Bisnis.com, JAKARTA —Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, target setoran CHT dipatok sebesar Rp225,73 triliun. Angka tersebut turun 1,89% (Rp4,3 triliun) apabila dibandingkan dengan target tahun lalu sebesar Rp230,09 triliun.

Dalam beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025 itu tercatat pemerintah menetapkan total target Pendapatan Cukai pada 2026 sebesar Rp243,53 triliun. Target ini turun tipis 0,27% dari patokan tahun 2025 yang sebesar Rp244,19 triliun.

Kontraksi pada cukai rokok ini kontras dengan agresivitas pemerintah pada pos cukai lainnya. Target Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), misalnya, justru digandakan 100% dari Rp3,8 triliun pada 2025 menjadi Rp7,6 triliun pada 2026.

Kendati demikian, sebagai catatan, pemerintah batal menerapkan cukai MBDK pada tahun lalu. Sementara pada tahun ini, pemerintah menyatakan masih akan melihat situasi perekonomian.

Selain itu, pos Cukai Ethyl Alkohol juga ditargetkan tumbuh dobel digit sebesar 12,76% menjadi Rp133,71 miliar, naik dari target tahun sebelumnya sebesar Rp118,57 miliar. Sementara itu, target Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) diproyeksikan sedikit melandai sebesar 1,24% menjadi Rp10,06 triliun pada tahun depan.

'Legalisasi' Rokok Ilegal

Adapun, penurunan target penerimaan CHT pada tahun ini menjadi anomali di tengah upaya Kementerian Keuangan 'melegalisasi' rokok ilegal. Dalam wacana awal, melegalkan rokok tanpa cukai dilakukan dengan menambah layer atau golongan cukai baru yang memberi ruang bagi rokok-rokok ilegal buatan dalam negeri untuk beroperasi secara sah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran penerimaan negara dari peredaran rokok polos alias tanpa pita cukai.

Purbaya mengaku ingin merampungkan aturan terkait 'legalisasi' rokok itu sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara

Kendati membuka ruang legalisasi, Purbaya memastikan pengawasan ketat tetap berjalan. Jika setelah layer baru ini dibuka para produsen rokok ilegal tetap memilih beroperasi di jalur gelap maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas. "[Kalau] mereka masih main juga, kita kan tahu pusat-pusat industri di mana, saya akan tutup," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, target setoran CHT dipatok sebesar Rp225,73 triliun. Angka tersebut turun 1,89% (Rp4,3 triliun) apabila dibandingkan dengan target tahun lalu sebesar Rp230,09 triliun.

Dalam beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025 itu tercatat pemerintah menetapkan total target Pendapatan Cukai pada 2026 sebesar Rp243,53 triliun. Target ini turun tipis 0,27% dari patokan tahun 2025 yang sebesar Rp244,19 triliun.

Kontraksi pada cukai rokok ini kontras dengan agresivitas pemerintah pada pos cukai lainnya. Target Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), misalnya, justru digandakan 100% dari Rp3,8 triliun pada 2025 menjadi Rp7,6 triliun pada 2026.

Kendati demikian, sebagai catatan, pemerintah batal menerapkan cukai MBDK pada tahun lalu. Sementara pada tahun ini, pemerintah menyatakan masih akan melihat situasi perekonomian.

Selain itu, pos Cukai Ethyl Alkohol juga ditargetkan tumbuh dobel digit sebesar 12,76% menjadi Rp133,71 miliar, naik dari target tahun sebelumnya sebesar Rp118,57 miliar. Sementara itu, target Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) diproyeksikan sedikit melandai sebesar 1,24% menjadi Rp10,06 triliun pada tahun depan.

'Legalisasi' Rokok Ilegal

Adapun, penurunan target penerimaan CHT pada tahun ini menjadi anomali di tengah upaya Kementerian Keuangan 'melegalisasi' rokok ilegal. Dalam wacana awal, melegalkan rokok tanpa cukai dilakukan dengan menambah layer atau golongan cukai baru yang memberi ruang bagi rokok-rokok ilegal buatan dalam negeri untuk beroperasi secara sah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran penerimaan negara dari peredaran rokok polos alias tanpa pita cukai.

Purbaya mengaku ingin merampungkan aturan terkait 'legalisasi' rokok itu sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara

Kendati membuka ruang legalisasi, Purbaya memastikan pengawasan ketat tetap berjalan. Jika setelah layer baru ini dibuka para produsen rokok ilegal tetap memilih beroperasi di jalur gelap maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas. "[Kalau] mereka masih main juga, kita kan tahu pusat-pusat industri di mana, saya akan tutup," tegasnya.

Kuta, Bali (ANTARA) -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menyetorkan sebanyak Rp2,3 triliun penerimaan negara selama 2025 untuk kas negara.

“Realisasi itu melonjak 144,4 persen dari target kami sebesar Rp1,59 triliun,” kata Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat R Fadjar Donny Tjahjadi di sela-sela diskusi bersama media di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Ada pun realisasi yang mengalami lonjakan signifikan terjadi pada sektor bea keluar mencapai Rp664,6 miliar atau melampaui target Rp75,8 miliar dan tumbuh 876,6 persen secara tahunan.

Capaian itu menandakan kinerja ekspor di Bali dan Nusa Tenggara tumbuh signifikan.

Sedangkan realisasi terbesar dikontribusikan oleh sektor cukai mencapai Rp1,41 triliun atau tumbuh 5,02 persen secara tahunan.

"Cukai minuman alkohol (MMEA) merupakan sumber utama penerimaan cukai," imbuhnya.

Sementara itu, penerimaan bea masuk di tiga provinsi itu juga tumbuh melebihi target, meski terjadi penghentian impor untuk beras dan gula.

Ada pun penerimaan bea masuk mencapai Rp224,9 miliar atau 104,7 persen dari target Rp214,7 miliar.

Meski begitu, capaian penerimaan negara selama 2025 tersebut lebih rendah dibandingkan capaian pada 2024 sebesar Rp5,3 triliun yang saat itu melampaui target sebesar Rp5,06 triliun.

Sementara itu, kinerja pengawasan baik dari sisi kepabeanan, cukai, narkotika psikotropika dan prekursor narkotika (NPP) di tiga provinsi juga tergolong naik ditandai penindakan yang lebih tinggi dibandingkan 2024.

Pada 2025, pihaknya melakukan 324 penindakan kepabeanan dengan nilai barang mencapai Rp19 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp1,30 miliar.

Penindakan cukai mencapai 1.737 kasus dengan nilai barang mencapai Rp55,73 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp36,19 miliar.

Sedangkan penindakan NPP juga melonjak dari 172 kasus menjadi 187 pada 2025 dengan total barang bukti seberat 67.671 gram.

“Dari pengawasan NPP itu kami perkirakan jiwa yang diselamatkan dari pengaruh buruk NPP sekitar 244 ribu jiwa dan potensi hemat biaya rehabilitasi mencapai Rp217 miliar,” ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengandalkan pengawasan dan penindakan dalam mengejar target penerimaan negara senilai Rp336 triliun pada 2026.

Adapun target penerimaan naik dari versi Nota Keuangan yakni Rp334 triliun. Target tersebut sudah memasukkan asumsi penerimaan dari bea keluar batu bara dan emas yang rencananya berlaku mulai awal tahun depan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemerintah menargetkan setoran bea keluar dari ekspor batu bara dalam setahun sekitar Rp25 triliun, sedangkan emas senilai Rp3 triliun.

"Penyesuaian target tersebut dilakukan seiring dengan dinamika kebijakan fiskal," terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Apabila mengacu pada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, target penerimaan yang akan dikumpulkan oleh DJBC terbesar berasal dari cukai yakni senilai Rp241,8 triliun. Ini sudah meningkat dari outlook 2025 yakni Rp228,7 triliun.

Usai dilantik September 2025 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memutuskan untuk mengambil kebijakan cukup berbeda dari pendahulunya yakni Sri Mulyani Indrawati. Selain memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya memutuskan untuk tidak menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) kendati sudah disetujui saat penyusunan RAPBN di DPR Agustus 2025 lalu.

Dari sisi kepabeanan, apabila merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, setoran dari bea masuk ditargetkan sebesar Rp49,9 triliun dan bea keluar sebesar Rp42,6 triliun. Nirwala menyebut pihaknya sudah memasukkan asumsi penerimaan bea keluar ekspor batu bara dan emas pada APBN 2026.

Dalam menghadapi target tersebut, lanjut Nirwala, Bea Cukai melakukan pengaturan ulang strategi pencapaian penerimaan dengan mengoptimalkan berbagai instrumen yang ada. Upaya tersebut antara lain melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) guna memperkuat penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang, sekaligus mendorong percepatan dan kepastian layanan.

Tidak hanya itu, peningkatan upaya pengawasan turut dilakukan dengan memperkuat modernisasi laboratorium kepabeanan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung akurasi pengawasan dan pelayanan.

"Di sisi pengawasan, strategi penerimaan turut didukung melalui penguatan operasi penindakan yang dilaksanakan secara serentak dan terpadu, sebagai bagian dari upaya menjaga kepatuhan dan mengamankan penerimaan negara," pungkas Nirwala.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pemerintah pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada 2026.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun depan berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah pelemahan daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Dalam kondisi saat ini, Nafan menyebut penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik.

Inovasi seperti hal itu dinilai bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakkan saham emiten-emiten berbasis nonsiklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwaprospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Catherine melihat terutama dari sisi harga beras akan tetap tinggi pada tahun depan berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) diberlakukan apabila ekonomi nasional sudah bisa tumbuh di kisaran 6 persen, sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan Komisi XI DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK. Purbaya menjelaskan, pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia mengonfirmasi bahwa dalam APBN 2026, cukai MBDK telah ditargetkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara sebesar Rp7 triliun.

Meski cukai MBDK tidak diterapkan dalam waktu dekat, Purbaya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik setelah triwulan pertama dan kedua tahun depan, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang aktual.

Ia menambahkan bahwa karena cukai MBDK belum diterapkan, penerimaan negara dapat tetap dioptimalkan melalui Bea Keluar emas dan batu bara pada 2026 sehingga kebijakan fiskal tetap seimbang tanpa menimbulkan kekosongan penerimaan.

Ke depan, tegas Purbaya, pihaknya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan fiskal baru.

Ia juga menjelaskan bahwa ketika mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan, APBN 2026 telah disusun dan kondisi ekonomi saat itu dinilai relatif baik pada pertengahan tahun.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyoroti bahwa dalam rapat kerja, Menkeu tidak menjelaskan secara rinci sumber penerimaan lain yang telah disepakati, padahal cukai MBDK sudah ditargetkan diterapkan pada 2026.

Fauzi meminta penjelasan mengenai model, roadmap, dan kategori cukai MBDK agar implementasinya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menekankan kekhawatirannya terkait potensi defisit.

Ia menilai bahwa jika target penerimaan Rp7 triliun dari Cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja sudah direncanakan maka defisit akan meningkat dan menjadi beban masyarakat.

Dolfie pun menekankan perlunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disiplin dalam perencanaan fiskal, termasuk memastikan asumsi penerimaan realistis.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda rencana pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang akan diterapkan pada 2026.

Keputusan tersebut disampaikan Purbaya setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

"Memang kami belum akan menjalankan. Kami akan menjalankannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2025).

Purbaya baru akan merealisasikan kebijakan tersebut setelah ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6 persen. "Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat," tutur dia.

Sebagai informasi, Cukai MBDK sudah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Cukai ini diusulkan dengan tujuan untuk mengendalikan konsumsi gula demi kesehatan masyarakat, sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Target setoran dari Cukai MBDK dalam APBN 2026 dipatok sebesar Rp7 triliun.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengenaan bea keluar untuk emas dan batu bara sekaligus dijalankannya pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dinilai bakal mampu memperluas basis penerimaan negara. Pemerintah menilai kebijakan tersebut menjadi salah satu opsi menjaga kinerja penerimaan di tengah tekanan eksternal dan kebutuhan hilirisasi.

Untuk perluasan bea keluar, potensi penerimaan dari rencana pengenaan tarif atas pengiriman batu bara diperkirakan lebih besar dibandingkan emas seiring nilai ekspor komoditas itu yang jauh lebih tinggi. Namun, hingga kini rencana bea keluar emas yang telah memiliki detail lebih jelas yakni dalam kisaran 7,5 persen hingga 15 persen.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengusulkan pengenaan bea keluar bagi emas dore, granules, cast bars, dan minted bars. Tarif akan lebih besar untuk produk yang masih bersifat mentah.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bea keluar emas bertujuan menangkap nilai tambah yang selama ini hilang karena ekspor produk setengah jadi. Ia memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi memberikan penerimaan hingga Rp5,5 triliun apabila diberlakukan tahun depan.

"Dengan nilai ekspor yang mencapai US$1,64 miliar dalam sembilan bulan 2025, potensi penerimaan negara diperkirakan berada pada kisaran Rp2,7–5,5 triliun per tahun. Ini relevan sebagai kompensasi atas tekanan penerimaan kepabeanan akibat tarif AS dan komitmen CEPA," kata Rizal kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Perkiraan tersebut lebih tinggi dari hitungan Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan bahwa potensi penerimaan dari bea keluar emas secara konservatif berada pada kisaran Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun per tahun.

"Kalau paling itu kayaknya minimal Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun dapat sih setahunnya, tetapi kan kami ingat yang kami kenakan itu hanya hulu, yang hilirnya perhiasan kan enggak kena. Memang kami ingin hilirisasi, jadi yang kami kenakan adalah hulunya," ujar Febrio di Kompleks Parlemen Senayan.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, menilai motif di balik pengenaan bea keluar emas selaras dengan kebijakan hilirisasi. Ia menyebut adanya potensi peningkatan nilai tambah bagi produk domestik bruto.

"Ini mungkin terkait upaya hilirisasi, sedangkan kebutuhan domestik juga cenderung meningkat. Ada nilai tambah buat PDB," ujarnya.

Potensi Cuan Batu Bara Lebih Besar

Rizal dari Indef menilai potensi penerimaan dari bea keluar batu bara akan jauh lebih besar. Ia mencatat nilai ekspor batu bara pada Januari–September 2025 mencapai US$22 miliar.

"Bea keluar 1% saja dapat menghasilkan sekitar Rp5 triliun, sementara tarif 2,5%–5% berpotensi memberikan belasan hingga puluhan triliun," katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penetapan tarif terlalu tinggi dapat menekan daya saing ekspor, terutama ketika harga batu bara global melemah.

Di luar komoditas, pemerintah juga menyiapkan kebijakan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Potensi penerimaannya diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah apabila mengacu pada rata-rata pungutan cukai negara-negara ASEAN, yakni Rp1.771 per liter.

"Namun pemerintah tampaknya memilih target awal yang lebih realistis, sekitar Rp3–4 triliun, mengingat perlunya transisi industri," lanjut Rizal.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Febrio turut menyebut pertimbangan menggunakan acuan tarif di kawasan Asean untuk perumusan kebijakan.

"Nah ini nanti akan tentunya menjadi acuan supaya kami bisa melihat pentahapannya, ketika kami punya ruang untuk menetapkan ini sebagai sumber penerimaan negara, sekaligus sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi," ujar mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap lonjakan tagihan BPJS Kesehatan menjadi salah satu alasan rencana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Sekadar informasi, pemerintah telah memasukkan pengenaan cukai MBDK pada Undang-undang (UU) APBN 2026 sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Namun, besarannya belum ditentukan karena menunggu peraturan pelaksanaannya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pihaknya masih melakukan pembahasan terkait dengan pengenaan cukai MBDK. Kemenkeu dalam hal ini masih mengharapkan formulasi kebijakan yang jelas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkait dengan dampak gula terhadap kesehatan.

"Dalam diskusi memang sering tercetus bahwa dampaknya bagi kesehatan masyarakat itu cukup signifikan, dan bagi APBN kalau ditarik lagi ini apakah berdampak kepada tagihan dari BPJS. Ketika semakin banyak masyarakat yang apakah penyakitnya berkaitan dengan gula," terang Febrio pada rapat kerja Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Febrio memaparkan bahwa saat ini sebanyak 115 negara atau yurisdiksi telah menerapkan pungutan cukai terhadap MBDK. Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Kamboja, Laos, Brunei, Thailand, Filipina, Malaysia dan Timor Leste sudah menerapkannya.

Rata-rata pungutan cukai yang diterapkan oleh pemerintah di kawasan Asean tersebut yakni Rp1.771 per liter. Febrio tak menampik rata-rata tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk menggodok tarif cukai yang bakal dikenakan.

"Nah ini nanti akan tentunya menjadi acuan supaya kami bisa melihat pentahapannya, ketika kami punya ruang untuk menetapkan ini sebagai sumber penerimaan negara, sekaligus sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi," lanjutnya.

Adapun Febrio memastikan bahwa produk MBDK yang ditargetkan menjadi barang kena cukai (BKC) nantinya adalah minuman yang siap dikonsumsi. Kemudian, produk konsentrat dalam kemasan yang dijual eceran juga ditargetkan terkena pungutan cukai.

"Ini tidak termasuk minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya adalah warung, itu tidak termasuk. Jadi kalau kita minum es teh manis itu bukan cakupan dari MBDK," ujar pejabat eselon I Kemenkeu itu.

Untuk diketahui, selain rencana pengenaan cukai MBDK, pemerintah turut berencana memperluas sumber penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yakni bea keluar emas dan batu bara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih menggodok besaran tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK antar kementerian dan lembaga, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal kebijakan ini akan diterapkan pada tahun depan.

Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal Kementerian Keuangan RI Febrio N. Kacaribu menuturkan pihaknya masih akan membahas kebijakan ini. Namun, fokus Kementerian Keuangan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi.

"Itu nanti kita bahas dengan K/L dan juga DPR. Tapi yang jelas kita sangat concern dengan pertumbuhan ekonomi dulu. Pertumbuhan ekonominya 5,5% di kuartal keempat ini kita bisa deliver. Nanti kita harus pastikan gitu ya. Berarti kan akan tercipta lapangan kerja," papar Febrio, saat ditemui di DPR RI, Senin (17/11/2025).

Kebijakan cukai ini akan mempengaruhi industri makanan dan minuman. Sementara itu, Febrio menuturkan industri ini memiliki 6 juta pekerja.

"Jadi tentunya kami harus juga banyak mendengar Kementerian Perindustrian akan seperti apa. Jadi pembahasan akan dilanjutkan," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Febrio memastikan minuman manis seperti es teh di warung-warung kecil tidak akan dikenakan cukai MBDK.

"Kalau kita minum es teh manis itu, itu bukan cakupan dari MBDK," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Adapun, mengenai besaran tarif, Febrio menuturkan hal ini masih dibahas antar kementerian dan lembaga.

Berkaca pada global, sebanyak 115 yuridiksi sudah menerapkan MBDK. Sementara itu, di kawasan ASEAN sendiri, tujuh negara sudah melakukan MBDK a.l. Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Timor Leste. Rata-rata tarif MBDK ASEAN mencapai Rp 1.771 per liter.

"Ini akan menjadi acuan pentahapannya ketika kita akan punya ruang menetapkan ini sebagai sumber penerimaan negara," kata Febrio.