JAKARTA - Polda Metro Jaya menerima laporan yang dilayangkan oleh tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta. Polda Metro mengungkapkan Mama Sinta melaporkan Ketua LBH Merauke berinisial JTW dan penggarap film Pesta Babi , Dandhy Dwi Laksono (DDL).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, laporan itu dilayangkan Mama Sinta pada Jumat (29/5/2026) pukul 18.22 WIB.

"Mama Sinta melaporkan tentang adanya penipuan ataupun pengambilan data pribadi. Nah, ini juga masih didalami, ada dua orang yang dilaporkan dalam hal ini, JTW serta saudara DDL," kata Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Budi menjelaskan, penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu. "Ini juga masih didalami proses perkara karena baru hari Jumat, tapi tadi kami koordinasikan dengan Ditreskrimum sudah menerima laporan polisi. Dan artinya bagi pelapor, saksi-saksi, serta barang bukti akan didalami. Itu terjawab ya," ujar dia.

Laporan Mama Sinta teregister dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Mama Sinta melaporkan Ketua LBH Merauke terkait Pasal 65 juncto 67 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Ini yang kita laporkan ini adalah untuk perorangan. Perorangan, eh ada Ketua LBH Merauke. Ketua LBH Merauke, inisialnya adalah JTW," kata Pengacara Mama Sinta, TS Hamonangan Daulay di Gedung Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026) malam.

Ia juga menjelaskan alasan dilaporkannya Ketua LBH Merauke ke Polda Metro Jaya. Ia menyinggung soal keamanan kerahasiaan dari Mama Sinta. "Sebetulnya itu kita untuk juga menjaga kerahasiaan bagi Mama Sinta. Kita tunggu nanti press release resmi dari Polda Metro Jaya aja, karena itu sudah masuk kepada pokok perkara," ujarnya.

Mama Sinta mengaku kecewa dan sakit hati lantaran pemutaran film Pesta Babi yang menampilkan dirinya diputar tanpa seizinnya.

"Yang saya alami di saat ini mulai dari tanggal 8 bulan 4. Film yang diputar di Jayapura, di Maranatha, tanpa izin dari saya. Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali! Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan," ujarnya.

Menurutnya, "Itu penjahat itu mereka! Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta."

JAKARTA - Akademisi dan pengamat sosial politik Prof Sam'un Jaja Raharja turut mengomentari polemik film Pesta Babi . Menurut dia, polemik tersebut perlu dilihat secara jernih, proporsional, dan tidak emosional.

Dia berpendapat bahwa sebagai sebuah karya dokumenter, film tersebut tetap memiliki nilai sebagai ruang refleksi publik, tetapi harus dibaca secara kritis dan tidak dilepaskan dari data serta realitas lapangan. "Sebagai sebuah karya dokumenter, film ini sangat baik. Semoga menjadi pembelajaran bagi semua pihak," ujar Prof Sam'un Jaja Raharja, Kamis (14/5/2026).

Dia menambahkan, demokrasi tidak dapat dipahami secara hitam-putih. Demokrasi merupakan realitas hidup dalam sebuah negara yang memberi ruang bagi kebebasan, kritik, dan perbedaan pandangan, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dari setiap aktor publik.

"Kebebasan memang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan juga harus disertai tanggung jawab moral, terutama apabila sebuah narasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ketidaksinkronan antara data dan fakta," katanya.

Sam'un menambahkan, karya seni, kritik, dan ruang diskusi tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman. Jika sebuah karya menimbulkan perdebatan, maka respons terbaik bukanlah pembatasan, melainkan dialog terbuka yang berbasis argumentasi.

"Kampus bukan ruang steril yang hanya boleh diisi pandangan seragam. Universitas hidup dari perdebatan, kritik, dan pertarungan gagasan. Kalau ruang diskusi dibatasi, maka kampus kehilangan fungsi intelektualnya."

Namun, dia mengingatkan bahwa film dokumenter tersebut juga perlu dibaca dengan sikap kritis. Ia menilai terdapat dugaan bahwa konstruksi sinematografi dan narasi dalam film Pesta Babi disusun dari sudut pandang tertentu, sehingga berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan realitas lapangan secara utuh.

Menurutnya, hal ini penting terutama jika dikaitkan dengan data alokasi bantuan dan dukungan fiskal pemerintah untuk Papua. Sebagaimana disampaikan dalam capaian pembangunan, pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan Papua, meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembukaan akses wilayah terpencil.

"Di sinilah masyarakat perlu menilai secara jernih. Dokumenter boleh menjadi ruang kritik, tetapi publik juga harus melihat data, konteks, dan realitas lapangan secara utuh agar tidak terjebak pada kesimpulan yang sepihak," katanya.

Dia menilai polemik ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membaca Papua secara lebih komprehensif, bukan parsial. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan isi karya, keberatan tersebut sebaiknya dijawab melalui data, perspektif, dan argumentasi yang setara.

"Kalau sebuah karya dianggap keliru, jawab dengan argumentasi. Kalau ada data yang kurang lengkap, lengkapi dengan data. Demokrasi tidak dibangun dengan membungkam perbedaan, tetapi dengan keberanian menghadapinya secara terbuka," jelasnya.

Sam'un menambahkan, kebebasan berekspresi tetap harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial. Namun, sensitivitas publik tidak boleh dijadikan alasan untuk mematikan ruang intelektual, sebagaimana kebebasan juga tidak boleh digunakan untuk membangun persepsi publik yang tidak utuh.

"Negara selalu hadir di Papua. Banyak korban yang berjatuhan dalam pembangunan Jalan Trans Papua. Selain itu, berdasarkan data bantuan otonomi khusus dari tahun 2016 hingga 2026 yang telah mencapai Rp192,55 triliun, hal tersebut menunjukkan bahwa negara terus hadir dan berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," pungkasnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan pemutaran atau kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

"Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun," ujar Yusril, Kamis (14/5/2026).

Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan penghentian nobar film itu bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.

"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," katanya.