PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan PT Grab Teknologi Indonesia mengumumkan penerapan potongan tarif 8 persen untuk angkutan ojek online (ojol) akan resmi berlaku per 1 Juli 2026.

Hal itu disampaikan jajaran direksi dua perusahaan tersebut usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucu Ahmad Syamsurizal di kompleks parlemen.

"Jadi ini akan efektif kembali lagi, sekali lagi, tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8 persen potongan komisi ini," ujar Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra Sutjahyo usai pertemuan.

Senada, CEO Grab Neneng Goenadi juga memastikan penerapan potongan 8 persen untuk jasa ojol di aplikasinya akan berlaku per tanggal yang sama.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026," katanya.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menyambut baik keputusan dua aplikator ojol tersebut.

Menurut Cucun, pemangkasan potongan tarif bagi pengemudi ojol itu dilakukan melalui proses panjang. Hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR mengawal kesejahteraan para mitra.

"Sekali lagi, per 1 Juli 2026 tarif 8-92 persen ini sudah berlaku, ya," ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal status ahli gizi di program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai viral pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.

Cucun menyebut MBG tak memerlukan ahli gizi, tetapi pengawas gizi. Latar belakang pengawas gizi bisa lulusan SMA yang diberi pelatihan tiga bulan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan profesi yang menjadi tonggak utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG minimal bergelar sarjana. Namun, saat ini jumlah sarjana gizi belum mampu memenuhi kebutuhan ahli gizi program MBG.

"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN harus mencari jalan keluar," kata Dadan, Senin (17/11) dikutip Antara.

Untuk mengatasi hal itu, Dadan menyebut sekarang BGN mencari lulusan yang bidangnya berkorelasi dengan pengetahun gizi untuk mengisi kekosongan ahli gizi.

"Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu di setiap SPPG, harus ada orang yang paham tentang gizi. Kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat, itu kan pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu kan ada pengetahuan gizi di dalamnya," imbuhnya.

Pernyataan Cucun dalam Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat soal rencana mengganti istilah ahli gizi ramai dikritik. Pernyataan itu ia sampaikan merespons pertanyaan dan usulan peserta forum.

"Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi," ujar peserta tersebut.

Namun, di tengah penjelasan konteks pertanyaannya, Cucun buru-buru memotong penjelasan peserta tersebut.

"Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan," kata Cucun.

"Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya, tenaga yang menangani gizi. Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR," imbuhnya.

Usai viral dan ramai dikecam, Cucun minta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya. Ia menjelaskan usulan untuk mengubah diksi 'ahli gizi' di SPPG menjadi tim 'quality control' saat ini masih hanya wacana.

"Usulan perubahan dari 'ahli gizi' menjadi 'quality control' atau 'Pengawas Makanan Bergizi' masih sebatas wacana dan belum tentu diberlakukan," kata Cucun lewat akun Instagram Cucun Center, Senin (17/11).

Cucun juga menggelar pertemuan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), di kompleks parlemen, Senin (17/11). Dalam pertemuan yang turut dihadiri Badan Gizi Nasional (BGN) itu, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengoptimalkan profesi ahli gizi untuk program MBG.

"Tapi tadi saya sampaikan aspirasi disini dengan BGN, maksimalkan yang ada profesinya adalah ahli Gizi," kata Cucun.

Namun, menurutnya, usul untuk mengganti nomenklatur atau istilah ahli gizi di SPPG semula mengemuka dalam rapat di Komisi IX DPR. Usulan itu disampaikan untuk mencari solusi atas kekurangan ahli gizi.

Akan tetapi, usulan itu dinilai berisiko karena justru bisa membuat program MBG diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi.

"Kita respons, kita akan bawa, kalau memang misalkan seperti ini, nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain," katanya.