Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang menunjuk Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN.

Perkenalan Agustina disampaikan setelah jajaran BGN rapat bersama Komisi IX DPR RI membahas postur anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nanik menyampaikan keputusan ini setelah Komisi IX DPR RI memberikan saran penunjukan Jubir BGN.

"Teman-teman semua, dengar enggak suara saya? Jadi, tadi dari DPR menyarankan harus ada jubir. Jubir pimpinan kami tunjuk di depan para DPR adalah Ibu Arumsari," katanya di depan ruangan Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Setelahnya Nanik langsung beranjak dari awak media. Kemudian, Agustina memberikan penjelasan mengenai evaluasi tata kelola program MBG.

Dia menyampaikan sampai saya ini pihaknya masih terus fokus melakukan berbagai perbaikan. Salah satunya adalah menyeleksi penerima manfaat MBG.

"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," katanya.

Langkah ini diambil sebagai upaya menekan anggaran program MBG. Dia menyebut telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan untuk mengetahui kebutuhan gizi bagi anak-anak yang membutuhkan program MBG.

Misalnya, kata dia, intervensi gizi idealnya dimulai sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan karena pada periode tersebut perkembangan volume otak anak berlangsung secara optimal.

Setelah itu, intervensi gizi tetap dilanjutkan hingga usia 2 tahun dan berlanjut pada tahap usia berikutnya, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan gizi anak secara berkelanjutan. Meskipun bukan berlatar belakang ahli gizi, dia mengatakan terus melakukan komunikasi dengan pakar atau ahli gizi.

"Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat. Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengingatkan wacana penambahan layer atau golongan baru dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT) untuk mengakomodir rokok ilegal berpotensi memicu distorsi pasar. .

Selain itu kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperumit struktur tarif, hingga membuka ruang moral hazard, bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah yang tengah menekankan kepastian dan stabilitas ekonomi.

"Terkait wacana penambahan layer cukai untuk rokok yang selama ini beredar secara ilegal, pada prinsipnya saya melihat pemerintah harus sangat hati-hati agar kebijakan tersebut tidak justru dimaknai sebagai bentuk legalisasi terhadap rokok ilegal," kata Nurhadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dalam konteks tersebut, lanjutnya urgensi penambahan layer cukai baru patut dipertanyakan, sebab di saat pemerintah berupaya menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, wacana ini justru membuka opsi baru yang berpotensi mengacaukan struktur pasar.

Menurut dia, apabila tujuan pemerintah adalah menarik produk ilegal masuk ke dalam sistem perpajakan dan pengawasan negara, mekanisme yang diterapkan harus berlangsung secara ketat dan tidak memberikan ruang pembiaran terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

"Jangan sampai muncul moral hazard, seolah-olah pelaku industri ilegal cukup menunggu kebijakan baru lalu otomatis bisa masuk pasar resmi," ujarnya.

Dengan jumlah 8 layer tarif cukai yg ada saat ini dinilai memunculkan banyak rokok yang dijual di bawah harga Rp10.000, apalagi dengan menambah 1 layer lagi, akan berdampak rokok murah dan tanpa cukai/ ilegal makin membludak.

Dikatakan Nurhadi di tengah tekanan yang masih dihadapi sektor industri tembakau, perubahan struktur tarif juga dikhawatirkan mengirimkan sinyal yang bertolak belakang dengan semangat stabilitas yang sedang dibangun pemerintah.

Ketika pelaku usaha membutuhkan kepastian untuk merencanakan investasi, produksi, dan penyerapan tenaga kerja, munculnya golongan baru justru berpotensi menciptakan ketidakpastian mengenai arah kebijakan cukai ke depan.

Fokus pada pemberantasan rokok ilegal, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum dinilai lebih sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Sebaliknya, penambahan layer baru berisiko memunculkan distorsi pasar dan moral hazard yang pada akhirnya dapat menghambat upaya pemerintah membangun industri yang lebih tertib, kompetitif, dan berkelanjutan.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak akan mengalami kenaikan hingga 2027.

Pemerintah memilih mempertahankan tarif guna menciptakan stabilitas, sembari memperkuat pengawasan dan memberantas peredaran rokok ilegal yang selama ini mengganggu iklim usaha serta menggerus penerimaan negara.

"Saya buat konstan saja, tidak naik dan tidak turun. Saya ingin stabilitas (ekonomi) dulu," kata Purbaya di Jakarta, Rabu,( 20/5) lalu.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pengusutan terkait penggeledahan di lingkungan Badan Gizi Nasional kepada aparat penegak hukum (APH).

Saat memberikan keterangan pers di Gedung DPR, Rabu (3/6/2026), Dasco mengaku belum memperoleh informasi mengenai adanya penangkapan terhadap mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, maupun sejumlah pejabat lainnya yang disebut-sebut dicopot dari jabatannya.

"Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apa pun itu, kita serahkan ke APH yang tentunya memiliki pertimbangan tersendiri," kata Dasco.

Menanggapi adanya catatan dan dugaan pelanggaran hukum yang berkembang terkait BGN, Dasco menyebut DPR, khususnya Komisi IX, sebelumnya telah menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait evaluasi kinerja lembaga tersebut.

"Saya rasa hal yang sudah disampaikan Komisi IX ke pemerintah mengenai evaluasi BGN sudah menjadi bagian dari masukan. Dan masukan itu sudah diakomodasi oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut Dasco, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya perbaikan tata kelola di BGN agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik dan akuntabel. Namun, terkait persoalan lain yang berkembang, ia mengaku tidak mendalami secara langsung karena pembahasannya telah disampaikan kepada pemerintah.

"Beberapa kemudian juga perlunya perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah," katanya.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan penangkapan pejabat BGN. Sementara itu, proses penggeledahan yang diberitakan terjadi di lingkungan BGN masih menjadi perhatian publik dan DPR menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Budidaya udang vaname memiliki produktivitas tinggi, margin keuntungan besar, serta permintaan ekspor yang kuat

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyebut budidaya udang vaname berpotensi menjadi salah satu motor penggerak investasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Budidaya udang vaname memiliki produktivitas tinggi, margin keuntungan besar, serta permintaan ekspor yang kuat,” kata Nihayatul usai memimpin kunjungan kerja Komisi IX DPR RI meninjau tambak udang vaname di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu.

Menurut dia, investasi di sektor tersebut semakin menarik dengan penerapan skema modern seperti shrimp estate dan teknologi intensif yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan prospek pengembalian investasi yang menjanjikan.

Melalui peninjauan tersebut, Komisi IX DPR RI mendorong pengembangan sektor budidaya perikanan, khususnya udang vaname di Kepri, yang dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, ia menilai sektor budidaya udang juga berkaitan erat dengan perlindungan tenaga kerja, standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta penguatan jaminan sosial bagi pekerja.

“Peninjauan lapangan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk melihat potensi ekonomi daerah yang dapat diperkuat melalui dukungan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira mengapresiasi kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang dinilai memberikan perhatian terhadap penguatan sektor perikanan budidaya di daerah tersebut.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan produksi udang vaname dapat terus ditingkatkan agar potensi besar Kepri dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Luki menjelaskan Kepri memiliki potensi perikanan mencapai 1,1 juta ton per tahun yang pemanfaatannya masih dapat ditingkatkan.

Di sektor budidaya, udang vaname menjadi salah satu komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi dengan prospek besar, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Selain memiliki pertumbuhan cepat dan tingkat produktivitas tinggi, komoditas ini juga dinilai strategis dalam mendukung target nasional peningkatan ekspor udang sebesar 250 persen sebagaimana didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepri dinilai memiliki keunggulan sebagai kawasan pengembangan budidaya dan ekspor hasil perikanan.

Luki berharap kunjungan ini dapat menjadi jembatan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada tumbuhnya investasi berkualitas, perlindungan tenaga kerja, dan pengembangan industri perikanan budidaya yang berkelanjutan.

"Kami berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi bersama DPR dan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir di Kepri," ucap Luki.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan anak-anak Indonesia. Hal ini sejalan dengan peringatan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menilai meningkatnya kembali kasus campak dan potensi ancaman polio sebagai fenomena re-emerging disease, yakni penyakit yang sebelumnya berhasil dikendalikan namun kini kembali muncul akibat menurunnya cakupan imunisasi.

Anggota Komisi IX DPR Vita Ervina mengungkapkan bahwa berdasarkan data diketahui cakupan imunisasi dasar lengkap sempat mencapai lebih dari 94 persen pada 2022. Namun, kini mengalami penurunan. Pada 2024 berada di kisaran 87 persen, dan pada 2025 belum mencapai target nasional.

Cakupan imunisasi bayi lengkap masih sekitar 68 persen, sementara imunisasi lengkap 14 antigen masih jauh dari ambang aman herd immunity sebesar 95 persen.

Selain itu, Indonesia masih menghadapi hampir satu juta anak yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali (zero dose), yang menjadi kelompok paling rentan terhadap penularan penyakit. “Kita sedang dihadapkan bukan hanya pada persoalan teknis, tetapi krisis kepercayaan publik yang nyata,” kata Vita di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Mengutip pandangan IDAI, penyakit seperti campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi dengan angka reproduksi dasar (R0) mencapai 12 hingga 18. Artinya, cakupan imunisasi harus berada di atas 95 persen untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).

Vita menegaskan bahwa munculnya kejadian luar biasa (KLB) campak di berbagai daerah pada awal 2026, yang tersebar di puluhan kabupaten/kota lintas provinsi merupakan indikator nyata bahwa sistem imunisasi sedang tidak optimal.

“Vaksinasi adalah faktor kunci yang selama ini terbukti mampu menekan penyakit menular. Ketika cakupannya menurun, maka risiko wabah pasti meningkat,” tegas legislator dari PDIP ini.

Dalam konteks ini, ia menilai pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, harus segera melakukan langkah luar biasa dan tidak lagi bekerja secara biasa. Sejalan dengan rekomendasi IDAI, penguatan layanan kesehatan primer juga menjadi kunci, termasuk optimalisasi peran puskesmas dan posyandu dalam upaya promotif dan preventif.

Dia mendorong langkah konkret berupa kampanye nasional pemulihan kepercayaan vaksin berbasis sains dan transparansi, serta respons cepat terhadap hoaks dan disinformasi kesehatan. Selain itu, penguatan layanan kesehatan primer sebagai ujung tombak imunisasi, dan keterbukaan data vaksin dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Tak kalah penting yaitu pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam edukasi publik

“Negara tidak boleh kalah oleh hoaks dan narasi yang menyesatkan. Jika kepercayaan tidak segera dipulihkan, maka kita membuka kembali pintu bagi wabah yang seharusnya bisa dicegah,” tandasnya.

Vita menegaskan bahwa perlindungan anak melalui imunisasi merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI meminta pemerintah melakukan intervensi khusus dalam penyelesaian hak-hak eks pekerja PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), terutama terkait tunggakan pesangon yang belum dibayarkan sejak perseroan mengalami krisis keuangan pada 2014 hingga dinyatakan pailit pada 2022.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pengaturan (BP) BUMN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2025).

“Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan intervensi khusus penyelesaian hak-hak pekerja eks PT Merpati Nusantara Airlines,” kata Charles.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa seluruh anggota Komisi IX telah bersepakat untuk bersurat kepada pimpinan DPR RI untuk meminta diadakan rapat gabungan lintas komisi, atau pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengawal penyelesaian kasus ini.

Tak hanya terkait hak-hak eks pekerja maskapai Merpati, kesimpulan tersebut juga memuat bahwa langkah ini diusulkan untuk penyelesaian permasalahan sejenis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa setelah Merpati Airlines dinyatakan pailit pada 2022, tim kurator telah membayarkan seluruh upah eks pekerja senilai Rp3,8 miliar.

Namun, pesangon yang diterima pekerja baru mencapai 20% dari total pesangon yang seharusnya, sementara 80% sisanya dikonversi menjadi Surat Pengakuan Utang atau SPU.

Indah menyebut Kemnaker telah melakukan audiensi dengan tim advokasi paguyuban pilot eks-Merpati Nusantara Airlines hingga tim kurator. Target penyelesaian pengurusan aset dan utang perseroan ditargetkan selama 5 tahun sejak dinyatakan pailit. Dia mengatakan kurator telah menyatakan komitmen penyelesaian pada 2027.

Pihaknya pun memberikan sejumlah saran terkait penyelesaian kasus ini. Pertama, tim kurator dinilai perlu mengedepankan transparansi dan meningkatkan komunikasi dengan para eks pekerja Merpati melalui tim advokasi dalam hal memberikan informasi terkait aset dan rencana pemenuhan hak kepada para pekerja.

Yang kedua, Kemnaker menyarankan perlunya kebijakan khusus melalui pembahasan antarlembaga yaitu antara BP BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mencari solusi terbaik yang dapat dieksekusi, khususnya mengenai bantuan APBN atau pembiayaan lain yang sah.

“Tentu dalam hal ini Kemnaker fokusnya adalah pada pembayaran hak-hak pesangon para eks-pekerja dari MNA [Merpati Nusantara Airlines],” ujar Indah.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, meminta penjelasan mendalam dari direksi BPJS Kesehatan mengenai masa depan program jaminan kesehatan nasional. Charles mengingatkan kembali proyeksi keuangan yang sempat dibahas bersama direksi periode sebelumnya.

Hal itu disampaikan Charles dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. Menurut Charles proyeksi tersebut menunjukkan risiko kebangkrutan jika BPJS Kesehatan tidak segera mengambil langkah-langkah fundamental.

“Saya ingat di ruang rapat ini beberapa tahun yang lalu, ketika kita mengadakan rapat dengan Direksi lama, disampaikan kepada kita bahwa kalau tidak ada intervensi secara serius, maka tahun 2026 ini keuangan dari BPJS Kesehatan bisa kolaps, Pak. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita ketahanannya ini sampai kapan, Pak,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Charles juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah untuk menyuntikkan modal tambahan yang bertujuan memperkuat arus kas BPJS Kesehatan, yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

“Termasuk misalnya, yang sudah pernah dijanjikan oleh pemerintah bahwa BPJS Kesehatan akan disuntik anggaran Rp20 triliun. Kelanjutannya sampai mana? Karena sepertinya sampai hari ini, saya nggak tahu mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kepada kita apakah sudah ada suntikan dari pemerintah untuk memperbaiki atau membantu kondisi keuangan dari BPJS Kesehatan?” ujarnya.

Lihat video: Sengkarut Data BPJS Kesehatan, Rakyat Terjepit Akses Kesehatan?



Di luar aspek keuangan, Charles menyoroti nasib 11 juta peserta yang dinonaktifkan sejak Januari lalu. Walaupun sempat disepakati bahwa mereka tetap berhak mendapat layanan, kenyataan di lapangan justru berbeda akibat perbedaan penafsiran aturan.

“Kalau di kita ini yang kita pahami, 11 juta yang dinonaktifkan harus bisa mengakses layanan secara gratis, dibiayai oleh pemerintah. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Menkes dan beberapa pihak yang kita undang di sini, sepertinya yang diakui hanya 100 sekian ribu saja yang masuk dalam kategori pasien katastropik,” ungkap Charles.

Charles mendesak Dirut BPJS Kesehatan untuk menyampaikan rincian data reaktivasi peserta tersebut, baik yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, maupun yang dibiayai Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).

Kekhawatiran Charles semakin bertambah melihat tren penurunan kepesertaan aktif di tingkat daerah. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat disebut sebagai pemicu utama banyak bupati yang mulai mengurangi alokasi anggaran iuran warga.

“Kebetulan tadi pagi saya dan Pak Edi menerima beberapa bupati dari beberapa daerah datang kesini ngobrol sama kita, mengeluhkan berbagai hal akibat dari pemotongan TKD. Salah satunya yaitu kesulitan membayarkan PBPU iuran untuk PBPU-Pemda,” jelasnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyentil prioritas anggaran pemerintah. Menurut perhitungannya, hanya dibutuhkan sekitar Rp113 triliun per tahun untuk menanggung seluruh peserta non-pekerja agar 100% rakyat Indonesia tercover secara aktif.

“Sedangkan kalau kita tahu kebutuhan rakyat hari ini, yang paling berdasar adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi saya berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Pak Dirut bisa lapor kepada Bapak Presiden, dampak dari pemotongan TKD di sana, ya ini seperti ini,” tuturnya.

Dalam upaya mencapai target kepesertaan aktif secara menyeluruh, Charles menekankan bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat seringkali tidak selaras dengan realitas ekonomi di masyarakat, sehingga menyulitkan akses layanan kesehatan bagi warga yang berada di garis kemiskinan.

“Keinginan kita untuk bisa target mencapai 100% dari keaktifan kepesertaan BPJS akan sulit akibat dari pemotongan TKD. Dan yang pasti saya yakin kita semua yang harus hadir di sini, kita punya keinginan yang sama. Kita ingin agar setiap warga negara, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak bisa berobat. Dan kita harus cari solusinya sama-sama,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi IX DPR RI merespons rencana penyesuaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dikaji pemerintah. Penyesuaian tersebut dinilai menjadi upaya menjaga keberlanjutan program di tengah tekanan fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya menyampaikan rencana pengurangan frekuensi pemberian MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Kebijakan itu disebut berpotensi menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp40 triliun pada 2026.

Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto mengatakan, langkah penyesuaian perlu dilihat secara proporsional di tengah kondisi ekonomi global yang menekan ruang fiskal negara. “Hasil efisiensi ini bisa dialihkan ke program lain, misalnya untuk menahan dampak gejolak harga minyak untuk memperkuat daya beli masyarakat,” kata Pulung dalam ketetangannya, Kamis (26/3/3026).

Pulung mengatakab, target ambisius pemerintah terhadap program MBG patut diapresiasi, namun pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal nasional.

Selain aspek anggaran, Pulung mengingatkan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas makanan yang diterima siswa. Menurut Pulung, Badan Gizi Nasional harus memperketat pengawasan operasional dapur MBG agar standar gizi tetap terjaga.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan program. “Libatkan masyarakat untuk mengawasi.“

Pulung menilai program sebesar MBG membutuhkan ruang evaluasi terbuka agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Terima semua masukan dan lakukan perbaikan terus menerus,” kata Pulung.

Menkeu Purbaya sebelumnya menyatakan efisiensi program MBG

berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun. Efisiensi tersebut direncanakan dilakukan dengan mengurangi jumlah hari operasional. Pemberian MBG diusulkan menjadi lima hari dalam sepekan dari sebelumnya yang enam hari.

“Biasanya seminggu (MBG) enam hari, dia (Kepala BGN) bilang lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang saja bisa (hemat) Rp40 triliun setahun,” kata Menkeu Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, langkah ini menunjukkan upaya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak akibat konflik geopolitik global.

“Ini bukan saya yangmotongya, memang dia (BGN) melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini,” ujarnya.

Bendahara negara itu menuturkan, rencana efisiensi tersebut berasal dari pihak BGN. Pengumuman kebijakan ini juga akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sebanyak 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang direkrut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi menerima surat keputusan (SK) hingga gaji.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan saat ini proses pengangkatan PPPK telah rampung.

“Kita sudah ada 32.000, 32.000 P3K yang sudah selesai dan bahkan sudah menerima SK dan sudah mendapatkan gaji,” ujar Dadan saat ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Meski demikian, dia menegaskan keputusan untuk melanjutkan rekrutmen P3K berikutnya masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Untuk sementara kita sudah mengangkat yang sudah ada, dan untuk yang lebih lanjut kita akan koordinasi dulu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, termasuk Kementerian Keuangan terkait dengan anggaran yang apakah masih bisa digunakan atau tidak,” jelasnya.

Dalam catatan Bisnis, BGN sebelumnya memastikan penggajian PPPK yang direkrut untuk mendukung program MBG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola lembaga tersebut.

Dadan menjelaskan anggaran sumber daya manusia (SDM) yang dialokasikan bagi BGN mencapai Rp7,1 triliun pada 2026. Anggaran tersebut telah disetujui Komisi IX DPR dan mencakup belanja pegawai dengan kode 5.1 yang diperuntukkan bagi PPPK.

“[Alokasi gaji P3K] dari APBN yang dimiliki oleh Badan Gizi Nasional,” terang Dadan seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia menambahkan, alasan anggaran SDM BGN pada 2025 sebesar Rp1,5 triliun tidak terserap karena proses pembentukan ASN P3K BGN baru terealisasi pada 2026. Selain itu, perubahan kode belanja dari 5.1 ke 5.2 tidak dapat dilakukan secara otomatis sehingga anggaran tersebut akhirnya dikembalikan ke kas negara.

Untuk diketahui, BGN mengangkat 32.000 PPPK pada Februari 2026 untuk memperkuat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG.

Dadan menjelaskan setiap SPPG akan ditempati tiga perwakilan BGN, yakni kepala SPPG, tenaga ahli gizi, dan akuntan.

SPPG sendiri dimiliki oleh mitra pelaksana, sementara relawan berkoordinasi dengan mitra tersebut. Ketiga posisi tersebut merupakan pegawai BGN yang ditempatkan untuk memastikan operasional program serta tata kelola keuangan berjalan sesuai ketentuan.

Sejak awal proses rekrutmen, para pegawai tersebut telah dijanjikan berstatus sebagai PPPK dan seleksinya dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT).

Meski begitu, BGN mengakui belum seluruh SPPG memiliki tenaga ahli gizi dan akuntan berstatus ASN. Untuk itu, BGN berencana membuka kembali rekrutmen PPPK pada periode berikutnya khusus untuk kebutuhan keahlian tersebut.

“Kami akan buka lagi periode berikutnya untuk keahlian gizi dan akuntan,” tutup Dadan.

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto memberikan sejumlah catatan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Edy mengaku memahami tekanan inflasi pada sektor kesehatan mulai dari harga obat hingga alat kesehatan. Namun, menurut dia, solusi yang diambil pemerintah harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.

"Saya memahami adanya tekanan inflasi kesehatan, kenaikan harga obat dan alat kesehatan, serta pelebaran selisih beban layanan dan pendapatan iuran, tetapi solusi yang diambil harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat," kata Edy saat dihubungi, Rabu (25/2).

Dia menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut tekanan inflasi kesehatan kian memperlebar selisih antara pendapatan iuran dan beban pelayanan.

Dalam tiga tahun terakhir, sambungnya, defisit tercatat meningkat dari Rp7,2 triliun pada 2023 menjadi Rp9,8 triliun pada 2024. Dan pada 2026 menjadi Rp14 triliun.

"Situasi ini dinilai mengganggu kesehatan fiskal BPJS Kesehatan dan memunculkan opsi penyesuaian iuran, khususnya bagi peserta mampu," kata Edy.

Meski tren defisit terus meningkat, dia mengingatkan kenaikan iuran bukan satu-satunya cara untuk menyelematkan. Menurut Edy, pemerintah tetap harus secara terbuka menyajikan data dan analisis bahwa kenaikan memiliki legitimasi dan rasional.

Jika rencana kenaikan dilakukan, Edy mengusulkan pemerintah menaikkan terlebih dahulu iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PBPU Daerah untuk memperkuat komitmen fiskal negara dan pemerintah daerah.

Sementara, bagi penerima upah, Edy menilai mekanisme penyesuaian telah berjalan secara alami melalui kenaikan upah minimum dan peningkatan upah di atas upah minimum setiap tahun.

"Kontribusi peserta penerima upah sudah ikut naik seiring kenaikan penghasilan mereka. Jadi kita harus melihat struktur kepesertaan secara utuh sebelum mengambil keputusan," ucapnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas, bukan warga miskin.

Budi mengungkapkan saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun-Rp30 triliun. Pemerintah menangani defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun.

"Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (25/2).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema pemutihan piutang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sudah disetujui. Bahkan, dia mengklaim sudah mengirimkan Rp20 triliun untuk eksekusi skema tersebut.

Menkeu menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menunggu Peraturan Presiden (Perpres) dirilis.

"Itu sudah disetujui, tinggal detail peraturan Presiden kalau ngga salah," kata Purbaya mengutik DetikFinance, Kamis (12/2).

Untuk memastikan skema pemutihan bisa diterapkan kapan saja, Purbaya juga menekankan bahwa sejumlah dana sudah ditransfer ke BPJS Kesehatan.

"Uangnya sudah saya kirim ke BPJS, jadi mereka bisa eksekusi kapan saja. Saya sudah keluarin kalau ngga salah Rp20 triliun," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran Rp26,47 triliun untuk mengeksekusi skema pemutihan piutang JKN BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan prosesnya saat ini ada di Kementerian Sekretaris Negera (Kemensesneg) dan akan segera ditandatangani.

"Nah ini prosesnya ada, sekarang sudah ada di Setneg sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangan," ujar Menkes Budi dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Rabu (11/2).

Budi menjelaskan piutang atau iuranBPJS yang tak tertagih disebabkan beberapa hal, terutama karena peserta yang tidak aktif. Per 2026, ujar dia, jumlahnya telah mencapai 63 juta peserta naik sekitar 14 juta dari 2025.

Kepesertaan yang tidak aktif dibagi menjadi dua kategori. Pertama, tidak aktif karena menunggak iuran. Kedua, nonaktif karena mutasi atau pindah kategori.

Untuk kategori penerima bantuan iuran (PBI) misalnya, jumlahnya mencapai 16,9 juta. Selain itu, ada pula kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang jumlahnya mencapai 13,8 juta peserta nonaktif.

Sedangkan, dihitung berdasarkan tunggakan, jumlah terbanyak berada di kategori PBI sebanyak 6,9 juta peserta. Namun, berdasarkan nilai rupiah, tunggakan terbanyak untuk kategori PBPU Mandiri senilai Rp22,2 triliun.

"Nah kalau kita lihat menarik, kalau PBI yang menunggak paling banyak yang ada di kategori PBI, 6,9 juta, itu dari sisi jumlah orang. Tapi dari sisi jumlah rupiah ternyata yang besar adalah yang PBPU Mandiri sebesar Rp22,2 triliun," papar Budi Gunadi.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan, pihaknya menemukan ribuan penerima Desil 10 hingga 9 terdaftar menjadi Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK). Akibatnya, ada peserta desil bawah tak dapat PBI JK.

Hal itu diungkapkan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Ia mengaku, pihajnya telah menyortir data peserta desil yang menerima PBI JK.

"Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, bapak ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada. Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI," ujar Budi.

Dengan kondisi itu, ada peserta yang berhak tak menerima PBI JK. "Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya sekitar 96,8 juta," terang Budi.

Budi menyebut, pemerintah tengah membenahi data 11 juta penerima PBI JK yang berpindah desil. Pembenahan data dilakukan oleh BPJS, BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Karena total yang berpindah itu ada 11 juta, dari PBI menjadi tidak PBI, supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana (PBI). Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI," ucapnya.

Lihat video: FULL DATA PBI BPJS KESEHATAN, 3 BULAN PEMBENAHAN



Budi menambahkan, pembenahan data ini juga ditujukan agara pasien pengidap sakit kronis (katastropik) tak terganggu mendapat pelayanan kesehatan. "Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan," kata Budi.

Pembenahan data ini juga ditujukan agar BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menyosialisasikan tanggung jawab peserta desil tingfi.

"Dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, 'Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS kan Rp42.000. Masa enggak bisa bayar Rp42.000 orang desil 10?' Supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu. Nah, ini akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan dan ini adalah salah satu keputusan dari rapat kemarin," pungkasnya.