Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyambangi Danantara Indonesia guna mencari solusi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta.

Ia mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dan meminta Danantara Indonesia mengambil peran untuk menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta bermasalah demi mencegah terjadinya PHK.

"Dari pertemuan ini, kami meminta Danantara mengambil peran juga, sesuai tupoksinya, yaitu bisa menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta yang bermasalah," ujar Iqbal usai bertemu Dony Oskaria di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu.

Adapun, perusahaan swasta bermasalah yang dimaksud oleh dia yaitu perusahaan yang sehat namun mengalami permasalahan karena modalnya tergerus atau modalnya kurang karena faktor permintaan produk yang meningkat.

"Dalam artian bermasalah, sebenarnya perusahaannya sehat, bisa jalan lagi. Tetapi karena faktor, misal modal kerjanya tergerus, misal karena ada faktor keuangan kurang modal kerjanya, ada permintaan barang yang meningkat, ada perusahaan yang tidak sanggup lagi, bisa saja diambil alih oleh Danantara,” ujar dia.

Iqbal mengatakan permintaan itu disampaikan karena berharap Danantara dapat mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari adanya PHK oleh perusahaan swasta karena mengalami kepailitan.

“Jadi, Danantara, kita berharap mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari PHK. Kalau terjadi PHK, hak-hak buruh wajib dibayar minimal sesuai undang-undang dan maksimal di atas undang-undang,” ujar dia.

Dalam pertemuan itu, ia mengatakan telah dilakukan kesepakatan, di mana Danantara berkomitmen akan mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan modal kerja ke PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

"Danantara nanti akan memeriksa kesehatan PT Pakerin, akan mendorong Himbara memberikan dana pinjaman. Dengan jaminan sisa aset yang bagus di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ada sekitar Rp600 miliar. Sedangkan, modal kerjanya Rp400 miliar,” ujar Iqbal.

Melalui bantuan permodalan tersebut, ia memproyeksikan dapat mendorong PT Prakerin melakukan perekrutan karyawan, baik yang sudah di PHK ataupun karyawan baru.

“Sekitar 2.700 karyawan bisa direkrut lagi oleh PT Pakerin,” katanya memperkirakan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Penggabungan ini bertujuan untuk memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini mengganjal efisiensi logistik pelat merah

Jakarta (ANTARA) - Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Asset Management (DAM) Aurelius Altius Rosimin mengatakan penggabungan usaha (merger) tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik merupakan langkah strategis transformasi dan efisiensi di sektor tersebut.

Aurelius di sela acara penandatanganan Shareholders Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan di Jakarta, Selasa, menilai konsolidasi ini menjadi bagian dari strategi transformasi portofolio DAM guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan program Asta Cita Pemerintah.

​“Penggabungan ini bertujuan untuk memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini mengganjal efisiensi logistik pelat merah,” ujar dia.

Adapun tujuh perusahaan yang bergabung dalam konsolidasi tersebut adalah Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics.

Lebih lanjut, Aurelius mengatakan penggabungan tujuh BUMN logistik ini juga bertujuan membangun ekosistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Dengan menyatukan kekuatan antarentitas, lanjut dia, konsolidasi ini diharapkan mampu memperbesar skala bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus mengurangi duplikasi fungsi dan biaya.

​Langkah strategis ini pun ditargetkan dapat memperkuat daya saing layanan logistik nasional, sekaligus menekan biaya logistik Indonesia yang saat ini posisinya masih berada di atas rata-rata negara Asia Tenggara (ASEAN).

Sementara itu, ​Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan perseroan memiliki modal infrastruktur yang solid untuk mengintegrasikan layanan multimoda dan digitalisasi logistik nasional.

“Pos Indonesia saat ini didukung jaringan 5.597 titik layanan yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, didukung armada sebanyak 8.032 unit, dengan jangkauan layanan ke lebih dari 220 negara,” kata Daud.

“Perusahaan ini melayani lebih dari 2,2 juta pelanggan dan memproses lebih dari 300 ribu paket per hari,” ujarnya menambahkan.

​Ia juga memastikan bahwa proses integrasi ini akan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko yang ketat.

Selama proses transisi berjalan bertahap, ia menjamin operasional tidak akan terganggu.

“Satu hal yang menjadi komitmen utama adalah menjaga kontinuitas layanan kepada seluruh pelanggan selama proses transformasi berlangsung. Para pelanggan dapat dipastikan tidak akan terganggu oleh proses penggabungan ini,” ujar Daud.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Danantara Indonesia akan menjadi pihak pertama yang berkesempatan untuk menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

OJK saat ini tengah menyusun Peraturan OJK (POJK) demutualisasi, yang akan menjadi landasan perubahan struktur kelembagaan BEI dari sistem mutual menjadi demutual.

"Kalau dibaca di peraturan Undang-Undang No 4 Tahun 2026 (UU P2SK), itu kan ada keterwakilan negara melalui Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Danantara. Nah, ini tentu menjadi pihak pertama yang berkesempatan untuk memiliki saham di bursa, lalu private deal diantara mereka,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi kepada awak media di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

Hasan menjelaskan, rancangan POJK demutualisasi pada tahap awal akan menetapkan ketentuan perubahan dari sistem mutual menjadi demutual terhadap BEI.

Dalam proses demutualisasi, Ia menyebut kemungkinan yang akan dilakukan yaitu private deal diantara Anggota Bursa (AB) yang ada, ditambah potensi adanya keterwakilan negara melalui tiga lembaga yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (UU.

“Yang satu ingin jual, yang satu ingin beli diantara Anggota Bursa (AB) kami persilahkan, karena kan tidak lagi one share one food atau equal share portion-nya. Jadi, ke depan ini boleh saja ada satu Anggota Bursa punya sedikit, Anggota Bursa lain punya itu lebih banyak, itu dimungkinkan,” ujar Hasan.

Selanjutnya, ia mengatakan ke depan juga terbuka kemungkinan untuk mengundang partisipasi dari berbagai mitra strategis untuk menjadi pemegang saham BEI

“Jadi, tiga komponen ini yang mungkin di tahap awal kami lakukan. Sekali lagi dalam konteks belum IPO, tapi sudah demutualisasi. Sama seperti bursa lain, nanti demutualisasi itu adalah at the later stage,” ujar Hasan.

Pada tahap selanjutnya, ia menyebut apabila perkembangan demutualisasi BEI terbukti berjalan positif dan menghasilkan keuntungan yang stabil, maka tidak menutup kemungkinan OJK akan mengizinkan BEI untuk melangsungkanInitial Public Offering (IPO)di pasar modalnya sendiri.

"Tentu kami akan buka kemungkinan nanti di depan, pengaturan untuk mengizinkan Bursa melakukan penawaran umum sahamnya kepada publik. Ada kompleksitas memang, seperti di negara lain, nanti kan Bursa mungkin akan listing di bursanya sendiri,” ujar Hasan.

Dalam kesempatan ini, Hasan menegaskan bahwa tetap ada pembatasan terkait kepemilikan mayoritas saham dari setiap pemilik baru BEI, untuk menghindari adanya dominasi mayoritas.

"Karena bursa ini kan penyelenggara infrastruktur pasar, yang tentu harus berimbang, kegiatannya tidak hanya bermotif bisnis semata, tapi juga harus meyakinkan public services-nya, peran Bursa-nya sebagai penyelenggara infrastruktur harusnya ke depannya,” ujar Hasan.

Sebagai informasi, Kemenkeu, BI, hingga Danantara dapat menjadi pemegang saham BEI, sebagaimana Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perubahannya baru saja disahkan pada 4 Juni 2026.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan fundamental yang semakin kuat, BNI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyatakan transformasi yang dijalankan secara berkelanjutan menjadi fondasi penguatan kinerja dan daya saing perseroan seiring peringatan HUT ke-80 perusahaan yang mengusung tema "Swadharma Bhakti Nagara".

Transformasi tersebut dilakukan melalui penguatan kapabilitas digital, peningkatan produktivitas organisasi, optimalisasi jaringan layanan, serta penguatan manajemen risiko untuk menciptakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan transformasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan baru.

"Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan. Dengan fundamental yang semakin kuat, BNI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional," ujar Paolo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, langkah transformasi tersebut juga sejalan dengan penguatan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) melalui Danantara Indonesia yang berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

Di segmen layanan digital ritel, BNI terus mengembangkan aplikasi wondr by BNI. Hingga akhir 2025, platform tersebut telah digunakan lebih dari 12 juta nasabah dan turut mendukung pertumbuhan tabungan ritel serta penguatan dana murah perseroan.

Sementara pada segmen wholesale banking, BNI memperkuat layanan BNIdirect yang menyediakan fasilitas cash management, trade finance, bank guarantee, dan supply chain financing bagi nasabah korporasi.

Sepanjang 2025, jumlah pengguna dan nilai transaksi BNIdirect tumbuh lebih dari 25 persen secara tahunan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan giro korporasi dan kualitas layanan transaksi bisnis.

Transformasi tersebut turut tercermin pada kinerja keuangan perseroan sepanjang 2025. BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20 triliun dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bruto membaik menjadi 1,9 persen, sementara loan at risk (LaR) turun menjadi 8,5 persen.

Kinerja positif berlanjut hingga 2026. Per akhir Mei 2026, BNI mencatatkan total aset sebesar Rp1.365,36 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp1.063,92 triliun. Perseroan juga membukukan laba bersih sebesar Rp9,05 triliun dengan total ekuitas Rp160,99 triliun.

Paolo mengatakan fondasi bisnis yang semakin kuat menjadi modal bagi perseroan untuk terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional.

"Kami meyakini bahwa perusahaan yang sehat dan bertumbuh akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, mendukung agenda pembangunan nasional, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," ujarnya.

BNI menilai kehadiran Danantara Indonesia akan semakin memperkuat upaya BUMN dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta menciptakan nilai investasi yang berkelanjutan melalui pengelolaan yang terintegrasi.

Memasuki usia delapan dekade, perseroan menyatakan akan melanjutkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan nasional sesuai dengan semangat "Terus Mengabdi untuk Terus Melayani".

Pewarta: Ida Nurcahyani/Vina Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Radian Syam mendorong penguatan tata kelola, kepastian hukum, serta transparansi dalam implementasi Patriot Bond dan Merah Putih Bond karena akan menentukan keberhasilan obligasi dari Danantara tersebut.

Kedua instrumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu pada prinsipnya merupakan langkah positif untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan nasional.

Namun, manfaatnya baru bisa optimal apabila didukung regulasi turunan yang jelas.

"Menjadi perhatian utama bukan terletak pada keberadaan instrumennya, melainkan kualitas implementasi Pasal 50A. Amanat undang-undang tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah agar memberikan kepastian hukum, tata kelola, transparansi, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan negara maupun investor," kata Radian di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan dari perspektif hukum tata negara, pengaturan mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang. Artinya, DPR dan pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan guna memperluas sumber pembiayaan negara.

Meski demikian, implementasi kebijakannya nanti menjadi faktor penentu keberhasilan.

Radian juga menilai tujuan pemerintah menarik repatriasi dana masyarakat Indonesia yang selama ini berada di luar negeri merupakan langkah yang rasional dan serius.

Masuknya dana tersebut ke dalam sistem keuangan nasional akan meningkatkan likuiditas domestik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis nasional.

"Likuiditas domestik tentu akan meningkat dan memberikan manfaat bagi pembiayaan pembangunan. Instrumen ini juga menjadi alternatif diversifikasi sumber pembiayaan sehingga ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal dapat dikurangi. Kita tentu tidak ingin terus-menerus bergantung pada utang dari luar negeri," katanya.

Radian memandang kebijakan itu merupakan langkah progresif pemerintah.

Maka menurutnya, anggapan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond hanya menjadi tempat parkir dana sungguh tidak tepat. Radian justru mendukung adanya regulasi yang kuat, manajemen risiko yang baik, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

Radian sendiri mengaku optimistis Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan mendapat respons positif dari investor apabila pemerintah mampu menjamin kepastian hukum dan tata kelola yang baik. Sebab, faktor utama yang dipertimbangkan investor bukan hanya tingkat keuntungan, tetapi juga keamanan investasi dan kepastian regulasi.

"Investor membutuhkan kepastian hukum. Mereka ingin memastikan uang yang diinvestasikan aman dan kegiatan usahanya memperoleh perlindungan. Saya optimistis Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan menarik minat investor, baik investor asing, domestik, maupun diaspora Indonesia, apabila pemerintah mampu menghadirkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya," kata Radian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara Housing akan membangun rumah susun atau rusun subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lahan hibah kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun. Dan juga tentunya kalau pembiayaannya dengan pihak perbankan. Dan ini yang paling penting, kita juga akan menghitung berapa pastinya agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Rosan di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan sebagai pelaksana pembangunan dan juga pembiayaan, Danantara sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyiapkan perencanaannya, targetnya, implementasinya, agar semua dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

Karena yang dibangun itu berupa rumah susun subsidi untuk segmen MBR, maka ia mengatakan nantinya harganya tentu harus terjangkau.

"Dan tidak hanya mulai dari segi pembangunan perumahan tersebut, tapi kita pun melakukan pembiayaan, baik pembiayaan untuk proyek itu sendiri (maupun) juga tentunya pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar bisa mendapatkan akses finansialnya dari pihak perbankan," kata Rosan.

Danantara, lanjutnya, ingin melihat dari semua aspek agar nantinya bisa berjalan dan sesuai juga dengan arahan dan instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan lahan hibah di wilayah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat.

Menurut dia, pembiayaan pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, itu dari Danantara.

Ia mengatakan posisi Kementerian PKP dalam program tersebut adalah sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Untuk pembiayaan dan pembangunan dilakukan melalui Danantara, sedangkan tanah merupakan hibah dari PT Lippo Cikarang seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan.

Menurut dia, proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian untuk MBR dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan.

Ia mengatakan rumah subsidi tersebut merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak di dekat pusat ekonomi dan industri.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dalam hal ini, transparansi informasi akan menjadi faktor penting dalam menjawab keraguan publik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap instrumen investasi baru tersebut

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Feiral Rizky Batubara menilai, penerbitan surat utang Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara tidak dapat disamakan dengan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Sebab, kedua instrumen itu memiliki tujuan, mekanisme, dan karakteristik yang berbeda. Maka, Feiral melihat sejumlah kritik yang muncul terkait Patriot Bond dan Merah Putih Bond perlu dilihat secara proporsional.

"Tax amnesty adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan aset dan penyelesaian kewajiban perpajakan dengan ketentuan tertentu. Sementara Patriot Bond merupakan instrumen investasi yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi modal publik dalam pembiayaan proyek dan program strategis. Jadi konteksnya berbeda," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Belakangan, sejumlah pihak mengkhawatirkan penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond dapat memunculkan persepsi negatif di kalangan investor global hingga menimbulkan risiko reputasi bagi Danantara maupun pasar keuangan nasional.

Namun Feiral menilai kekhawatiran tersebut dapat dijawab melalui penerapan tata kelola yang kuat serta transparansi dalam pelaksanaan program. Kredibilitas Danantara sebagai lembaga investasi negara justru akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang diterapkan dalam setiap instrumen pembiayaan yang diterbitkan.

Feiral mendorong pemerintah terus melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat agar tujuan, mekanisme, dan manfaat dari Patriot Bond maupun Merah Putih Bond dapat dipahami secara utuh.

"Dalam hal ini, transparansi informasi akan menjadi faktor penting dalam menjawab keraguan publik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap instrumen investasi baru tersebut," katanya memberikan saran.

Adapun Feiral memandang rencana penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara Indonesia perlu dipahami sebagai instrumen untuk memperkuat pembiayaan pembangunan nasional melalui mobilisasi modal yang masuk ke dalam negeri.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, serta mendukung pendanaan proyek-proyek strategis nasional.

"Intinya adalah bagaimana menggerakkan modal domestik dan menarik dana masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. Tujuannya agar dana tersebut dapat dikelola menjadi instrumen investasi yang kredibel sekaligus mendukung agenda pembangunan dan transformasi ekonomi nasional," kata Feiral.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan dukungan lebih besar agar tata kelola Pertamina terus disempurnakan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara Benjamin Gunawan menilai transformasi bisnis maupun struktur organisasi Pertamina perlu fokus pada efisiensi dan transparansi.

“Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan dukungan lebih besar agar tata kelola Pertamina terus disempurnakan. Transformasi bisnis maupun struktur organisasi perlu dilanjutkan dengan fokus pada efisiensi dan transparansi,” ujar Benjamin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Gunawan menjelaskan keberadaan Pertamina memiliki korelasi yang kuat terhadap berbagai indikator fundamental ekonomi nasional.

Ketahanan pasokan energi yang terjaga berkontribusi terhadap stabilitas harga barang dan jasa, sekaligus mendukung aktivitas industri dan konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, lanjut Gunawan, tantangan menuju kemandirian energi nasional masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Menurut dia, isu pembangunan kilang dan pengurangan ketergantungan impor energi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pertamina, melainkan memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Yang paling penting, prioritas utama tetap menjaga ketahanan energi nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Gunawan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditargetkan dapat mencapai 250 perusahaan, dengan seluruh karyawan perusahaan yang ditutup dipastikan akan dipertahankan.

"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," kata Presiden Prabowo.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menyampaikan penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS.

Langkah serupa juga akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan negara agar lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Keberhasilan ini semakin memperkuat komitmen Pertamina NRE dalam mengembangkan portofolio investasi yang sehat, produktif dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkuat kinerja perusahaan melalui investasi strategis di Citicore Renewable Energy Corporation (CREC) Filipina.

Setelah mengakuisisi 20 persen saham perusahaan tersebut pada Juni 2025, saat ini Pertamina NRE telah memperoleh dividen seiring dengan meningkatnya kinerja perusahaan dan harga saham perusahaan yang meningkat tajam.

“Keberhasilan ini semakin memperkuat komitmen Pertamina NRE dalam mengembangkan portofolio investasi yang sehat, produktif dan berkelanjutan,” kata Corporate Secretary Pertamina NRE, Sri Nur Hidayati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hingga triwulan II 2026, kapitalisasi pasar CREC telah meningkat dari sekitar 600 juta dolar AS menjadi mendekati 900 juta dolar AS, atau tumbuh hampir 50 persen dibandingkan saat Pertamina NRE masuk sebagai investor strategis tahun lalu.

Sri menilai pencapaian tersebut membuktikan strategi investasi anorganik Pertamina NRE mampu menghasilkan imbal hasil investasi yang baik namun sekaligus memperkuat posisi perusahaan di sektor energi bersih regional.

“Pembagian dividen dari CREC dalam kurun waktu setahun menjadi bukti bahwa investasi yang kami lakukan tidak hanya memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga telah memberikan manfaat finansial yang nyata,” ujar Sri.

Selain memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan, investasi di CREC juga memperkuat portofolio bisnis energi terbarukan Pertamina NRE di kawasan Asia Tenggara.

Saat ini, CREC memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar lebih dari 1.200 MWdc, menjadikannya sebagai salah satu pengembang energi surya terbesar di Filipina dan merupakan aset strategis dalam portofolio investasi Pertamina NRE.

Selain itu, Pertamina NRE juga terus melakukan monitoring terhadap eksekusi strategi jangka pendek dan jangka panjang CREC guna memastikan optimalisasi value creation perusahaan.

Di sisi lain, keberhasilan investasi strategis Pertamina NRE di CREC juga mendapat dukungan dari Danantara Investment Management.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Investment Management Pandu Patria Sjahrir menilai investasi tersebut tidak hanya menghasilkan value creation, tetapi juga memiliki nilai strategis jangka panjang dalam memperkuat kerja sama energi bersih di kawasan.

“Ini bukan hanya sekadar value creation tetapi secara jangka panjang, ada nilai strategis dalam bentuk potensi cross selling di antara kedua negara tetangga dan bagian dari ASEAN,” kata Pandu.

“Seperti misalnya ekspor produk panel surya/solar PV produksi anak perusahaan PNRE, transfer teknologi dan penempatan tenaga kerja Indonesia di industri energi terbarukan yang berkembang baik di Filipina,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi menggabung seluruh hotel badan usaha milik negara (BUMN) dan akan dioperasikan di bawah InJourney, sebagai bagian dari langkah transformasi BUMN.

"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing,” ujar Kepala BP BUMN dan COO Danantara Dony Oskaria dalam pernyataannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sebanyak 45 hotel yang tersebar di beberapa BUMN telah melakukan penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) pada Jumat (26/6) sebagai bagian dari penyatuan aset hotel di bawah payung InJourney.

Penandatanganan CSPA oleh 45 hotel ini, tutur Dony melanjutkan, merupakan bagian dari transformasi BUMN di sektor hospitality.

Dony menambahkan, skema CSPA ini memastikan bahwa proses konsolidasi aset berjalan dengan cermat dan mengedepankan tata kelola yang baik.

“Momentum positif ini akan terus kita jaga, dan kami memproyeksikan adanya penambahan penandatanganan dari beberapa hotel lainnya pada awal pekan depan. Ini adalah langkah konkret menuju optimalisasi nilai aset dan struktur manajemen yang lebih tangguh,” ucap Dony.

Ia memproyeksikan akan ada 120 hotel BUMN yang digabung untuk dikelola oleh InJourney. Dengan demikian, Dony menyampaikan InJourney akan menjadi operator hotel kedua terbesar di Indonesia.

“Dengan terkonsolidasinya seluruh hotel BUMN menjadi fondasi yang solid untuk melakukan value creation. Transformasi ini pada akhirnya akan menciptakan portofolio industri pariwisata yang lebih efisien, kompetitif, dan terintegrasi,” kata Dony.

Diwartakan sebelumnya, Dony mengungkapkan siap mencari mitra investor strategis di sektor perhotelan setelah melakukan proses konsolidasi setidaknya 100 hotel badan usaha milik negara (BUMN).

Lebih lanjut, ia mengatakan konsolidasi seluruh aset tersebut disatukan ke PT Hotel Indonesia Natour atau Injourney Hospitality.

Setelah konsolidasi tuntas, Dony mengatakan Danantara siap untuk membuka kemitraan strategis bagi investor melalui sejumlah skema kerja sama.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi mengatakan DSI dapat membantu pengawasan ekspor melalui integrasi data dan analitik risiko, terutama untuk menekan praktik under invoicing.

​​​​​​​"DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan," kata Chandra dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan tata kelola ekspor perlu tetap disertai kepastian prosedur dan ruang klarifikasi bagi eksportir agar iklim investasi tetap terjaga.

Chandra menilai seluruh mandat operasional DSI harus berlandaskan hukum yang jelas, akuntabel dan dijalankan tanpa menambah beban administratif bagi pelaku usaha.

Ia juga memandang positif komitmen DSI merekrut talenta profesional dari pasar untuk memperkuat kapasitas teknis lembaga tersebut.

"Komitmen DSI untuk merekrut profesional terbaik yang ada di market adalah sinyal positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa DSI ingin bekerja secara profesional serta responsif menghadapi dinamika geopolitik global," ujarnya.

Menurut Chandra, pelaku pasar masih menunggu realisasi proses rekrutmen tersebut, termasuk keterbukaan seleksi, profil manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan yang jelas.

Ia menjelaskan DSI dapat mendukung penegakan tata kelola niaga apabila sistem pengawasannya terhubung dengan sektor perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai dan pihak terkait lainnya.

Integrasi data lintas sektor tersebut diharapkan mampu menutup celah yang kerap dimanfaatkan eksportir tidak patuh tanpa menambah proses manual bagi pelaku usaha yang patuh.

Apindo juga memandang positif masa transisi kebijakan hingga 1 Januari 2027 karena memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha.

Chandra menambahkan kewajiban yang saat ini dinilai berfokus pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan dapat mengurangi risiko guncangan regulasi.

Namun demikian, ia menyebut konsultasi aktif dengan eksportir dan asosiasi perlu terus dilakukan agar masukan dunia usaha tercermin dalam pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan DSI akan berperan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," kata Airlangga.

Pada tahap awal, terdapat tiga komoditas utama yang akan diatur DSI, yakni batu bara, kelapa sawit dan ferro alloy.

Ketiga komoditas tersebut pada 2025 memiliki nilai ekspor mencapai 66,13 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.187 triliun, setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Pemerintah memastikan implementasi DSI tetap mengedepankan kepastian berusaha, menjaga kelancaran arus barang, menghormati kontrak berjalan serta memperhatikan kepentingan mitra dagang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga

Jakarta (ANTARA) - Penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara Indonesia membuka babak baru dalam pencarian sumber pendanaan pembangunan nasional.

Kedua instrumen tersebut lahir dari perubahan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, yang memberi kewenangan kepada Danantara untuk menerbitkan surat utang umum maupun surat utang khusus.

Patriot Bond dan Merah Putih Bond ditempatkan sebagai surat utang khusus yang ditujukan untuk memperkuat pembiayaan investasi dan proyek strategis nasional.

Namun, penerbitan instrumen pendanaan oleh lembaga pengelola investasi negara tidak dapat dibaca semata-mata sebagai urusan korporasi. Setiap obligasi yang diterbitkan Danantara akan selalu berada dalam bayang-bayang reputasi negara. Investor, masyarakat, lembaga pemeringkat, dan pasar keuangan akan menilai apakah hubungan antara instrumen tersebut, aset negara, BUMN, serta APBN memiliki batas yang jelas.

Instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond menjadi semakin sensitif karena regulasi memberikan perlindungan khusus bagi transaksi pembelian di pasar primer. Ketentuan tersebut mencakup perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk perpajakan, dan gugatan perdata.

Data serta informasi dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dalam proses peradilan. Peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela turut disebut sebagai kelompok yang dapat menjadi investor instrumen ini

Di sinilah reputasi fiskal menjadi sangat penting. Reputasi fiskal tidak hanya dibentuk oleh rasio defisit dan utang pemerintah, melainkan oleh keyakinan bahwa negara mampu mengelola kewajiban, risiko, dan kebijakan pembiayaannya secara transparan.

Negara yang memiliki reputasi fiskal baik akan lebih mudah memperoleh pembiayaan dengan biaya yang wajar. Sebaliknya, ketidakjelasan antara utang lembaga investasi negara dan kewajiban pemerintah dapat meningkatkan premi risiko, mempersempit ruang fiskal, serta menurunkan kepercayaan publik.

Tekanan fiskal

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa instrumen investasi negara dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dibangun dengan mandat yang jelas dan tata kelola yang kuat. Sebaliknya, instrumen tersebut dapat menjadi sumber tekanan fiskal apabila negara mencampurkan terlalu banyak tujuan: mengejar imbal hasil, memenuhi kepentingan politik, menyelamatkan perusahaan negara, sekaligus menutup kebutuhan pembiayaan jangka pendek.

Contoh dari Eropa, misalnya Norwegia, telah membentuk Government Pension Fund Global untuk mengelola kekayaan publik lintas generasi. Dana tersebut dibentuk dari pendapatan minyak dan gas, lalu diinvestasikan secara global melalui Norges Bank Investment Management.

Nilai dana ini telah mencapai sekitar 1,8 triliun dolar AS dan memiliki kepemilikan di sekitar 9.000 perusahaan di berbagai negara. Pemerintah Norwegia menerapkan aturan fiskal yang membatasi penggunaan hasil investasi dana tersebut untuk anggaran, sehingga aset investasi tidak mudah ditarik untuk kebutuhan politik atau belanja jangka pendek.

Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, di Singapura terdapat pemisahan peran antara Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) yang kerap dipandang sebagai salah satu praktik tata kelola kekayaan negara yang paling disiplin.

GIC mengelola dana cadangan Pemerintah (surplus nasional), sementara Temasek beroperasi layaknya perusahaan investasi komersial biasa yang mengelola ekuitasnya sendiri dan pemegang saham. Karena beroperasi dengan pendekatan korporasi, Temasek dituntut menilai investasi berdasarkan prospek bisnis, kualitas manajemen, risiko pasar, dan potensi imbal hasil, bukan semata-mata atas dasar kepentingan politik atau kebutuhan pembiayaan pemerintah jangka pendek.

Pengalaman penting berikutnya datang dari Malaysia melalui kasus 1Malaysia Development Berhad yang memberikan peringatan yang lebih keras.

Ketika lembaga investasi negara memiliki akses pembiayaan besar tetapi pengawasan, transparansi, dan independensi tata kelolanya lemah, utang korporasi dapat berubah menjadi persoalan fiskal dan reputasi negara. Kerusakan yang muncul tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap institusi publik.

Prinsip global yang relevan untuk menghindari risiko tersebut tercermin dalam Santiago Principles. Standar yang disusun oleh International Forum of Sovereign Wealth Funds ini mencakup 24 prinsip mengenai tujuan kebijakan, struktur kelembagaan, tata kelola, investasi, manajemen risiko, dan transparansi.

Santiago Principles menekankan bahwa dana investasi negara perlu memiliki mandat yang terbuka, pengambilan keputusan yang independen, serta pengelolaan risiko yang prudent.

Bagi Indonesia, pembanding global tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa cepat instrumen diterbitkan, tetapi oleh seberapa jelas negara menjelaskan siapa yang menanggung risiko, bagaimana dana digunakan, dan apa batas dukungan pemerintah apabila investasi tidak berjalan sesuai rencana.

Mitigasi struktural

Instrumen pendanaan Danantara mesti memiliki berbagai dimensi mitigasi resiko dalam rangka menjaga kredibilitas investasi yang dijalankannya. Hal itu dapat dilakukan dengan menyusun sejumlah langkah strategis untuk memetakan secara struktural, seluruh dimensi resiko yang dapat terjadi secara prudent dan penuh kehati-hatian yang dirangkum dari berbagai literasi mengenai instrumen pendanaan tersebut.

Langkah pertama sebagai pondasi trust yang utama bagi investor adalah memastikan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond memiliki batas mandat yang tegas. Pemerintah dan Danantara perlu menjelaskan apakah instrumen tersebut digunakan untuk proyek komersial, proyek strategis dengan dukungan kebijakan, atau proyek pelayanan publik. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis proyek memiliki profil risiko dan mekanisme pembiayaan yang berbeda.

Langkah yang kedua adalah menerapkan prinsip pemisahan risiko atau ring-fencing antara neraca Danantara dan APBN. Publik perlu memperoleh kepastian bahwa setiap obligasi yang diterbitkan Danantara bukan secara otomatis merupakan utang pemerintah. Jika terdapat penjaminan, penyertaan modal negara, fasilitas perpajakan, atau bentuk dukungan fiskal lain, seluruhnya perlu dicatat secara terbuka dalam dokumen risiko fiskal pemerintah.

Sedangkan langkah ketiga adalah melakukan penguatan transparansi instrumen. Informasi mengenai nilai penerbitan, tenor, kupon, investor sasaran, penggunaan dana, proyek yang dibiayai, dan proyeksi pengembalian perlu diumumkan dalam batas yang tetap menjaga kerahasiaan bisnis. Transparansi bukan berarti membuka seluruh negosiasi komersial, tetapi memberi informasi yang cukup agar publik dapat menilai apakah instrumen tersebut dikelola secara profesional.

Langkah keempat adalah melalui pembentukan komite risiko independen yang memiliki kewenangan nyata. Komite ini perlu diisi oleh profesional yang memiliki kompetensi investasi, manajemen risiko, hukum, pasar keuangan, dan tata kelola publik. Setiap penerbitan instrumen dalam jumlah besar perlu melewati uji stres, analisis sensitivitas, serta skenario terburuk terhadap kemampuan pembayaran dan dampaknya bagi neraca Danantara.

Langkah kelima dibutuhkan dalam rangka membangun komunikasi publik yang jernih. Patriot Bond dan Merah Putih Bond membawa simbol nasionalisme yang kuat. Namun, nasionalisme ekonomi tidak boleh dijadikan pengganti dari penjelasan teknis mengenai risiko, imbal hasil, dan tata kelola.

Masyarakat perlu diyakinkan bahwa investasi berdasarkan pada keputusan sukarela, pertimbangan investasi yang wajar, serta keyakinan terhadap kualitas proyek yang dibiayai. Pemerintah telah membantah isu bahwa masyarakat dengan simpanan tertentu diwajibkan membeli instrumen tersebut.

Mengawal kredibilitas

Kebijakan imunitas hukum dalam revisi UU P2SK dirancang sebagai magnet penarik likuiditas besar milik warga negara Indonesia yang selama ini mengendap di luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perlakuan khusus ini semata-mata mengamankan dana yang masuk ke sistem ekonomi domestik, sementara aktivitas bisnis ilegal investor di luar obligasi tetap dapat dikejar secara hukum.

Namun, hasil kajian ekonomi mengingatkan adanya potensi moral hazard. Perlindungan yang terlalu longgar dari pidana khusus dapat menurunkan persepsi kepatuhan Indonesia terhadap regulasi Financial Action Task Force (FATF). Jika Indonesia dinilai memberikan ruang bagi akomodasi dana tanpa rekam jejak bersih, lembaga pemeringkat internasional dikhawatirkan menaikkan harga risiko negara (country risk premium), yang justru akan membuat biaya utang (cost of fund) negara membengkak di masa depan.

Sehingga dengan demikian, reputasi fiskal dalam skema pendanaan yang dijalankan Danatara akan dibangun melalui ketegasan batas, keterbukaan risiko, dan keberanian untuk menempatkan akuntabilitas di atas euforia pendanaan.

Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga. Ketika setiap rupiah pendanaan dapat dijelaskan, setiap risiko dapat diukur, dan setiap dukungan negara dapat dipertanggungjawabkan, Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak hanya menjadi instrumen keuangan, melainkan juga cermin kedewasaan tata kelola fiskal Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026