Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah lapisan (layer) tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) mendapatkan penolak dari parlemen, karena dinilai akan kontradiktif dari tujuan memberantas rokok ikegal.

Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah mewanti-wanti agar pemerintah memahami betul corak industri hasil tembakau di Tanah Air sebelum ambil tindakan. Dia mencontohkan, struktur industri rokok di wilayah Madura didominasi oleh pabrikan berskala kecil dan menengah yang masuk dalam kategori Golongan III.

"Kalau golongan tarif cukai terlalu sederhana, terutama di Golongan III, itu akan menyusahkan produsen pabrik rokok skala kecil dan menengah. Padahal, dalam situasi perekonomian yang kurang baik saat ini, pabrikan rokok menyumbang penerimaan cukai dan menyerap tenaga kerja yang masif," papar Said dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Sebagai gambaran, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mencatat bahwa di Madura saja, industri hasil tembakau mampu mempekerjakan lebih dari 186.000 tenaga kerja langsung. Menurutnya, angka tersebut belum mencakup serapan tenaga kerja tidak langsung dan dampak berganda (multiplier effect) ekonomi di sektor hilirnya.

Dia pun meyakini tingginya peredaran rokok ilegal saat ini berakar dari ketidakmampuan pelaku usaha, terutama produsen rokok baru yang rata-rata beroperasi di bawah 20 tahun, dalam memenuhi tarif cukai Golongan III.

Segmentasi pasar yang belum kuat ditambah beban tarif cukai yang dinilai terlalu mahal dan tidak sepadan dengan skala bisnis, kerap mendorong pelaku usaha mengambil jalan pintas dengan menggunakan pita cukai palsu.

Oleh karena itu, Said menilai penambahan layer CHT bukan solusi yang relevan. Dia justru mengusulkan adanya insentif khusus berupa kebijakan afirmatif bagi pabrikan skala kecil.

"Kalau mereka diberikan tarif cukai yang afirmatif, semisal insentif tarif cukai sebesar Rp300 khusus untuk pabrikan di bawah 20 tahun, kebijakan ini akan mendorong mereka bernaung di bawah cukai legal. Pendapatan cukai naik, dan iklim usaha bisa berjalan tanpa harus kejar-kejaran dengan aparat," jelasnya.

Apabila volume produksi hasil tembakau di tingkat Golongan III meningkat melalui jalur legal berkat insentif tersebut, Said meyakini penerimaan negara dari sektor cukai akan ikut terkerek secara drastis. Pengawasan di lapangan pun diklaim akan menjadi jauh lebih efisien.

Meski demikian, Said tetap mendesak penegakan hukum yang tegas. Ketua Badan Anggaran DPR itu mencontohkan, jika kebijakan afirmasi telah dilakukan namun pabrikan Golongan III di bawah 20 tahun masih menggunakan cukai palsu maka tetap harus diberikan sanksi hukum dan denda yang berat.

Sebelumnya, Purbaya telah memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah akan menahan tarif CHT pada 2027, melanjutkan kebijakan konstan yang diterapkan sepanjang tahun 2026.

"CHT saya buat konstan saja, enggak naik dan enggak turun. Saya pengin lihat stabilitas," ungkap Purbaya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Alih-alih mengutak-atik tarif, bendahara negara menegaskan bahwa pemerintah saat ini menitikberatkan strategi pada upaya menggaet industri rokok ilegal agar masuk ke dalam sistem pengawasan resmi dan menyumbang penerimaan negara.

Langkah mitigasi yang disiapkan Kemenkeu mencakup digitalisasi pengawasan produksi melalui pemasangan mesin penghitung di fasilitas produsen rokok.

"Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi. Dari situ saya pengin lihat sebetulnya berapa income dari rokok kalau bersih, ya. Artinya yang gelap-gelap bisa kami hilangkan," jelas Purbaya.

Mantan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut menambahkan, opsi penyesuaian tarif, baik kenaikan maupun penurunan CHT, baru akan dikaji lebih lanjut setelah upaya digitalisasi dan pembersihan rokok ilegal tersebut membuahkan hasil nyata.

Bisnis.com, JAKARTA — Produksi rokok murah bertarif cukai lebih rendah berisiko meningkatkan konsumsi produk tembakau sekaligus mengurangi optimalisasi penerimaan negara di tengah fenomena downtrading.

Project Lead for Tobacco Control Center Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia, menilai kenaikan batas produksi di rokok mesin golongan lebih rendah akan membuat lebih banyak perusahaan tetap berada pada golongan tarif cukai yang lebih rendah meskipun kapasitas produksinya terus meningkat.

“Dengan dia [produsen rokok] bisa memproduksi lebih banyak lagi tarif cukai yang cukup rendah, itu tentu bisa makin memperbanyak keberadaan rokok-rokok murah di pasaran,” kata Beladenta dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan selain berdampak terhadap konsumsi, kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.

Menurutnya, semakin banyak produsen yang bertahan pada golongan tarif yang lebih rendah, makin besar pula potensi penerimaan yang tidak dapat dimaksimalkan.

Saat ini, tarif cukai rokok SKM dibedakan menjadi 2 golongan, yakni Golongan 1 dikenakan tarif Rp1.231 per batang sedangkan, Golongan 2 dengan batasan produksi 3 miliar batang hanya dikenakan tarif Rp746 per batang.

Senada, Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan, Roosita Meilani Dewi menilai bahwa kenaikan batas produksi pada golongan tarif yang lebih rendah justru akan membuat pabrikan rokok besar makin leluasa memasarkan produk murah tanpa harus berpindah ke kelompok tarif yang lebih tinggi.

“Menaikkan batas produksi di golongan tarif rendah akan membuat pabrikan besar bisa membanjiri pasar dengan rokok murah tanpa perlu naik kelas ke tarif cukai yang lebih tinggi. Ini akan memperparah fenomena downtrading dan memicu lonjakan konsumsi,” katanya.

Menurutnya, pihak yang paling berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang saat ini berada di sekitar ambang batas produksi dan berpotensi masuk ke golongan tarif yang lebih tinggi.

Roosita mendorong pemerintah untuk memprioritaskan reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif dan penguatan penegakan hukum terhadap rokok ilegal dibanding memberikan ruang lebih besar bagi produksi rokok murah.

Bisnis.com, MALANG — Upaya pemerintah untuk mengakomodasi rokok ilegal dengan memberlakukan tarif khusus atau penambahan tarif golongan III kurang tepat, karena masih ada upaya lain yang lebih efektif dan berdampak pada peningkatan penerimaan negara serta tidak destruktif terhadap iklim usaha IHT (Industri Hasil Tembakau).

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menegaskan sehubungan usulan anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah, agar pemerintah menerbitkan tarif cukai golongan III yang ditolak keras oleh Formasi.

“Langkah pertama adalah dengan pendekatan persuasif dan intensif melalui supervisi pada produsen rokok ilegal,”ujarnya, Senin (22/6/2026).

Layertarif cukai saat ini, kata dia, sudah dapat digunakan untuk mendorong produsen rokok ilegal untuk masuk ke legal di golongan III (SKT) ataupun golongan II (SKM).

Karena itulah, dia menegaskan, perlu pendampingan terkait administrasi dan sistem perpajakan kepada produsen rokok ilegal harus dilakukan secara berkelanjutan agar produsen ilegal dapat masuk pada ranah legal sehingga berkontribusi bagi penerimaan negara.

Jika ini dilakukan maka produsen rokok legal yang telah berkontribusi besar dalam perekonomian selama puluhan tahun tidak merasa dikesampingkan dengan kebijakan sepihak ini.

Selain itu, dia mengusulkan, penegakan hukum terhadap praktik produksi dan distribusi rokok ilegal juga terus diperkuat. Jika penegakan hukum diperkuat maka produksi rokok legal akan keluar dari titik jenuh dan akan kembali meningkat di atas 350 miliar batang serta penerimaan cukai rokok bisa di atas Rp230 triliun.

Untuk terus menjaga iklim kondusif IHT, menurut dia, maka kebijakan afirmatif berikutnya adalah dengan meningkatkan batasan produksi dari SKM golongan II dari 3 miliar batang menjadi 4-5 miliar batang.

Menurutnya, solusi ini menjadi bagian relaksasi bagi pelaku IHT legal untuk berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan cukai rokok. Sebagai pertimbangan juga, jika Kemenkeu memaksakan kebijakan layer tarif cukai baru, maka besaran tarif harus dipertimbangkan secara matang dan secara tegas ditetapkan periodisasi penerapan layer baru ini.

Joko juga menilai, struktur tarif cukai saat ini dinilai sudah sangat ideal dan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari sisi kesehatan, ketenagakerjaan, penerimaan negara, maupun dari pelaku usaha di sektor IHT.

“Keseimbangan yang sudah tercipta jangan dirusak dengan kebijakan baru yang merugikan, justru dari keseimbangan ini dapat dijadikan fondasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan roadmap kebijakan IHT,” ucapnya.

Sebagai informasi, Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak usulan anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah agar pemerintah menerbitkan tarif cukai golongan III. Formasi menilai kebijakan tersebut tidak berkeadilan dan tidak memberikan perlindungan bagi pabrik rokok (PR) kecil yang legal.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan alasan penerbitan tarif cukai golongan III untuk melindungi PR kecil tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, produsen rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) justru banyak menggunakan mesin modern dengan kapasitas produksi lebih besar dibandingkan PR legal golongan II.

Bisnis.com, MALANG — Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak usulan anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah tentang tarif cukai golongan III karena dianggap tidak adil dan tidak melindungi Perusahaan Rokok (PR) kecil legal.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan alasan usulan penambahan tarif cukai golongan III sebagai bentuk perlindungan terhadap PR kecil tidak tepat.

Pasalnya, pelaku rokok ilegal produsen Sigaret Kretek Mesin (SKM) justru menggunakan mesin modern yang kapasitasnya lebih besar dari milik PR legal golongan II.

"Bagaimana disebut afirmatif wong produksi mereka sebenarnya sudah tinggi, melebihi produksi PR legal golongan II," kata Heri Susianto, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, kata dia, usulan itu juga menunjukkan bahwa sudut pandang pemerintah hanya satu sisi. PR golongan II yang selama ini telah berjasa pada negara dengan membayar pajak dan cukai semestinya lebih layak dilindungi.

Dengan usulan penambahan tarif cukai golongan III, menurutnya sama saja dengan membunuh PR golongan II SKM yang sudah ada.

Bahkan keberadaan PR golongan III nantinya juga berpotensi mengancam PR produsen SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang padat karya karena HJE (Harga Jual Eceran) keduanya tidak terlalu terpaut jauh.

Dengan begitu, dampak sosial dari keberadaan PR golongan III bisa makin buruk. Dampak sosial lebih berat mungkin terjadi jika PR golongan II dan produsen SKT harus tutup karena kalah bersaing dengan PR golongan III.

"Jumlah pekerja yang harus di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena usaha PR bangkrut lebih besar daripada pertambahan jumlah pekerja dengan beroperasinya PR produsen SKM golongan III," ujarnya.

Dia juga menilai usulan anggota Komisi XI tersebut rancu. Apa yang dimaksud dengan cukai golongan III tidak jelas.

Sebenarnya, lanjut Heri, pemerintah sudah mengakomodasi PR kecil produsen SKT dengan adanya tarif golongan III.

Dengan demikian, pemerintah sebenarnya telah mengakomodasi usulan tersebut dengan tarif cukai golongan III untuk SKT.

"Namun jika yang dimaksudkan tarif golongan III untuk produsen SKM, ini yang menjadi tanda tanya. Bagaimana semangat melindungi oleh anggota Dewan terhadap PR yang telah taat membayar cukai dan pajak serta menjamin keberlangsungan pekerja di sektor tetap aman, tidak ter-PHK karena kalah bersaing dengan PR golongan III," ujarnya.

Karena itulah, Formasi tegas menolak usulan penambahan tarif cukai golongan III karena tidak berkeadilan, tidak melindungi PR legal, dan bertentangan dengan semangat struktur tarif cukai yang simpel dan sudah baik serta sudah diterima semua pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah layer tarif cukai rokok diharapkan tak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa asumsi dasar rencana kebijakan tersebut perlu diuji lebih dalam, khususnya terkait perilaku pelaku peredaran rokok ilegal yang selama ini beroperasi di luar sistem.

Dia mengasumsikan pelaku pengedar rokok ilegal akan masuk ke sistem jika tarif cukai dibuat lebih rendah.

Menurutnya selama risiko ditangkap rendah, insentif untuk memilih rokok ilegal tetap ada meskipun ada opsi legal yang lebih murah.

"Jadi ini bukan soal tarif saja, tapi soal penegakan hukum dan kurangnya efek jera, yang justru tidak berubah," kata Yusuf Rendy Manilet, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan adanya risiko ilusi penerimaan yang dapat muncul dari kebijakan ini. Dalam jangka pendek, penerimaan negara mungkin terlihat meningkat, namun secara struktural justru berisiko melemah.

"Ini berisiko menciptakan ilusi penerimaan. Di awal mungkin terlihat ada tambahan setoran dari pelaku yang masuk," lanjutnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengaku hingga kini belum mendapatkan penjelasan rinci terkait desain layer baru yang diwacanakan pemerintah.

"Kami malah belum tahu akan seperti apa layer baru yang diajukan untuk mengakomodir rokok ilegal," katanya.

Namun menurutnya, fokus utama pemerintah seharusnya tetap pada pemberantasan rokok ilegal, bukan membuka skema baru yang justru berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu.

Namun, Harris mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan.

"Ide itu mungkin menambah penerimaan CHT, tapi yang harus disadari adalah moral hazard-nya," katanya.

Menurut dia ancaman praktik jual beli pita cukai murah antarprodusen kecil juga akan menjadi tantangan ke-depannya. Oleh karena itu, menurut Harris, risiko moral hazard seperti ini harus dipikirkan matang sebelum pemerintah memutuskan menambah layer tarif baru.

Ia juga mempertanyakan efektivitas penambahan lapisan tarif apabila pada akhirnya tidak benar-benar menekan peredaran rokok ilegal dan justru menambah kompleksitas pengawasan di lapangan.

"Jadi tidak akan mereduksi yang ilegal, dong. Kalau menurut saya jangan tambah layer kalau moral hazard-nya seperti itu," kata dia.

Sebelumnya Menkeu Purbaya mengatakan layer baru tarif cukai rokok disiapkan untuk menyaring produsen yang selama ini beroperasi secara ilegal agar masuk ke dalam sistem resmi pemerintah.

Purbaya menargetkan pembahasan dengan DPR terkait dengan rencana penambahan lapisan CHT rampung pada Mei 2026.

Bisnis.com, SEMARANG — Koalisi Save Our Surroundings (SOS) yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Seknas FITRA, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak adanya rencana penambahan lapisan atau layer cukai hasil tembakau yang digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Masyarakat sipil menilai bahwa kebijakan tersebut berisiko menguntungkan kepentingan industri rokok ilegal dan memperburuk tata kelola fiskal pemerintah.

Penolakan tersebut disampaikan di tengah proses pengusutan dugaan kasus suap rokok ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan petinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Koalisi masyarakat sipil menilai penambahan layer cukai mencerminkan kebijakan yang tidak transparan serta rentan terhadap konflik kepentingan.

Health Economist Research Associate CISDI Zulfiqar Firdaus mengatakan bahwa struktur cukai rokok saat ini sudah terlalu kompleks dan berlapis.

Berdasarkan studi CISDI, pemerintah dinilai seharusnya bisa mengombinasikan kenaikan tarif cukai dengan penyederhanaan lapisan cukai agar manfaat fiskal dan perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal.

"Simulasi kami menunjukkan skenario terbaik adalah pengurangan lapisan cukai hasil tembakau dari 8 menjadi 6, diiringi dengan kenaikan tarif Sigaret Kretek Tangan sebesar 20% dan Sigaret Kretek Mesin sebesar 10%," tutur Zulfiqar, dikutip Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, Zulfiqar menyebut bahwa kebijakan tersebut berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp63 triliun dalam 2 tahun, sekaligus menurunkan prevalensi merokok dan mencegah ratusan ribu kematian dini akibat rokok.

Menurut Zulfiqar, penambahan lapisan cukai justru akan membuka ruang bagi peredaran rokok murah, baik dari produsen ilegal maupun legal.

"Kementerian Keuangan seharusnya memilih penyederhanaan lapisan cukai. Kebijakan cukai harus kembali pada tujuannya, yakni untuk melindungi kesehatan publik dan menciptakan keadilan fiskal," tambah Zulfiqar.

Sementara itu, Peneliti Seknas FITRA Gunardi Ridwan menilai bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan sempitnya ruang fiskal pemerintah.

Gunardi menyebut bahwa cukai yang semestinya menjadi instrumen pengendalian konsumsi kini bergeser menjadi alat penyesuaian fiskal yang mengakomodasi pasar ilegal.
Gunardi turut menyoroti praktik downtrading atau peralihan konsumsi ke rokok yang lebih murah. Gunardi mengungkap bahwa kondisi ini akan membuat target penerimaan cukai hasil tembakau tidak tercapai.

"Bahkan ketika tidak ada kenaikan tarif, penerimaan turun dari Rp216 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp211 triliun pada tahun lalu," ungkap Gunardi.

Di sisi lain, peneliti ICW Seira Tamara menilai bahwa penambahan layer cukai tidak menyentuh akar persoalan, yakni mengenai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Seira menyebut bahwa kebijakan tersebut justru berpotensi untuk membuka celah korupsi baru melalui manipulasi klarifikasi tarif cukai.
"Ketika pelaku industri, termasuk yang terkait dengan rokok ilegal, diduga memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan, maka kita menghadapi situasi state capture yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis," kata Seira.

Koalisi SOS pun mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan pembahasan terkait penambahan layer cukai rokok dan mendorong reformasi kebijakan cukai hasil tembakau melalui penyederhanaan lapisan serta penguatan penegakan hukum secara transparan.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2027 dinilai bisa memberi napas sementara bagi industri rokok yang tengah tertekan rokok ilegal dan daya beli lesu.

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut.

Ketua Umum Gappri, Henry Najoan mengatakan, keputusan untuk mempertahankan tarif CHT tetap konstan, tidak naik dan tidak turun, merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih suram.

"Kebijakan ini menjadi bukti, pemerintah mendengar suara masyarakat yang khawatir akibat situasi internasional yang berimbas pada sektor industri hasil tembakau,” kata Henry dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Dia juga mendukung fokus Kemenkeu yang kini lebih mengarah pada pemberantasan rokok ilegal sebagai terobosan rasional. Sebab, tingginya tarif cukai justru kerap menjadi pemicu meluasnya peredaran rokok ilegal yang merusak industri legal dan merugikan negara.

Menurutnya, momentum ini penting untuk mendorong pemerintah mengambil langkah strategis agar mata rantai peredaran rokok ilegal dapat diputus dengan pendekatan kebijakan yang lebih terukur, komprehensif, dan berbasis data ilmiah.

Di lain sisi, lanjutnya, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi yang membebani iklim usaha industri hasil tembakau nasional.

Dia menyebut antara lain regulasi seperti standardisasi kemasan, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan yang berisiko mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

"Kami meminta pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja," ujarnya.

Gappri juga mengingatkan agar pemerintah berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menyerap jutaan tenaga kerja jangan sampai terganggu oleh agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang menginfiltrasi melalui produk hukum, salah satunya PP 28/2024 dan aturan turunannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok bakal ditahan pada 2027.

Untuk diketahui, tarif CHT juga sebelumnya ditahan alias tidak dinaikkan maupun diturunkan pada 2026. Kebijakan yang sama rencananya diterapkan jelang penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) untuk RAPBN 2027.

"[CHT] saya buat konstan saja, enggak naik dan enggak turun. Saya pengen lihat stabilitas," terangnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Adapun Purbaya masih akan berupaya mendorong industri rokok yang saat ini masih ilegal, alias belum dikenai pita cukai, untuk segera menyandang status legal. Dengan demikian, mereka ikut diawasi peredarannya sekaligus menyumbang penerimaan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok bakal ditahan pada 2027.

Untuk diketahui, tarif CHT juga sebelumnya ditahan alias tidak dinaikkan maupun diturunkan pada 2026. Kebijakan yang sama rencananya diterapkan jelang penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) untuk RAPBN 2027.

"[CHT] saya buat konstan saja, enggak naik dan enggak turun. Saya pengen lihat stabilitas," terangnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Adapun Purbaya masih akan berupaya mendorong industri rokok yang saat ini masih ilegal, alias belum dikenai pita cukai, untuk segera menyandang status legal. Dengan demikian, mereka ikut diawasi peredarannya sekaligus menyumbang penerimaan negara.

Salah satu caranya adalah dengan digitalisasi pengawasan produksi rokok. Dengan cara tersebut, harapannya peredaran rokok ilegal bisa semakin diawasi.

"Kami akan pasangkan mesin-mesin penghitung di beberapa produsen rokok. Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi itu. Dari itu saya pengen lihat sebetulnya berapa sih income [penerimaan] dari rokok kalau bersih, ya. Artinya yang gelap-gelap bisa kami hilangkan," ucapnya.

Usai upaya tersebut, mantan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) ini baru membuka opsi apabila nantinya tarif cukai rokok mulai perlu dinaikkan lagi atau bahkan diturunkan.

"Dari situ saya akan hitung, [CHT] perlu naik atau perlu turun," pungkasnya.

Di sisi lain, kini Bendahara Negara tengah berencana mengajukan ke DPR untuk menambahkan lapisan baru cukai rokok. Harapannya, dengan lapisan tarif baru bisa mengakomodasi semakin banyak industri rokok yang menyandang status legal.

Dari sisi penerimaan tahun ini, setoran pos kepabeanan dan cukai sudah mulai tumbuh positif pada April 2026 meski baru 0,6% (yoy). Pada tiga bulan sebelumnya, penerimaan ini terkontraksi cukup dalam.

Penerimaan kepabeanan dan cukai sampai 30 April 2026 ini total Rp100,6 triliun, dengan perincian meliputi cukai Rp74,8 triliun (tumbuh 2,2%), bea keluar Rp9,3 triliun (terkontraksi 17,5%), sedangkan bea masuk Rp16,4 triliun (tumbuh 6,4%).

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri Hasil Tembakau (IHT) kembali menghadapi ketidakpastian kebijakan yang dinilai semakin menekan keberlangsungan industri.

Setelah menghadapi kenaikan tarif cukai, industri kini juga dibayangi berbagai kebijakan nonfiskal, mulai dari pembatasan promosi dan penjualan, wacana kemasan polos (plain packaging), hingga rencana pelarangan bahan tambahan pada rokok konvensional dan rokok elektrik.

Isu pelarangan bahan tambahan tersebut pertama kali muncul dalam Pasal 432 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

PIXABAY/DMITRIY Ilustrasi rokok. Maladewa Jadi Satu-satunya Negara yang Melarang Rokok untuk Generasi 2007 ke Atas

Dalam aturan itu, Kementerian Kesehatan mendapat mandat untuk mengatur lebih lanjut detail bahan tambahan yang dilarang.

Dalam rancangan aturan turunannya, larangan disebut mencakup sejumlah bahan food grade seperti ekstrak buah, menthol, gula, dan rempah.

Kebijakan ini dinilai akan berdampak besar terhadap industri kretek nasional.

Pasalnya, pasar rokok Indonesia disebut masih didominasi produk kretek hingga sekitar 97 persen, yang dalam proses produksinya bergantung pada racikan bahan tambahan sebagai ciri khas masing-masing merek.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan, tekanan terhadap industri tembakau saat ini semakin berat akibat munculnya berbagai kebijakan fiskal dan nonfiskal secara bersamaan.

“Rencana kebijakan larangan bahan tambahan serta pembatasan tar nikotin akan mematikan keunikan kretek yang sangat bergantung pada tembakau dan cengkeh dalam negeri,” ujar Henry dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Menurut Henry, salah satu persoalan penting dalam rencana kebijakan tersebut adalah belum adanya infrastruktur resmi pemerintah berupa laboratorium terakreditasi untuk menguji bahan tambahan yang masuk dalam kategori dilarang.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi rokok.

Ia menilai kondisi itu berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi produsen legal karena tidak tersedia mekanisme pengujian yang independen dan diakui secara internasional.

“Keberadaan laboratorium yang independen, terakreditasi, dan diakui secara internasional menjadi krusial untuk melindungi integritas merek produk IHT yang legal dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berbasis bukti ilmiah, bukan asumsi atau karena kepentingan kelompok tertentu,” kata Henry.

Industri khawatir kehilangan keunikan kretek

GAPPRI menilai pelarangan bahan tambahan tidak hanya berdampak pada proses produksi, tetapi juga dapat menghilangkan identitas kretek yang selama ini menjadi ciri khas industri rokok Indonesia.

Henry mengatakan, sebagian besar bahan tambahan yang diwacanakan untuk dilarang berasal dari rempah-rempah yang menjadi komponen penting dalam racikan kretek.

Ia mengingatkan, apabila kebijakan tersebut diterapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku industri, tetapi juga jutaan orang yang menggantungkan hidup pada rantai pasok industri hasil tembakau.

“Tanpa keunikan rasa, produk kretek akan habis. Ini bukan sekadar masalah teknis produksi, tapi hilangnya mata pencaharian jutaan petani tembakau, cengkeh, dan ratusan ribu buruh pelinting,” lanjut Henry.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti.

Ia menilai kebijakan pelarangan bahan tambahan berisiko menciptakan guncangan ekonomi, terutama pada sisi suplai dan penyerapan komoditas lokal.

Menurut Esther, kretek merupakan produk khas Indonesia yang komposisinya sangat bergantung pada tembakau dan cengkeh lokal.

PEXELS/SETENGAH LIMA SORE Ilustrasi petani tembakau.

“Rokok kretek itu khas Indonesia dengan komposisi sekitar 60 persen tembakau dan 40 persen cengkeh. Pembatasan bahan tambahan dan kadar tar/nikotin akan memangkas penggunaan cengkeh lokal secara drastis,” jelas Esther.

Ia menilai kebijakan tersebut juga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar dan menekan nilai ekonomi komoditas lokal secara sistemik.

Dinilai berpotensi dorong rokok ilegal

Selain berdampak terhadap industri legal, kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi memperluas peredaran rokok ilegal.

Esther mengatakan, ketika produk legal kehilangan diferensiasi rasa dan pada saat bersamaan harga produk terus meningkat, konsumen cenderung mencari alternatif yang lebih murah di luar jalur resmi.

Menurut dia, kondisi itu justru dapat menyebabkan perpindahan konsumen ke produk ilegal yang dinilai lebih berbahaya.

Ia menilai, kebijakan pembatasan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan perilaku pasar berpotensi tidak efektif dalam mengurangi jumlah perokok.

Sejalan dengan itu, GAPPRI juga menilai kebijakan terhadap industri hasil tembakau seharusnya tidak dirumuskan hanya dari perspektif kesehatan semata.

Dengan dampak ekonomi dan sosial yang luas, kebijakan terkait IHT dinilai perlu dibahas lintas kementerian agar mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perlindungan industri nasional, tenaga kerja, hingga penerimaan negara.

Dalam hal ini, harmonisasi disebut perlu dilakukan dengan Kementerian Perindustrian terkait perlindungan industri tembakau nasional, Kementerian Ketenagakerjaan terkait nasib pekerja dalam ekosistem IHT, serta Kementerian Keuangan terkait dampak fiskal dari potensi penurunan penerimaan cukai dan meluasnya pasar rokok ilegal.

Baik GAPPRI maupun INDEF juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aturan yang selama ini telah berlaku, termasuk pembatasan usia pembeli rokok di tingkat ritel.

Kedua pihak menilai pemerintah belum maksimal dalam melakukan edukasi aktif maupun penindakan di lapangan terkait implementasi aturan tersebut.

Menurut mereka, fokus pemerintah yang lebih banyak diarahkan pada pelarangan produk dinilai melompati tahapan penting dalam pengawasan sosial.

Karena itu, GAPPRI dan INDEF mendorong pemerintah melakukan kajian ulang yang lebih holistik dan transparan terkait rencana pelarangan bahan tambahan pada rokok.

Mereka menilai langkah tersebut diperlukan untuk membangun kredibilitas regulator yang konsisten sekaligus memastikan kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial secara berimbang.

Bisnis.com, JAKARTA — Terungkapnya kasus dugaan suap yang berkaitan dengan rokok ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menjadi momentum untuk melakukan evaluasi tata kelola cukai.

Pengamat ekonomi, Piter Abdullah mengatakan kasus ini sebagai sinyal kuat bahwa pelanggaran cukai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kejahatan serius yang berdampak sistemik terhadap ekonomi negara. Ini momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola cukai.

"Jika benar pihak pemberi suap berkaitan dengan produsen rokok ilegal, maka hal itu mengindikasikan adanya relasi antara praktik ilegal di industri rokok dengan lemahnya integritas dan pengawasan aparat," kata Piter dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan peredaran rokok ilegal seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa. Dalam konteks yang lebih luas, praktik tersebut masuk dalam kategori kejahatan ekonomi karena merugikan negara, pelaku usaha yang patuh aturan, serta menimbulkan keresahan masyarakat.

Menurutnya, setiap batang rokok tanpa pita cukai berarti hilangnya potensi penerimaan negara. Lebih dari itu, rokok ilegal juga bertentangan dengan tujuan kebijakan fiskal untuk pengendalian konsumsi. Pemerintah selama ini menaikkan tarif cukai untuk menekan konsumsi rokok.

Namun, ketika produk ilegal tersedia dengan harga jauh lebih murah, efektivitas kebijakan tersebut menjadi tereduksi. Masyarakat dengan mudah beralih ke rokok ilegal yang harganya sepertiga rokok legal. Pengendalian konsumsi tidak tercapai.

“Negara dirugikan karena kehilangan cukai, industri legal dirugikan karena persaingan tidak sehat, dan kebijakan pengendalian konsumsi menjadi tidak efektif. Ini jelas kejahatan ekonomi yang dampaknya sistemik,” ujarnya.

Dari sisi industri, lanjutnya, keberadaan rokok ilegal menciptakan distorsi pasar. Perusahaan yang patuh membayar cukai tidak kompetitif dibandingkan produsen ilegal yang menekan harga dengan menghindari pajak.

Dia berpendapat tanpa membayar pajak, produsen rokok ilegal punya modal lebih untuk bahan baku dan distribusi sementara perusahaan legal tercekik beban pajak yang mencapai 70% dari harga jual.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menekan produksi, mengurangi tenaga kerja, hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri rokok legal.

Di tengah perdebatan mengenai struktur dan tarif cukai, Piter menilai penegakan hukum yang konsisten merupakan kunci utama untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Penyesuaian tarif memang diperlukan agar tetap rasional dan tidak menciptakan insentif penghindaran dan pelarian pajak, tetapi tanpa pengawasan yang kuat, praktik ilegal akan tetap tumbuh.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku industri memperkirakan penjualan rokok akan mengalami penurunan pada 2026, sebagaimana tahun sebelumnya akibat daya beli. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) lima tahun sebelumnya ditengarai ikut menyumbang penurunan tersebut.

Penerimaan negara dari cukai rokok sudah turun sejak awal tahun ini. Sampai dengan akhir Maret 2026, penerimaan keseluruhan cukai turun 11,2% (year on year/YoY) atau baru terkumpul Rp51 triliun. Ini melanjutkan kontraksi dari Januari—Februari yang masing-masing sudah terkontraksi 14% (YoY).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gapprindo) Benny Wachjudi mengatakan bahwa estimasi penjualan tahun ini diperkirakan masih bakal mengalami penurunan. Dia menyebut daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat kenaikan CHT selama 2020—2024 yang mencapai total akumulasi hingga 64%, atau rata-rata naik 13% setiap tahun.

"Dampak dari tingginya kenaikan cukai ini mengakibatkan gap antara daya beli dengan harga rokok sangat jauh, yang dampaknya masih terlihat sampai dengan Triwulan pertama 2026," ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Akibat dari kenaikan tarif ini, terang Benny, konsumen juga akhirnya beralih ke merek rokok lebih murah. Fenomena ini dikenal dengan downtrading.

"Bahkan sebagian konsumen beralih ke rokok ilegal. Hal ini terkonfirmasi dengan data meningkatnya persentase rokok ilegal yang sudah menyentuh dua digit," ujarnya.

Apabila mengacu pada data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu), jumlah rokok ilegal yang ditindak selama Januari—Maret 2026 mencapai 422 juta batang. Angkanya naik 66,4% dari Januari—Maret 2025 yaitu 254 juta batang.

Lebih parah lagi, ujar Benny, rokok ilegal yang beredar di pasaran diduga yang biaya produksinya lebih rendah sekitar 70% dibandingkan dengan rokok legal.

Di sisi lain, serapan produk rokok di pasar pada kuartal I/2026 sedikit banyak terpengaruh karena bulan Ramadan. Faktor kondisi geopolitik juga dianggap menambah ketidakpastian arah pertumbuhan ekonomi ke depan sehingga berdampak pada kelesuan dunia usaha dan masyarakat.

Pembayaran Maju

Selain faktor produksi, Benny mengungkap bahwa anjloknya penerimaan cukai sampai dengan awal tahun ini tidak lepas dari faktor tahun lalu. Sebab, dia mengungkap adanya pembayaran maju pembelian cukai pada akhir 2025 guna menutupi kekurangan pencapaian target penerimaan cukai di tahun 2025.

Itu saja tetap tidak mencapai target. Untuk diketahui, penerimaan cukai sepanjang 2025 sebesar Rp221,7 triliun atau turun 2,1% (YoY) dari tahun sebelumnya Rp226,4 triliun.

Untuk itu, Benny menyebut pihaknya sangat mengapresiasi langkah pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE).

"Kalau saja Pemerintah tidak menerapkan moratorium tarif cukai tahun ini, industri hasil tembakau akan lebih hancur lagi," ujarnya.

Akan tetapi, pengusaha tetap berharap agar pemerintah mengintensifkan upaya dalam memberantas rokok ilegal. Menurutnya, pemberantasan rokok ilegal otomatis akan meningkatkan volume penjualan rokok legal dan meningkatkan penerimaan CHT.

Bea Cukai Kemenkeu mengakui penurunan kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai. Salah satunya perlambatan penerimaan CHT berturut-turut selama tiga bulan pertama 2026. Akan tetapi, Bea Cukai mengeklaim bahwa produksi sudah membaik dan diharapkan tercermin pada penerimaan April 2026.

Perbaikan juga diharapkan terjadi pada penerimaan bea keluar yang sampai Maret 2026 lalu terkontraksi 38,9% (YoY).

"Dalam perkembangan terakhir, terdapat indikasi perbaikan baik pada aktivitas produksi maupun pergerakan harga komoditas," kata Kasubdit Humas Bea Cukai Kemenkeu Budi Prasetyo kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Untuk bea keluar, otoritas berharap adanya potensi windfall komoditas bakal berdampak positif kepada penerimaan pos tersebut. Penguatan harga komoditas yang berlanjut diharapkan bisa memperbaiki penerimaan bea ekspor yang baru terealisasi Rp5,4 triliun dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan skema tarif cukai bagi rokok lokal bakal rampung Mei 2026 mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Purbaya menyampaikan proposal skema tersebut telah rampung dan akan didiskusikan lebih lanjut kepada Komisi XI DPR RI. Ia berharap skema tersebut dapat diterima dan dapat segera diterapkan.

"Sebentar lagi mau diskusi dengan DPR gimana bagusnya, tapi proposal sudah selesai. Diharapkan nanti bisa diterima oleh DPR, baru kita jalankan nanti," kata Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

Ia menargetkan kebijakan tersebut dapat diterapkan paling lambat Mei 2026 sehingga cukai dari rokok lokal tersebut dapat masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang jelas kita sih pengennya Mei itu paling telat udah jalan supaya pendapatan ke kita masuk dan saya bisa betul-betul larang rokok-rokok yang ilegal," ungkap Purbaya.

"Saya tutup betulan nanti karena mereka kita kasih kesempatan kan untuk main di pasar yang legal, kalau nggak mau kita tutup," imbuhnya.

[Gambas:Youtube]

Sebelumnya, Purbaya membuka peluang penambahan lapisan (layer) cukai rokok melalui skema baru yang dikhususkan bagi rokok lokal. Nantinya, rokok ilegal akan masuk dalam tarif baru tersebut.

Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan. Namun, disiapkan untuk menata industri rokok dalam negeri sekaligus menekan peredaran rokok ilegal.

"Kita ciptakan cukai baru khusus, belum diputusin. Tapi akan diputusin kira-kira akan memberi ruang pada rokok-rokok ilegal untuk masuk ke situ," ujarnya usai Rapat tertutup dengan Komisi XI DPR RI, Senin (19/1).

Purbaya menekankan apabila dengan kebijakan tarif cukai khusus ini masih ada rokok ilegal, maka akan langsung diberi sanksi tegas berupa penutupan pabrik.

"Nanti begitu ada cukai itu, mereka masih main juga, kita kan tahu pusat-pusat industri di mana, saya akan tutup," kata Purbaya.

Ia menegaskan skema cukai baru itu nantinya hanya berlaku bagi rokok yang benar-benar diproduksi secara lokal, bukan untuk produk impor. Pemerintah akan membuat pemisahan yang jelas antara rokok lokal dan rokok dari luar negeri.

"Pure lokal," jelas Purbaya saat ditanya soal kriteria rokok lokal.