di 0811-5535-36.

Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mengaku berkomitmen menjaga tata kelola sumber daya air di kawasan kaki Gunung Ciremai, sekaligus menjawab tudingan Gubernur Jawa Barat terkait dugaan krisis air bersih akibat eksploitasi berlebihan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM).

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan dirinya telah meninjau langsung sumber mata air di Telaga Nilem, Desa Kaduela dan Mata Air Cipujangga, Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan yang selama ini menjadi polemik dan sorotan publik.

"Kami tidak mau mengambil kesimpulan hanya berdasarkan data administratif atau laporan rapat. Kami turun langsung membawa alat ukur debit air," kata Dian, Selasa (20/1/2026).

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, Dian menemukan adanya perbedaan signifikan antara debit air yang disampaikan dalam forum rapat dengan kondisi riil di sumber mata air. Temuan itu akan memperkuat masukan dari komunitas pemerhati lingkungan yang sebelumnya mempertanyakan validitas data debit air.

“Setelah kami ukur langsung, memang ada selisih debit yang cukup besar. Bahkan perbedaannya lebih besar dari yang disampaikan dalam rapat. Ini tentu menjadi bahan evaluasi serius bagi kami,” tegasnya.

Dian pun menepis isu mengenai pembagian kuota air antara PAM Tirta Kamuning Kuningan, pihak ketiga atau swasta, serta PDAM Kabupaten dan Kota Cirebon.

Hasil pengamatan sementara di dua titik sumber air itu, alokasi debit air untuk Kuningan justru lebih kecil dibandingkan yang dimanfaatkan pihak lain.

“Kalau dilihat sepintas dari dua titik yang kami tinjau, justru debit air yang dialokasikan untuk PAM Kabupaten Kuningan lebih kecil dibandingkan pihak ketiga dan PDAM di wilayah Cirebon,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Dian, Pemkab Kuningan akan segera menyurati kementerian terkait guna menjelaskan kondisi faktual di lapangan serta meminta kejelasan regulasi pengelolaan air.

Selain itu, bupati pun mengaku telah dijadwalkan menghadiri rapat lintas sektoral yang dipimpin Gubernur Jawa Barat guna membahas tata kelola air di tingkat provinsi.

“Kami akan segera bersurat ke kementerian. Besok juga kami diundang Pak Gubernur untuk rapat lintas sektoral membahas tata kelola air ini, termasuk dengan instansi terkait dan Kementerian Kehutanan,” katanya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Warga Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan kekurangan air bersih dalam beberapa tahun terakhir. Krisis tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan mata air dari Gunung Ciremai untuk kepentingan komersial perusahaan daerah air minum (PDAM) wilayah hilir serta perusahaan swasta.

KDM Tinjau ke Lapangan

Keluhan tersebut diunggah langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam kanal Youtube pribadi miliknya pada Minggu (18/1/2026). Dalam video berdurasi 25.02 menit itu, pria yang akrab disapa KDM ini melakukan peninjauan lapangan ke wilayah perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kuningan untuk melihat kondisi sumber mata air.

Berdasarkan dialog bersama perangkat Desa Cikalahang, terungkap, sejak 2022 luas lahan pertanian yang mendapatkan pengairan mengalami penyusutan signifikan. Dari semula 114 hektare teraliri, kini hanya menyisakan 89 hektare lahan yang masih bisa digarap secara baik.

"Air di kaki Gunung Ciremai harus lebih dulu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, terutama untuk kebutuhan dasar dan pertanian. Kepentingan komersial tidak boleh mengorbankan hak warga,” kata KDM.

Saat meninjau lokasi, KDM pun menemukan sejumlah indikasi pelanggaran terhadap sumber daya air.

Salah satunya, pemasangan pipa PDAM yang ditempatkan di jalur saluran air warga. Selain itu, ditemukan pula penutupan pintu air yang seharusnya mengalirkan air ke sungai justru dialihkan sepenuhnya ke reservoar perusahaan pengelola.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memperparah kondisi mata air dan mengancam keseimbangan lingkungan di kawasan Gunung Ciremai yang selama ini menjadi daerah resapan air utama paling penting bagi Cirebon dan Kuningan.

"Warga seharusnya kebagian air, tapi ini tidak," kata Dedi.

Dalam kunjungan itu pun, Dedi Mulyadi menginstruksikan program penghijauan di kawasan hutan gundul Gunung Ciremai dengan melibatkan warga sekitar.

Nantinya, masyarakat akan diberdayakan untuk menanam dan merawat pohon melalui skema upah bulanan agar tanaman tumbuh dan menjaga ketersediaan air tanah.

Dedi mengatakan pemerintah akan memproses pembebasan lahan seluas 12 hektare untuk dijadikan hutan lindung. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fungsi ekologis kawasan dan menjamin keberlanjutan sumber air di masa mendatang.

"Saya akan memanggil BBWS, PSDA, serta PDAM bisa mengevaluasi pembagian air. Ini supaya kebutuhan warga Desa Cikalahang dan sektor pertanian menjadi prioritas utama sebelum pemanfaatan komersial dilakukan," tutup Dedi.

Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melarang penanaman sawit dan mengganti tanaman sawit yang sudah tertanam dengan komoditas lain.

Kebijakan tersebut dinilai diskriminatif dan mengabaikan perkebunan sawit yang puluhan tahun sudah ditanam di Bumi Pasundan.

“Apkasindo menilai kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi sangat diskriminatif dan reaksioner terhadap tanaman sawit. Apalagi keluarnya surat edaran tersebut tidak disertai data dan bukti ilmiah bahwa kelapa sawit membuat krisis air bersih dan bencana ekologi di Jawa Barat,” ujar Qayuum Amri, Wakil Ketua Umum Apkasindo Bidang Komunikasi, dikutip dari siaran pers pada Rabu (31/12/2025).

Qayuum menyampaikan bahwa kebijakan tersebut seharusnya dikaji lebih mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan lain seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

KDM juga bisa menyoroti rujukan lain, terkhusus RPJMN Kementerian BAPPENAS/PPN 2025 sudah memasukkan sawit sebagai bagian yang sangat serius dan itu final.

“Tetapi justru yang terjadi, kebijakan KDM [panggilan akrab Dedi Mulyadi] sangat tidak objektif bahkan mengabaikan kajian penelitian dan RPJMN Kementerian BAPPENAS/PPN 2025,” tambahnya.

Qayuum menganggap kebijakan KDM tidak objektif, bahkan mengabaikan kajian penelitian. Apalagi tanaman sawit telah tumbuh di Jawa Barat selama puluhan tahun.

Selama masa itu, tidak ada fakta dan data yang membuktikan perkebunan sawit penyebab banjir dan kesulitan air bersih. Berdasarkan data Apkasindo, perkebunan sawit milik petani di Jawa Barat terpusat di Subang, Garut, Pangandaran, dan Tasikmalaya.

Merujuk Buku Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian 2025, total luas perkebunan sawit di Jawa Barat mencapai 15.764 hektare dengan kategori tanaman menghasilkan dan total produksi mencapai 43.493 ton CPO.

Sebagian besar dikelola oleh BUMN mencapai 11.254 hektare dan perkebunan swasta 4.259 hektare. Selain itu dari data Badan Pusat Statistik, dikatakan Qayuum, jumlah pekerja perkebunan sawit di Jawa Barat mencapai 8.170 orang.

”Apabila dilakukan pelarangan, nasib ribuan pekerja ini bisa terancam. Lalu, apakah Gubernur KDM mau tanggung jawab. Pelarangan sawit ini bukanlah solusi tepat. Dari tiga roh dimensi keberlanjutan antara lain dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan perkebunan sawit masuk ketiga dimensi tersebut, apalagi jika dikaitkan SDG's di mana 17 kriterianya semua terpenuhi,” kata Qayuum.

Pemicu kebijakan pelarangan sawit ini berawal dari adanya laporan penanaman sawit di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Menurut Qayuum, akan lebih bijak Gubernur Dedi Mulyadi menindak pelaku penanaman sawit tersebut apabila tidak mengikuti perizinan dan regulasi yang berlaku.

Bukannya melakukan pelarangan dan penggantian tanaman sawit secara serampangan tanpa diikuti data pendukung. “Kami berharap KDM dapat mengkaji ulang surat edaran tersebut dan membuka ruang dialog dengan semua pihak termasuk petani serta pekerja sawit. Sebab, ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari perkebunan sawit di Jawa Barat,” tambahnya.

Sementara itu, Dewan Pakar Apkasindo, Prof. Ermanto Fahamsyah menilai terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat bernomor 187/PM.05.02.01/Perek Tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit Di Wilayah Provinsi Jawa Barat sejatinya tidak sesuai dengan aturan nasional.

Sebab surat edaran merupakan aturan yang bersifat internal dan berlandaskan pada kewenangan mengurus (bestuur) serta produk hukum berupa keputusan administratif (beschikking). Lebih lanjut, SE umumnya memuat penjelasan atau prosedur untuk mempermudah atau menjelaskan peraturan yang mesti dilaksanakan.

“Apabila SE memuat larangan atau kewajiban yang bertentangan dengan norma yang diatur atau melampaui kewenangan atribusi/delegasi yang diberikan kepada daerah, maka SE tersebut tidak dapat menggantikan atau meniadakan ketentuan perundangundangan,” kata Prof. Ermanto yang juga Guru Besar Universitas Jember ini.

Prof Ermanto menyebutkan dalam Pasal 48 Ayat (1) UU Cipta Kerja menunjukkan sifat yang sentralistik dengan posisi Pemerintah Pusat sebagai pemberi pedoman untuk Pemerintah Daerah Memberikan izin berusaha.

Sedangkan muatan SE Gubernur Jawa Barat yang memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menyinkronkan kebijakan pelarangan ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan program sektor perkebunan. Maka berpotensi SE itu berada di luar kapasitas normatifnya dan rawan bertentangan dengan peraturan yang ada.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap penyebab utama krisis yang dialami sejumlah wilayah di Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor.

Menurutnya, perubahan kondisi sungai yang melebar dan mendangkal secara signifikan membuat banyak instalasi pengolahan air tidak lagi berfungsi.

"Karena di di Pidie Jaya memang betul, bukan hanya di Pidie, hampir di semua kabupaten itu sungai-sungainya itu melebar dan mendangkal," ujar Dody dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12)

Ia menjelaskan pelebaran dan pendangkalan sungai terjadi hingga dua sampai tiga kali lipat dari kondisi normal. Dampaknya, banyak water treatment plant (WTP) yang berada di tepi sungai tertutup lumpur sehingga tidak bisa beroperasi.

"Rata-rata dua sampai tiga kali lipat dari kondisi semula, sehingga banyak kemudian water treatment plant yang selama ini berada memang di tepi-tepi sungai tertutup lumpur semua. Sehingga memang kemudian menyebabkan bapak-ibu sekalian kesulitan air bersih di seluruh kabupaten yang yang terdampak," katanya.

Dody menyampaikan pihaknya tengah melakukan percepatan pemulihan agar layanan air bersih bisa segera kembali dinikmati masyarakat. Dalam kondisi tanggap darurat, sejumlah langkah dilakukan agar pembangunan dan perbaikan dapat segera berjalan.

"Kami memang sedang bekerja keras, agar water treatment plant ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya. Banyak sudah kita lakukan penunjukan langsung, karena masih tahap tanggap darurat di beberapa tempat," ujarnya.

Ia menargetkan dalam waktu tiga hingga empat bulan ke depan sejumlah WTP baru dengan kapasitas sekitar 20 liter per detik dapat mulai beroperasi di beberapa titik terdampak.

"Harapan kami dalam tempo tiga sampai empat bulan ke depan beberapa water treatment plant yang yang berkapasitas sekitar 20 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik," kata Dody.

Selain pemulihan jangka pendek, pemerintah juga mulai mengkaji solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.

Di Pidie Jaya, misalnya, Kementerian PU telah mengirim tim konsultan untuk mengkaji kondisi sungai sekaligus kemungkinan pembangunan bendungan.

"Kemudian khusus untuk di Pidie Jaya, kami juga sudah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji tentang kondisi sungai dan juga karena tadi ada saran untuk mungkin bendungan sekalian kami akan kaji tentang bendungan tersebut," ujarnya.

Kajian serupa juga akan dilakukan di wilayah lain seperti Gayo Lues, termasuk kemungkinan pembangunan sabo dam atau bendungan sebagai langkah mitigasi.

Sementara itu, untuk wilayah Aceh Utara, Dody memastikan pemerintah telah bergerak membersihkan bendungan dari material kayu yang menumpuk agar aliran sungai kembali lancar dan WTP di sekitarnya dapat diaktifkan. Upaya serupa juga dilakukan di Bendungan Keureuto.

"Misalnya Bendung Jambo Aye, kita sudah mulai membersihkan dari kayu-kayu yang menumpuk di situ sehingga harapannya apa aliran sungai bisa mengalir lancar," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan dampak banjir bandang dan longsor masih melumpuhkan sejumlah wilayah di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, hingga kini masih terdapat sekitar 19 kabupaten/kota yang belum pulih sepenuhnya.

Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang sempat lumpuh, masih tersisa 11 wilayah yang pemulihannya belum tuntas, dengan beberapa di antaranya memerlukan perhatian serius seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Berdasarkan perhitungan BNPB, total kebutuhan anggaran pemulihan bencana di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp59,25 triliun, mencakup perbaikan infrastruktur dasar hingga fasilitas layanan publik.

ACEH - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kebut pembangunan sumur bor. Hal itu dilakukan untuk memenuhi penyediaan air bersih bagi korban bencana di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menyampaikan proses mobilisasi perangkat sumur bor telah dimulai sejak 25 Desember 2025. "Pemerintah menargetkan pembuatan 100 titik sumur bor yang akan tersebar di setiap desa di Kecamatan Langkahan," ungkapnya, Selasa (30/12/2025).

Asep menjelaskan prioritas penempatan sumur bor berada di lokasi pengungsian, rencana hunian sementara (huntara), serta tempat ibadah dan pesantren, guna memastikan masyarakat terdampak dapat lebih mudah mengakses air bersih.

Pengeboran dilakukan hingga kedalaman sekitar 40 meter dan telah menghasilkan sumber air yang dapat dimanfaatkan. Hingga 29 Desember 2025, dari 10 sumur bor yang telah selesai dikerjakan, 6 titik di antaranya telah berhasil mengeluarkan air bersih.

Asep menambahkan pada setiap titik pengeboran diperlukan waktu tunggu sekitar 30 menit hingga air yang keluar benar-benar jernih dan layak digunakan oleh masyarakat.

Melalui kerja sama antara BNPB, TNI, dan masyarakat setempat, pembuatan sumur bor dapat berjalan meskipun dihadapkan dengan kondisi lumpur yang cukup tebal. Pembersihan material lumpur di wilayah terdampak juga terus dilakukan secara simultan sehingga pengerjaan dapat dilaksanakan secara bertahap.

Untuk menjaga keberlanjutan fungsi sumur bor, Asep menyampaikan bahwa pihaknya telah mengumpulkan para kepala desa agar bersama-sama menjaga aset tersebut. Apabila terjadi kerusakan, masyarakat diimbau untuk segera berkoordinasi dengan Koramil 29/Langkahan.

Kepala Gampong (geuchik) Rumoh Rayeuk, Mukhtar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas pembangunan sumur bor di wilayahnya. Ia menuturkan bahwa keberadaan sumur bor tersebut sangat membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak, terutama setelah banjir bandang yang melanda Aceh Utara menyebabkan sejumlah sumur dan sumber air bersih tertutup material lumpur.

Selain pembuatan sumur bor, upaya pemenuhan air bersih juga didukung oleh TNI Angkatan Darat, termasuk unsur Zeni dan Mabes TNI, melalui pengoperasian mobil Reverse Osmosis (RO) atau unit pengolahan air bergerak yang mampu mengolah air kotor menjadi air bersih siap minum. Saat ini, dua unit mobil RO dari Zeni Angkatan Darat dan Mabes TNI telah beroperasi di Kecamatan Langkahan.