Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi memperpanjang masa status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 22 Desember 2025.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh pihak terkait, seiring melihat masih dilakukannya pencarian korban yang masih hilang yang jumlahnya mencapai 95 jiwa.

"Perpanjangan masa tanggap darurat ini diperlukan karena belum rampungnya proses pencarian korban dan pendataan di lapangan," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

Dia menyampaikan selain masih adanya korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan. Oleh karena itu, masa tanggap darurat diperpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh.

Mahyeldi menyampaikan berdasarkan rekapitulasi data sementara yang terbaru pada Dashboard Satu Data Bencana Sumbar, per Senin (8/12) pukul 18.00 WIB, bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 16 kabupaten/kota. Tercatat 24.049 orang mengungsi, 113 orang luka-luka, 95 orang hilang, dan 234 orang meninggal dunia.

Gubernur menyebutkanya dari total 16 daerah terdampak, terdapat tiga daerah tanpa korban jiwa dan luka, yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Dia juga menyoroti kondisi kritis di Kabupaten Agam yang mencatat jumlah korban tertinggi, saat ini sebahagian masyarakat yang sudah pulang ke rumah juga kembali mengungsi, akibat kembali turunnya hujan dengan intensitas sedang di daerah tersebut.

“Korban terbanyak terdapat di Kabupaten Agam, dengan 151 orang meninggal dan 55 orang hilang. Sejumlah warga di sana juga kembali mengungsi karena hujan intensitas sedang yang kembali turun,” jelasnya.

Manyeldi menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan terus bekerja tanpa henti untuk memastikan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan.

“Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat. Semoga proses pencarian serta pemulihan dapat segera tuntas,” ucapnya.

Rincian Dampak per Kabupaten dan Kota di Sumbar

1. Kota Pariaman 7.662 terdampak, nihil luka, hilang, meninggal.

2. Kota Payakumbuh terdampak banjir, nihil korban.

3. Kota Bukittinggi 68 terdampak, luka nihil hilang 3, meninggal nihil.

4. Kota Padang Panjang 359 terdampak, luka 4, hilang 32, meninggal 17.

5. Kota Solok 9.375 terdampak, nihil korban.

6. Kota Padang 27.153 terdampak, mengungsi 1.764; luka 2, meninggal 11.

7. Kabupaten Pasaman Barat 59.959 terdampak mengungsi 4.789, luka 1, hilang 3, meninggal 4.

8. Kabupaten Solok Selatan 312 terdampak, nihil korban.

9. Kabupaten Kepulauan Mentawai 7.170 terdampak, nihil korban.

10. Kabupaten Pasaman terdampak banjir, nihil korban.

11. Kabupaten Limapuluh Kota 1.388 terdampak, mengungsi 554, nihil korban.

12. Kabupaten Agam hampir seluruh wilayah terdampak 5.277 mengungsi, meninggal 151, hilang 55.

13. Kabupaten Padang Pariaman, 33.597 terdampak, mengungsi 1.634, luka 6, hilang 1, meninggal 21.

14. Kabupaten Tanah Datar 6.129 terdampak, mengungsi 6.137, luka 4, nihil hilang dan meninggal.

15. Kabupaten Solok 34.946 terdampak, mengungsi 1.194, luka 96, nihil hilang & meninggal.

16. Kabupaten Pesisir Selatan 67.875 terdampak, mengungsi 2.700, hilang 1, nihil luka dan meninggal.

Bisnis.com, PADANG — Posko Terpadu Kebencanaan Provinsi Sumatra Barat mencatat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah sejak (25/11) lalu telah menimbulkan total kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp1,76 triliun.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan bahwa hingga Minggu (7/12) tercatat 16 kabupaten dan kota serta 50 kecamatan terdampak bencana alam. Kondisi terparah berada di Kabupaten Agam, Kota Padang, Padang Panjang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

“Data yang dihimpun berasal dari laporan resmi kabupaten dan kota yang telah diverifikasi oleh instansi terkait. Dengan demikian tingkat akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini adalah gambaran situasi terkini yang akan terus diperbarui setiap hari,” katanya, Minggu (7/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa jumlah masyarakat terdampak hampir seperempat juta orang, yakni 247.402 jiwa. Di antaranya terdapat korban meninggal dunia 228 orang, hilang 98 orang, luka-luka 112 orang, mengungsi 20.604 orang, dan total masyarakat terdampak 247.402 jiwa.

Arry mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tingginya jumlah korban, terutama di wilayah yang mengalami longsor dan banjir bandang.

“Setiap korban adalah kehilangan besar bagi keluarga dan bagi kita semua. Kami memohon doa untuk para korban dan memohon kekuatan dari Allah SWT agar masyarakat Sumbar diberikan ketabahan dan semangat untuk kembali bangkit,” ucapnya.

Tidak hanya itu, sambung Arry, bencana turut mengakibatkan kerusakan signifikan pada ribuan rumah masyarakat dan ratusan fasilitas publik, mulai dari rumah rusak ringan 3.831 unit, rumah rusak sedang 1.032 unit, rumah rusak berat 1.572 unit, rumah terendam banjir 35.213 unit, dan rumah hanyut atau hilang 735 unit.

Sementara itu, untuk dampak pada pelayanan dasar, dilaporkan rumah ibadah terdampak sebanyak 148 unit, fasilitas kesehatan 66 unit, kantor pemerintahan 28 unit, dan sekolah 338 unit.

“Selain pembukaan kembali akses jalan, pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang terganggu juga menjadi prioritas percepatan penanganan oleh pemerintah,” sebutnya.

Sektor ekonomi produktif masyarakat juga mengalami kerusakan luas, terutama pada lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sejumlah ruas jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan, sehingga akses menuju lokasi terdampak terkendala dan memengaruhi distribusi bantuan serta mobilitas warga di sejumlah daerah.

Dampak pada sawah juga dirasakan seluas 6.713 hektare, kebun 1.031 hektare, dan kolam ikan 10.486 unit. Kerusakan sarana dan prasarana vital yakni ruas jalan 172 ruas dan jembatan 46 unit.

“Setelah kami hitung, kami perkirakan total kerugian material sementara mencapai Rp1.766.715.469.355,” jelasnya.

Menurutnya, dari total kerugian tersebut juga termasuk kerusakan bangunan rumah masyarakat sebesar Rp451.242.880.850, pelayanan dasar (faskes, rumah ibadah, kantor pemerintah, sekolah) Rp26.944.102.000, sektor sosial ekonomi Rp1.086.951.741.505, dan sarana prasarana Rp201.576.745.

“Jadi angka tersebut masih bersifat sementara, karena sampai saat ini kami masih terus melakukan verifikasi lapangan. Yang lebih penting saat ini adalah memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan layanan, perlindungan, dan bantuan yang tepat serta cepat,” ucapnya.

Dengan kondisi ini, Arry mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam penanganan darurat dan pemulihan jangka menengah, sembari memastikan komunikasi dengan pemerintah pusat tetap lancar agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan cepat dan lancar.

“Pemerintah pusat juga sudah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, baik dalam penanganan darurat maupun saat rehab–rekon nantinya,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat estimasi kerugian akibat bencana banjir, tanah longsor yang terjadi pada pekan ini ditaksir mencapai Rp5 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara berdasarkan laporan kabupaten/kota per Selasa (25/11) pukul 16.00 WIB kemarin. Tidak tertutup kemungkinan, nilai dampak kerugian bisa lebih dari Rp5 miliar tersebut.

“Cuaca ekstrem yang melanda Sumbar sejak Sabtu (22/11) memicu bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir bandang di sejumlah daerah. Kabupaten Padang Pariaman, Agam dan Kota Padang tercatat mengalami dampak paling besar, disusul Kabupaten Limapuluh Kota, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat serta beberapa daerah lainnya,” kata dia, Rabu (26/11/2025).

Arry menjelaskan bahwa angka kerugian tersebut berpotensi bertambah seiring proses asesmen detail yang masih berlangsung. Namun, untuk perkiraan kerugian sementara sekitar Rp4,9 miliar lebih, dan hal ini baru perkiraan awal.

“Kami meminta tim di lapangan untuk terus melakukan verifikasi, sehingga mendapatkan gambaran menyeluruh terkait dampak bencana dan kebutuhan intervensi pemulihan,” ujarnya.

Dia memastikan, sejak awal kejadian, Pemprov Sumbar sudah menggerakkan seluruh perangkat untuk percepatan penanganan darurat, pemulihan akses, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga. Ia pun menegaskan koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar respons berjalan cepat dan terarah.

“Jadi, kami bekerja dalam satu sistem komando. BPBD berada di garis depan, didukung OPD teknis, TNI dan Polri, serta pemerintah kabupaten/kota. Akses jalan dibuka, distribusi bantuan berjalan, dan layanan dasar diupayakan tetap stabil,” sebutnya.

Arry menambahkan bahwa asesmen menyeluruh terhadap rumah warga, fasilitas umum, lahan pertanian, dan infrastruktur akan dipercepat segera setelah kondisi lapangan memungkinkan.

Oleh karena itu, data kerusakan yang valid sangat penting bagi pemerintah untuk menghitung kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Kami ingin proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” tutupnya.

Selain itu, Arry juga mengatakan dalam melakukan penanganan dampak bencana alam ini, Pemprov Sumbar juga menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Alam melalui Surat Keputusan Gubernur nomor : 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025.

Menurutnya keputusan tersebut mulai berlaku sejak 25 November sampai 8 Desember 2025 dan surat tanggap darurat bencana alam ini telah ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy tertanggal 25 November 2025.

Dia menyampaikan sejauh ini ada sebanyak 13 kabupaten dan kota di Sumbar yang terdampak, kondisi ini menjadi dasar kuat bagi Pemprov untuk menetapkan status tanggap darurat bencana di tingkat provinsi.

“Tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari, keputusan ini juga dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana di lapangan,” tegasnya.

Arry menjelaskan penetapan status tanggap darurat provinsi untuk memastikan seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan fleksibel, terutama dalam mobilisasi logistik, alat berat, serta sumber daya manusia.

“Selain itu, penetapan status ini juga menjadi dasar pengusulan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, sehingga penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif,” jelasnya.

Bisnis.com, PADANG - Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat hingga Selasa (25/11) ini total kabupaten dan kota yang dilanda bencana alam mencapai 13 daerah. Bencana ini merendam ribuan unit rumah.

Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab menyampaikan bahwa 13 daerah tersebut mengalami bencana alam beragam, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon tumbang akibat cuaca ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah Sumbar. “Sejauh ini beruntung tidak ada korban jiwa akibat bencana alam akibat cuaca ekstrem ini,” katanya, Selasa (25/11/2025).

Daerah yang terdampak bencana itu meliputi Kota Padang, Solok, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Pasaman Barat.

Ilham menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi tersebut tidak hanya merendam ratusan rumah, melainkan juga menyebabkan sejumlah titik jalan amblas, bangunan rusak, lahan pertanian terendam, serta kerusakan infrastruktur lain. Dampak kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp 4,9 miliar. “Kami melihat dampak bencana di November ini merupakan dampak yang parah sepanjang tahun 2025 ini,” jelasnya.

Dari seluruh wilayah terdampak, kondisi terburuk terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Banjir merendam 3.326 unit rumah yang dihuni 10.042 jiwa. Dari jumlah itu, 13 unit rumah hanyut dan 15 unit lainnya mengalami kerusakan. “Kami mencatat akibat cuaca hujan dengan intensitas tinggi itu menyebabkan banjir setinggi 30 hingga 150 cm di beberapa wilayah Kabupaten Padang Pariaman,” sebutnya.

Wilayah Kabupaten Agam juga mencatat bencana tanah longsor cukup parah dengan panjang jalan tertimbun mencapai 10 meter. Selain itu, jalan amblas teridentifikasi sepanjang sekitar 200 meter.

Ilham menambahkan bahwa cuaca ekstrem yang terjadi di Sumbar sejalan dengan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan siaran pers BMKG, periode 21–27 November berada di bawah pengaruh sejumlah fenomena atmosfer yang saling memperkuat. Selain Monsun Asia, terdapat kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) negatif yang meningkatkan curah hujan di Indonesia bagian barat, aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial, serta anomali suhu muka laut yang memicu pertumbuhan awan konvektif.

Ketika massa udara lembab tersebut bertemu dengan topografi Bukit Barisan, terjadi proses pengangkatan udara atau orographic lifting yang memicu pembentukan awan hujan dalam jumlah besar. Kondisi ini meningkatkan peluang terjadinya cuaca ekstrem, terutama di wilayah pesisir dan perbukitan.

BMKG menyebut setidaknya 13 daerah di Sumbar berada dalam status kewaspadaan tinggi, yakni Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Lima Puluh Kota. BMKG menyampaikan bahwa seluruh daerah tersebut berada pada lintasan angin baratan yang kaya uap air sehingga rawan banjir, longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, maupun petir.

"Warga perlu memahami bahwa bencana tidak hanya terjadi karena hujan lebat semata, melainkan karena serangkaian proses atmosfer yang saling mempengaruhi," tutupnya.