Kehadiran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung terus memantik sorotan publik. Ada yang melihatnya sebagai hal wajar dalam demokrasi: seorang mantan kepala negara tetap memiliki hak untuk berpolitik, menyampaikan pandangan, atau memberi dukungan kepada partai tertentu. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan intensitas keterlibatan tersebut.

Spekulasi pun berkembang. Apakah safari politik Jokowi sekadar untuk memperkuat PSI, atau bagian dari strategi jangka panjang yang berkaitan dengan konstelasi menuju Pemilu 2029?

Terlepas dari pro dan kontra, satu hal sulit diabaikan: sambutan ribuan kader dan simpatisan di Lampung menghadirkan suasana yang lebih menyerupai mobilisasi politik nasional ketimbang pertemuan internal partai. Jabatan formal telah berakhir, tetapi pengaruh politik Jokowi tampaknya belum ikut pensiun.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana posisi seorang mantan presiden dalam demokrasi, dan sejauh mana pengaruh politik dapat bertahan setelah kekuasaan formal usai?

Pengaruh yang Tidak Berakhir Bersama Jabatan

Dalam demokrasi modern, pengaruh politik tidak otomatis hilang ketika masa jabatan selesai. Banyak mantan pemimpin dunia tetap aktif dalam ruang publik, baik sebagai pendukung partai, pembicara, maupun patron politik. Dalam batas konstitusional, hal ini merupakan bagian wajar dari kehidupan demokrasi.

Dari sudut pandang ini, kehadiran Jokowi dalam agenda PSI dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik lanjutan. Hubungan personal dan politik antara Jokowi dan PSI juga bukan rahasia. Maka, publik membaca kehadirannya sebagai bagian dari proses konsolidasi politik.

Dalam kerangka David Easton, sistem politik bertahan melalui arus dukungan dan tuntutan masyarakat. Dukungan bukan sesuatu yang statis; ia harus terus diproduksi melalui interaksi yang berulang. Safari politik, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai mekanisme menjaga aliran dukungan tersebut agar tetap hidup.

Namun tafsir politik tidak pernah tunggal. Sebagian pengamat melihatnya sebagai upaya memperkuat posisi PSI agar mampu melewati ambang batas parlemen. Sebagian lain membaca kemungkinan lebih luas: bahwa ini adalah bagian dari pembangunan infrastruktur politik jangka panjang menuju konfigurasi 2029. Kedua tafsir itu mungkin, tetapi masih berada di ranah analisis, bukan kesimpulan.

Sosiolog Dirk Baecker melihat politik sebagai sistem yang terus berupaya mengurangi kompleksitas melalui pembentukan struktur dan ekspektasi. Dalam pengertian ini, kehadiran tokoh seperti Jokowi dapat dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan ekspektasi politik dalam sistem yang terus berubah.

Komunikasi yang Membentuk Persepsi

Dalam politik modern, komunikasi bukan sekadar penyampai pesan, tetapi bagian dari produksi realitas politik itu sendiri. Brian McNair menekankan bahwa politik bekerja dalam ruang komunikasi yang dipenuhi simbol, citra, dan narasi.

Safari politik Jokowi memiliki dimensi simbolik yang kuat. Ia menegaskan bahwa seorang mantan presiden masih hadir dalam percakapan politik nasional. Namun simbol tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan elektoral. Persepsi publik dibentuk oleh banyak faktor: kondisi ekonomi, kinerja pemerintahan, serta munculnya figur-figur baru.

Menjelang 2029, sejumlah nama mulai muncul dalam survei dan diskursus publik: Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, Dedi Mulyadi, hingga Pramono Anung.

Namun, banyak survei juga menunjukkan tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihan. Artinya, lanskap politik masih cair dan sangat mungkin berubah. Dalam situasi seperti ini, figur seperti Jokowi dapat menjadi variabel penting yang memengaruhi arah konsolidasi.

Kingmaker dan Infrastruktur Politik

Dalam politik, ada peran yang tidak selalu berada di atas panggung utama: kingmaker. Jokowi mulai ditempatkan dalam kategori ini. Ia tidak lagi menjadi kandidat, tetapi dapat memengaruhi arah dukungan politik, koalisi, dan distribusi kekuatan.

Posisi ini didukung oleh beberapa modal politik: jaringan birokrasi yang luas, kedekatan dengan berbagai elite, akses terhadap dukungan finansial, serta tingkat pengenalan publik yang tinggi. Dalam konteks ini, PSI dapat dilihat bukan hanya sebagai partai, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur politik yang lebih besar.

Safari politiknya, dengan demikian, dapat dibaca sebagai investasi jangka panjang. Bukan hanya membesarkan partai, tetapi juga mengamankan kanal pengaruh dalam konfigurasi politik mendatang.

Dinamika Elite dan Ketidakpastian 2029

Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, tetapi dinamika awal sudah terlihat. Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi kombinasi apresiasi dan kritik. Sebagian publik menilai stabilitas politik relatif terjaga, namun sebagian lain mengkritisi efektivitas program dan komunikasi kebijakan.

Di sisi lain, figur seperti Gibran membawa simbol generasi baru, Anies mempertahankan basis politik yang solid, AHY menguat melalui pengalaman organisasi dan pemerintahan, sementara Dedi Mulyadi dan Pramono Anung menghadirkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Namun, belum ada kepastian siapa yang akan benar-benar mendominasi.

Dalam situasi ini, politik bekerja seperti arena yang belum selesai dibentuk. Jokowi hadir sebagai salah satu aktor yang dapat mempercepat atau mengubah arah pembentukan tersebut.

Menengok Pengalaman Negeri Jiran

Sejarah politik kawasan menunjukkan bahwa konfigurasi kekuasaan tidak pernah permanen. Di Malaysia, Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim pernah berada dalam posisi politik yang sangat berseberangan. Anwar bahkan sempat dipenjara dalam kontroversi politik yang panjang.

Namun dalam perkembangan berikutnya, keduanya sempat berada dalam koalisi yang sama untuk menggulingkan pemerintahan Najib Razak. Politik kemudian terus berubah, hingga Anwar akhirnya menjadi perdana menteri. Dinamika ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, lawan dapat menjadi sekutu, dan sekutu dapat berubah menjadi lawan. Pelajaran ini relevan: tidak ada konfigurasi politik yang benar-benar final.

Politik sebagai Ruang yang Terus Bergerak

Dalam Meditations, Marcus Aurelius menyatakan bahwa apa yang tidak baik bagi sarang lebah, tidak akan baik pula bagi seekor lebah: apa yang tidak baik bagi keseluruhan tidak akan baik bagi bagian kecilnya. Dalam konteks demokrasi, ini dapat dibaca sebagai pengingat bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal kemenangan politik, tetapi tentang kontribusi terhadap kepentingan bersama.

Safari politik Jokowi pada akhirnya bukan sekadar aktivitas seorang mantan presiden. Ia adalah bagian dari dinamika demokrasi yang lebih luas: tentang bagaimana pengaruh dipertahankan, bagaimana simbol bekerja, dan bagaimana masa depan politik disiapkan sebelum ia benar-benar tiba.

Apakah Jokowi akan menjadi penentu utama dalam kontestasi 2029, masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun satu hal jelas: dalam politik, tidak ada yang benar-benar selesai. Hanya ada peran yang berubah bentuk.

JAKARTA - Di tengah menguatnya polarisasi politik dan maraknya penggunaan isu rakyat sebagai komoditas politik, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan deklarasi kebangsaan di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026). Mereka ini terdiri dari BEM Nusantara, BEM PTNU Se Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia, dan BEM Kristiani Indonesia.

Deklarasi tersebut menjadi penegasan sikap bersama mahasiswa nasional untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa. Kemudian menolak infiltrasi kepentingan politik praktis , serta mengawal jalannya pembangunan nasional agar tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat. Terima Rp20 juta, Muhammad Abdimaludin Dinonaktifkan dari Ketua BEM FH Universitas Bung Karno

Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menegaskan gerakan mahasiswa saat ini sedang menghadapi tantangan serius berupa upaya-upaya penunggangan yang berpotensi menghilangkan independensi gerakan. Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu.

Menurutnya, independensi merupakan modal utama mahasiswa untuk tetap dipercaya publik sebagai kekuatan moral yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif dan berintegritas. ”Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat. Karena itu kami menolak segala bentuk infiltrasi dan penunggangan terhadap organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia," katanya.

Senada dengan itu, Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengambil posisi sebagai pengawal kebijakan publik tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis. Rifqi menambahkan pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar proses pembangunan nasional tidak berjalan secara eksklusif dan jauh dari aspirasi masyarakat.

"Mahasiswa bukan oposisi permanen dan bukan pendukung permanen pemerintah. Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, menyoroti semakin maraknya politik provokasi yang dinilai merusak kualitas demokrasi dan mengaburkan substansi persoalan bangsa. Ia melihat hari ini banyak pihak yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai bahan bakar popularitas pribadi.

Isu petani, buruh, pendidikan, hingga kemiskinan sering kali hanya dijadikan panggung politik. ”Kami menolak politik provokasi, politik kebencian, dan segala bentuk eksploitasi persoalan rakyat demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu," tegasnya.

Dalam deklarasinya, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, menjaga independensi dan kemurnian gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis. Kedua, mengutuk dan menolak infiltrasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kelompok berkepentingan.

Ketiga, menolak politik provokasi dan penggunaan isu rakyat sebagai alat membangun popularitas pribadi. Keempat, mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta menerima kritik mahasiswa secara konstruktif. Kelima, mendesak implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo

Bagi gabungan Aliansi BEM Nasional, demokrasi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. Mahasiswa, sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir elite.

Deklarasi yang disampaikan di Jatinegara tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa gerakan mahasiswa nasional ingin kembali menempatkan kajian, gagasan, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai fondasi utama perjuangan. Di tengah derasnya arus politik yang kerap menjadikan ruang publik sebagai arena perebutan pengaruh dan kepentingan.

JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) menilai kondisi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Hal ini merespons wacana Reformasi Jilid II yang belakangan mengemuka di tengah maraknya aksi demonstrasi .

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid II?” yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026). Diskusi menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko .

Agenda tersebut juga dihadiri para sekretaris jenderal organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus. Mereka yakni Muh Jusrianto (Sekjen PB HMI), Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI), I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND). 28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan

Forum tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. Termasuk desakan penghentian sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Dalam pemaparannya, Muhammad Zaki Mubarak menegaskan, reformasi merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar peristiwa politik yang berhenti pada tahun 1998. Menurutnya, selama hampir tiga dekade pelaksanaan reformasi, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.

“Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” katanya.

Meski menolak narasi Reformasi Jilid II, Zaki mengakui berbagai persoalan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang harus segera direspons pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta stagnasi pendapatan masyarakat sebagai persoalan riil yang membutuhkan solusi konkret.

Pandangan serupa disampaikan Sekjen PP PMKRI Putri Sukmaniara. Menurutnya, situasi nasional saat ini belum memenuhi kondisi objektif sebagaimana yang terjadi menjelang Reformasi 1998.

Ia menjelaskan pada masa tersebut Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa otoritarianisme, dominasi militer dalam kehidupan sipil, serta krisis ekonomi yang sangat berat. “Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998,” ujarnya.

Meski demikian, Putri menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis. Termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan langkah-langkah pembenahan terhadap struktur ekonomi nasional. Pemerintah sedang melakukan penertiban terhadap berbagai aset yang dinilai dikuasai secara tidak sah.

Termasuk jutaan hektare lahan sawit serta aktivitas pertambangan ilegal, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat melalui berbagai program sosial. Ia menyebut aset-aset tersebut akan diarahkan guna mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

Budiman juga menyampaikan pandangannya terkait munculnya narasi Reformasi Jilid II. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa dorongan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari gerakan mahasiswa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite ekonomi yang merasa dirugikan akibat kebijakan penataan aset yang dilakukan pemerintah. Polda Metro Jaya Terjunkan 4.131 Personel Kawal Demo di Jakarta Hari Ini

“Adanya fenomena atau keinginan dari pihak tertentu agar Presiden Prabowo segera berhenti sebelum tahun 2029 terjadi karena kekhawatiran para elite ekonomi bahwa aset dan akses mereka akan habis terdistribusi kepada rakyat jika programnya terus berjalan,” katanya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai pandangan mengenai arah demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para narasumber dan peserta diskusi sepakat bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi dinilai perlu tetap berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog, pengawasan, dan perbaikan kebijakan.

JAKARTA - Jaringan Cendekiawan Muda (JCM) akan melawan setiap upaya yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa demi syahwat politik elektoral kelompok tertentu. JCM juga mengajak segenap elemen mahasiswa, masyarakat sipil, serta komponen bangsa bergerak bersama dalam koridor yang sehat dengan mengutamakan argumentasi dialogis, bersikap kritis dan konstruktif, serta menjaga stabilitas dan demokrasi.

“Kami menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis mana pun,” kata Sekjen PB HMI Muh Jusrianto dalam konferensi pers bersama para sekjen organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan nasional yang tergabung di forum kolaborasi JCM di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Kronologi Mahasiswa Geruduk Budiman Sudjatmiko, Sudaryono dan Nusron Wahid saat Diskusi di UGM

Selain Jusrianto, terdapat Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), dan Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI). Kemudian I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND).

Selain itu JCM juga menyampaikan 7 tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak perbaikan tata kelola dan audit Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran, transparan, berkelanjutan dan bebas dari inefisiensi struktural.

Kedua, mendesak pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dijalankan dengan tata kelola yang profesional, berbasis sistem pengawasan independen, dan bersih dari segala bentuk konflik kepentingan oligarkis. Ketiga, menuntut kebijakan tarif dan harga energi yang berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat menengah bawah serta pelaku UMKM, bukan sekadar menyesuaikan mekanisme pasar.

Keempat, mendorong penguatan fiskal nasional melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan pemberantasan kebocoran, serta memberantas mafioso anggaran. Kelima, mengutuk keras segala bentuk intimidasi di lingkungan akademik dan menuntut jaminan keamanan atas kebebasan akademik yang bertanggung jawab berpendapat di lingkungan kampus.

Keenam, menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis manapun. Ketujuh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional, merawat demokrasi yang subtansial, menolak polarisasi, dan mengawal pembangunan nasional dengan sikap kritis-konstruktif.

Menurut Jusrianto, seluruh tuntutan JCM lahir dari pertimbangan objektif berbasis data. ”JCM berkomitmen untuk tetap berdiri di jalur independen demi memastikan tata kelola negara berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

JDM juga menyoroti insiden pembubaran diskusi ilmiah di Universitas Gadjah Mada (UGM) baru-baru ini. Aksi intimidasi dan pembubaran forum akademik semacam ini menjadi tamparan bagi demokrasi dan mencederai kebebasan akademik yang seharusnya dijunjung tinggi.

Bagi Jusrianto, perbedaan sikap dan pandangan, haruslah diselesaikan melalui koridor dialog intelektual. Bukan dengan paksaan, persekusi, apalagi pembungkaman. “Kampus harus kita jaga bersama sebagai panggung dialektika yang mempertemukan segala perbedaan sikap dan pandangan," lanjutnya.

Menuju 81 tahun kemerdekaan dan 28 tahun era reformasi bergulir, Indonesia telah dikaruniai banyak pengalaman dan pembelajaran. Dari era ke era dalam pergantian rezim kekuasaan, kita telah banyak mengambil hikmah dari berbagai tantangan dan peluang yang ada. Bukan hanya perihal romantisasi sejarah sebuah era atau rezim, melainkan juga catatan kelam perihal periode tersebut.

Ketika Orde Lama berkuasa, kita diperingatkan oleh kekuasaan yang tanpa kontrol akan melahirkan pemimpin yang berkeinginan berkuasa seumur hidup. Sukarno melalui demokrasi terpimpin ala konsepsinya mengantarkan kepada sebuah kebuntuan politik yang berujung tumbang pada tahun 1966.

Begitu pun selanjutnya, Orde Baru datang melalui komando Presiden Soeharto juga mengalami cerita yang sama. Memang ada kesan positif dalam pembangunan ekonomi Indonesia, namun hal itu juga dibayar tuntas oleh hilangnya demokrasi, presiden yang berkuasa selama 32 tahun, hak asasi yang terbelenggu dan rusaknya negara akibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kekesalan atas pola pemerintahan yang berwatak otoritarian itu melahirkan semangat reformasi pada 1998. Semangat itu didasari oleh niat untuk memperbaiki arah demokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Enam tuntutan dilayangkan, mulai dari adili Soeharto beserta kroni-kroninya, amendemen UUD 1944, hapuskan dwifungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih dari KKN. Semua itu telah membawa semangat perbaikan dan membawa catatan yang cukup mengesankan dari era reformasi ini.

Akan tetapi, berselang 28 tahun reformasi semua itu tampak mulai memudar. Gelora dan cita-cita reformasi saat ini seakan tampak berbalik arah. Apakah telah lupa atau berpura-pura lupa. Mungkin saja hari ini kita telah dijangkiti oleh amnesia massal. Perlahan semangat demokrasi dan mewujudkan good governance serta desentralisasi politik telah mulai luntur.

Semenjak dua periode kekuasaan Presiden Jokowi, Indonesia telah memasuki era yang kalau meminjam istilah dari Sanna Jaffrey & Eve Warburton (2024) disebut sebagai a decade of democratic regression: sebuah istilah yang menggambarkan pelemahan demokrasi, mulai dari melemahnya kebebasan berpendapat, kualitas pemilu yang dicederai, lahirnya produk hukum yang kurang mengakomodasi kepentingan publik (Omnibus Law, UU KPK, dll) serta semakin maraknya korupsi yang ugal-ugalan.

Paradoks Pembangunan Rezim Baru

Memasuki periode pemerintahan Presiden Prabowo ini, kita kembali dikhawatirkan oleh merangsek kembali keberadaan militer dalam sendi kehidupan negara. Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat (SR), dan swasembada pangan dicirikan dengan pengambilan kebijakan berbasis top-down.

Apalagi sejak berdirinya super holding Danantara yang diniatkan sebagai (Sovereign Wealth Fund) milik Indonesia. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga melakukan kebijakan ekspor satu pintu komoditas strategis seperti sawit, batu bara dan besi paduan melalui pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), telah menambah kekhawatiran publik dan pihak swasta saat ini.

Menariknya, sejak Presiden Prabowo menduduki tampuk kekuasaan, ruang publik kita sering disuguhi berbagai istilah dan paradigma seperti Sumitronomics, Prabowonomics, Kapitalisme Negara, dan Neoliberalisme. Paradigma-paradigma tersebut sering dijadikan bahan perdebatan dan sering juga dijadikan ulasan dalam berbagai tulisan. Seakan kita saat ini ditarik kembali ke khazanah ilmu politik klasik yang memperdebatkan demokrasi versus pembangunan.

Adanya keyakinan bahwa kita harus memilih salah satu dari dua hal tersebut. Memilih pembangunan ekonomi dan menunda demokrasi atau sebaliknya. Seolah kita tidak bisa melakukan itu beriringan, pembangunan ekonomi yang meningkat dan meratakan dengan kehidupan demokrasi yang sehat. Inilah yang tampak dari perjalanan demokrasi sepanjang era reformasi.

Salah satu hal yang menarik adalah mengaitkan konsepsi arah pembangunan Indonesia di bawah Presiden Prabowo atau Prabowonomics dengan paradigma Kapitalisme Negara ala Cina. Belakangan juga tampak bahwa Presiden Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia (2023) juga mengakui bahwa dirinya tergugah oleh bapak reformasi Cina, Deng Xiaoping.

Namun, apakah relevansi Prabowonomics dengan praktik Kapitalisme Negara ala Cina itu sudah tepat sasaran dalam praktiknya? Jangan-jangan selama ini kita salah mengkonsepsikan paradigma tersebut. Atau barangkali kita terlalu banyak mengeluarkan jurus berbagai penggunaan paradigma ekonomi politik, namun sangat gagap di dalam praktik dan implementasi kebijakan saat ini.

Jika kita identifikasi dari perkalian hari ini, mulai dari rupiah yang sudah menembus lebih Rp18.000, pelemahan IHSG, ketidakpastian geopolitik, dan permasalahan ekonomi lainnya terdapat tiga aspek utama yang mesti diperhatikan, yaitu 1) komunikasi publik, 2) tata kelola pemerintahan (governance), dan 3) karakteristik kepemimpinannya.

Ketiga hal ini akan dijadikan bahan telaah melalui konsepsi Kapitalisme Negara ala Cina tersebut. Apakah Prabowonomics tersebut memang mengarah ke sana atau ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Barangkali kita selama ini kurang memahami secara utuh bagaimana praktik kapitalisme negara ala Cina tersebut.

Membongkar Anatomi “Socialism with Chinese Characteristic”

Dua buku menarik yang bisa dijadikan rujukan di antaranya: Pertama, The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism oleh Keyu Jin (2023), dan Kedua, Party Life: Chinese Governance and the World Beyond Liberalism oleh Eric Li (2023). Kedua buku ini ditulis oleh akademisi Tiongkok yang berfokus dalam bidang ekonomi dan politik.

Fakta menarik dari ciri khas pembangunan ala Cina dengan model sosialisme ala Tiongkok (socialism withchinesecharacteristics) tersebut yaitu: politiknya tersentralisasi dan ekonominya terdesentralisasi. Memang dari segi politik hina sangat sentralisasi di bawah komando satu Partai Komunis Cina (PKC). Namun, dari aktivitas ekonominya sangat terdesentralisasi.

Sehingga menurut Keyu Jin di dalam bukunya terkenal istilah ekonomi wali kota (mayor economy): sebuah istilah yang berasal dari aktivitas ekonomi yang berasal dari kerja sama wali kota dan pihak swasta di daerah. Masing-masing daerah di Tiongkok saling berkompetisi, berinovasi dan berkreasi terkait pengembangan ekonominya.

Dari kompetisi tersebut melahirkan persaingan dan inovasi dalam pembangunan Cina modern. Cina berhasil karena mereka mensentralisasi politik tetapi mendesentralisasi ekonomi. Sementara Indonesia hari ini menunjukkan gejala sebaliknya: mencoba mensentralisasi keduanya melalui instruksi top-down dari Jakarta.

Hal tersebut yang berbeda dengan kenyataan Prabowonomics saat ini. Melalui kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat, program swasembada pangan seperti di Papua hari ini sangat tersentralisasi. Kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo banyak berorientasi secara top-down.

Aktivitas dan inovasi daerah seakan dibuat pasif dengan menunggu komando dari pusat atas program yang telah ditetapkan. Kekhawatiran ini semakin berlipat ganda dengan melihat kondisi politik tanah air yang kian menunjukkan gelagat otoritarianisme. Keberadaan militer yang multifungsi, kebebasan berpendapat yang semakin suram, DPR yang minim oposisi serta kebebasan pers yang kian terpinggirkan.

Reorientasi Arah Pembangunan

Semua problem ini menyatu di dalam komunikasi publik pemerintah yang buruk, tata kelola pemerintahan yang kurang baik (bad governance) dan karakteristik kepemimpinan yang seakan tidak mendengarkan kritik dari publik. Pelemahan rupiah dan IHSG merupakan akumulasi dari tiga aspek di atas.

Minimnya perencanaan yang matang dalam program prioritas seperti MBG, KMP, Sekolah Rakyat dan sebagainya menunjukkan tata kelola yang tidak matang. Kritik dari akademisi dan masyarakat sipil ditanggapi seolah hanya gangguan semata. Selain itu dalam hal penunjukan pejabatnya, Cina sangat mementingkan aspek meritokrasi dan profesionalisme. Bukan semata pada pertimbangan kedekatan, balas jasa politik atau pertimbangan politik jangka pendek. Hal itulah yang menjadikan konsepsi Kapitalisme Negara ala Cina berhasil menjawab tantangan pembangunan ekonomi yang sering mengontraskan antara neoliberalisme dengan sosialisme tersebut.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mengimbau bahwa hendaknya kita bukan lagi berdebat perihal model paradigma pembangunan semata. Akan tatapi, kita mesti melompat lebih jauh. Sudahkan pembangunan hari ini sesuai dengan cita-cita republik? Ke mana kita akan menuju? Apakah hanya berkutat pada narasi-narasi semata atau mencoba menyadari apa yang masih kurang dan mesti dibenahi di dalam internal negara kita sendiri. Semua itu bergantung dari kesadaran dan kerja sama seluruh elemen bangsa Indonesia.

Negara kita besar, semua ini membutuhkan arah yang jelas dan perlunya partisipasi lintas sektor serta melibatkan berbagai unsur. Dengan adanya spirit pembangunan melalui percakapan saling melengkapi antara pemerintah dan publik luas akan menentukan kualitas kebijakan yang akan diterapkan.

Selain itu, modal negara kepulauan ini jika aspek desentralisasinya diwujudkan secara konkret dan berbasiskan meritokrasi, tentunya akan membawa keberagaman inovasi dalam pembangunan di masing-masing daerah. Semua ini membutuhkan niat yang besar bagi kita bersama, pemerintah pusat yang mau mendengarkan, publik yang ikut berpartisipasi dan hubungan yang setara antara pusat dan daerah akan melahirkan keseimbangan pembangunan jangka panjang bagi Indonesia.

Mengingat kondisi ekonomi tanah air saat ini sedang tidak baik-baik saja, hal ini menjadi momentum berharga bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakannya melalui: komunikasi publik, tata kelola pemerintahan, dan karakteristik kepemimpinan di bawah Presiden Prabowo saat ini. Sudahkah semua ini menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa saat ini? Apa yang kita butuhkan dan ke mana kita akan menuju?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto membalas kritik majalah The Economist ihwal arah demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki jalannya sendiri dan tidak harus meniru negara-negara Barat.

Sebelumnya, majalah asal Inggris tersebut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo. Dalam artikelnya, The Economist menilai pemerintah terlalu ekspansif dalam belanja negara, memperkuat sentralisasi kekuasaan, serta berisiko menggerus capaian reformasi yang dibangun sejak krisis Asia 1997-1998.

Media itu juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara.

Menanggapi kritik tersebut, Prabowo melalui surat yang dimuat The Economist pada Rabu (10/6/2026) menegaskan dirinya tidak anti terhadap kritik. Menurut dia, kritik merupakan bagian penting dari demokrasi.

“Saya menyambut kritik. Dalam demokrasi, kritik bukan hanya sehat, tetapi juga penting,” tulis Prabowo.

Namun, ia menilai sebagian kritik tidak sepenuhnya melihat persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Karena itu, pemerintah memilih fokus pada program yang dinilai memberi manfaat langsung bagi rakyat.

Prabowo mencontohkan program MBG yang kerap menjadi sasaran kritik. Menurut dia, program tersebut diperlukan karena masih banyak anak Indonesia mengalami stunting dan kekurangan gizi.

Ia juga menolak anggapan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Menurut Prabowo, Indonesia tetap berada di jalur demokrasi. “Indonesia adalah demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi,” tegasnya.

Prabowo juga menolak pandangan bahwa Indonesia harus mengikuti pola politik negara-negara Barat. Menurut dia, demokrasi tidak harus identik dengan polarisasi dan konflik politik berkepanjangan.

“Apakah Indonesia harus meniru polarisasi dan kepahitan politik yang terlihat di sebagian Barat agar dianggap cukup demokratis?” katanya.

Menurut Prabowo, pemerintah ingin dinilai dari hasil yang dirasakan masyarakat. Ia menegaskan kritik akan dijawab melalui kerja dan capaian, bukan sekadar retorika.

“Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil,” tegas Prabowo.

JAKARTA - Survei Poltracking Indonesia menunjukkan pemilih yang terafiliasi dengan PDIP puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari survei Poltracking periode 11-17 Mei 2026, sebanyak 64,6% puas dengan kinerja Prabowo-Gibran.

“Ada PDI Perjuangan yang puas di angka 64,6%,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi Ketika di wawancara terkait Rilis Survei Nasional bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Isu Aktual Strategis, Sabtu (6/6/2026). Prabowo: Pilu Hati Saya, Anggota PDIP Kadang-kadang Kritiknya Keras Banget

Masduri melanjutkan, selain PDIP, partai-partai koalisi Prabowo-Gibran juga mencatatkan tingkat kepuasan yang tinggi. Mulai dari Golkar sampai dengan PKB. “Kemudian Partai Golkar yang puas itu di 74,5%, PKB yang puas terhadap kinerja pemerintah itu ada di 61,3%,” sambungnya.

Sementara itu, partai Demokrat, PKS dan PAN sama-sama merasa puas dengan kinerja pasangan yang dilantik pada 20 Oktober 2024 silam tersebut. Tingkat kepuasan Partai Demokrat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu 69,7%, PKS 52,6%, dan PAN 55,4%.

Adapun hasil tingkat kepuasan berimbang ditorehkan Partai NasDem. Partai tersebut menurut survei Poltracking mencatatkan tingkat kepuasan 50,6% dan tidak puas berada di angka 49,3%. Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold

Survei Poltracking dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

Ada masa ketika Pancasila hadir seperti pelajaran wajib yang harus diterima dengan sikap tunduk. Ia masuk ke sekolah, kampus, kantor pemerintah, organisasi pemuda, dan ruang-ruang pelatihan. Namanya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Banyak orang mengenalnya sebagai penataran. Ada buku pedoman, jadwal resmi, instruktur, daftar hadir, dan sertifikat. Negara berbicara dari depan ruangan. Warga duduk, mencatat, mengangguk, lalu pulang dengan kewajiban baru untuk menjadi “Manusia Pancasila”.

Bagi Orde Baru, Pancasila bukan sekadar dasar negara. Ia menjadi bahasa kekuasaan. Rezim Soeharto tahu bahwa kekuasaan tidak cukup dijaga oleh tentara, birokrasi, dan pemilu yang sudah tertata untuk selalu menghasilkan kemenangan. Kekuasaan juga perlu alasan moral. Pancasila memberi alasan itu. Tahun 1985, pemerintah menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Sejak saat itu, Pancasila berubah menjadi alat untuk mengukur kesetiaan warga kepada negara.

P4 membuat Pancasila bergerak dari ruang perdebatan menuju ruang hafalan. Proses penanaman ideologi pada masa Orde Baru berjalan melalui pendidikan nasional, media penerangan, lembaga budaya, radio, televisi, dan perangkat negara lain. Warga yang selesai mengikuti pendidikan ideologi diharapkan menjadi “Manusia Pancasila” (Retnowati, 2018, hlm. 55). Frasa itu terdengar baik. Akan tetapi dalam praktik politik sehari-hari, ia sering berarti warga yang puguh, tenang, tidak banyak bertanya, dan tidak mengganggu tafsir resmi negara.

Tafsir yang Dimonopoli

Soeharto memakai Pancasila sebagai perekat bagi negara yang luas dan beragam. Alasan itu masuk akal. Indonesia memang membutuhkan dasar bersama agar perbedaan agama, suku, kelas sosial, daerah, dan pilihan politik tidak berubah menjadi pertikaian permanen. Masalahnya muncul ketika negara merasa menjadi pemilik tunggal atas makna Pancasila. Negara tidak hanya mengajak warga menerima Pancasila. Negara juga menentukan cara memahami, cara mengamalkan, dan cara menilai siapa yang dianggap menyimpang.

Dalam pidato kenegaraan, Soeharto menghubungkan P4, pembangunan, asas tunggal, Golkar, dua partai politik, dan ABRI dalam satu bingkai besar bernama pembangunan sebagai pengamalan Pancasila (Retnowati, 2018, hlm. 133-134). Dengan cara itu, pembangunan tidak lagi tampak sebagai pilihan kebijakan yang boleh diperdebatkan. Ia naik menjadi kewajiban moral. Mendukung pembangunan berarti mendukung Pancasila. Mengkritik pembangunan dapat dianggap mengganggu Pancasila.

Di sinilah ideologi mulai kehilangan fungsi etikanya. Ia tidak lagi menjadi panduan bersama untuk menilai kekuasaan. Ia berubah menjadi pagar yang melindungi kekuasaan. Negara tidak perlu selalu membungkam kritik secara kasar. Negara cukup menciptakan suasana agar kritik terlihat sebagai sikap tidak nasionalis. Seorang warga bisa menolak kebijakan tertentu, tetapi ia segera diminta membuktikan cintanya kepada bangsa. Seorang mahasiswa dapat memprotes ketidakadilan, tetapi ia segera dicurigai membawa agenda yang berbahaya. Percakapan berhenti sebelum argumen benar-benar dimulai.

Luka yang Ditinggalkan Reformasi

Tatkala Orde Baru jatuh pada 1998, Pancasila ikut terkena getahnya. Banyak warga tidak membenci nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Mereka hanya lelah karena nilai-nilai itu terlalu lama menempel pada wajah kekuasaan. Bourchier mencatat bahwa setelah Soeharto tumbang, muncul alergi terhadap Pancasila karena publik melihatnya sebagai ideologi yang disakralkan, dimonopoli, dan digunakan untuk membungkam kritik. P4 dihentikan pada November 1998, lalu BP-7 dibubarkan (Bourchier, 2015, hlm. 245).

Reformasi membuka banyak pintu. Pers menjadi lebih bebas. Partai politik bermunculan. Mahasiswa, LSM, komunitas agama, kelompok korban, dan warga biasa mulai berbicara lebih lantang. Negara tidak lagi menguasai ruang publik seperti masa sebelumnya. Pancasila harus hidup dalam percakapan yang lebih ramai, lebih bebas, dan lebih selit belit dikendalikan.

Walakin luka sejarah membawa persoalan baru. Karena Pancasila terlalu lama identik dengan Orde Baru, banyak orang menjauhinya. Ruang publik kehilangan bahasa bersama yang kuat untuk menghadapi intoleransi, kekerasan mayoritas, politik kebencian, oligarki, dan pelemahan demokrasi.

Ketika sebagian kelompok mencoba menarik negara ke tafsir agama yang parokial, sebagian lain justru merindukan negara yang kembali keras mengatur tafsir kebangsaan. Indonesia lalu bergerak di antara dua bahaya. Bahaya pertama datang dari kelompok yang ingin mengganti dasar bersama. Bahaya kedua datang dari negara yang ingin kembali menjadi guru tunggal bagi warga.

Pancasila Masuk ke Linimasa

Hari ini Pancasila kembali muncul. Tetapi ia tidak datang seperti P4. Ia tidak selalu hadir melalui buku pedoman, ruang penataran, atau televisi negara. Ia muncul di media sosial, pidato pejabat, video pendek, meme, komentar warganet, tagar, akun anonim, dan kerja pendengung. Dulu pesan bergerak dari pusat ke bawah. Sekarang pesan bergerak melalui jaringan yang cepat, bising, dan sering sulit diperiksa asal-usulnya.

Perubahan saluran ini penting. Pada masa Orde Baru, negara terlihat jelas sebagai pengirim pesan. Pada zaman algoritma, pesan dapat datang dari pejabat, relawan politik, pendukung partai, pemengaruh, akun bayaran, akun anonim, atau pengguna biasa. Namun pola lama tetap sering muncul. Label anti-Pancasila, anti-NKRI, radikal, komunis, intoleran, kadrun, cebong, dan sejenisnya kerap menggantikan percakapan yang seharusnya memerlukan data, konteks, dan penjelasan.

Setiawan dan Tomsa mencatat bahwa ancaman serius bagi demokrasi Indonesia hari ini berasal dari melemahnya demokrasi sebagai narasi, penguasaan institusi demokrasi oleh kepentingan predatoris, dan penyempitan ruang publik bagi pembela nilai demokrasi (Setiawan & Tomsa, 2022, hlm. 2).

Pernyataan itu membantu kita membaca keadaan kiwari. Teknologi membuat pesan lebih cepat. Namun kecepatan tidak sama dengan kedalaman. Linimasa yang ramai tidak otomatis melahirkan warga yang lebih matang secara politik.

Dari Hafalan ke Kemarahan

P4 bekerja dengan pola indoktrinasi. Pendengung bekerja dengan pola mobilisasi emosi. Keduanya berbeda bentuk, tetapi dapat menghasilkan akibat yang mirip. Keduanya bisa membuat warga berhenti berpikir jernih. P4 meminta warga menerima tafsir resmi. Pendengung mendorong warga bereaksi sebelum memeriksa fakta. P4 membutuhkan ruang kelas, modul, dan instruktur. Pendengung membutuhkan konflik, kemarahan, dan perhatian.

Dalam dua pola itu, demokrasi mudah menyempit menjadi urusan kesetiaan kelompok. Orang tidak lagi bertanya apakah sebuah kebijakan adil. Mereka lebih dulu bertanya siapa yang mengkritik dan dari kubu mana ia berasal. Orang tidak lagi memeriksa data. Mereka mencari potongan informasi yang cocok dengan kemarahan sendiri.

Polarisasi politik setelah 2017 dan 2019 menunjukkan gejala itu. Setiawan dan Tomsa mencatat bahwa setelah kasus Ahok dan mobilisasi kelompok Islamis, muncul pembelaan Pancasila dalam bentuk hiper-nasionalisme. Pemerintah juga memperkuat retorika tentang kesucian NKRI dan ancaman terhadap Pancasila.

Pada 2017, aturan baru memberi negara kewenangan lebih besar untuk melarang organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila (Setiawan & Tomsa, 2022, hlm. 113-114). Melawan intoleransi memang penting. Tetapi negara tetap harus menjaga proses hukum, bukti terbuka, dan ruang keberatan warga.

Musyawarah di Tengah Algoritma

Pancasila memuat gagasan musyawarah. Algoritma tidak bekerja dengan musyawarah. Algoritma bekerja dengan perhatian. Konten yang memicu marah, takut, dan curiga sering menyebar lebih cepat daripada penjelasan yang tenang. Akibatnya, percakapan publik kehilangan kesabaran. Banyak orang menyimpulkan dulu, membaca kemudian. Banyak orang menyerang dulu, memeriksa belakangan.

Oleh sebab itu, masalah Pancasila hari ini bukan kurang hafalan. Masalahnya terletak pada rusaknya kebiasaan berdialog. Kita dapat mengucapkan sila keempat, tetapi mudah menghina orang yang berbeda pandangan. Kita dapat bicara persatuan, tetapi ikut menyebarkan fitnah. Kita dapat menyebut keadilan sosial, tetapi diam ketika kebijakan publik lebih melayani elite tinimbang warga.

Pancasila di zaman algoritma membutuhkan perubahan yang nyata. Negara harus berhenti memakai Pancasila sebagai alat menghukum lawan. Pendidikan Pancasila harus bergerak dari hafalan ke studi kasus. Siswa dan mahasiswa perlu membahas korupsi bantuan sosial, konflik tanah, intoleransi rumah ibadah, ketimpangan pendidikan, kekerasan aparat, dan kerusakan lingkungan. Warga digital juga perlu membangun disiplin semenjana. Baca menyeluruh. Periksa sumber. Jangan membagikan informasi yang hanya memuaskan kebencian politik.

Pancasila akan lebih kuat jika boleh diperdebatkan secara sehat. Ia melemah ketika berubah menjadi alat pukul. Sejarah P4 memberi pelajaran bahwa ideologi yang dipaksakan akan kehilangan wibawa. Zaman algoritma memberi pelajaran lain. Ideologi yang dijadikan amunisi digital akan kehilangan kedalaman.

Arkian, tugas hari ini bukan menghidupkan P4 dalam bentuk anyar. Tugas kita ialah menjadikan Pancasila sebagai bahasa warga untuk menagih negara. Pancasila harus mengukur kekuasaan, bukan sekadar mengukur kepatuhan warga. Ia tidak membutuhkan lebih banyak pendengung. Ia membutuhkan warga yang berani berpikir ayal, mendengar lawan, memeriksa fakta, dan membela hak orang yang tidak populer. Di situlah Pancasila hidup sebagai etika publik, bukan sekadar hafalan dan slogan digital.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indikator Politik Indonesia mengungkapkan semakin banyak masyarakat yang merasa harga kebutuhan pokok makin sulit dijangkau.

Pada survei Indikator Politik Indonesia pada April 2026, sebanyak 54,6 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok saat ini lebih tidak terjangkau dibandingkan tahun lalu.

Rinciannya, 16,2 persen menyebut jauh lebih tidak terjangkau dan 38,4 persen mengatakan lebih tidak terjangkau.Sementara itu, 31,7 persen responden menilai tidak ada perubahan.

Adapun yang merasa harga kebutuhan pokok lebih terjangkau hanya 12,8 persen, terdiri dari 11,4 persen yang menyebut lebih terjangkau dan 1,4 persen jauh lebih terjangkau.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, temuan ini harus segera ditangani oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

"Jadi makin lama makin banyak publik yang merasa harga-harga kebutuhan pokok sekarang makin less affordable. Kalau misalnya ini tidak segera ditangani, saya khawatir jadi bom waktu," ujarnya saat acara Economic Forum 2026 di Kempinski, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Lebih lanjut dia menjelaskan, mayoritas responden yang merasa kebutuhan pokok makin sulit dijangkau menilai kondisi itu dipengaruhi kenaikan harga barang sekaligus penurunan pendapatan rumah tangga.

"Termasuk juga ada sekitar 40 persen dari mereka yang mengatakan harga sembako sekarang meningkat itu karena tekanan dua faktor sekaligus," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, kondisi tersebut sejalan dengan temuan survei yang menunjukkan isu ekonomi kini menjadi perhatian utama masyarakat dibandingkan isu politik.

Sementara, persepsi publik terhadap kondisi politik sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang dirasakan sehari-hari.

Dalam beberapa bulan terakhir, persepsi positif publik terhadap kondisi ekonomi nasional mulai mengalami penurunan.

"Yang paling penting untuk dipahami oleh pemerintah adalah kondisi politik itu sangat ditentukan oleh persepsi ekonomi. Jadi ekonomi matters more than politik. Jadi kalau misalnya isu ekonomi tidak segera ditangani, maka itu bisa menjadi bom waktu dan tren positif politik juga mengalami penurunan," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sistem pertahanan nasional melalui penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi TNI Angkatan Udara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan terkait penerimaan sejumlah alutsista baru untuk memperkuat postur pertahanan udara Indonesia.

“Kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima enam pesawat tempur Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga,” ujar Prabowo.

Menurutnya, penambahan alutsista tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang modern dan berdaya tangkal tinggi.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” katanya.

Prabowo menilai kondisi geopolitik dunia saat ini penuh ketidakpastian sehingga Indonesia perlu memastikan kesiapan pertahanan demi menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

“Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” lanjutnya.

Dia menegaskan pemerintah akan terus membangun kekuatan pertahanan secara bertahap guna mengamankan seluruh wilayah nasional, baik udara, laut, maupun daratan.

“Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” tutur Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah diketahui menerima sejumlah alutsista strategis, termasuk enam pesawat tempur Dassault Rafale, pesawat angkut Dassault Falcon 8X, serta pesawat tanker dan angkut strategis Airbus A400M MRTT.

Selain itu, Indonesia juga memperkuat sistem pertahanan udara melalui penambahan radar untuk mendukung pengawasan dan pengendalian wilayah udara nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai langkah penguatan fungsi kawasan tersebut menjadi pusat ibu kota politik Indonesia.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN sejatinya telah terkontrak sejak akhir 2025 tersebut sempat mengalami penyesuaian desain pada awal 2026 mengikuti arahan Presiden untuk menonjolkan karakter kelembagaan yang kuat.

Dia mengatakan, pihaknya menargetkan pembangunan fasilitas Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN ini akan dipercepat penyelesaiannya pada 2027, atau selambat-lambatnya pada semester I/2028.

"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027," kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2026).

Basuki menambahkan, Presiden Prabowo menekankan agar filosofi arsitektur bangunan tampil secara tegas, lurus, dan berwibawa guna mencerminkan tempat pengambilan keputusan besar negara.

Pada saat yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan lokasi pembangunan kompleks gedung legislatif akan memiliki posisi strategis dengan kontur lahan yang tinggi.

Kompleks tersebut berada di sisi kiri Istana dengan posisi lebih tinggi dibandingkan rata-rata gedung pemerintahan lainnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Gedung ini akan terasa megah dan memiliki nuansa keindonesiaan yang kokoh. Perencanaan yang dulu hanya di atas kertas, sekarang sudah terealisasi fisiknya," ujar Muzani.

Selain kawasan parlemen, pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti Bandara VVIP, Istana Wakil Presiden, dan Masjid Negara terus dipacu untuk menunjang operasional ibu kota baru.

Pengesahan desain ini menjadi fase krusial bagi OIKN untuk segera mengebut pengerjaan konstruksi agar ekosistem kelembagaan negara dapat terintegrasi sesuai lini masa yang ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis isu penggabungan Partai Gerindra dan Partai NasDem.

Dasco mengatakan bahwa dirinya bingung atas informasi "merger" karena tidak ada pembicaraan tersebut.

"Seperti yang disampaikan oleh NasDem bahwa itu kita tidak pernah ada pembicaraan seperti itu. Kita juga bingung begitu dengar juga kita bingung sumbernya dari mana.

Wakil Ketua DPR RI itu tidak ingin memperpanjang isu penggabungan Partai Gerindra dan NasDem. Dia berpendapat bahwa Gerindra dalam persoalan ini tidak perlu memberikan bantahan karena klarifikasi lebih dulu disampaikan oleh Partai NasDem.

"Tapi karena NasDem juga sudah duluan menjelaskan karena subjeknya NasDem, ya kita pikir sudah cukup," ucapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan wacana fusi kedua partai tersebut adalah hal yang wajar dalam dinamika politik.

Dia memastikan wacana tersebut belum menjadi pembahasan internal NasDem. Saat ini, katanya, Partai NasDem masih fokus pada konsolidasi organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk penguatan struktur partai dan pendidikan politik kader.

"Kita bahkan belum belum ini, belum belum ada hal yang khusus terkait dengan itu semua. Dan saya yakin di apa tempat lain juga sama. Karena kita sekarang masih fokus mengonsolidasikan apa internal kita,"katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen pada Senin (13/4/2026).

Namun menurutnya, realisasi gagasan tersebut memerlukan pertimbangan matang, terutama terkait ideologi, identitas, dan eksistensi masing-masing partai.

"Nah, ketika misalnya rencana atau ada wacana terkait dengan fusi, faktor itu juga kan perlu harus kita pertimbangkan ya. Ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai dengan semangat, motivasi, dan filosofi membangun partai masing-masing. Itu juga apa, apakah itu masih nanti apa menjadi pertimbangan semua," jelasnya.