Bisnis.com, CIREBON - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan, upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperluas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar.

Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN, Lili Khamiliyah menyebutkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah ini belum mencukupi kebutuhan ideal, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran suplai makanan harian bagi para pelajar.

BGN memproyeksikan, wilayah Kabupaten Cirebon seharusnya memiliki 213 SPPG, namun hingga kini baru 135 unit yang memperoleh surat keputusan pembentukan. Dari jumlah itu pun hanya 93 SPPG yang benar-benar telah beroperasi, sementara 42 unit lain masih berkutat pada persiapan teknis.

Perwakilan BGN ini menjelaskan, ketidakseimbangan kapasitas ini berpengaruh langsung pada proses distribusi MBG. Tanpa fasilitas yang memenuhi standar, aliran makanan siap saji untuk ribuan siswa sulit dipastikan lancar setiap hari.

“Dapur yang belum memenuhi standar otomatis tidak bisa memproduksi makanan dalam jumlah besar, apalagi dengan tuntutan keamanan pangan yang ketat,” kata Lili di Kabupaten Cirebon, Senin (1/12/2025).

Selain jumlah SPPG yang masih kurang, persoalan kualitas dapur juga menjadi sorotan. BGN mengungkapkan bahwa tiga komponen utama, sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS), sertifikasi koki, dan standar HACCP belum terpenuhi secara merata.

Dari keseluruhan dapur yang tercatat, baru 89 unit yang mendapatkan SLHS. Sebanyak 46 dapur masih menunggu pemenuhan syarat. Untuk sertifikat chef, 64 dapur dinilai telah memenuhi ketentuan, sedangkan 30 dapur belum memiliki tenaga yang tersertifikasi.

Kondisi paling timpang tampak pada standar HACCP, karena hanya satu dapur yang telah lolos sertifikasi, sementara 33 lainnya masih berada dalam proses pembenahan.

BGN menyebut, keterlambatan pemenuhan sertifikasi ini membuat jaminan kualitas makanan belum seragam antarwilayah. “Kemampuan tenaga dapur dan higienitas fasilitas adalah aspek dasar. Tanpa keduanya, kualitas gizi bisa tidak stabil,” ujar BGN.

Dalam ranah pengawasan kualitas makanan, BGN menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan sejak bahan baku diterima hingga makanan didistribusikan.

Setiap dapur diwajibkan memiliki hasil uji laboratorium terhadap air yang digunakan untuk memasak, serta memastikan suhu matang makanan sesuai standar keamanan sebelum dikirim ke sekolah.

Namun, BGN menyoroti satu persoalan penting: belum adanya kerja sama aktif dengan BPOM Bandung. Padahal, keterlibatan BPOM dinilai dapat memperkuat pengawasan mutu pangan, seperti uji kontaminan, pengecekan bahan tambahan pangan, dan verifikasi standar produksi.

“Kalau BPOM belum turun mendampingi, maka pengawasan kita belum sekuat yang diharapkan. Perlu kolaborasi agar mutu makanan bisa diawasi lintas lembaga,” tegas BGN.

Melihat berbagai persoalan tersebut, BGN mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mempercepat peningkatan infrastruktur dapur, memperbanyak tenaga bersertifikat, serta membangun kemitraan pengawasan yang lebih intensif.

Menurut BGN, keberhasilan MBG tidak sekadar ditentukan oleh anggaran, tetapi kesiapan teknis yang matang.

“Jika SPPG tidak siap, maka dampaknya langsung terasa pada siswa yang menjadi penerima manfaat. Penguatan di level dapur adalah kunci agar layanan berjalan konsisten dan aman,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mengungkan sekitar 73,5% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon diketahui belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum memenuhi standar higienitas dasar.

Kondisi ini terungkap dari hasil evaluasi Dinkes Cirebon yang mencatat masih banyak SPPG beroperasi tanpa Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SPPG tersebut masih menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengungkapkan, dari total 83 SPPG yang terdata, baru 48 unit yang mengajukan pembaruan SLHS. Dari jumlah tersebut, 26 sudah diinspeksi, dan hanya 22 SPPG yang telah memperoleh SLHS resmi.

Artinya, sekitar 73,5% dari total SPPG belum mengantongi izin laik higiene sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Masih banyak SPPG yang belum mengajukan, padahal SLHS itu wajib. IPAL harus ada, alat sterilisasi ompreng juga harus tersedia. Kami menemukan banyak yang belum memenuhi syarat-syarat itu,” ujar Eni di Cirebon, Rabu (22/10/2025).

Menurut Eni, masalah utama terletak pada lemahnya kesiapan sarana sanitasi. Banyak SPPG tidak memiliki IPAL, alat sterilisasi, maupun fasilitas penanganan limbah lemak (grease trap) yang menjadi komponen penting dalam standar higiene pangan.

Dinkes menilai, sebagian pelaku usaha belum memahami IPAL bukan sekadar tempat pembuangan air, melainkan sistem pengolahan limbah yang harus memenuhi parameter lingkungan dan kesehatan.

Untuk mempercepat proses evaluasi, Dinkes membentuk empat tim inspeksi lapangan yang terdiri dari tenaga kesehatan lingkungan (kesling). Tim tersebut bekerja intensif, termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, demi memastikan seluruh SPPG diperiksa sebelum batas waktu.

"Kami tidak libur. Tim tetap turun ke lapangan karena targetnya, semua SPPG harus selesai diinspeksi sebelum 31 Oktober,” tegas Eni.

Meski demikian, Dinkes mengakui adanya kendala di lapangan. Jumlah tenaga kesling masih terbatas, sementara jumlah lokasi yang harus diperiksa cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan sebagian proses inspeksi dan uji laboratorium—terutama pemeriksaan air dan makanan—memakan waktu hingga 4–7 hari.

“Kami sedang upayakan percepatan, tapi proses laboratorium tetap memerlukan waktu. Kalau bisa, tim pemeriksa juga ditambah, karena yang memeriksa itu harus tenaga ahli kesehatan lingkungan, tidak bisa sembarang orang,” tambahnya.

Eni menegaskan, bila sampai akhir bulan masih ada SPPG yang belum mengajukan SLHS, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa penutupan sementara. Langkah ini untuk memastikan tidak ada layanan gizi yang beroperasi tanpa pengawasan kesehatan yang memadai.

Dinkes juga mengingatkan bahwa SPPG yang belum memiliki SLHS tidak memiliki jaminan keamanan jika terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan masyarakat.

“Tanpa SLHS, tanggung jawab hukum dan kesehatan tidak bisa dijamin. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Menurut data Dinkes, sebagian besar SPPG yang belum memenuhi syarat beralasan belum lengkap dokumennya atau masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Namun, Dinkes menilai alasan tersebut tidak dapat menjadi pembenaran untuk menunda kewajiban administratif dan teknis.

Ia berharap seluruh pengelola SPPG segera menyesuaikan diri dengan standar higiene yang berlaku. “Ini bukan sekadar soal izin, tapi soal kesehatan masyarakat. IPAL itu wajib, sterilisasi alat makan itu wajib, dan air yang digunakan juga harus teruji,” tandasnya.