Bisnis.com, SURABAYA – Bupati Sidoarjo Subandi angkat suara mengenai dugaan kasus penipuan yang menyeret dirinya, yang saat ini telah naik status proses hukumnya menjadi penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Dittipidum Bareskrim) Mabes Polri.

Subandi pun mengungkapkan bahwa dana senilai Rp28 miliar yang diperkarakan atas dugaan penipuan investasi perumahan tersebut digunakan sebagai anggaran untuk membiayai kebutuhan kampanye, saat dirinya bersama Wabup Sidoarjo Mimik Idayana mencalonkan diri sebagai Cabup-Cawabup Sidoarjo pada gelaran Pilkada 2024 lalu.

Dirinya kemudian menerangkan dana tersebut kemudian dititipkan dan dikelola kepada pihak lain atau seseorang bernama Haji Mulyono beserta pihak pelapor, bukan secara langsung oleh dirinya secara bersangkutan.

"Anggaran itu mestinya [digunakan sebagai] anggaran [kampanye] pilkada yang dikelola oleh Pak Haji Mulyono karena saya dengan Bu Mimik sepakat biaya pilkada itu [dibagi] 50%-50%," ungkap Subandi, Kamis (22/1/2026).

Berkaitan dengan perkara yang menjeratnya tersebut, Subandi pun mengaku bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Dittipidum Bareskrim Mabes Polri dan memberikan keterangan berkaitan dugaan kasus tersebut.

“Saya sempat diperiksa, ya saya katakan apa adanya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Subandi menegaskan bahwa uang senilai Rp28 miliar adalah murni dana kampanye, dan tidak bisa dikategorikan sebagai investasi karena tidak terdapat dokumen perjanjian secara resmi yang ditunjukkan kepada pihak berwajib.

"Dia itu melaporkan katanya untuk investasi. Lah, kalau investasi mestinya ya ada transfer, bunyinya perjanjiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, tanyakan kepada beliaunya (pelapor) apakah ada enggak itu?," bebernya.

Subandi pun mengklaim bahwa laporan polisi itu ditengarainya ditujukan oleh seseorang berinisial RM, yang diduga mengarah kepada sosok Rahmat Muhajirin, suami dari Wabup Sidoarjo Mimik Idayana.

“Yang jelas, pelapornya itu RM dan kawan-kawan,” ungkap Subandi.

Atas perkara yang menyeretnya itu, Subandi menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pelaporan balik karena dalam penilaiannya kasus tersebut termasuk dalam dugaan pencemaran nama baiknya dirinya selaku Bupati Sidoarjo.

“Saya sendiri nanti juga akan membuat pelaporan balik juga atas nama pernyataan saya sebagai bupati. Yang jelas ini membuat gaduh Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meningkatkan kasus dugaan penipuan senilai Rp28 miliar terkait Bupati Sidoarjo Subandi dan anggota DPRD Sidoarjo M Rafi Wibisono ke penyidikan.

Pengacara pelapor, Dimas Yemahura Alfarauq mengatakan informasi kenaikan status perkara itu diperoleh dirinya per hari ini, Rabu (21/1/2026).

Adapun, Surat Perintah Tugas Penyidikan untuk kasus tersebut tertuang melalui surat SP.Gas. Sidik/70.2b/I/RES.1.11./2026/Dittipidum, tanggal 20 Januari 2026.

"Hari ini saya menerima pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan [SPDP]," ujar Dimas di Bareskrim Polri, Rabu (21/1/2026).

Dimas menjelaskan duduk perkara ini berkaitan dugaan penipuan investasi perumahan. Namun, dana investasi diduga tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, rencana pembangunan kompleks perumahan kliennya tidak kunjung terealisasi meski terlapor menerima dana investasi sebesar Rp28 miliar sejak 2024

"Dijanjikan oleh dia itu akan dibangun oleh developer yang akan menghasilkan keuntungan jika dibangun perumahan. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada perumahan, masih berupa pesawahan, dan tidak pernah ada pembangunan proyek developer," imbuhnya.

Bahkan, kata Dimas, kliennya sudah melayangkan somasi berulang kali kepada terlapor. Namun, surat somasi itu tak kunjung direspons. Oleh sebab itu, pihaknya melaporkan perkara ini ke Bareskrim Polri.

"Total kerugian yang cukup besar tentu ini sangat-sangat memprihatinkan karena perlu diketahui klien kami mengalami kerugian sebesar Rp28 miliar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang tahun ini, KPK sudah menjaring sedikitnya 5 bupati yang memiliki skandal korupsi yang diduga karena ada mahar politik saat kampanye.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa biaya politik menjadi salah satu penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah. Hal ini di latar belakangi sejumlah bupati yang terjadi OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi, fenomena yang sekarang terjadi, banyaknya bupati atau kepala daerah yang tertangkap, itu memperlihatkan bahwa satu hal, modal politik bagi kepala daerah itu nilainya sangat mahal," Kepala Divisi Hukum dan Investigasi, Wanna Alamsyah, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, anggota partai politik berupaya mengembalikan modal politik yang salah satu caranya ada melakukan korupsi. Dia menuturkan bahwa sistem politik di Indonesia tidak memberikan transparansi terkait laporan keuangan dana kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran.

Kondisi tersebut membuka celah masuknya pihak-pihak untuk kepentingan tertentu sehingga saat anggota partai politik memiliki jabatan, dia perlu berbalas Budi kepada para pemodal.

"Banyak pemodal-pemodal atau orang-orang yang memiliki kepentingan di suatu daerah itu memberikan dana kampanye yang dengan harapan bahwa akan ada timbal balik. Jadi salah satu hal yang kami lihat," jelasnya.

Wanna mengimbau kepada KPK agar penindakan juga bersamaan dengan perbaikan sistem sehingga menekan angka korupsi. Begitupun partai politik memiliki peran penting bagi kadernya agar tidak melakukan kegiatan rasuah.

Aktivitas Politik, Celah Korupsi

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa kebutuhan biaya yang besar dalam aktivitas politik membuka celah tindakan korupsi. Hal ini setelah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya membayar utang kampanye Pilkada 2025 senilai Rp5,25 miliar dari uang suap.

Budi menuturkan bahwa biaya besar dalam perpolitikan membuat seseorang berupaya mengembalikan modal yang telah terpakai selama aktivitas politik, khususnya kampanye. Salah satu caranya adalah melakukan korupsi.

Menurutnya, fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai.

"Hal ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih lalu punya beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut, yang sayangnya kemudian dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yaitu korupsi," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Apalagi, kata Budi, laporan keuangan partai politik tidak akuntabel dan transparan sehingga membuka peluang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri.

"KPK mendorong pentingnya standarisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah," jelas Budi.

Selain itu, lemahnya integrasi rekrutmen kaderisasi turut memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kaderisasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

Dia menyampaikan bahwa pihaknya melalui Direktorat Monitoring masih melengkapi kajian ini dan hasil dari kajian akan diberikan sebagai rekomendasi perbaikan bagi pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan korupsi.

Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai biaya politik menjadi salah satu penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah. Hal ini di latar belakangi sejumlah bupati yang terjadi OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi, fenomena yang sekarang terjadi, banyaknya bupati atau kepala daerah yang tertangkap, itu memperlihatkan bahwa satu hal, modal politik bagi kepala daerah itu nilainya sangat mahal," Kepala Divisi Hukum dan Investigasi, Wanna Alamsyah, Selasa (23/12/2025).

Alhasil, katanya, anggota partai politik berupaya mengembalikan modal politik yang salah satu caranya ada melakukan korupsi.

Selain itu, Wanna menjelaskan bahwa sistem politik di Indonesia tidak memberikan transparansi terkait laporan keuangan dana kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran.

Kondisi tersebut membuka celah masuknya pihak-pihak untuk kepentingan tertentu sehingga saat anggota partai politik memiliki jabatan, dia perlu berbalas Budi kepada para pemodal.

"Banyak pemodal-pemodal atau orang-orang yang memiliki kepentingan di suatu daerah itu memberikan dana kampanye yang dengan harapan bahwa akan ada timbal balik. Jadi salah satu hal yang kami lihat," jelasnya.

Wanna mengimbau kepada KPK agar penindakan juga bersamaan dengan perbaikan sistem sehingga menekan angka korupsi. Begitupun partai politik memiliki peran penting bagi kadernya agar tidak melakukan kegiatan rasuah.

"Kemudian KPK melakukan penindakan tanpa disertai dengan adanya proses perbaikan, maka kita selamanya akan melihat lingkaran setan tersebut akan terjadi," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo yang mengatakan laporan keuangan tidak akuntabel membuka peluang aliran dana tidak sah masuk ke kantong para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri.

"Tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/12/2025).

Budi menuturkan bahwa itu baru temuan awal dari tim lembaga antirasuah dan tidak menutup kemungkinan ada dana-dana lainnya yang digunakan demi kebutuhan politik.

Berdasarkan hasil kajian KPK, kata Budi, korupsi di lingkaran partai politik disebabkan oleh biaya aktivitas politik yang besar seperti kampanye. Para kader akhirnya berlomba-lomba berupaya membalikan modal politik dengan menghalalkan segala cara.

"Fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai," ujar Budi.

Menurutnya, permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.