Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengusulkan sebanyak 36 titik pembangunan Jembatan Garuda yang tersebar di pelosok desa untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pengusulan pembangunan Jembatan Garuda yang merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun anggaran 2026 ini, hingga saat ini atau tahap pertama membangun 21 jembatan perintis (jembatan gantung), jembatan aramco dan jembatan beton.

"Karena bencana awal tahun 2026, ada sejumlah jembatan rusak, dan kebetulan ada program Presiden Prabowo Subianto yakni Jembatan Garuda, sehingga kami mengusulkan ke Kodim 0823, alhamdulillah direalisasikan," kata Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di sela meninjau beberapa lokasi di Dusun Plampang, Desa Alastengah, Kecamatan Sumbermalang, Situbondo, Sabtu.

Menurut dia, lokasi yang akan dibangun Jembatan Perintis Garuda itu menghubungkan dua desa dengan dibangun jembatan baru untuk memudahkan masyarakat melakukan aktivitas dan mobilitas.

Rio menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat bersama Kodim Situbondo terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat mengenai akses yang lebih layak melalui salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

"Untuk pembangunan jembatan ini ada yang memang tidak ada jembatan selama ini, dan ada pula jembatan yang kondisinya rusak akibat banjir," kata Bupati Rio.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0823/ Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian menyampaikan pada tahap pertama ada sebanyak 21 titik Jembatan Garuda yang akan dibangun, dan sebagian saat ini dalam proses pengerjaan.

"Jadi, dari 21 titik pembangunan Jembatan Garuda tahap pertama ini, pada bulan Juni ada 16 jembatan yang mulai dibangun, yaitu 10 titik jembatan perintis (gantung) dan 6 titik jembatan aramco," katanya.

Dandim Ferry menambahkan, pembangunan Jembatan Garuda memprioritaskan untuk kebutuhan aktivitas warga sehari-hari termasuk akses anak-anak pelajar di desa terpencil.

"Nah, yang hari kita tinjau bersama merupakan salah satu titik yang akan dibangun jembatan gantung," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

TERNATE - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti pembubaran nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara, yang dilakukan Dandim 1501/Ternate. Pembubaran dilakukan dengan alasan penolakan masyarakat, terutama di media sosial karena judul film dianggap provokatif.

TB Hasanuddin menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi sekaligus melampaui tugas pokok dan fungsi TNI. “Pembubaran yang dilakukan Dandim 1501 berpotensi melanggar konstitusi dan tupoksi TNI. Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. “Pasal 28F UUD RI 1945 menjamin hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Pembubaran kegiatan nonton bareng tersebut bertentangan dengan semangat pasal itu,” katanya.

Hingga saat ini tidak ada putusan atau bukti berkekuatan hukum yang menyatakan film tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. “Kalau ada pihak yang menilai isi film tidak tepat atau provokatif, maka seharusnya dibantah dengan data, klarifikasi, dan argumentasi. Bukan dengan pembubaran kegiatan,” ujarnya.

Legislator PDIP itu juga menekankan bahwa pembubaran kegiatan masyarakat bukan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI. Apabila terdapat indikasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka langkah yang tepat adalah berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

“Kalau memang ada potensi gangguan kamtibmas, seharusnya TNI segera berkoordinasi dengan kepolisian yang memang memiliki kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. TNI tidak perlu melakukan tindakan langsung yang melampaui tupoksinya,” ungkapnya

Dia menilai peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, terutama dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional (PSN) maupun program besar yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Menurut TB Hasanuddin, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dan transparansi dalam setiap kebijakan strategis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun resistensi di masyarakat.

Sebelumnya, nobar film dokumenter berjudul Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara, dibubarkan aparat TNI. Aparat menilai film tersebut mendapat banyak penolakan karena bersifat provokatif.

"Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya," ujar Dandim 1501 Ternate Letkol Inf Jani Setiadi, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan nobar yang disertai diskusi itu digelar Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5/2026) pukul 20.00 WIT.

BEKASI - Letkol Inf Michael Ronald resmi menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0509/Kabupaten Bekasi. Tongkat komando kepemimpinan diserahkan Letkol Arh Sabdo Aji Wibowo dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) di Makodim 0509/Kabupaten Bekasi, Jumat, Februari 2026.

Prosesi pergantian kepemimpinan ini tidak hanya sekadar rotasi administratif, melainkan sebuah simfoni tradisi militer yang kental akan nilai penghormatan dan pengabdian.

Letkol Inf Michael Ronald sebelumnya menjabat sebagai Komandan Batalyon (Danyon) SAT 71.2 Kopassus, Cijantung. Dengan tugas dan jabatan barunya tersebut, kini Letkol Inf Michael Ronald memikul tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan wilayah penyanggah Ibu Kota Jakarta.

Sebelum upacara sertijab, suasana Makodim tampak berbeda. Ratusan personel berseragam loreng berjajar rapi dalam tradisi jajar kehormatan. Kehadiran Letkol Inf Michael Ronald beserta istri disambut hangat oleh Kasdim Mayor Inf Sukoco melalui pengalungan selendang dan buket bunga, sebuah simbol diterimanya sang pemimpin dalam keluarga besar Kodim 0509.

Nuansa kearifan lokal turut mewarnai transisi ini. Tarian selamat datang menyambut langkah Dandim baru sebelum berhadapan dengan pejabat lama, Letkol Arh Sabdo Aji Wibowo. Puncaknya terjadi saat prosesi mencium Bendera Merah Putih, sebuah ikrar setia yang menegaskan bahwa setiap tarikan napas prajurit di wilayah ini hanya untuk kedaulatan negara.

Lihat video: LIVE PANGLIMA TNI LARANG ANGGOTANYA GUNAKAN STROBO SEMBARANGAN



Usai pengisian Buku Korps Raport, gerak cepat langsung dilakukan. Letkol Inf Michael Ronald segera menerima paparan dari para Perwira Staf. Dalam sidang paripurna internal, garis besar tanggung jawab dan arah komando mulai dipetakan.

“Kepemimpinan baru ini memikul harapan besar untuk memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, investor dan masyarakat, memastikan roda pembangunan dan investasi berjalan seiring dengan jaminan keamanan yang kokoh,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Sebagai wilayah dengan pusat industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi menuntut sinergi TNI yang lebih fleksibel namun tetap tegas.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut masuknya minyak goreng (migor) ilegal sebanyak 2,04 ton sebagai situasi yang ironis mengingat Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Amran mengungkapkan kekesalannya setelah menerima laporan penyelundupan beras dan berbagai komoditas lain melalui Batam, Kepulauan Riau pada Senin malam (24/11).

"Ini minyak goreng, sangat ironis. Kita produsen terbesar dunia, tetapi ilegal masuk minyak goreng. Sekali lagi, kita produsen terbesar dunia, tapi kenapa ada minyak goreng masuk? Ini menjadi perhatian kita semua," ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Ia menjelaskan laporan diterima setelah waktu magrib melalui kanal "Lapor Pak Amran", diikuti pemeriksaan lapangan yang dilakukan hingga tengah malam.

Dari temuan tersebut, aparat mengamankan 40,4 ton beras ilegal beserta sejumlah komoditas lain, termasuk 2,04 ton minyak goreng yang menurut Amran sangat mengherankan karena Indonesia merupakan produsen CPO terbesar secara global.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 13 November, produksi crude palm oil (CPO) Indonesia mencapai 48,12 juta ton pada tahun ini, naik dari 47,47 juta ton pada tahun sebelumnya.

Angka tersebut menegaskan posisi RI sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, sehingga masuknya minyak goreng ilegal menjadi anomali yang dinilai tidak dapat diterima.

Amran juga menyampaikan laporan awal penyelundupan di Batam langsung direspons dengan koordinasi antara Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, hingga Dandim setempat.

Berkat respons cepat tersebut, kapal pembawa barang ilegal berhasil diamankan bahkan sebelum sepenuhnya bersandar di Pelabuhan Tanjung Sengkuang.

Selain minyak goreng, aparat juga menyita 4,5 ton gula pasir, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, dan 30 dus produk frozen food.

Sebanyak lima anak buah kapal (ABK) kini sedang menjalani pemeriksaan, sementara seluruh barang ilegal telah disegel sambil menunggu proses hukum.

Amran mengingatkan dampak terbesar dari masuknya barang ilegal bukan pada jumlahnya, melainkan pada psikologis jutaan petani.

Ia sebelumnya menyatakan ketika petani sedang berada di puncak semangat menanam, masuknya komoditas impor dapat menurunkan motivasi mereka dan mengancam produksi nasional. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh membiarkan hal itu terjadi.

Amran menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat yang terlibat dalam pengamanan kasus ini dan memastikan penindakan akan dilakukan hingga tuntas.

Ia menegaskan jalur penyelundupan akan ditelusuri, termasuk oknum yang terlibat, karena pemerintah telah menyatakan di forum internasional Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang berada dalam fase menuju swasembada.

Ia juga menyoroti meskipun Batam merupakan free trade zone, kawasan tersebut tetap berada dalam yurisdiksi RI sehingga seluruh pergerakan komoditas pangan harus sesuai kebijakan pusat.

Menurutnya, beras dan minyak goreng termasuk komoditas strategis yang sensitif dan tidak dapat diperlakukan seperti barang dagangan umum.

Temuan di Batam terjadi setelah sebelumnya Amran menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh. Pada 24 November malam, kapal pembawa 40,4 ton beras ilegal kembali ditemukan di Batam.

Upaya penyelundupan itu melibatkan berbagai komoditas lain dan dilakukan melalui jalur laut sebelum berhasil diamankan aparat.

Pemerintah menilai praktik impor ilegal berpotensi merusak stabilitas harga, melemahkan motivasi petani, dan mengganggu target swasembada beras 2025.