Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) meresmikan gedung Kantor Cabang Mamuju sebagai Kantor Cabang TASPEN pertama yang mengusung konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) pada Rabu (17/6). Peresmian ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto beserta jajaran Direksi PT TASPEN (Persero), jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Mamuju, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju, pimpinan instansi vertikal pemerintah pusat, kepala OPD se-Sulawesi Barat, pimpinan BUMN di Sulawesi Barat, dan Direksi TASPEN Group.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menyampaikan apresiasi atas hadirnya Kantor Cabang TASPEN Mamuju yang dinilai tidak hanya representatif dalam mendukung pelayanan kepada peserta TASPEN di Sulawesi Barat, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Menurutnya, keberadaan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada gedung tersebut menjadi contoh penerapan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

“Gedung ini memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga limbah yang dibuang tidak merusak lingkungan. Kami sangat mengapresiasi adanya gedung yang dapat menjadi contoh penerapan prinsip keberlanjutan di Sulawesi Barat,” ujar Suhardi.

Selain itu, terdapat berbagai fitur pendukung yang diadopsi dengan mengedepankan aspek keberlanjutan, aksesibilitas, dan efisiensi operasional. Fasilitas tersebut mencakup pemanfaatan pencahayaan alami, sarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta teknologi akses biometrik berbasis pengenalan wajah. Berbagai inovasi tersebut dihadirkan untuk mendukung kenyamanan dan kualitas layanan bagi 31.991 peserta aktif dan 16.082 peserta pensiun di Sulawesi Barat, sekaligus mencerminkan komitmen TASPEN dalam memperkuat transformasi layanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan peserta.

Direktur Utama PT TASPEN (Persero), Rony Hanityo Aprianto, menyampaikan bahwa inisiatif ini adalah langkah transformasi TASPEN untuk melayani peserta lebih baik di masa depan. “TASPEN hadir untuk melayani para pensiunan dan peserta TASPEN di lima wilayah kabupaten pada Sulawesi Barat.”

Di balik fasilitas yang modern dan lingkungan kerja yang nyaman, kehadiran gedung ini menjadi penanda perjalanan pemulihan dan penguatan layanan di Sulawesi Barat. Setelah menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda Mamuju serta wilayah sekitarnya, kebutuhan peserta akan layanan yang mudah diakses tetap menjadi perhatian utama. Melalui penyediaan posko pelayanan pascabencana, TASPEN berupaya memastikan layanan tetap dapat diakses oleh peserta.

Peresmian Kantor Cabang Mamuju menjadi simbol ketangguhan dan komitmen TASPEN dalam memberikan perlindungan dan layanan terbaik bagi ASN dan pensiunan. Sejalan dengan transformasi perusahaan, TASPEN terus memperkuat perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, sekaligus mendukung implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola yang baik, dan pembangunan yang inklusif serta ramah lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meningkatkan pengawasan pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah dampak lingkungan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dilakukan seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah yang berpotensi meningkatkan volume limbah cair dari aktivitas pengolahan makanan, pencucian bahan pangan, peralatan dapur, hingga sanitasi.

Ketentuan pengelolaan limbah tersebut diatur dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik pada SPPG. Regulasi itu mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah yang dihasilkan selama operasional.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH/BPLH Tulus Laksono mengatakan pengelolaan air limbah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.

"Program Makan Bergizi Gratis harus memberikan manfaat yang utuh bagi masyarakat. Karena itu, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan dikelola sesuai standar agar tidak menimbulkan pencemaran dan tetap mendukung lingkungan yang sehat bagi generasi penerus bangsa," ujar Tulus.
Menurut dia, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2026 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik pada SPPG.

Tulus menilai keberadaan sistem pengolahan air limbah yang memadai menjadi makin penting seiring perluasan jaringan SPPG di berbagai daerah.

Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, mengatakan limbah cair yang berasal dari kegiatan dapur dan sanitasi umumnya mengandung bahan organik, padatan tersuspensi, amonia, deterjen, minyak, dan lemak yang berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang tanpa pengolahan.

Berdasarkan Basic Engineering Design (BED) untuk kapasitas pengolahan 10 meter kubik per hari, limbah cair dari kegiatan operasional dapur memiliki kandungan pencemar yang cukup tinggi sehingga memerlukan pengolahan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Pengelolaan air limbah yang baik dapat mencegah pencemaran sungai, menjaga kualitas sumber daya air, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat," kata Habibi.
KLH/BPLH menilai kepatuhan terhadap standar pengelolaan air limbah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Selain penguatan regulasi, pemerintah juga menyiapkan pendampingan teknis dan pengawasan untuk memastikan setiap SPPG memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.

Pemerintah mendorong pengelola SPPG menerapkan pengelolaan air limbah sejak dari sumbernya guna mengurangi risiko pencemaran terhadap sungai dan sumber air di sekitar lokasi operasional. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kualitas lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghentikan sementara operasional 4.581 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak awal 2025 sampai dengan saat ini.

Langkah BGN menghentikan sementara 4.581 SPPG ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengetatan standar operasional untuk proses peningkatan kualitas dan penyesuaian standar pelayanan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan bahwa penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh demi menjaga mutu program MBG secara nasional.

“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” kata Dadan, Senin (25/5/2026).

BGN menyebutkan, dari total 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan proses perbaikan dan kini kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik. Sementara itu, 1.152 SPPG lainnya masih menjalani proses pembenahan dan penyesuaian standar operasional.

Menurut Dadan, Surat Peringatan (SP) diberikan kepada sejumlah SPPG karena infrastruktur yang belum memenuhi standar, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta belum dilakukannya pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi. Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Dadan juga menegaskan bahwa SPPG yang saat ini masih dalam proses perbaikan merupakan mitra yang telah berkontribusi besar pada tahap awal pelaksanaan Program MBG. Karena itu, pemerintah tetap memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk terus berkontribusi setelah melakukan penyesuaian terhadap standar kualitas terbaru.

“Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional,” ujar Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional (suspend) 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 26.800 unit.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyatakan jumlah SPPG yang disetop sementara ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," kata Dadan dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Dadan menegaskan bahwa BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan. Dia menyebut, SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara.

"Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," tegasnya.

Wacana Tim Khusus Baru

Lebih lanjut, Dadan menuturkan bahwa dalam upaya pengawasan dan perbaikan dalam program MBG tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru, melainkan melalui struktur internal yang sudah berjalan.

"Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia," ujar Dadan.

Dia menambahkan, pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut, kata dia, terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat di Indonesia, sebuah skala besar yang menurutnya tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.

"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak-anak kita. Tapi terus kita berusaha," ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar. "Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Zulhas.

Zulhas pun mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.

"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jababeka Tbk. (KIJA) melalui entitas anak usaha, PT Jababeka Infrastruktur secara konsisten mengembangkan kawasan industri hijau di tengah meningkatnya standar regulasi dan tekanan global terhadap praktik kawasan industri yang lebih berkelanjutan.

Pengelola Kawasan Industri Jababeka Cikarang tersebut telah memenuhi regulasi yang mencakup efisiensi sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, serta program sosial yang terintegrasi yang memenuhi peringkat proper hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia.

Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur Didik Purbadi mengatakan telah meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan antara lain dengan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (WWTP) yang memastikan kualitas efluen sesuai baku mutu lingkungan.

Selanjutnya pengembangan mini scale recycle effluent WWTP untuk pemanfaatan kembali air hasil olahan sebagai air non potable, pengendalian emisi melalui efisiensi energi dan praktik operasional ramah lingkungan, serta pengelolaan sampah berbasis prinsip ekonomi sirkular.

“Seluruh strategi keberlanjutan ini dijalankan melalui pendekatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, sektor swasta, dan media, difasilitasi melalui forum City Council Jababeka sebagai ruang dialog lintas pemangku kepentingan,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (8/4/2026).

Dia melanjutkan pihaknya mengupayakan untuk tidak sekadar memenuhi, tetapi juga melampaui standar yang ditetapkan dari instrumen evaluasi lingkungan yang ditetapkan oleh KLH/BPLH untuk mendorong perusahaan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Adapun peringkat hijau diberikan kepada perusahaan yang telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan melampaui ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta implementasi program pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan berdampak nyata.

Perseroan juga tercatat telah mengantongi sebanyak 6 kali peringkat proper hijau.

“Ke depan kami akan menggenjot inovasi teknologi ramah lingkungan dalam memperluas dampak sosial kawasan industri secara jangka panjang,” imbuhnya.

Adapun entitas induk usaha yakni KIJA berhasil meraih kinerja positif dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp5,14 triliun sepanjang 2025. Pencapaian ini mengalami kenaikan 12% dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pilar land development & property perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp2,45 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp2,56 triliun pada 2024.

Sementara pendapatan dari pilar infrastruktur berkontribusi sebesar Rp2,56 triliun atau mencerminkan pertumbuhan 4% yoy. Subsegmen terbesar dalam pilar ini berasal dari pendapatan pembangkit listrik yang tercatat sebesar Rp1,81 triliun (tumbuh 54%), terutama karena adanya peningkatan pembelian listrik dari pengguna industri di Cikarang dan Kendal.

Kemudian jasa & pemeliharaan (air, limbah, dan estate) tercatat tumbuh 5% menjadi Rp521,1 miliar sebagai hasil dari kenaikan permintaan di Kendal.

Sedangkan subsegmen dry port mengalami penurunan pendapatan sebesar 9% akibat berkurangnya volume kontainer yang ditangani.

Di sisi lain, pendapatan berulang dari Pilar Infrastruktur menyumbang 50% dari total pendapatan pada tahun 2025, atau meningkat dari posisi tahun 2024 yang tercatat sebesar 41%.

Pilar Leisure & Hospitality mencatatkan pendapatan sebesar Rp124,8 miliar pada tahun 2025 dibandingkan Rp129,1 miliar pada tahun 2024. Segmen golf tetap menjadi kontributor utama dengan pendapatan sebesar Rp82,5 miliar pada tahun 2025, atau sekitar 66% dari total pendapatan pilar ini.

Dengan demikian, KIJA mampu mencetak laba bersih sebesar Rp 857,1 miliar pada 2025, meningkat dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya senilai Rp770 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, CIREBON — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mengungkan sekitar 73,5% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon diketahui belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum memenuhi standar higienitas dasar.

Kondisi ini terungkap dari hasil evaluasi Dinkes Cirebon yang mencatat masih banyak SPPG beroperasi tanpa Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SPPG tersebut masih menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengungkapkan, dari total 83 SPPG yang terdata, baru 48 unit yang mengajukan pembaruan SLHS. Dari jumlah tersebut, 26 sudah diinspeksi, dan hanya 22 SPPG yang telah memperoleh SLHS resmi.

Artinya, sekitar 73,5% dari total SPPG belum mengantongi izin laik higiene sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Masih banyak SPPG yang belum mengajukan, padahal SLHS itu wajib. IPAL harus ada, alat sterilisasi ompreng juga harus tersedia. Kami menemukan banyak yang belum memenuhi syarat-syarat itu,” ujar Eni di Cirebon, Rabu (22/10/2025).

Menurut Eni, masalah utama terletak pada lemahnya kesiapan sarana sanitasi. Banyak SPPG tidak memiliki IPAL, alat sterilisasi, maupun fasilitas penanganan limbah lemak (grease trap) yang menjadi komponen penting dalam standar higiene pangan.

Dinkes menilai, sebagian pelaku usaha belum memahami IPAL bukan sekadar tempat pembuangan air, melainkan sistem pengolahan limbah yang harus memenuhi parameter lingkungan dan kesehatan.

Untuk mempercepat proses evaluasi, Dinkes membentuk empat tim inspeksi lapangan yang terdiri dari tenaga kesehatan lingkungan (kesling). Tim tersebut bekerja intensif, termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, demi memastikan seluruh SPPG diperiksa sebelum batas waktu.

"Kami tidak libur. Tim tetap turun ke lapangan karena targetnya, semua SPPG harus selesai diinspeksi sebelum 31 Oktober,” tegas Eni.

Meski demikian, Dinkes mengakui adanya kendala di lapangan. Jumlah tenaga kesling masih terbatas, sementara jumlah lokasi yang harus diperiksa cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan sebagian proses inspeksi dan uji laboratorium—terutama pemeriksaan air dan makanan—memakan waktu hingga 4–7 hari.

“Kami sedang upayakan percepatan, tapi proses laboratorium tetap memerlukan waktu. Kalau bisa, tim pemeriksa juga ditambah, karena yang memeriksa itu harus tenaga ahli kesehatan lingkungan, tidak bisa sembarang orang,” tambahnya.

Eni menegaskan, bila sampai akhir bulan masih ada SPPG yang belum mengajukan SLHS, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa penutupan sementara. Langkah ini untuk memastikan tidak ada layanan gizi yang beroperasi tanpa pengawasan kesehatan yang memadai.

Dinkes juga mengingatkan bahwa SPPG yang belum memiliki SLHS tidak memiliki jaminan keamanan jika terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan masyarakat.

“Tanpa SLHS, tanggung jawab hukum dan kesehatan tidak bisa dijamin. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Menurut data Dinkes, sebagian besar SPPG yang belum memenuhi syarat beralasan belum lengkap dokumennya atau masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Namun, Dinkes menilai alasan tersebut tidak dapat menjadi pembenaran untuk menunda kewajiban administratif dan teknis.

Ia berharap seluruh pengelola SPPG segera menyesuaikan diri dengan standar higiene yang berlaku. “Ini bukan sekadar soal izin, tapi soal kesehatan masyarakat. IPAL itu wajib, sterilisasi alat makan itu wajib, dan air yang digunakan juga harus teruji,” tandasnya.