Penggabungan ini bertujuan untuk memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini mengganjal efisiensi logistik pelat merah

Jakarta (ANTARA) - Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Asset Management (DAM) Aurelius Altius Rosimin mengatakan penggabungan usaha (merger) tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik merupakan langkah strategis transformasi dan efisiensi di sektor tersebut.

Aurelius di sela acara penandatanganan Shareholders Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan di Jakarta, Selasa, menilai konsolidasi ini menjadi bagian dari strategi transformasi portofolio DAM guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan program Asta Cita Pemerintah.

​“Penggabungan ini bertujuan untuk memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini mengganjal efisiensi logistik pelat merah,” ujar dia.

Adapun tujuh perusahaan yang bergabung dalam konsolidasi tersebut adalah Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics.

Lebih lanjut, Aurelius mengatakan penggabungan tujuh BUMN logistik ini juga bertujuan membangun ekosistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Dengan menyatukan kekuatan antarentitas, lanjut dia, konsolidasi ini diharapkan mampu memperbesar skala bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus mengurangi duplikasi fungsi dan biaya.

​Langkah strategis ini pun ditargetkan dapat memperkuat daya saing layanan logistik nasional, sekaligus menekan biaya logistik Indonesia yang saat ini posisinya masih berada di atas rata-rata negara Asia Tenggara (ASEAN).

Sementara itu, ​Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan perseroan memiliki modal infrastruktur yang solid untuk mengintegrasikan layanan multimoda dan digitalisasi logistik nasional.

“Pos Indonesia saat ini didukung jaringan 5.597 titik layanan yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, didukung armada sebanyak 8.032 unit, dengan jangkauan layanan ke lebih dari 220 negara,” kata Daud.

“Perusahaan ini melayani lebih dari 2,2 juta pelanggan dan memproses lebih dari 300 ribu paket per hari,” ujarnya menambahkan.

​Ia juga memastikan bahwa proses integrasi ini akan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko yang ketat.

Selama proses transisi berjalan bertahap, ia menjamin operasional tidak akan terganggu.

“Satu hal yang menjadi komitmen utama adalah menjaga kontinuitas layanan kepada seluruh pelanggan selama proses transformasi berlangsung. Para pelanggan dapat dipastikan tidak akan terganggu oleh proses penggabungan ini,” ujar Daud.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tujuh anak usaha BUMN di sektor logistik resmi bergabung dalam satu entitas melalui penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan akta penggabungan di Pos Bloc, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Konsolidasi ini menjadi tahap awal pembentukan ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi.

Ketua Steering Committee PMO Konsolidasi BUMN Logistik sekaligus Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengatakan PT Multi Terminal Indonesia (MTI) ditetapkan sebagai surviving entity atau perusahaan yang tetap bertahan setelah proses penggabungan.

"Baru saja kita menyaksikan penandatanganan kesepakatan para pemegang saham dan akta penggabungan dari tujuh entitas BUMN logistik yang digabungkan menjadi satu," ujar Daud.

Menurut Daud, konsolidasi tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap 15 entitas BUMN logistik yang dipetakan Danantara Indonesia. Dari hasil kajian, delapan perusahaan dinilai memiliki karakteristik usaha yang serupa, sebelum akhirnya diputuskan tujuh perusahaan yang bergabung dalam tahap pertama.

Ia mengatakan proses konsolidasi dapat berjalan relatif cepat setelah seluruh perusahaan berada di bawah pengelolaan Danantara Asset Management (DAM).

Daud menambahkan konsolidasi belum berhenti pada tahap pertama. Danantara telah meminta tim melakukan kajian terhadap dua entitas lain yang bergerak sebagai pemilik muatan (cargo owner), yakni dari sektor pupuk dan semen.

"Setelah ini, kami sedang diminta untuk mempelajari adanya dua entitas berikutnya. Fase yang kedua nanti ini adalah fase BUMN Logistics Cargo Owner di mana cargo owner-nya adalah dua produknya, yaitu produk pupuk dan produk semen," katanya.

Perusahaan hasil penggabungan akan menjalani masa transisi selama 12 bulan. Selama periode tersebut akan dilakukan evaluasi untuk menentukan valuasi perusahaan, struktur permodalan, hingga komposisi kepemilikan sebelum transaksi akhir diselesaikan.

Daud mengatakan penurunan biaya logistik nasional tetap menjadi tujuan konsolidasi. Namun, fokus utama dalam satu tahun pertama adalah memastikan integrasi ketujuh perusahaan berjalan lancar dari sisi operasional, ketenagakerjaan, perpajakan, hingga aspek hukum.

"Memang betul tujuan akhirnya ada penurunan biaya logistik. Namun, di dalam periode awal ini sampai 12 bulan, yang penting tujuh PT berbeda ini bisa melaksanakan fungsi dengan baik di dalam satu wadah, secara legalnya, ketenagakerjaan, secara operasional, secara perpajakan, itu dulu," kata Daud.

Ini sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin terjadi adanya efektivitas dan efisiensi dari proses logistik yang ada di negara ini

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik resmi tergabung dalam satu entitas melalui penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi di Jakarta, Selasa.

Ketua Steering Committee PMO Konsolidasi BUMN Logistik Daud Joseph mengatakan, PT Multi Terminal Indonesia sebagai entitas bertahan (surviving entity) akan menjadi wadah bagi ketujuh perusahaan selama masa transisi.

Adapun ketujuh perusahaan logistik tersebut adalah Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics.

“Jadi namanya adalah surviving entity atau satu entitas yang bertahan. Jadi, surviving entity yang akan bertahan adalah PT Multiterminal Indonesia,” kata Daud.

Selama periode transisi tersebut, perusahaan yang tergabung dalam merger tersebut akan menjalankan proses integrasi dari sisi operasional, hukum, keuangan, hingga tata kelola sebelum memasuki tahap transaksi akhir.

Lebih lanjut, Daud mengatakan penggabungan tujuh perusahaan BUMN di sektor logistik tersebut merupakan langkah awal konsolidasi logistik nasional oleh Danantara Asset Management untuk membangun ekosistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi di Indonesia.

“Ini sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin terjadi adanya efektivitas dan efisiensi dari proses logistik yang ada di negara ini. Dari sisi BUMN, Danantara menginginkan agar tujuh perusahaan ini dapat menjadi satu dan hari ini sudah mulai dilaksanakan,” ujar Daud.

Daud Joseph yang juga Direktur Utama PT Pos Indonesia itu berharap, penyatuan tujuh perusahaan ini dapat memberikan manfaat langsung agar sektor logistik nasional dapat berkembang dengan lebih efisien.

“Manfaat yang kita harapkan bersama sebagai bangsa, di mana perusahaan logistik yang terkonsolidasi dapat memiliki semua fitur yang dibutuhkan, sehingga dengan satu entitas saja dapat melaksanakan berbagai fungsi logistik,” kata Daud.

“Dari situlah akan terjadi (efisiensi), ada harga yang lebih efisien, karena tidak lagi multi perusahaan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 kepada para pekerja di sektor industri pengolahan tembakau. Setiap penerima bantuan memperoleh uang tunai senilai Rp600.000 untuk periode Mei-Juni 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa nilai bantuan yang disalurkan pada tahun ini mencapai Rp51 miliar yang diberikan kepada 85.000 orang penerima BLT DBHCHT. Para penerima tersebar di 33 kabupten/kota, 136 kecamatan, dan 663 desa/kelurahan.

“Bantuan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pertembakauan,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (29/6/2026).

Periode penyaluran dana bantuan berlangsung pada 23 Juni - 8 Juli 2026. Tercatat hingga 29 Juni 2026, dana tersebut telah diterima oleh 48.313 orang dengan nilai Rp28,9 miliar atau 56,84% dari target. Penyaluran bantuan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Salah satu daerah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak adalah Kabupaten Kudus, dengan jumlah penerima 26.565 orang dengan nilai bantuan sebesar Rp15,9 miliar. Sekitar 5.069 penerima di Kudus merupakan pekerja di PT Djarum.

Luthfi menjelaskan, bantuan itu diprioritaskan bagi tiga kelompok penerima, yaitu buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh. Mereka merupakan kelompok yang terlibat langsung dalam rantai produksi industri hasil tembakau.

Salah seorang pekerja PT Djarum, Wiwin Winarni, mengaku senang dengan adanya BLT DBHCHT yang diberikan kepada para buruh. Uang bantuan tersebut dapat digunakan untuk tambahan membeli kebutuhan sehari-hari.

"Semoga tahun depan bisa seperti tahun kemarin, tahun kemarin itu dapat dua kali jumlahnya Rp1,2 juta," ujar warga asal Trengguli, Kabupaten Demak, yang sudah enam tahun bekerja di pabrik tersebut.

Hal sama disampaikan oleh Siti Zulaikah, buruh pabrik PT Djarum asal Gembong, Pati. Menurut dia, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. "Ini nanti dibuat beli peralatan sekolah, ini kan sudah mau kenaikan kelas. Anak minta sepatu, tas, dan lainnya. Anak dua, kelas 5 SD dan 3 SMA," ujar Zulaikah yang sudah bekerja selama 26 tahun di bagian pengepakan rokok.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero) sejatinya bukan agenda baru. Selain untuk menyelamatkan perusahaan yang sudah berusia lebih dari 200 tahun tersebut, juga untuk memperkuat posisi BUMN di sektor logistik.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengatakan, peta jalan konsolidasi yang disusun Danantara diawali dengan kajian bisnis sebelum masuk ke tahap penyederhanaan struktur usaha.

Saat ini setidaknya terdapat 15 entitas logistik BUMN yang selama ini beroperasi secara terpisah dengan skala usaha terbatas. Melihat nilai pasar logistik nasional yang diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun, tetapi kontribusi seluruh perusahaan logistik BUMN masih kurang dari 3%.

Kondisi tersebut membuat berbagai potensi sinergi belum termanfaatkan secara optimal. Sejumlah perusahaan memiliki kekuatan di sektor tertentu, tetapi belum terhubung satu sama lain.

Pos Logistik, misalnya, memiliki kapabilitas kuat pada angkutan darat. Sementara itu, anak usaha yang terafiliasi dengan Pelindo maupun Pelni memiliki kompetensi di sektor pelayaran dan logistik maritim. Selain itu, pemanfaatan teknologi antarentitas juga berjalan sendiri-sendiri sehingga belum membentuk ekosistem logistik yang terintegrasi.

Membangun Ekosistem Logistik

Joseph menjelaskan, konsolidasi tahap pertama akan melibatkan sembilan perusahaan logistik yang nantinya menjadi fondasi holding BUMN logistik yang diperkirakan akan menambah pendapatan Rp2,38 triliun dengan laba sekitar Rp100 miliar pada tahun pertama.

Kesembilan perusahaan tersebut adalah PT Multi Terminal Indonesia (MTI), PT Prima Indonesia Logistik (PIL), PT Pos Logistik Indonesia (Poslog), PT Sarana Bandar Logistik (SBL), PT KBN Prima Logistik (KPL), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), PT Krakatau Jasa Logistik (KJL), PT Semen Indonesia Logistik (Silog), dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Pada tahap awal, seluruh perusahaan akan dikonsolidasikan ke dalam PT Multi Terminal Indonesia sebagai surviving entity. Selanjutnya, pada 2027 seluruh saham perusahaan tersebut direncanakan berada di bawah Pos Indonesia sebagai induk holding.

Harapannya, perusahaan yang selama ini hanya kuat di Pulau Jawa dan lemah di wilayah lain maupun sebaliknya dapat terintegrasi dan menciptakan layanan yang lebih luas.

Saat ini total jaringan kumulatif perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar 78 titik layanan. Setelah integrasi dilakukan, jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi sekitar 150 hingga 160 titik.

"Sehingga nanti anak perusahaan ini akan lengkap lini bisnisnya di seluruh Indonesia," katanya.

Selain memperluas jaringan, konsolidasi juga diarahkan untuk menciptakan efisiensi operasional. Menurut Joseph, salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional adalah panjangnya rantai usaha dari pelabuhan hingga distribusi yang melibatkan banyak perusahaan dengan margin keuntungan masing-masing.

"Nantinya setelah digabung menjadi satu perusahaan, profit marginnya hanya menjadi satu," ujarnya.

Dia menambahkan integrasi juga memungkinkan pemanfaatan muatan balik yang selama ini belum optimal. Pasalnya, PT Krakatau Jasa Logistik rutin mengirim baja dari Cilegon ke Jawa Timur dan kembali tanpa muatan.

Di sisi lain, perusahaan logistik yang menangani distribusi semen melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Cilegon dan juga sering kembali kosong. Melalui konsolidasi, pengiriman barang ini dapat lebih efisien. Konsolidasi juga menjadi bagian dari upaya menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asean.

Menjaga Persaingan

Meski menjanjikan efisiensi, konsolidasi BUMN logistik juga memunculkan pertanyaan mengenai posisi holding tersebut di tengah industri logistik nasional yang semakin kompetitif.

Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini menilai Pos Indonesia perlu kembali fokus pada bisnis intinya sebagai perusahaan logistik.

Kehadiran pemain logistik berbasis teknologi, perusahaan kurir global, hingga platform e-commerce yang membangun jaringan distribusi sendiri telah mengubah peta persaingan secara signifikan.

"Persaingan ini bukan adu murah tarif belanja, melainkan juga adu cepat integrasi teknologi, keandalan last mile delivery dan efisiensi rantai pasok," katanya.

Anggia menilai Pos Indonesia masih memiliki modal penting berupa jaringan fisik yang menjangkau hingga kecamatan dan desa yang belum banyak disentuh pemain swasta.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel mengingatkan bahwa keberhasilan holding logistik harus diukur dari kemampuannya menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Menurut Gobel, perbaikan sistem logistik berpotensi meningkatkan daya saing ekspor nasional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sisi lain, kalangan pelaku usaha masih belum melihat arah jelas bisnis holding tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya menilai peleburan perusahaan-perusahaan logistik BUMN merupakan langkah yang positif untuk menghindari persaingan antarsesama BUMN serta meningkatkan efisiensi. Dia mengingatkan bahwa BUMN seharusnya berfokus pada layanan publik dan sektor yang belum dapat dikerjakan swasta.

"Tantangan bagi pelaku swasta terkait peleburan ini bahwa jika BUMN tetap mengambil bidang usaha yang juga sudah dilakukan pihak swasta maka semakin mempersulit daya saing industri yang ada," katanya.

Menurut Trismawan, hingga saat ini konsep kemitraan antara holding logistik BUMN dan pelaku swasta masih belum terlihat jelas.

Sementara itu, pengamat logistik maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember Raja Oloan Saut Gurning menilai konsolidasi sembilan BUMN logistik merupakan langkah yang sangat ambisius.

Menurut dia, integrasi tersebut berpotensi menciptakan efisiensi melalui optimalisasi muatan balik, integrasi layanan port-to-door, peningkatan skala ekonomi, hingga pemanfaatan jaringan Pos Indonesia yang menjangkau seluruh Indonesia. Namun, manfaat tersebut tidak akan muncul secara instan.

Saut memperkirakan proses integrasi membutuhkan waktu setidaknya satu hingga dua tahun agar seluruh sistem, prosedur, dan model bisnis dapat berjalan selaras.

Pada saat yang sama, risiko yang harus dihadapi juga tidak kecil. Mulai dari kompleksitas operasional, perbedaan standar kerja, benturan budaya perusahaan, hingga potensi penularan masalah keuangan dari perusahaan yang kurang sehat kepada entitas baru.

Selain itu, dia menyoroti potensi crowding out effect terhadap pelaku logistik swasta apabila terlalu banyak kargo BUMN dipusatkan ke dalam satu entitas.

"Konsolidasi dalam dua tahap itu jika terealisasi jelas akan meninggikan sentimen swasta. Sekaligus memunculkan pandangan monopoli semu," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengungkapkan rencana konsolidasi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) sektor logistik ke dalam satu entitas.

Ia mengatakan, mulai 1 Juli 2026 sebanyak 7 perusahaan logistik pelat merah akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI). Ini menjadi tahap awal pembentukan holding BUMN logistik yang berada di bawah Pos Indonesia.

"Tujuh perusahaan yang di awal Juli nanti, 1 Juli, akan bergabung dalam satu perusahaan yang namanya PT MTI atau Multi Terminal Indonesia," ungkap Daud dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Adapun 7 perusahaan yang akan bergabung yakni PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) milik Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa, PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) milik Semen Indonesia Group, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) milik Krakatau Steel.

Daud menjelaskan, pada 1 Juli 2026, nantinya struktur kepemilikan saham PT MTI terdiri dari Pelindo sebesar 73 persen, Pos Indonesia sebesar 9 persen, dan 17 persen dimiliki oleh lima perusahaan lainnya.

Namun, pada 2027 seluruh saham perusahaan itu direncanakan berada di bawah Pos Indonesia.

"Mekanismenya nanti seperti apa, itu akan diatur berikutnya menggunakan mekanisme yang paling optimal. Di mana pada ujungnya nanti di tahun 2027, semua 7 perusahaan ini akan ada di bawah Pos Indonesia 100 persen," jelas dia.

Lebih lanjut, ia menuturkan, berdasarkan surat dari Danantara Indonesia, konsolidasi akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Silog merupakan perusahaan yang bergerak sebagai pemilik kargo (cargo owner) semen beserta layanan pendukungnya, sedangkan Pilog menjadi pemilik kargo pupuk dan ekosistem pendukungnya.

Dengan demikian, jumlah perusahaan yang tergabung dalam holding BUMN logistik akan bertambah menjadi 9 perusahaan.

"Nantinya berarti sudah ada 9 BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia," kata Daud.

Menurut dia, penggabungan perusahaan-perusahaan logistik tersebut akan menciptakan sinergi yang lebih luas, terutama dalam pemanfaatan jaringan distribusi.

Perusahaan yang selama ini hanya memiliki kekuatan di wilayah tertentu dapat memanfaatkan jaringan perusahaan lain untuk memperluas cakupan layanan ke berbagai daerah di Indonesia.

"Sehingga nanti anak perusahaan ini akan lengkap lini bisnisnya di seluruh Indonesia. Jumlah yang hari ini hanya ada 78 titik kumulatif nantinya bisa bertambah menjadi sekitar 150 atau bahkan 160 lini bisnis," kata dia.

Selain memperluas jaringan distribusi, Daud menilai konsolidasi tersebut berpotensi menekan biaya logistik nasional.

Ia bilang, selama ini setiap mata rantai logistik dijalankan oleh perusahaan yang berbeda sehingga masing-masing mengambil margin keuntungan sendiri.

Menurutnya, setelah seluruh layanan berada dalam satu perusahaan, duplikasi margin keuntungan dapat dikurangi sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien.

"Nantinya setelah digabung menjadi satu perusahaan, profit margin-nya hanya menjadi satu. Sehingga akan bisa memotong duplikasi profit margin dan menurunkan biaya logistik secara keseluruhan," ucap Daud.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pemerintah menyatakan pembangunan fisik 12.232 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah rampung hingga awal Juni 2026.

Dari jumlah tersebut, 1.061 unit di antaranya sudah beroperasi dan mulai melayani masyarakat di sejumlah daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan perkembangan pembangunan Kopdes Merah Putih terus berjalan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

"Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 unit Kopdes Merah Putih telah beroperasi, tersebar di dua provinsi, yaitu 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah," ujar Qodari dalam keterangan resmi, Rabu (10/6).

Menurut dia, seluruh gerai yang telah beroperasi tersebut diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei lalu.

Qodari menjelaskan pembangunan Kopdes Merah Putih saat ini masih terus berlangsung di berbagai daerah. Berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), terdapat 23.010 titik yang sedang dalam proses pembangunan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.232 gerai telah selesai dibangun secara fisik dan kini memasuki tahap persiapan operasional.

"Sebanyak 12.232 gerai di antaranya telah rampung secara fisik dan kini memasuki tahap persiapan operasional," ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan total 80 ribu unit koperasi desa hingga 2029. Saat ini sekitar 70 ribu unit lainnya masih berada dalam tahap pembangunan maupun pemetaan lahan.

Qodari mengatakan berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan Nusantara, sebanyak 20 ribu titik koperasi desa ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus 2026.

Ia menjelaskan Kopdes Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang menjalankan tiga fungsi utama, yakni produksi, distribusi, dan layanan masyarakat.

Dari sisi produksi, koperasi berfungsi sebagai offtaker hasil pertanian sehingga petani memiliki kepastian pasar dan tidak sepenuhnya bergantung pada tengkulak.

Sementara dari sisi distribusi, koperasi akan menjadi pusat logistik desa yang menyalurkan barang bersubsidi maupun non-subsidi hingga ke wilayah pelosok dengan dukungan jaringan PT Pos Indonesia.

"Dari sisi layanan, Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai titik penyaluran bantuan sosial, pusat distribusi keuangan bersubsidi, sekaligus wadah pemberdayaan UMKM desa," ujar Qodari.

Selain fungsi ekonomi, pemerintah juga mengklaim kehadiran Kopdes Merah Putih dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Sebagai contoh, minyak goreng Minyakita yang di pasaran dijual sekitar Rp21 ribu per kemasan disebut dapat diperoleh di koperasi desa seharga Rp15.700 per pouch.

Adapun LPG 3 kilogram dijual Rp16 ribu atau lebih rendah sekitar Rp4.000 dibandingkan rata-rata harga di agen swasta.

"Selisih harga ini bukan sekadar angka, melainkan stimulus ekonomi mikro yang nyata bagi jutaan keluarga desa," ujarnya.

Ke depan, pemerintah berencana melengkapi setiap unit KDKMP dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gerai sembako, gudang logistik, layanan simpan pinjam, apotek, hingga klinik kesehatan.

Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir apabila koper bagasi maupun koper kabin tidak mampu menampung seluruh oleh-oleh dari Tanah Suci. Jemaah haji bisa menggunakan layanan kargo haji dari Makkah sebagai alternatif pengiriman barang ke Indonesia.

Layanan kargo haji tersebut menjadi salah satu solusi bagi jemaah yang membawa oleh-oleh haji dalam jumlah besar sekaligus menghindari risiko kelebihan bagasi saat proses pemulangan dari Arab Saudi.

Petugas Pos Indonesia di Makkah, Karyadi, mengatakan layanan pengiriman tersedia di sejumlah titik layanan yang telah disiapkan selama musim haji. Jemaah juga dapat menghubungi petugas melalui kontak yang tersedia untuk proses penjemputan barang.

"Biasanya kami datang ke hotel masing-masing jemaah. Setelah terkumpul, kami lakukan proses pengambilan sesuai waktu dan tempat yang disepakati. Selanjutnya dilakukan collecting dan pengiriman barang," ujar Karyadi kepada tim Media Center Haji (MCH) di kawasan Al Waha, Kakiyah, Makkah, Senin (9/6/2026).

Menurut dia, proses pengiriman kargo haji cukup sederhana. Jemaah terlebih dahulu menghubungi petugas Pos Indonesia, kemudian barang yang akan dikirim dikumpulkan untuk proses pengemasan.

Setelah barang selesai dikemas, petugas melakukan pendataan dan memasukkan data pengiriman untuk memperoleh nomor resi. Jemaah akan mendapatkan nomor resi sebagai bukti pengiriman sekaligus alat pelacakan barang hingga tiba di Indonesia.

"Barang yang sudah di-packing kemudian kami bawa ke hotel yang menjadi posko atau titik pengumpulan sebelum diberangkatkan," ujarnya.

Karyadi menjelaskan bahwa setiap jemaah memperoleh fasilitas pembebasan pajak dan bea masuk untuk maksimal dua kali pengiriman kargo. Oleh karena itu, jemaah diimbau memaksimalkan kapasitas setiap pengiriman agar tidak melebihi batas fasilitas yang diberikan.

"Satu paspor itu dibebaskan pajak untuk dua kali pengiriman saja," katanya.

Menurut dia, apabila jumlah pengiriman melebihi ketentuan tersebut, barang tetap dapat dikirim ke Indonesia. Namun, fasilitas pembebasan pajak dan bea cukai tidak lagi berlaku.

Bagi jemaah yang berangkat sendiri, kuota bebas pajak berlaku untuk dua kali pengiriman. Sementara itu, pasangan suami istri memiliki kuota hingga empat kali pengiriman karena menggunakan dua paspor.

"Karena itu, kami sarankan jemaah memaksimalkan barang yang dikirim dalam setiap pengiriman," ujarnya.

Tarif Mulai 23 Riyal per Kilogram

Pos Indonesia menyediakan pilihan kemasan mulai dari ukuran kecil hingga ekstra besar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan jemaah.

Untuk biaya pengiriman, tarif standar kargo haji ditetapkan sebesar 23 riyal Arab Saudi per kilogram.

Adapun tarif khusus berlaku untuk sejumlah wilayah di Indonesia yang membutuhkan biaya distribusi lebih tinggi.

Karyadi menjelaskan tarif pengiriman menuju Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Gorontalo sebesar 25 riyal per kilogram.

Sementara itu, tarif pengiriman menuju Papua dan wilayah sekitarnya mencapai 30 riyal per kilogram.

Layanan kargo haji tersebut diperkirakan akan semakin diminati seiring dimulainya fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi ke Tanah Air. Selain mengurangi beban bagasi, layanan tersebut juga memberikan kemudahan bagi jemaah yang ingin membawa lebih banyak oleh-oleh haji untuk keluarga dan kerabat di kampung halaman.

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada Jumat (5/6/2026). Untuk pertama kalinya dalam sejarah pelaksanaan Sensus Ekonomi, kegiatan tersebut diabadikan melalui penerbitan sampul peringatan khusus sebagai simbol dukungan terhadap pelaksanaan SE2026.

Penerbitan sampul tersebut merupakan sejarah dan pertama kalinya dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Peluncuran dilakukan dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia yang berlangsung bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta.

Direktur PT Pos Indonesia Daud Joseph menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Dalam kesempatan tersebut, Amalia menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan PT Pos Indonesia. Menurut dia, peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di Indonesia.

“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia dalam siaran pers yang diterima Kompas pada Sabtu (6/6/2026).

Ia menilai sampul peringatan tersebut tidak hanya menjadi simbol kolaborasi, tetapi juga akan menjadi bagian dari catatan sejarah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Senada dengan hal tersebut, Daud menilai sampul peringatan itu akan menjadi bagian dari catatan sejarah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” kata Daud.

Selain melalui penerbitan sampul peringatan, Daud mengatakan PT Pos Indonesia juga memberikan dukungan lain untuk pelaksanaan SE2026. Dukungan tersebut meliputi layanan Pospay Payroll dan ekosistemnya, Pos Asuransi, logistik, hingga meterai.

Amalia mengatakan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia selama ini telah berlangsung dalam penyediaan berbagai data statistik, terutama data logistik dan perdagangan barang internasional.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Amalia menilai kolaborasi kedua lembaga menjadi semakin relevan seiring pertumbuhan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas serta kelancaran distribusi barang. Kondisi tersebut turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional yang kemudian terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, ruang lingkup kerja sama kedua institusi juga diperluas, baik dari sisi cakupan maupun mekanisme pertukaran data.
Salah satu penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API) yang memungkinkan pertukaran data berlangsung secara lebih terintegrasi dan otomatis.

“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula datanya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Agenda tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam melaksanakan SE2026.

Data yang dihasilkan dari SE2026 diharapkan dapat menjadi landasan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran serta mendukung pengambilan keputusan bagi dunia usaha dan masyarakat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di tanah air.

“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia pada acara peluncuran sampul peringatan tersebut.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” jelas Daud.

Daud juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan lainnya dari PT Pos Indonesia untuk SE2026 diantaranya adalah pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula datanya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan dapat menjadi Sensus Ekonomi terbaik dan tersukses dengan manfaat yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di tanah air.

BPS Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026



“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia pada acara peluncuran sampul peringatan tersebut.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” jelas Daud.

Daud juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan lainnya dari PT Pos Indonesia untuk SE2026 diantaranya adalah pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Disinformasi Ekonomi 2026 Diprediksi Makin Terstruktur dan Instrumental



“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan dapat menjadi Sensus Ekonomi terbaik dan tersukses dengan manfaat yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah dengan meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kolaborasi bersama PT Pos Indonesia (Pos Indonesia).

Sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluncuran ditandai dengan penyerahan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 oleh Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BPS dan PT Pos Indonesia, sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan disebut menjadi token of friendship istimewa dari Pos Indonesia dalam mendukung salah satu kegiatan statistik terbesar di Tanah Air.

"Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.

Menurutnya, sinergi dan kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Terlebih, Pos Indonesia telah menjadi mitra BPS sejak lama.

Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

"PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik," kata Amalia.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersamaan dengan peluncuran SE2026, kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia diperluas dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API).

Penerapan langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

"Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia," ujar Amalia.

Sementara, Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph Daud menyatakan, pihaknya telah mendukung BPS RI untuk SE2026 melalui pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

"Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara," kata Daud.

Untuk diketahui, Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 didorong sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan menjadi Sensus Ekonomi terbaik dengan manfaat yang luas bagi masyarakat.