Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan BBM antara PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) selama periode 2009-2012.

Empat tersangka itu mulai dari SW selaku Direktur Pemasaran PT PPN periode 2008–2011 dan JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT PPN periode 2009–2013.

Dua tersangka lainnya yaitu WTD selaku General Manager Treasury and Vice President Treasury PT PPN dan Samin Tan selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Yusuf Afandi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka.

"Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat 1 KUHAP, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka," ujar Yusuf di Mabes Polri, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan, perkara ini bermula saat adanya kerjasama penjualan bahan bakar minyak jenis High Speed Diesel atau HSD antara PT PPN dengan PT AKT. Mulanya, kerja sama itu menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN.

Dalam perjalanannya, PT AKT telah berulang kali mengalami keterlambatan hingga penunggakan pembayaran dalam kerja sama ini. Namun, para pejabat PT PPN yang memiliki kewenangan malah tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah mitigasi risiko lainnya.

"Sebaliknya dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui adendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT," imbuhnya.

Yusuf memaparkan, perubahan tersebut antara lain pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga atau diskon, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran.

Kebijakan yang menguntungkan lainnya yakni perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka sebesar 25% menjadi tanpa adanya jaminan pembayaran.

"Kesepakatan tersebut tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif. Meskipun pembayaran ataupun kewajiban pembayaran belum dipenuhi, penyaluran BBM terus dilakukan kepada PT AKT," tambahnya.

Dari serangkaian tindakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dengan jumlah yang sangat besar tanpa jaminan yang memadai, sementara risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT PPN.

Akibatnya, Kortastipidkor Polri mencatat adanya kewajiban yang tidak dipenuhi PT AKT dalam kerja sama penyaluran BBM dengan total dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM senilai US$137,29 juta.

"Sehingga berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPK RI mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 30.370.958,61 US Dollar atau diperkirakan setara senilai Rp486 miliar," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidik terus melakukan pemantauan terkait pembantaran penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut . Sejalan dengan itu, KPK berharap tindakan medis terhadap eks Menteri Agama tersebut segera dilakukan.

"KPK berharap tindakan-tindakan medis yang dibutuhkan dapat segera dilakukan, agar Ybs bisa segera pulih dan kembali menjalani proses hukum," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).

Menurut Budi, harapan tersebut tidak lepas dari proses hukum yang bersangkutan. Sebab kata Budi, perkara yang menjerat Gus Yaqut segera dilimpahkan.

"Mengingat Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam waktu dekat juga menjadwalkan untuk segera melakukan tahap 2, yakni pelimpahan tersangka, alat bukti, dan berkas perkara ke tahap penuntutan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK membantarkan penahanan Gus Yaqut pada Rabu (24/6/2026). "Hari ini, Rabu (24/6), Penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka YCQ," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Budi menjelaskan, pembantaran dilakukan menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dokter. Hasil pemeriksaan mengharuskan Gus Yaqut menerima perawatan lanjutan di rumah sakit.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan yang bersangkutan menjalani rawat inap di RS Polri Kramatjati," ujarnya.

Berdasarkan keterangan medis, ungkap Budi, Gus Yaqut mengalami sakit di saluran pencernaan.

Bisnis.com, INDRAMAYU — Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh di parlemen daerah, kini tengah tersandung kasus.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menetapkan Syaefudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022–2025.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kejati Jabar pada Jumat (12/6/2026). Selain Syaefudin, penyidik juga menetapkan dua pejabat lain berinisial IM dan AF yang pernah menjabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara yang menurut hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menimbulkan kerugian negara sekitar Rp18 miliar.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena Syaefudin saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu periode 2025–2030. Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi ketika yang bersangkutan menjabat Ketua DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019–2024.

Syaefudin merupakan politikus yang cukup lama berkecimpung di dunia legislatif Kabupaten Indramayu. Karier politiknya berkembang melalui berbagai posisi di DPRD sebelum akhirnya menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu.

Posisi tersebut menjadikannya salah satu figur sentral dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Pengalaman panjang di parlemen kemudian menjadi modal politik bagi Syaefudin untuk maju dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2024.

Bersama Lucky Hakim, Syaefudin berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah dan dilantik sebagai Wakil Bupati Indramayu. Kemenangan itu menandai peralihan kariernya dari legislatif menuju eksekutif daerah.

Namun, belum genap dua tahun menjabat, ia kini harus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan di Kejati Jawa Barat.

Kejati Jabar telah memanggil ketiga tersangka untuk menjalani pemeriksaan. Dua tersangka lainnya memenuhi panggilan penyidik, sedangkan Syaefudin tidak hadir karena alasan kesehatan.

Penyidik menerima surat keterangan sakit yang dikirimkan oleh Syaefudin sehingga pemeriksaannya dijadwalkan ulang. Hingga saat ini, Kejati Jabar belum melakukan penahanan terhadap para tersangka karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

Kejaksaan juga belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun modus dugaan korupsi yang sedang disidik. Keterangan lebih lengkap baru akan disampaikan setelah seluruh tersangka menjalani pemeriksaan.

Perkara yang menjerat Syaefudin berkaitan dengan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan hasil audit yang menjadi dasar penyidikan, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp18 miliar.

Meski telah berstatus tersangka, proses hukum terhadap Syaefudin masih berlangsung. Penetapan tersangka merupakan bagian dari tahapan penyidikan dan yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan serta pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, membenarkan adanya agenda pemeriksaan terhadap Syaefudin. Menurut dia, penyidik masih menunggu kehadiran pihak yang dipanggil hingga berakhirnya jam kerja.

“Tim penyidik masih menunggu. Masih menunggu yang bersangkutan datang sampai jam kerja,” kata Nur dikutip pada Jumat (12/6/2026).

Ia menyebutkan, pada hari yang sama terdapat tiga orang yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Namun, Kejati belum mengungkap identitas dua pihak lainnya yang turut dipanggil dalam perkara tersebut.

Menurut Nur, pemeriksaan terhadap Syaefudin dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Status hukum itu telah ditetapkan penyidik setelah dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan.

“Pemanggilan dilakukan sebagai tersangka,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025—2026, yakni Asep Yusuf Somantri (AYS).

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan Asep merupakan pihak swasta yang menjadi orang kepercayaan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.

Asep diberikan kepercayaan untuk mengatur titik SPPG atau dapur MBG setelah memperoleh akses dari Sony. Namun, pemberian akses tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum.

"AYS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, pengaturan SPPG dilakukan dengan cara mengintervensi tim verifikator mitra MBG. Alhasil, Asep dapat mengetahui titik-titik SPPG yang masih kosong.

Setelah itu, Asep diduga mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang semula telah disetujui sehingga status pendaftarannya dibatalkan. Tak berhenti di situ, Asep juga diduga memfasilitasi SPPG yang ingin mendaftar meski portal MBG telah ditutup.

"Mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya," imbuhnya.

Adapun, kata Syarief, Asep juga diduga secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada Sony Sonjaya setelah mengatur titik-titik SPPG tersebut.

"Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS," pungkasnya.

Atas perbuatannya, Asep disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Tipikor serta Pasal 605 ayat (2) dan Pasal 606 KUHP.

Asep kini telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Founder dan Advisor PT Dana Syariah Indonesia (DSI), FH, sebagai tersangka kasus dugaan fraud atau penipuan yang merugikan Rp2,4 triliun.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penetapan tersangka FH berdasarkan lima alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan bukti elektronik.

“Maka pada Senin 8 Juni 2026, melalui hasil gelar perkara utk kepentingan penetapan tersangka, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara aquo atas nama FH,” kata Ade Safri, Kamis (11/6/2026).

Ade Safri menjelaskan, FH diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan. FH membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen yang sah.

Selain itu, FH juga diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT. DSI dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Existing yang terjadi pada periode Tahun 2018 sampai dengan 2025.

Lihat video: Kasus Dugaan Penggelapan Dana Syariah Rp2,5 Triliun! Polisi Geledah Kantor PT DSI

“Penetapan tersangka FH merupakan hasil pengembangan dari penyidikan yang dilakukan terhadap para tersangka sebelumnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, yaitu TA (Dirut), ARL (Komisaris), MY (Eks Direktur) dan AS (Eks Direktur),” ujar Ade Safri.

Adapun peran FH adalah mendirikan dan menjabat pada beberapa perusahaan afiliasi dari PT. DSI antara lain: Komisaris pada PT. Mediffa Barokah Internasional, Dirut pada PT. Iqqon Triarta Mas, Komisaris pada PT. Duo Putra Lestari dan Pemegang Saham Mayoritas pada PT. BPRS Albarokah, PT. Surya Finansial Utama (SFU) dan PT. Surya Ritelindo Utama (SRU).

Kemudian, pemilik saham nominee tanpa setor modal di PT. DSI, aktif mengikuti dan memberikan saran masukan pada saat rapat untuk pengembangan PT. DSI baik RUPS maupun Weekly Meeting.

Selain itu, aktif mencari dan merekomendasikan relasi, calon pemodal dan super lender untuk PT. DSI. “Mengetahui terkait adanya Campaign Project Fiktif yang diunggah ke website dan aplikasi PT. DSI untuk menarik para Lender menginvestasikan dananya serta mengikuti event yang diselenggarakan oleh PT. DSI,” ucap Ade Safri.

Untuk kepentingan penyidikan, FH telah dimintakan pencegahan keluar negeri melalui Ditjen Imigrasi Kemenimipas RI selama 20 hari ke depan mulai tanggal 8 Juni 2026 hingga 27 Juni 2026.

FH adalah Eks Direktur Operasional dan Sarana Sistem Informasi Periode tahun 2014 - 2017 dan Eks Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital Periode tahun 2017 - 2018 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Eks Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko periode 2018-2022 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Puteranegara

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan 11 tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi ekspor terkait Palm Oil Mill Effluent (POME) ke Kejari Jakarta Timur.

11 tersangka yang dilimpahkan itu berasal baik itu swasta maupun pejabat pemerintah, di antaranya R Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku eks Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kemudian, Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin; dan Muhammad Zulfikar (MZ) selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

Selanjutnya, ES selaku Direktur PT. SMP, PT. SMA dan PT. SMS; ERW selaku Direktur PT. BMM; FLX selaku Direktur Utama PT. AP dan Head Commerce PT. AP; RND selaku Direktur PT. TAJ; TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International; VNR selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya; RBN selaku Direktur PT CKK; dan YSR selaku Dirut PT. MAS dan Komisaris PT. SBP.

"Tim Penyidik pada Jampidsus melaksanakan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur," ujar Plh Kapuspenkum Kejagung RI, Mochamad Jeffry dalam keterangan tertulis, Selasa (9/4/2026).

Jeffry menyampaikan pihaknya telah memeriksa 242 saksi dan 5 saksi ahli dalam perkara ini. Selain itu, penyidik juga telah melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

"Pelaksanaan Tahap II tersebut dilaksanakan setelah Tim Penyidik melakukan pengumpulan alat bukti berupa pemeriksaan saksi sebanyak 242 orang, pemeriksaan ahli sebanyak 5 orang," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO dengan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO).

Perbuatan itu pun diduga dimuluskan oleh oknum penyelenggara negara untuk mendapatkan kick back sebagai imbal balik atas peranannya tersebut.

Akibatnya, perbuatan itu telah menimbulkan hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp14,3 triliun.

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (RI) menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) terhadap Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI. Keputusan itu diambil setelah Majelis Etik Ombudsman RI menggelar rapat pleno terkait dugaan pelanggaran kode etik Hery Susanto, Senin (8/6/2026).

Dalam putusannya, majelis etik menyatakan Hery Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia.

“Menjatuhkan sanksi tingkat berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Ketua merangkap Anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Hery Susanto,” kata anggota Majelis Etik Ombudsman Partono di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Selain itu, Majelis Etik juga merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan Majelis Etik ini kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan Majelis Etik ini kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia c.q. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengisian anggota dan ketua yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Partono.

“Putusan ini bersifat final dan mengikat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia,” pungkasnya.

Tersangka Dugaan Korupsi

Hery Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013-2025. Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Hery selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5 UU Tipikor dan Pasal 606 KUHP. Hery ditangkap oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung di rumahnya.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penyidikan dan bukti cukup.

Dia mengatakan Hery Susanto diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar. Kasus ini bermula ketika perusahaan PT TSHI bermasalah dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait perhitungan PNBP.

“Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut,” kata Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Perusahaan tambang itu kemudian menghubungi Hery yang saat itu masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman. Hery kemudian menerbitkan surat rekomendasi khusus untuk membatalkan kebijakan Kemenhut.

“Kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” katanya.

Syarief menjelaskan sebagai imbalannya, Hery menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI. Lewat surat itu, kata dia, kebijakan Kemenhut yang sebelumnya berlaku juga menjadi dibatalkan.

"Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar rupiah," jelas dia.

Diketahui Hery Susanto baru enam hari menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031. Hery telah diambil sumpah sebagai Ketua Ombudsman di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Sebelum menjabat Ketua Ombudsman, Hery merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dan kembali terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR pada Januari 2026. Dia memiliki latar belakang sebagai aktivis yang aktif dalam pengawasan pelayanan publik.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan para tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia menampung uang haram tersebut menggunakan rekening office boy (OB).

Ketua KPK Setyo Budiyanto lebih dulu menjelaskan bahwa hasil laporan PPATK terdapat aliran uang mencurigakan terhadap 35 pegawai Kementerian Imipas karena adanya transaksi ke 96 rekening dengan total uang Rp366,7 miliar selama periode 2019-2025.

Terungkap fakta bahwa salah satu pegawai staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah (GST) memang membuat rekening khusus untuk mengumpulkan uang hasil pemerasan.

"Jadi ada yang menggunakan planning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, gitu," kata Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Setyo menambahkan bahwa dalam rentang waktu 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan sekitar Rp145,5 miliar. Uang kemudian dibagikan kepada para oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi, salah satunya eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim, yang dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Dia diduga memerintahkan anak buahnya melakukan pemerasan melalui biaya tambahan jika WNA hendak mengurus dokumen. Dari hasil pemerasan, Silmy memperoleh Rp100 juta setiap minggunya.

"Salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," sambungnya.

Pemerasan Dilakukan Secara Sistemik

Menurut KPK, Silmy memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal.

Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Bernardiandyah (GST). Alhasil, rangkaian pemerasan dilakukan berdasarkan perintah atasan. Sedangkan uang mengalir dari struktural jabatan di bawah hingga ke level atas.

"Oleh para pihak dari mulai alur perintah di atas ke bawah, serta aliran uangnya, gitu, setoran-setoran dari bottom-up, gitu. Jadi yang proses perintahnya itu dari top-down, kemudian uangnya dari proses setoran dari bottom-up, bawah ke atas. Kumpulinnya di bawah dengan menggunakan beberapa rekening-rekening," ucap Setyo.

KPK Tetapkan 8 Tersangka

Dalam kasus ini KPK menetapkan 8 tersangka setalah memperoleh dua barang bukti yang cukup, yakni:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20

Hari pertama sejak 4–23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara, terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan komitmen untuk menghormati proses hukum terkait kasus yang menimpa Silmy Karim yang telah dicopot dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Prasetyo juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras dalam upaya bersama memerangi tindak pidana korupsi,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meskipun demikian, pemerintah memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan publik.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri IMIPAS untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian IMIPAS. Saya kira demikian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan komitmen Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya. Menurutnya, Presiden secara konsisten mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk menjaga integritas, memperkuat tata kelola yang baik, serta melakukan pembenahan di lingkungan masing-masing.

“Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi,” ungkapnya.

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman RI akan meminta keterangan Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto pada pekan depan. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku menyusul status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Pemeriksaan terhadap Hery dijadwalkan berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026 setelah Majelis Etik memeriksa anggota panitia seleksi Ombudsman RI periode 2026-2031 secara terbuka di kantor Ombudsman RI, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimmy Asshiddiqie mengatakan telah mengumpulkan berbagai informasi dari lembaga terkait untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.

“Kita sudah kumpulkan bukti-bukti dari internal sudah, dari lembaga terkait seperti Kejaksaan sudah, dari DPR sebetulnya sebagian sudah, informal. Ada macam-macam informasi. Nah, karena itu kami menganggap sudah cukup gitu untuk dibuat mengambil keputusan,” kata Jimmy.

Jimmy menyebut kasus yang menjerat Hery Susanto sudah memenuhi unsur pertimbangan etik karena berpotensi membuat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dalam waktu lama. Sehingga proses terhadap Hery Susanto tidak perlu menunggu putusan inkrah.

Lihat video: PEJABAT DICIDUK! Hery Susanto Jadi Tersangka, Kasus Suap 1,5 Miliar



“Kalau anggota, wakil ketua, ketua tidak bisa bekerja, berhalangan tetap selama lebih dari tiga bulan, ya itu jadi alasan untuk pemberhentian,” kata dia.

Jimly mengatakan langkah tersebut dilakukan agar kepercayaan publik terhadap Ombudsman dapat dipulihkan.

“Kita harapkan Ombudsman ini bisa diperbaiki kinerjanya supaya kepercayaan publik pada lembaga ini kembali pulih. Dan yang kedua, standar etika di Ombudsman ini harus lebih tinggi dari tempat lain,” ujarnya.

Jimmy menyebut Majelis Etik tetap akan memberikan kesempatan kepada Hery Susanto untuk memberikan klarifikasi sebelum keputusan diambil.

“Tapi kami tidak boleh mengambil keputusan terburu-buru, harus mendengar dulu klarifikasi dari yang bersangkutan. Nah, itu hari Senin,” katanya.

Jimly menambahkan apabila Hery atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam pemeriksaan, Majelis Etik tetap akan melanjutkan proses pengambilan keputusan. hasil pemeriksaan Majelis Etik nantinya akan dibawa ke pleno Ombudsman RI sebelum diteruskan kepada Presiden untuk ditetapkan melalui keputusan presiden.

“Jadi kalau dia tidak datang dia itu namanya bahasa Belandanya rechtsverwerking, dia melepaskan haknya untuk didengar. Berarti setelah itu Majelis Etik langsung membuat keputusan,” ujar Jimmy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan bos tambang Sudianto alias Aseng dalam kasus dugaan korupsi tata kelola IUP PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat periode 2017-2025.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI,Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Sudianto sebagai tersangka.

"Kami menetapkan satu orang tersangka, baru satu ya, atas nama SDT. Atas nama SDT. Ini merupakan beneficial owner dari PT QSS," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (21/5/2026) malam.

Dia menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan pelanggaran aktivitas tambang bauksit yang dilakukan oleh PT QSS. Sebab, Sudianto melakukan penambangan di luar IUP yang telah diberikan.

Selanjutnya, hasil tambang itu diekspor dengan dokumen milik PT QSS. Untuk memuluskan pengiriman hasil tambang itu, Sudianto diduga melakukan kerja sama dengan pihak penyelenggara negara.

"Perannya adalah tersangka melakukan penambangan bauksit di luar IUP yang diberikan, ya, dan bekerja sama dengan, tentu saja, penyelenggara negara," imbuhnya.

Adapun, Syarief menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan penggeledahan di lima lokasi, mulai dari dua tempat di Kalimantan Barat dan tiga tempat di Jakarta. Namun, dia tidak bisa menjelaskan secara detail penggeledahan itu lantaran masih berlangsung.

"Kami masih melakukan pemeriksaan sampai dengan saat ini dan penggeledahan juga masih berlangsung saat ini di beberapa tempat di Kalimantan Barat dan di Jakarta," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara usai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait penyaluran dana melalui fintech Koinworks.

Coporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, perseroan menghormati segala proses hukum yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Perseroan akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dhanny dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Dhanny menuturkan, perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan prudential banking. Manajemen risiko dalam setiap proses bisnis perusahaan turut menjadi prioritas BRI.

Sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap Good Corporate Governance, Dhanny menegaskan bahwa BRI terus memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko di seluruh lini bisnis. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian.

Dalam catatan Bisnis, Kejati Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana oleh BRI melalui fintech Koinworks.

Ketiga tersangka itu yakni BAA selaku Direktur Operasional PT LAT, Komisaris PT LAT berinisial BH, dan Direktur Utama atau Dirut PT LAT berinisial JB.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jakarta, Dapot Dariarma menuturkan, peran tersangka selaku pengurus PT LAT pemilik Koinworks telah bekerja sama untuk mengajukan serta menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang didasarkan dengan analisis tidak layak.

Penyaluran pembiayaan itu diduga dilakukan secara melawan hukum lantaran dilakukan dengan cara memanipulasi agunan pencairan kredit bank BRI.

“Dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp600 miliar,” ungkap Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Adapun para tersangka dijerat Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang PTPK.

Para tersangka juga dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba.