MEDAN - Yayasan Sihatihat Sanjaya Center (YSSC) menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan lingkungan melalui gerakan penghijauan. Hal itu, sebagai langkah nyata mengurangi emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim .

Ketua Yayasan Sihatihat Sanjaya Center, Hari S Siregar, mengatakan banjir Sumatera , khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan telah meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi. Menurutnya, berkurangnya tutupan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata melalui rehabilitasi lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemulihan Bencana Sumatera Butuh Dana Rp130 Triliun

"Menjaga keseimbangan alam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Penanaman pohon merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di masa depan," katanya wartawan, Rabu (1/7/2026).

Melalui gerakan Spirit Green, YSSC mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta generasi muda untuk bersama-sama melakukan penanaman pohon di berbagai wilayah yang membutuhkan rehabilitasi lingkungan.

Penanaman pohon tidak hanya bertujuan menghijaukan kembali kawasan yang mengalami degradasi juga meningkatkan daya serap tanah terhadap air, mengurangi potensi banjir, mencegah erosi, menjaga sumber mata air, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Selain manfaat ekologis tersebut, pohon juga berperan sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) yang efektif sehingga mampu membantu menekan laju pemanasan global. "Setiap pohon yang kita tanam adalah investasi bagi masa depan. Semakin luas ruang hijau yang kita bangun, semakin besar pula kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim global," tegasnya.

Hari menilai penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat agar gerakan penghijauan menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Kami ingin gerakan menanam pohon menjadi budaya bersama. Lingkungan yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk merawat dan melestarikannya," lanjutnya. BNPB Ungkap Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Risiko Bencana Tertinggi di Dunia

YSSC, lanjut Hari, akan terus mengembangkan berbagai program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu aksi nyatanya juga dibuktikan dengan menanam pohon di Desa Lae Monong, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan setiap pohon yang ditanam sebagai warisan untuk generasi mendatang. Bersama-sama kita wujudkan Sumatera Utara dan Indonesia yang lebih hijau, lebih tangguh menghadapi perubahan iklim, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon demi masa depan yang lestari dan berkeadilan," tuturnya.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan perbuatan Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) mencapai Rp1,5 triliun. Hal itu sebagaimana disampaikan Hakim Anggota Mardiantos sebelum pembacaan amar putusan pada Selasa (30/6/2026).

"Sehingga kerugian keuangan negara untuk tahun 2020-2022 sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,5 triliun)," ujar Mardiantos.

Jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut dia, perhitungan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa hasil audit BPKP sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,5 triliun adalah valid, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis," katanya.

"Kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti telah terjadi, memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dan jumlahnya didukung dokumen-dokumen yang dapat diverifikasi untuk setiap rebel perhitungan," sambungnya.

Dalam auditnya, BPKP mengetahui selisih antara realisasi pembayaran netto dengan nilai wajar laptop yang seharusnya dibayarkan oleh negara.

"Metode ini bersifat sederhana, secara aritmatika dan dapat ditelusuri secara dokumenter karena dilakukan dengan mengkalikan jumlah unit barang yang seluruhnya tercatat secara utuh dalam berkas pengadaan, dengan selisih antara harga yang dibebankan kepada keuangan negara dengan harga pembanding yang bersumber dari harga perkiraan sendiri sebagai dokumen resmi pengadaan barang atau jasa pemerintah dan harga umum atau harga wajar pasar atas barang sejenis saat pengadaan," ungkapnya.

Diketahui, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Majelis Hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah saat membacakan amar putusan, Selasa (30/6/2206).

Nadiem juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari penjara. Selain itu, Nadiem turut dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar subsider 5 tahun penjara.

JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memusnahkan 44.028.306 batang rokok ilegal hasil penindakan yang berstatus barang milik negara (BMMN). Nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp65,18 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp32,95 miliar.

“Pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan selalu menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan penindakan,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Djaka mengatakan rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Mei 2026, baik dari operasi mandiri Bea Cukai maupun hasil sinergi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di bidang penegakan hukum.

Pemusnahan secara simbolis dilakukan di Lapang Alun-alun Kabupaten Garut. Selanjutnya, seluruh barang dimusnahkan di fasilitas PT Mukti Mandiri Lestari di Purwakarta dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Mei 2026, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat bersama unit vertikal di bawahnya mencatat 1.594 penindakan dengan jumlah barang hasil penindakan mencapai 49,05 juta batang rokok ilegal. Nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp72,93 miliar.

Selain penindakan administratif, Bea Cukai Jawa Barat juga melakukan satu penyidikan tindak pidana cukai yang telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam periode yang sama, Bea Cukai Jawa Barat turut menyelesaikan 28 perkara melalui mekanisme ultimum remedium yang menghasilkan penerimaan negara sekitar Rp1,1 miliar.

Djaka menegaskan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan produk ilegal tersebut. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran di bidang cukai.

Menurut Djaka, pemusnahan secara terbuka merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal. Bea Cukai juga mengapresiasi dukungan aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga iklim industri legal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA - Peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 memunculkan berbagai pertanyaan mengenai dinamika sosial dan politik di era digital. Peristiwa tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai ledakan kemarahan spontan, tetapi juga sebagai gejala perubahan sosial yang lebih luas.

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA menyebut, salah satu aspek yang banyak diperbincangkan adalah bagaimana sebuah peristiwa yang melibatkan warga biasa dapat memperoleh perhatian nasional dalam waktu singkat melalui media sosial. Penyebaran informasi yang cepat melalui berbagai platform digital memperlihatkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat menerima, mengolah, dan merespons informasi.

"Fenomena tersebut mendorong perlunya meninjau kembali teori-teori sosial yang selama ini digunakan untuk menjelaskan gerakan protes dan kerusuhan sosial," ujar Denny JA, Selasa (16/6/2026).

Teori pertama yang relevan adalah Relative Deprivation yang dikembangkan Ted Robert Gurr. Dalam teori ini, ketidakpuasan sosial muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas yang mereka hadapi. Perasaan ketidakadilan menjadi faktor penting yang dapat mendorong lahirnya protes maupun konflik sosial.

Teori kedua adalah Resource Mobilization Theory yang dikembangkan John McCarthy dan Mayer Zald. Teori ini menekankan pentingnya organisasi, kepemimpinan, jaringan, dan sumber daya dalam keberhasilan suatu gerakan sosial.

Sementara itu, Networked Protest Theory yang banyak dikembangkan Manuel Castells dan Zeynep Tufekci menjelaskan bagaimana teknologi digital dan media sosial memungkinkan mobilisasi massa berlangsung lebih cepat melalui jaringan komunikasi yang bersifat horizontal.

"Ketiga teori tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami berbagai bentuk gerakan sosial. Namun, menurut saya, perkembangan teknologi digital dan perubahan struktur ekonomi telah melahirkan kondisi baru yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh teori-teori tersebut," jelasnya.

Lihat video: Polri Ungkap Pemberi Dana untuk Kerusuhan Agustus: Siapa Mereka?



Berdasarkan pengamatan tersebut, Denny mengajukan sebuah kerangka yang saya sebut sebagai Teori Kerusuhan Era Digital. Teori ini dibangun atas lima variabel utama.

Pertama, Economic Grievance atau keresahan ekonomi. Faktor ini mencakup meningkatnya tekanan ekonomi, terbatasnya peluang kerja, penurunan daya beli, dan ketidakpastian masa depan yang dirasakan sebagian masyarakat.

Kedua, Digitally Vulnerable Class (DVC) atau kelas rentan digital. Kelompok ini mencakup pekerja platform digital, pengemudi transportasi daring, kurir, pekerja lepas, kreator konten skala kecil, dan berbagai pekerja yang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh sistem digital dan algoritma.

Ketiga, Social Media Amplification. Media sosial berfungsi sebagai pengganda emosi kolektif yang mampu mempercepat penyebaran informasi, solidaritas, maupun kemarahan dalam skala luas.

Keempat, Trigger and Provocation. Dalam banyak peristiwa sosial, terdapat pemicu yang memusatkan perhatian publik dan menjadi simbol yang memobilisasi respons kolektif. Dalam proses berikutnya, disinformasi maupun provokasi dapat memperbesar eskalasi konflik.

Kelima, Broken Social Contract. Kerusuhan cenderung muncul ketika sebagian masyarakat merasa institusi negara tidak lagi memenuhi harapan mereka terkait perlindungan, keadilan, kesempatan ekonomi, maupun respons terhadap aspirasi publik.

Kelima faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah. Sebaliknya, mereka saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Keresahan ekonomi dapat meningkat di kalangan kelompok rentan digital, diperbesar oleh media sosial, dipicu oleh suatu peristiwa tertentu, dan mencapai titik kritis ketika kepercayaan terhadap institusi publik menurun.

Dalam kerangka tersebut, rumusan sederhananya adalah: Digital Riot = Economic Grievance + Digitally Vulnerable Class + Social Media Amplification + Trigger and Provocation + Broken Social Contract. Sebagai sebuah gagasan teoritis, model ini masih memerlukan pengujian empiris yang lebih luas. Namun, teori ini berupaya menawarkan perspektif yang menghubungkan faktor ekonomi, teknologi digital, emosi kolektif, dan legitimasi institusi dalam satu kerangka analisis.

Pada akhirnya, perubahan sosial yang dipicu teknologi digital menuntut pembaruan cara pandang dalam ilmu sosial. Jika teori-teori klasik lahir untuk menjelaskan masyarakat industri, maka masyarakat yang hidup di bawah pengaruh algoritma dan jaringan digital mungkin memerlukan perangkat analisis yang berbeda.

"Kerusuhan Agustus 2025 dapat dipandang sebagai salah satu momentum yang mendorong lahirnya perdebatan baru mengenai bagaimana masyarakat digital bergerak, berorganisasi, dan mengekspresikan ketidakpuasan mereka di abad ke-21," tuturnya.

JAKARTA - Indonesia menampilkan harmoni kerukunan antar umat beragama kepada Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Ibu Negara Elke Büdenbender saat melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta. Dua tamu negara ini sempat mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, setelah menyelesaikan agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan.

Keduanya disambut Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, dan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo.

Di masjid terbesar di Asia Tenggara itu, Presiden Jerman berkesempatan melihat berbagai fasilitas, termasuk mimbar utama, serta mencoba memukul bedug yang menjadi salah satu simbol tradisi Islam di Indonesia.

Dari Istiqlal, Presiden Jerman Steinmeier bersama istri menelusuri salah satu “simbol” kerukunan antar umat beragama, yakni 'Terowongan Silaturahmi' yang menghubungkan masjid dengan Gereja Katedral Jakarta. Tiba di Katedral, tamu negara mendapat penjelasan mengenai sejarah, fungsi, dan nilai simbolik hubungan kedua rumah ibadah tersebut.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Jerman dan istri menunjukkan ketertarikan besar terhadap harmoni yang terbangun antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

"Setelah dari Istana tadi langsung berkunjung ke Istiqlal, kemudian menelusuri Terowongan Silaturahmi hingga masuk ke Katedral. Mereka sangat terharu melihat sebuah kota yang sangat ideal, ada dua rumah ibadah yang sangat bersahabat yang ditandai dengan adanya terowongan yang menghubungkan keduanya," ujar Menag dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/6/2026).

Menurut Menag, pengalaman melintasi terowongan tersebut memberikan kesan mendalam bagi Presiden Jerman beserta Istri. Karena dari satu sisi terdengar suara bedug dari Istiqlal, sementara semakin mendekati Katedral terdengar suara lonceng gereja.

"Di tengah-tengah (terowongan) ada kombinasi suara lonceng dan suara bedug. Ditambah ornamen-ornamen silaturahmi yang sangat indah. Itu yang membuat mereka sangat terkesan," ujar Menag.

Menag menilai kawasan Istiqlal-Katedral merupakan representasi nyata kehidupan keberagaman Indonesia yang sulit ditemukan di banyak negara lain. Karena itu, kawasan tersebut kerap menjadi destinasi yang diperkenalkan kepada para kepala negara dan tamu penting yang berkunjung ke Indonesia.

"Mereka sangat puas menyaksikan sebuah pemandangan yang sulit ditemukan di belahan dunia lain. Itulah kesan yang kami tangkap dari kunjungan tadi," tambah Menag.

Kardinal Ignatius Suharyo menjelaskan bahwa kedekatan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral memiliki makna historis yang kuat sejak awal pembangunan bangsa Indonesia. Menurutnya, penempatan Masjid Istiqlal di kawasan tersebut merupakan keputusan Presiden pertama RI Soekarno yang sarat pesan kebangsaan.

Ia mengisahkan, saat proses penentuan lokasi Masjid Negara, Wakil Presiden Mohammad Hatta sempat mengusulkan lokasi lain. Namun Soekarno memilih kawasan yang kini menjadi lokasi Istiqlal karena dua alasan utama, yakni menghapus simbol kolonialisme dan menghadirkan lambang kehidupan berdampingan dalam keberagaman.

"Relasi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral terus dibangun sebagai lambang bahwa kita hidup berdampingan sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, setiap kali ada tamu negara, mereka diajak melihat langsung simbol ideal bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam perbedaan," tuturnya.

Kunjungan Presiden Jerman ke Istiqlal dan Katedral menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang terus merawat kerukunan antarumat beragama. Di tengah berbagai tantangan global terkait hubungan antaragama, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi fondasi persatuan dan kekuatan bangsa.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (LH) bersama Aliansi Lintas Agama menekankan pentingnya pendekatan budaya dan persuasi religius dalam mengatasi ancaman keruntuhan ekologis.

Hal itu terungkap dalam dialog dengan gerakan moral lintas agama yang tergabung dalam Siaga Bumi (Indonesia Bergerak Selamatkan BUMI) di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Kuningan, Jakarta, Jumat 12 Juni 2026.

Dalam audiensi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat didampingi Sekretaris Kementerian, beserta beberapa staf khusus dan deputi. Sementara itu, rombongan Siaga Bumi dipimpin Ketua Dewan Pengarah Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin memaparkan sejarah panjang Siaga Bumi yang didirikan sejak 2015 sebagai gerakan moral dari umat beragama. Gerakan ini merupakan wujud nyata kolaborasi inklusif yang terdiri dari delapan unsur Inter-Religious Council (IRC) Indonesia.

Antara lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).

Tak hanya itu, ada pula representasi dari dunia akademik melalui kampus -kampus yang memiliki studi lingkungan di antaranya Universitas Nasional (Unas).

Lihat video: Cegah Kerusakan Lingkungan, Kemenhut Tertibkan Hutan Sumatra



“Siaga Bumi telah bergerak melalui berbagai program konkret, salah satunya adalah gerakan Eco Rumah Ibadah. Program ini berfokus pada pengasrian fisik dan lingkungan di sekitar rumah-rumah ibadah, manajemen air yang berkelanjutan, serta manajemen sampah,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Gerakan ini juga sejalan dan mendapat dukungan dari Paus Leo XIV dalam pesan terbaru untuk Hari Doa Dunia untuk Penciptaan 2025:

“Keadilan lingkungan tidak lagi dapat dianggap sebagai konsep abstrak atau tujuan yang jauh. Ini adalah masalah keadilan—sosial, ekonomi, dan manusia. Bagi para percaya, ini juga merupakan kewajiban yang lahir dari iman. Sekarang saatnya mengikuti kata-kata dengan tindakan.”

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyambut baik dan mengapresiasi konsistensi Siaga Bumi. Jumhur mengungkapkan, Kementerian LH tengah menyiapkan agenda besar yang dinamakan Pertaubatan Nasional Ekologis.

"Program strategis ini mencakup aksi nyata berskala besar, mulai dari reforestasi melalui penanaman 2 miliar pohon hingga pendataan ketat terhadap industri-industri yang merusak lingkungan," ujarnya.

Jumhur menegaskan di balik tantangan dan ancaman krisis lingkungan yang masif saat ini, terdapat peluang besar yang muncul dari semangat kebersamaan.

“Semua pihak yang beragam—lintas agama, lintas negara, lintas profesi, dan lintas keahlian—kini dapat bersatu karena sama-sama merasa memiliki tanggung jawab moral pada isu lingkungan hidup. Kami di Kementerian LH sangat merasa perlu adanya rekayasa sosial dan persuasi religius untuk mempengaruhi sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan,” lanjutnya.

Kedua belah pihak sepakat bahwa akar masalah utama dari krisis ekologis saat ini adalah persoalan budaya dan gaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses pembudayaan baru yang dilakukan secara simultan, baik melalui langkah-langkah cepat yang responsif maupun edukasi secara perlahan dan mendalam.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan peredaran 8.262.000 batang rokok ilegal yang diangkut menggunakan dua truk dalam operasi terpisah di jalur Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni. Dari penindakan tersebut, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian penerimaan sebesar Rp7,9 miliar.

"Dari kedua penindakan tersebut, Bea Cukai berhasil mengamankan total 8.262.000 batang rokok ilegal. Seluruhnya diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp12,68 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp7,9 miliar, mencakup nilai cukai, pajak rokok, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT)," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam jumpa pers di Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Jumat (12/6/2026).

Djaka menjelaskan penindakan bermula dari informasi mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal yang akan melintasi wilayah pengawasan Bea Cukai Merak. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Banten melakukan patroli darat di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Dalam operasi pertama, petugas menghentikan sebuah truk Colt Diesel yang dikemudikan JFR dengan kernet berinisial JER. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 182 karton rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek OK Bold tanpa pita cukai dengan total mencapai 2.912.000 batang.

Tak lama berselang, petugas kembali menghentikan sebuah truk Hino Fuso yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Dari pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, petugas menemukan 535 karton rokok jenis sigaret putih mesin (SPM) merek Double Happiness tanpa pita cukai yang disembunyikan di balik muatan pakan ternak. Jumlah barang bukti yang diamankan mencapai 5.350.000 batang rokok.

Saat ini, Kantor Wilayah Bea Cukai Banten bersama Bea Cukai Merak telah meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan JFR sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, yang bersangkutan diduga terlibat dalam sedikitnya lima kali pengiriman rokok ilegal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah menuju Sumatra.

Djaka mengatakan penyidik tidak akan berhenti pada penetapan sopir sebagai tersangka, melainkan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemilik maupun penerima manfaat utama dari jaringan distribusi rokok ilegal tersebut.

"Pastinya dengan kami secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, kami akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi, kami memerlukan proses pendalaman lebih lanjut," ujarnya.

Atas kasus tersebut, para pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat pengawasan di jalur-jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan barang kena cukai ilegal guna melindungi penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

BELFAST - Protes anti-imigrasi pecah di Belfast, Irlandia Utara , setelah serangan pisau yang diduga dilakukan oleh seorang pengungsi Sudan membuat negara itu gelisah.

Ratusan pengunjuk rasa, banyak yang menggunakan masker, memblokir jalan dan membakar mobil serta bangunan pada Selasa malam saat warga dievakuasi.

4 Pemicu Kerusuhan di Irlandia Utara, dari Agitator Sayap Kanan Picu hingga Warisan Sejarah

1. Irlandia Utara Dilanda Rasisme, Intimidasi dan Kekerasan

Michelle O’Neill, menteri pertama Irlandia Utara, menggambarkan kerusuhan itu sebagai “kepengecutan yang menjijikkan”. “Rasisme, intimidasi, dan kekerasan adalah salah di mana pun hal itu terjadi,” katanya di X.

Tersangka serangan pisau berusia 30 tahun, yang namanya belum dirilis, didakwa melakukan percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata tajam di tempat umum dan membuat ancaman pembunuhan setelah dia berulang kali menyayat kepala dan leher seorang pria berusia 40-an pada hari Senin.

Kepala polisi Irlandia Utara Jon Boutcher mengatakan tersangka tiba di Inggris pada tahun 2023 melalui Paris dan Dublin. Kementerian Dalam Negeri Inggris mengonfirmasi bahwa dia adalah seorang pengungsi Sudan dengan izin tinggal sah yang berlaku hingga tahun 2028.

Kekerasan terbaru ini terjadi ketika ketegangan masih tinggi di seluruh Inggris, dimana partai-partai populis menuduh kebijakan suaka mengizinkan orang-orang berbahaya masuk ke negara tersebut.

Bentrokan dengan kekerasan terjadi pekan lalu di Southampton, Inggris bagian selatan, terkait penanganan polisi atas pembunuhan seorang pelajar kulit putih muda yang ditikam hingga tewas oleh seorang pria Sikh asal Inggris. Pada hari Selasa, puluhan demonstran juga berkumpul di luar sebuah hotel yang menampung para pencari suaka, membawa spanduk bertuliskan “tidak ada rasisme, hanya patriotisme” dan “cukup sudah”.

2. Imigrasi Jadi Isu Hangat

Imigrasi telah menjadi isu hangat di Inggris, dan membantu memicu kebangkitan partai sayap kanan Reformasi Inggris dalam jajak pendapat kota baru-baru ini.

Terjadi kerusuhan anti-imigran di Irlandia Utara tahun lalu di tengah kemarahan atas dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dua remaja yang digambarkan berasal dari luar negeri. Lokasi bentrokan terjadi di kota Ballymena, di Irlandia Utara, di mana kelompok pengunjuk rasa menargetkan rumah tempat tinggal para migran.

Inggris juga dilanda kekerasan pada bulan Juli 2024 menyusul pembunuhan tiga gadis kecil yang ditikam di dekat Liverpool oleh seorang putra pengungsi Rwanda asal Inggris berusia 17 tahun – sebuah peristiwa yang pada saat itu menyebabkan kerusuhan, bahkan di Irlandia Utara. Remaja tersebut mengaku bersalah atas tuduhan membunuh gadis-gadis tersebut dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan hukuman minimal 52 tahun.

Pada bulan November tahun lalu, Amnesty International menggambarkan 12 bulan sebelumnya sebagai “tahun kebencian yang memalukan” di Irlandia Utara. Kepolisian mendokumentasikan 2.048 insiden rasis dan 1.280 kejahatan rasial dalam jangka waktu tersebut, salah satu tingkat tertinggi yang tercatat sejak pencatatan dimulai pada tahun 2004.

Empat dari lima insiden kebencian ras dengan tingkat bulanan tertinggi tercatat antara bulan Juni dan September 2025. “Di balik setiap statistik yang mengejutkan, ada orang atau keluarga yang hidup dalam ketakutan,” kata Patrick Corrigan, direktur Amnesty International Irlandia Utara, pada saat itu.

“Namun terlalu banyak politisi yang menyuarakan misinformasi anti-migran yang menjadi latar belakang serangan-serangan ini, dibandingkan berpihak pada para korban kejahatan rasial.”

3. Minoritas Sayap Kanan ciptakan Ketakutan

Michael Kerr, profesor studi konflik di King’s College London, mengatakan meskipun jumlah perusuh yang terlibat relatif kecil, dampaknya berpotensi sangat serius.

“Minoritas sayap kanan yang kecil namun gigih dapat menciptakan ketakutan dengan sangat cepat, terutama ketika mereka menargetkan komunitas kecil, rentan, dan sudah terpapar,” kata Kerr kepada Al Jazeera.

"Hal ini membuat serangan-serangan tersebut semakin meresahkan. Ini bukan merupakan ekspresi dari keluhan demokrasi yang besar; ini adalah intimidasi rasis yang ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang sangat kecil."

Tokoh-tokoh anti-imigrasi, termasuk pemimpin Partai Reformasi Nigel Farage dan pemimpin Restore Britain Rupert Lowe, telah menuntut rincian tentang status imigrasi penyerang pada hari Senin. Gavin Robinson, pemimpin Partai Persatuan Demokratik, mendesak pihak berwenang untuk mengekang "imigrasi yang tidak terkendali".

Boutcher mengatakan bahwa terduga penyerang tersebut sebelumnya tidak dikenal oleh Kepolisian Irlandia Utara — menunjukkan bahwa ia tidak memiliki riwayat kejahatan besar.

Sementara polisi mendesak orang-orang untuk tidak membagikan video grafis penusukan tersebut, banyak akun media sosial yang terkait dengan apa yang disebut "patriot" membagikan rekaman tersebut, mendesak orang-orang untuk "memprotes imigrasi massal ke komunitas mereka".

Miliarder teknologi Amerika Elon Musk me-retweet sebuah unggahan oleh aktivis anti-imigrasi Tommy Robinson, yang nama aslinya adalah Stephen Yaxley-Lennon, dengan mengatakan: "Hanya dengan memprotes BERULANG KALI dan KERAS akan ada perubahan!!".

Penusukan pekan lalu di Southampton, yang diduga dilakukan oleh seorang anggota komunitas Sikh Inggris, dimanfaatkan oleh Wakil Presiden AS JD Vance, yang menyalahkan "politik kebencian diri dan invasi massal migran" atas kekerasan tersebut. Pejabat pemerintah Inggris mencatat bahwa pelaku di Southampton bukanlah imigran dan menuduh Vance mencoba "mengintervensi demokrasi kita dan berusaha untuk memicu perpecahan di jalanan kita".

Komunitas Sikh sejak itu melaporkan berbagai insiden pelecehan rasial dan verbal, meskipun Mark Nowak, ayah korban yang berduka, memperingatkan agar kematian putranya tidak digunakan untuk menciptakan "perpecahan, kebencian, atau ketegangan lebih lanjut".

Menteri Kehakiman Irlandia Utara Naomi Long pada hari Rabu mengatakan bahwa mereka yang melakukan tindakan kekerasan "memanfaatkan rasa sakit, keprihatinan, dan kemarahan yang tulus" di antara masyarakat dan menyalahkan agitator daring sayap kanan karena memicu ketegangan rasial.

“Ada pihak-pihak yang berniat jahat di Inggris dan di tempat lain yang mungkin sebelumnya kesulitan menemukan Belfast di peta… yang sengaja mendorong orang untuk turun ke jalan,” katanya kepada BBC Breakfast. “Itulah definisi rasisme yang sesungguhnya.”

Kerr, dari King’s College, mengatakan bahwa penguatan materi anti-migran di platform seperti X, telah membantu menciptakan konteks di mana insiden dapat dengan cepat dipolitisasi dan digunakan untuk memicu kemarahan. “Itu tidak berarti setiap peserta secara formal diorganisir oleh sayap kanan ekstrem, tetapi kerangka ideologis jelas dibentuk oleh ekosistem yang lebih luas itu,” katanya.

4. Ada Warisan Konflik Irlandia Utara

Evi Chatzipanagiotidou, seorang dosen antropologi di Queen’s University of Belfast, mengatakan bahwa kekerasan pada hari Selasa juga terkait dengan Konflik Irlandia Utara, sebagaimana konflik sektarian di Irlandia Utara antara tahun 1960-an dan akhir 1990-an dikenal. Perjanjian damai tahun 1998, yang dikenal sebagai Perjanjian Jumat Agung, menghasilkan pakta pemerintahan antara partai-partai terbesar Nasionalis (mereka yang menginginkan Irlandia bersatu) dan Unionis (mereka yang ingin tetap menjadi bagian dari Inggris Raya).

Kerusuhan kekerasan terjadi di daerah-daerah yang telah terdampak oleh kemiskinan ekonomi jangka panjang, pengangguran, dan marginalisasi, kata Chatzipanagiotidou.

“Belum ada hubungan yang terbukti antara kerusuhan tersebut dengan paramiliter [sayap kanan], tetapi para pemuda yang berpartisipasi dalam kerusuhan ini akan menjadi target utama perekrutan kelompok-kelompok tersebut,” kata Chatzipanagiotidou.

“Jadi, proses sejarah dan ideologis lokal bertemu dengan politik sayap kanan global.”

Ia menambahkan bahwa dalam narasi anti-migrasi, perbatasan dengan Irlandia disalahkan sebagai koridor transit bagi para migran, yang kembali memicu ketegangan seputar identitas nasional antara komunitas Katolik dan nasionalis, yang sangat mengidentifikasi diri sebagai orang Irlandia dan mendukung persatuan Irlandia, serta komunitas Protestan dan unionis yang mengidentifikasi diri sebagai orang Inggris dan ingin tetap berada di Inggris.

Kerr, dari King’s College, juga menunjuk pada perpecahan politik dalam eksekutif pembagian kekuasaan sebagai bahaya lebih lanjut. Tanpa persatuan politik, “sayap kanan dapat menggunakan insiden-insiden ini untuk menciptakan perpecahan antara partai, komunitas, dan polisi,” katanya.

“Jika ini berlanjut, ini akan menjadi tantangan besar bagi kepolisian di Irlandia Utara dan dapat memicu kerusuhan yang lebih luas di seluruh Inggris.”

BELFAST - Para pengunjuk rasa anti-imigran di Inggris turun ke jalan setelah seorang pria berusia 30 tahun dari Sudan didakwa dengan percobaan pembunuhan menyusul serangan pisau di Irlandia Utara yang dikecam oleh Perdana Menteri Keir Starmer sebagai "mengerikan."

Kerumunan bertopeng berkumpul di berbagai bagian Belfast pada Selasa malam, membakar rumah, bus, mobil, dan barikade. Mereka menargetkan rumah-rumah minoritas etnis, menurut seorang pendeta setempat dan beberapa politisi.

Beberapa anggota gereja pendeta Jack McKee "yang telah bersama kami selama 20 tahun" "diusir dari rumah mereka, rumah mereka diserang, jendela dihancurkan, rumah-rumah di samping mereka dibakar," katanya kepada BBC. “Mereka adalah orang-orang Kristen yang baik dan mereka ditindas hanya karena mereka berkulit hitam.”

Video media sosial yang diverifikasi oleh CNN menunjukkan rumah-rumah di ibu kota Irlandia Utara dilalap api saat sebuah kendaraan darurat dan petugas pemadam kebakaran berlari di jalan. Ketegangan juga memuncak di kota tetangga Newtown Abbey, di mana para pengunjuk rasa membakar dua mobil, menurut video yang dilacak lokasinya oleh CNN, dan di Kilkeel di mana sebuah mobil lain dibakar.

Protes juga dilaporkan terjadi di seberang lautan di kota-kota lain di Inggris, Wales, dan Skotlandia.

Starmer mengatakan pada hari Rabu, “jelas bahwa orang-orang menjadi sasaran tadi malam karena latar belakang mereka” dan “mereka yang bertanggung jawab akan merasakan kekuatan penuh hukum.”

Menteri Pertama Irlandia Utara Michelle O’Neill mengatakan kelompok-kelompok pria bertopeng “membakar rumah-rumah keluarga” dalam adegan “kekerasan yang terang-terangan.”

“Mengimbau ketenangan harus menjadi prioritas, dan itulah yang saya desak sekarang. Kita harus membiarkan polisi melanjutkan pekerjaan mereka.”

Protes berkobar setelah polisi mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah mendakwa seorang pria dengan percobaan pembunuhan atas serangan pisau tersebut, yang menyebabkan seorang pria lain dirawat di rumah sakit dengan luka di mata, punggung, dan wajahnya.

Tersangka Hadi Alodid muncul di pengadilan pada hari Rabu dengan dakwaan percobaan pembunuhan, ancaman untuk membunuh seorang ahli radiologi NHS, dan kepemilikan pisau, lapor kantor berita PA Media. Ia ditolak jaminan oleh hakim.

Serangan pisau tersebut, yang terjadi pada Senin malam di Belfast utara, direkam oleh seorang saksi dan sejak itu menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang pria terlihat menindih seorang pria yang tampak berlumuran darah ke tanah dan menyerangnya beberapa kali sebelum para saksi mata dan petugas polisi berhasil menundukkannya.

Dalam cuplikan layar yang diambil dari video ini, seorang pria terlihat berada di atas pria lain selama insiden penusukan di Belfast, Irlandia Utara, pada hari Senin, 8 Juni. CNN telah mengaburkan wajah kedua pria tersebut.

Akun anti-imigran dan sayap kanan di media sosial, khususnya X, memanfaatkan video tersebut, dengan banyak yang menyerukan protes.

Miliarder Elon Musk termasuk di antara tokoh sayap kanan AS yang menyerukan demonstrasi, memposting ulang dan memperkuat konten tersebut. “Hanya dengan memprotes BERULANG KALI dan KERAS akan ada perubahan!!” tulisnya sambil memposting ulang seruan untuk demonstrasi nasional dari Tommy Robinson, seorang agitator kontroversial yang menyebarkan fanatisme anti-Muslim dan memiliki beberapa catatan kriminal.

Beberapa pemimpin Irlandia Utara dan nasional sejak itu mengutuk apa yang mereka sebut sebagai kekerasan xenofobia yang terjadi di jalanan.

“Serangan di Belfast Utara itu keji dan salah. Tetapi ada upaya berbahaya untuk mengeksploitasi hal itu untuk menargetkan dan menyerang orang-orang yang tidak bersalah yang hanya mencoba untuk hidup, bekerja, dan membesarkan keluarga mereka di sini,” tulis Menteri Pertama O’Neill di X.

“Rasisme, intimidasi, dan kekerasan adalah salah di mana pun itu terjadi.”

Protes yang lebih kecil juga terjadi di kota-kota Inggris lainnya termasuk Bangor, Glasgow, dan London, di mana sekelompok demonstran sayap kanan menghadapi polisi dan menyanyikan nyanyian anti-imigrasi.

Aktor-aktor negatif daring dan beberapa politisi lokal mengeksploitasi tragedi tersebut. "Ini bertujuan untuk memicu kekerasan dan menabur perpecahan," kata anggota parlemen Belfast, Claire Hanna, kepada Newsnight BBC.

“Yang Anda lihat adalah pogrom berbasis ras. Kita melihat pria-pria pergi dari pintu ke pintu meminta agar orang asing diusir hanya berdasarkan warna kulit mereka,” kata Hanna.

Sementara itu, kekhawatiran telah muncul tentang pesan-pesan yang dilaporkan mendorong kerusuhan yang beredar di WhatsApp. Salah satu pesan tersebut mendesak pria berusia 18 tahun ke atas untuk “bersiap untuk berkelahi atau ditangkap,” menurut laporan di beberapa media Inggris.

Sudah hampir 10 tahun sejak Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Bagaimana keputusan itu memengaruhi hidup, pekerjaan, atau bisnis Anda?

Polisi mengakui bahwa “kantong-kantong kerusuhan sporadis” telah terjadi di seluruh Irlandia Utara dan beberapa kendaraan telah dibakar. Mereka mendesak masyarakat untuk tetap tenang, melakukan protes secara damai, dan “bertindak secara bertanggung jawab.”

“Kami sekali lagi menyerukan ketenangan dan meminta semua tokoh berpengaruh di komunitas lokal untuk mendorong protes damai dan mencegah keterlibatan dalam kekerasan atau kerusuhan,” kata asisten kepala polisi Kepolisian Irlandia Utara (PSNI), Ryan Henderson.

Minggu lalu, rilis rekaman kamera tubuh (bodycam) kematian mahasiswa kulit putih Henry Nowak –– yang diborgol oleh polisi pada bulan Desember setelah ditikam hingga tewas oleh seorang pria Sikh di kota Southampton, Inggris –– memicu protes nasional, dengan para petugas dikritik atas tindakan mereka dan para pemimpin sayap kanan dituduh menggunakan pembunuhan tersebut untuk memicu kekerasan rasis demi keuntungan politik.

Para pejabat penting pemerintahan Trump, termasuk Wakil Presiden JD Vance, memanfaatkan vonis pembunuhan pelaku untuk menyalahkan kebijakan migrasi Inggris, yang memicu ketegangan dengan pemerintah Inggris. Pria yang dihukum karena pembunuhan tersebut, Vickrum Digwa, 23 tahun, lahir di Inggris.

Seorang juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang fotonya ditampilkan, telah menanggapi komentar Vance, memperingatkan agar tidak "mencoba ikut campur" dalam demokrasi Inggris.

Kerusuhan kekerasan yang meluas terjadi di kota Ballymena di Irlandia Utara setelah dua remaja laki-laki Rumania dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis remaja. Semua tuduhan terhadap keduanya akhirnya dibatalkan.

Menteri Kehakiman Irlandia Utara, Naomi Long, mengutuk kerusuhan yang sedang berlangsung ini, menuduh beberapa pengunjuk rasa "berniat untuk menghancurkan komunitas yang mereka klaim sedang mereka coba lindungi."

LONDON - Para pengunjuk rasa anti-imigran di kota Belfast di Irlandia Utara membakar kendaraan dan bangunan setelah seorang pria Sudan ditangkap atas serangan pisau yang menyebabkan satu orang terluka parah.

Ratusan pengunjuk rasa, banyak di antaranya bertopeng, berkumpul di beberapa lokasi di seluruh kota pada hari Selasa, membakar sebuah bus dan beberapa mobil.

Sebuah bangunan di dekat pusat kota juga dibakar, dengan warga mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa para pengunjuk rasa menyalakan api di tempat sampah dan kemudian melemparkan bom molotov.

Kerumunan juga berkumpul di Antrim, sekitar 25 km (15 mil) sebelah barat Belfast.

Michelle O’Neill, menteri pertama Irlandia Utara, mengecam protes tersebut dan mendesak agar tetap tenang.

“Sekelompok pria bertopeng membakar rumah keluarga adalah tindakan pengecut yang menjijikkan,” tulisnya di X, dilansir Al Jazeera.

“Rasisme, intimidasi, dan kekerasan adalah salah di mana pun terjadi. Tidak ada alasan dan pembenaran untuk serangan malam ini. Tidak seorang pun ingin melihat ini di jalanan kita dan saya sekali lagi menyerukan ketenangan.”

Tersangka dalam serangan pisau, yang terjadi di Belfast utara pada Senin malam, didakwa pada Selasa malam dengan percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata tajam di tempat umum, dan membuat ancaman pembunuhan.

Pria berusia 30 tahun itu, yang namanya belum dirilis, dijadwalkan hadir di pengadilan pada hari Rabu.

Korban, seorang pria berusia 40-an, menderita luka parah di matanya dan luka sayatan di wajah dan punggungnya selama serangan dengan pisau dapur yang ditemukan di tempat kejadian, kata polisi.

“Saya memahami bahwa percobaan pembunuhan tadi malam akan membuat orang merasakan berbagai emosi, dari rasa takut hingga marah,” kata Asisten Kepala Kepolisian Irlandia Utara, Ryan Henderson, dalam konferensi pers, seraya menyatakan kerusuhan tersebut sebagai “insiden kritis”.

“Saya menyerukan ketenangan dan keselamatan seluruh komunitas kita sebagai tanggapan atas hal ini,” katanya.

Rekaman serangan pisau di Belfast utara menunjukkan beberapa anggota masyarakat mencoba melawan penyerang sebelum polisi tiba, dan mereka dipuji oleh para perwira senior karena telah menyelamatkan nyawa pria tersebut.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyebut serangan itu “mengerikan” dan “menjijikkan” di X. “Saya sama sekali tidak mentolerir adegan kekerasan yang menjijikkan seperti ini di jalanan kita,” katanya.

Kantornya mengatakan bahwa “sudah waktunya untuk tenang”, menambahkan: “Penting bagi polisi untuk memiliki waktu dan ruang untuk menyelidiki dengan tepat.”

Serangan tersebut, yang tidak dianggap sebagai terorisme, terjadi pada saat ketegangan meningkat di Inggris menyusul pembunuhan seorang mahasiswa di Southampton yang diborgol oleh polisi saat ia sekarat akibat luka tusukan setelah pembunuhnya, seorang pria Sikh, secara keliru menuduh serangan tersebut bersifat rasis.

Meskipun korban dan pembunuh yang dihukum sama-sama warga negara Inggris, para pengunjuk rasa pada hari Selasa berdiri di luar sebuah hotel di Southampton yang menampung pencari suaka, sambil memegang papan bertuliskan, “Migrasi Ilegal Menghancurkan Peradaban Kita”.

Sementara itu, serangan di Belfast memicu pertanyaan langsung tentang status imigrasi tersangka, termasuk dari beberapa politisi.

Gavin Robinson, pemimpin Partai Persatuan Demokratik, mendesak pihak berwenang untuk mengekang “imigrasi yang tidak terkendali”, sementara tokoh-tokoh anti-imigrasi, termasuk pemimpin Partai Reformasi Inggris Nigel Farage dan pemimpin Restore Britain Rupert Lowe, menuntut rincian tentang penyerang tersebut.

Kepala Polisi Irlandia Utara Petugas polisi, Jon Boutcher, mengatakan kepada wartawan bahwa tersangka tinggal di Inggris dengan visa lima tahun yang diberikan pada September 2023.

Boutcher mengatakan tersangka diyakini telah melakukan perjalanan dari Sudan ke Paris dan Dublin sebelum mengajukan permohonan suaka di Belfast.

“Tidak ada jejak tersangka ini di basis data keamanan nasional kami, dan dia tidak dikenal oleh Kepolisian Irlandia Utara,” tambahnya.

Para pemimpin partai politik utama Irlandia Utara bersama-sama mengutuk serangan pisau tersebut, menyebutnya "mengerikan" dan mengatakan bahwa "tidak ada tempat di masyarakat kita untuk kebrutalan semacam ini".

Mereka juga menyerukan ketenangan, mengatakan bahwa kerusuhan hanya akan merusak komunitas mereka.

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan , persatuan, dan semangat kebangsaan. Hal ini disampaikan Gugun Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young Buddhist Association di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Dalam sambutannya, Gugun mendoakan Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kekuatan dalam memimpin bangsa, menjaga perdamaian, dan mempererat kerukunan antarumat beragama. Juga membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Ia juga berharap pemerintah selalu diberikan kemudahan dan perlindungan dalam menjalankan amanah untuk melayani masyarakat. “Melalui momentum Waisak ini, mari kita perkuat gotong royong, saling bekerja sama, menjaga kerukunan, dan bersama-sama mendukung pemerintah demi Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera,” katanya.

SURABAYA - Kementerian Agama memastikan hadir sebagai fasilitator untuk menyelesaikan persoalan Gereja Mawar Sharon (GMS) Bantul. Negara menjamin kebebasan beribadah setiap warganya.

Komitmen itu disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar usai berdiskusi langsung dengan Pimpinan GMS di GMS Church Surabaya, Selasa (2/6/2026) malam. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Pendeta Philip Mantofa dan Pendeta Irene Mantofa.

Dalam kesempatan tersebut, Gugun mengaku telah berkomunikasi dengan UKP Gus Miftah, Kapolda DIY, hingga Bupati Bantul. Tujuannya satu yakni mendorong percepatan penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif. Menag: Pembubaran Ibadah di Bantul Tak Boleh Terulang Lagi

“Saya tadi malam berkesempatan hadir di GMS Church Surabaya untuk berdiskusi terkait perkembangan penanganan persoalan GMS Bantul. Sekaligus saya sudah telepon UKP Gus Miftah, Kapolda DIY, dan Bupati Bantul guna mendorong percepatan penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif,” ujar Gugun dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Gugun menjelaskan, Kementerian Agama mengambil peran menjembatani GMS Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuannya agar seluruh aspek administrasi yang masih menggantung segera diselesaikan pemerintah daerah. Bagi Kemenag, langkah ini murni bentuk kehadiran negara. "Negara wajib melindungi dan menjamin kebebasan setiap warga untuk beribadah sesuai keyakinannya," tegasnya.

Untuk langkah selanjutnya, baik Kemenag maupun GMS sepakat menunggu undangan pertemuan lanjutan dari Pemkab Bantul. Forum itu nantinya akan membahas detail teknis penyelesaian.

Gugun menekankan, semangat yang dibawa sama yakni menjaga kerukunan, ketenangan, dan keharmonisan antarumat beragama. "Jalur dialog dan musyawarah jadi pilihan utama, bukan konfrontasi," tamdasnya.

Di sisi lain, pihak GMS juga menyatakan sikap. Mereka mempercayakan sepenuhnya proses penyelesaian kepada pemerintah dan mendukung penuh upaya yang sedang dilakukan semua pihak terkait. Nasaruddin Umar: Tidak Ada Toleransi Terhadap Kekerasan Fisik dan Seksual di Pesantren

Terakhir, Gugun meminta doa dan dukungan publik. Ia berharap proses mediasi berjalan lancar, melahirkan solusi terbaik untuk semua, dan semakin menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Kemenag berharap proses mediasi berjalan kondusif agar hak konstitusional warga dalam beribadah dapat dipenuhi tanpa menimbulkan gesekan baru di tengah masyarakat.

“Mohon doa dan dukungannya. Semoga proses mediasi berjalan lancar, menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak, serta semakin memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia,” tuturnya.