Bisnis.com, JAKARTA — Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai aspek paling krusial dalam penerapan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik adalah keamanan data dan tata kelolanya.

Menurutnya, data biometrik merupakan data yang sangat sensitif sehingga harus dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Selain itu, proses registrasi juga harus dibuat sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan pelanggan.

“Jangan sampai tujuan meningkatkan keamanan justru mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Ke depan, Heru menilai koordinasi antara Komdigi, operator, Dukcapil, dan platform digital perlu diperkuat agar identitas digital masyarakat dapat dikelola secara lebih aman dan terintegrasi. Dia melihat operator besar pada umumnya sudah cukup siap dari sisi infrastruktur dan sistem, meski implementasi nasional tidak hanya bergantung pada operator.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan kualitas verifikasi biometrik yang konsisten di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan keterbatasan jaringan. Selain itu, perlindungan data pribadi, integrasi dengan sistem kependudukan, serta kesiapan SDM di lapangan juga harus menjadi perhatian.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan tahapan re-registrasi pelanggan lama agar manfaat kebijakan ini benar-benar optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan pihaknya memandang kebijakan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) sebagai langkah strategis yang tepat arah dalam memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) dan tata kelola identitas digital nasional.

Teguh mengatakan urgensi kebijakan tersebut terlihat dari data IASC dan Satgas PASTI yang mencatat hingga April 2026 total kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp9,5 triliun, yang sebagian besar berhulu pada penggunaan nomor seluler beridentitas palsu.

“Karena itu Mastel mendukung tujuan kebijakan, sembari menekankan bahwa keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keadilan pembebanan biaya, dan konsistensi perlindungan data pribadi,” kata Teguh.

Dia menilai kesiapan operator relatif matang. Dari sisi kanal layanan, seluruh gerai operator telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, disertai pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web serta sosialisasi melalui berbagai kanal.

Menurutnya uji coba juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Registrasi melalui aplikasi maupun situs web operator dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit, lebih cepat dibandingkan registrasi manual menggunakan NIK dan Nomor KK. Hingga Juni 2026, sekitar 2,4 juta pelanggan juga telah melakukan registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik.

Meski demikian, Mastel menilai kesiapan tersebut belum merata di seluruh ekosistem.

“Kesiapan gerai dan aplikasi operator berbeda dengan kesiapan ekosistem pendukung khususnya keandalan dan kapasitas layanan pencocokan Dukcapil sebagai simpul verifikasi, kualitas basis data kependudukan, serta kesiapan sisi permintaan [perangkat dan literasi pengguna]. Ketimpangan inilah yang menjadi titik risiko utama,” kata Teguh.

Dia menambahkan target pemerintah dinilai realistis untuk pelanggan baru, tetapi masih ambisius jika diterapkan secara menyeluruh. Menurut Mastel, kewajiban registrasi biometrik bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 cukup masuk akal karena pelanggan lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang. Pentahapan tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana untuk memastikan kesiapan infrastruktur operator dan instansi terkait.

Namun, target pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru pada akhir 2026 dinilai terlalu optimistis, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) apabila belum disertai skema inklusi yang memadai.

“Realisme target akhir tahun karena itu bergantung pada tiga prasyarat keandalan back-end Dukcapil pada volume nasional, tersedianya jalur registrasi inklusif, dan penyelesaian isu pembiayaan,” katanya.

Selain itu, Teguh juga menyoroti investasi dan struktur biaya sebagai persoalan paling mendesak. Dia menyebut ATSI telah menyampaikan kepada Komdigi, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan bahwa biaya verifikasi biometrik sekitar Rp3.000 per pelanggan mencapai tiga kali lipat dibanding model registrasi sebelumnya.

Menurutnya, secara agregat beban tersebut akan sangat signifikan mengingat jumlah aktivasi pelanggan baru setiap tahun mencapai jutaan nomor.

Dia mengingatkan implementasi biometrik membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan perangkat, integrasi sistem, hingga penguatan perlindungan data.

“Tanpa kejelasan mekanisme cost-sharing yang berkeadilan, ada risiko biaya diteruskan ke konsumen atau menekan investasi jaringan, bertentangan dengan agenda perluasan konektivitas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Hal itu berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) menerbitkan peringatan mengenai potensi lonjakan ancaman kejahatan siber yang memanfaatkan momentum tingginya antusiasme masyarakat menjelang Piala Dunia 2026.

Para pelaku kejahatan terdeteksi mulai menyebarkan ratusan situs palsu yang meniru identitas Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) demi mengeruk keuntungan finansial dan data pribadi secara ilegal.

Dilansir dari Bleeping Computer pada Jumat (29/5/2026), turnamen akbar yang dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko ini menjadi magnet bagi para peretas.

"Aktor ancaman siber tersebut meluncurkan domain tiruan untuk mengelabui calon penonton melalui penjualan tiket palsu, paket perjalanan fiktif, hingga portal lowongan kerja bodong seperti jobs-fifa[.]com," tulis laporan FBI.

Otoritas keamanan AS mengidentifikasi modus operandi penipuan ini mengandalkan teknik typosquatting atau perubahan ejaan minor pada alamat situs yang sering kali luput dari perhatian pengguna, contohnya fiffa[.]com.

Selain itu, mereka kerap memanfaatkan domain tingkat atas alternatif seperti .org, .xyz, .live, hingga .sale untuk meyakinkan korban.

Melalui situs-situs penyesat ini, pelaku mengumpulkan beragam data sensitif pengunjung, mulai dari nama lengkap, alamat fisik, surat elektronik (email), nomor telepon, hingga detail kartu kredit.

Informasi berharga tersebut nantinya berpotensi disalahgunakan untuk aksi pencurian identitas, pembuatan akun keuangan ilegal, maupun skema penipuan perbankan lainnya.

Skala kampanye digital berbahaya ini turut divalidasi oleh laporan perusahaan keamanan siber Group-IB dan Bitdefender.

Peneliti Group-IB berhasil membongkar operasi siber bertajuk 'Ghost Stadium' yang diduga digerakkan oleh aktor ancaman asal China dengan mengendalikan lebih dari 300 situs kloningan untuk melancarkan fraud tiket premium.

Sementara itu, Bitdefender memantau pergerakan masif iklan penipuan merchandise, platform streaming ilegal, hingga penjualan stiker koleksi palsu di berbagai negara sejak Februari lalu melalui platform Google Search, iklan Facebook, Telegram, dan WhatsApp.

Guna menghindari risiko kerugian materiil, FBI membagikan sejumlah langkah preventif bagi para pencinta sepak bola di seluruh dunia:

1. Masukkan alamat resmi fifa.com secara manual pada bilah pencarian peramban.
2. Simpan tautan resmi FIFA yang terverifikasi untuk akses di kemudian hari.
3. Hindari mengeklik tautan mencurigakan yang dikirimkan melalui pesan instan atau iklan sponsor.
4. Jangan pernah menginput data finansial dan informasi sensitif sebelum memastikan orisinalitas situs.

Masyarakat yang telanjur menjadi korban diimbau segera melaporkan detail insiden, riwayat transaksi, beserta alamat domain palsu yang digunakan ke Internet Crime Complaint Center (IC3) milik FBI agar platform penipuan dapat segera ditindak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali mengingatkan nasabah tidak membagikan data sensitif kepada pihak manapun, seiring meningkatnya berbagai modus penipuan digital yang menyasar pengguna layanan perbankan, khususnya kanal digital seperti BNIdirect.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, perseroan tidak pernah meminta informasi rahasia nasabah dalam kondisi apa pun. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap pihak yang mengatasnamakan bank.

“Kami mengingatkan nasabah agar tidak pernah membagikan data sensitif kepada pihak manapun, termasuk yang mengatasnamakan BNI karena itu bagian dari modus kejahatan digital,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).

BNI menjelaskan sejumlah data penting yang wajib dijaga kerahasiaannya, antara lain kata sandi, ID perusahaan, email, PIN, kode OTP, serta kode hard maupun soft token. Informasi ini tidak boleh dibagikan melalui kanal apapun, baik telepon, SMS, email, maupun media sosial.

Selain itu, BNI menegaskan tidak pernah meminta ID pengguna BNIdirect, tidak mengirimkan tautan melalui pesan singkat atau aplikasi percakapan untuk keperluan verifikasi, serta tidak meminta nasabah mengunduh aplikasi tertentu, termasuk aplikasi remote desktop seperti TeamViewer atau AnyDesk, dengan alasan bantuan layanan.

Menurut BNI, praktik tersebut merupakan ciri umum penipuan digital yang memanfaatkan rekayasa sosial (social engineering) untuk memperoleh akses ke akun nasabah. Jika menemukan indikasi tersebut, nasabah diminta untuk tidak menindaklanjuti dan segera melakukan verifikasi melalui kanal resmi.

Sebagai langkah pencegahan, BNI mengimbau nasabah untuk tidak mengklik tautan dari sumber tak dikenal, tidak menginstal aplikasi dari pihak yang tidak jelas, serta menghindari mencari solusi melalui mesin pencari untuk permasalahan seperti lupa kata sandi.

Nasabah disarankan menggunakan fitur resmi pada halaman login BNIdirect untuk melakukan pengaturan ulang (reset) kata sandi secara mandiri.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan dan keamanan transaksi dapat diakses melalui situs resmi BNI di www.bni.co.id.

Melalui edukasi berkelanjutan ini, BNI berharap masyarakat semakin memahami pola kejahatan digital dan mampu melindungi data pribadi secara mandiri sehingga keamanan transaksi perbankan tetap terjaga dan kepercayaan terhadap layanan digital terus meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform jaringan sosial yang berorientasi bisnis dan profesional, LinkedIn, tengah menghadapi tuduhan terkait praktik pengumpulan data sensitif pengguna melalui pemindaian situs web secara rahasia.

Laporan tersebut mengungkap platform milik Microsoft terhadap potensi pelanggaran privasi yang berdampak pada 405 juta pengguna global.

Investigasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang mewakili pengguna komersial LinkedIn, Fairlinked e.V menemukan bahwa LinkedIn menyisipkan kode JavaScript khusus. Kode ini berfungsi memindai ribuan ekstensi yang terpasang pada web pengguna saat mengakses situs LinkedIn.

Laporan bertajuk "BrowserGate" tersebut menyatakan LinkedIn mendeteksi lebih dari 6.000 ekstensi spesifik menggunakan pengidentifikasi unik. Data yang terkumpul kemudian dienkripsi dan dikirimkan ke server LinkedIn tanpa adanya pengungkapan dalam kebijakan privasi publik perusahaan.

Organisasi investigasi tersebut menyebutkan bahwa LinkedIn diduga membagikan data ini kepada pihak ketiga. Salah satu mitra yang disebut adalah HUMAN Security, sebuah perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat-Israel.

Temuan ini memicu kontroversi karena akun LinkedIn memuat identitas asli pengguna, termasuk nama, tempat kerja, dan jabatan. Pengaitan data web dengan profil individu yang teridentifikasi dianggap sebagai risiko privasi yang sangat besar bagi para profesional.

Beberapa ekstensi yang dipindai dilaporkan dapat mengindikasikan informasi pribadi yang sangat sensitif. Hal ini mencakup keyakinan agama, pandangan politik, kondisi kesehatan, hingga status pengguna yang sedang mencari pekerjaan secara rahasia.

"LinkedIn memindai ekstensi yang mengidentifikasi umat Muslim, orientasi politik, hingga 509 alat pencarian kerja yang mengungkap siapa yang mencari pekerjaan secara rahasia di hadapan pemberi kerja mereka," tulis laporan Fairlinked e.V dikutip dari CyberNews, Senin (6/4/2026).

Selain data pribadi, LinkedIn dilaporkan memantau keberadaan perangkat lunak kompetitor di perangkat pengguna. Pemindaian ini mencakup lebih dari 200 produk pesaing seperti Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Apollo, hingga ZoomInfo.

Praktik ini diduga melanggar General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang mewajibkan persetujuan eksplisit untuk pengolahan kategori data tertentu. Fairlinked e.V. menegaskan LinkedIn tidak mendapatkan persetujuan tersebut dari penggunanya.

Bantah

LinkedIn secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebut klaim Fairlinked e.V. tidak akurat. Perusahaan menyatakan bahwa tindakan mereka didasarkan pada perlindungan privasi pengguna, integritas data, dan stabilitas platform dari aktivitas pengambilan data.

Pihak LinkedIn menjelaskan bahwa beberapa ekstensi menyisipkan sumber daya statis ke halaman web yang dapat mengganggu stabilitas situs. Deteksi terhadap ekstensi dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran ketentuan layanan mereka.

"Kami menggunakan data ini untuk menentukan ekstensi mana yang melanggar ketentuan dan meningkatkan pertahanan teknis kami. Kami tidak menggunakan data ini untuk menyimpulkan informasi sensitif tentang anggota," ujar perwakilan LinkedIn dalam tanggapannya di Hacker News.

Perusahaan juga menambahkan bahwa individu di balik tuduhan ini sebelumnya telah dibatasi akunnya karena melakukan pelanggaran scraping. Selain itu, pengadilan di Jerman dilaporkan telah menolak gugatan hukum yang diajukan oleh pemilik situs terkait klaim serupa.

Di sisi lain, laporan tersebut menyoroti keterlibatan HUMAN Security yang melakukan merger dengan firma asal Israel, PerimeterX, pada 2022. PerimeterX didirikan oleh mantan perwira Unit 8200, divisi perang siber dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

HUMAN Security saat ini memiliki pendapatan tahunan sekitar US$100 juta atau sekitar Rp1,7 triliun dengan fokus pada deteksi penipuan digital. Hubungan ini menambah lapisan kompleksitas terhadap keamanan data pengguna yang dikumpulkan oleh LinkedIn melalui metode pemindaian tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi perpesanan modern, Telegram, menjadi ruang favorit interaksi dan transkasi para pelaku kejahatan siber. Hal ini terlihat dari laporan terbaru Kaspersky Digital Footprint Intelligence, yang menyebut lebih dari 800 kanal Telegram milik penjahat siber diblokir selama periode 2021-2024.

Vladislav Belousov, Analis Jejak Digital Kaspersky menerangkan struktur bot dan fitur bawaan Telegram menciptakan ekosistem yang mudah digunakan bagi dunia bawah tanah.

Pasalnya, satu bot dapat secara bersamaan mengelola kueri, memproses pembayaran aset kripto, dan langsung mengirimkan kartu bank curian, log infostealer, kit phishing, atau serangan Distributed Denial of Service (DDoS) kepada ratusan pembeli per hari, tanpa keterlibatan operator.

“Para pelaku kejahatan siber menganggap Telegram sebagai alat yang nyaman untuk berbagai aktivitas berbahaya, tetapi keseimbangan risiko dan manfaatnya jelas bergeser,” ujarnya, dikutip Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Selain itu, kapasitas unggahan tanpa batas juga memungkinkan distribusi basis data perusahaan maupun dokumen curian tanpa memerlukan server eksternal. Otomatisasi tanpa hambatan ini secara alami mendorong maraknya jual beli data sensitif berbiaya rendah, seperti kartu perbankan atau data lain yang bocor.

Kendati demikian, transaksi bernilai tinggi yang bergantung pada kepercayaan seperti penjualan kerentanan zero-day, kata Belousov masih dominan terjadi di forum dark web yang dijaga reputasinya.

Dari fenomena ini, peneliti Kaspersky menemukan dua tren yang jelas terkait aktivitas ilegal di Telegram. Pertama, rata-rata usia sauran bayangan (shadow channel) di Telegram meningkat signifikan. Kanal yang bertahan lebih dari sembilan bulan tercatat tumbuh lebih dari tiga kali lipat sepanjang 2023–2024 dibandingkan periode 2021–2022.

Pada saat yang sama, aktivitas pemblokiran Telegram juga meningkat secara signifikan. Sejak Oktober 2024, jumlah kanal yang dihapus setiap bulan setidaknya setara dengan puncak pemblokiran pada 2023, dan tren tersebut terus meningkat memasuki 2025. Hal ini menghambat aktivitas berbahaya untuk terjadi.

Di sisi lain, Telegram dinilai memiliki sejumlah keterbatasan bagi pelaku kriminal, seperti tidak adanya enkripsi end-to-end default, infrastruktur server terpusat, serta kode sisi server yang tertutup sehingga tidak dapat diverifikasi.

Akibatnya, beberapa komunitas kriminal besar, termasuk grup BFRepo yang beranggotakan hampir 9.000 orang dan operasi malware-as-a-service Angel Drainer, mulai bermigrasi ke platform lain atau layanan pesan berpemilik, dengan alasan gangguan berulang pada aktivitas mereka di Telegram.

“Kanal-kanal berhasil tetap online lebih lama daripada beberapa tahun yang lalu, tetapi volume blok yang jauh lebih tinggi berarti operator tidak dapat lagi mengandalkan stabilitas jangka panjang. Kami mulai melihat tahap awal migrasi sebagai konsekuensi langsungnya,” tutur Belousov.

Untuk membantu pengguna dan organisasi tetap terlindungi di Telegram, Kaspersky menyarankan untuk melaporkan saluran dan bot yang terbukti ilegal untuk mempercepat moderasi berbasis komunitas.

Gunakan pula berbagai sumber informasi Intelijen Ancaman (dengan cakupan sumber daya web surface, deep web, dan dark web) untuk mendapatkan notifikasi tentang aktivitas ilegal terbaru. Kemudian, tetap waspada terhadap TTP aktual yang digunakan oleh pelaku ancaman.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penjahat siber menggunakan modus baru untuk mencuri kode OTP untuk menguras mobil banking pemilik HP Android. Cara yang diberi nama "pixnapping" ini bisa mencuri data dari HP hanya dalam 30 detik.

Pixnapping mencuri data memanfaatkan aplikasi jahat yang terinstal di HP korban. Penjahat siber menggunakan berbagai cara untuk menipu pemilik HP agar menginstal aplikasi jahat tersebut.

Aplikasi jahat yang digunakan untuk pixnapping tidak membutuhkan izin sistem untuk diinstal. Setelah terinstal, aplikasi ini bisa membaca semua data yang tampi di layar HP.

Peneliti yang mengungkapkan modus pencurian OTP terbaru ini mempraktikkan penggunaan aplikasi pixnapping di beberapa HP Android terkenal. Mereka menyatakan aplikasi ini bisa berjalan di semua jenis HP yang menggunakan sistem operasi Android, dengan beberapa modifikasi.

Ars Technica menyatakan Google telah merilis update sebagai mitigasi. Namun, peneliti menyatakan aplikasi masih bisa bekerja dengan efektif meskipun update keamanan dari Google terinstal.

Serangan siber dengan modus pixnapping diawali dengan manipulasi agar authenticator atau aplikasi yang disasar mengirim informasi sensitif ke layar perangkat. Aplikasi jahat kemudian melakukan membaca setiap piksel di layar sesuai dengan sasaran penjahat. Kemudian, piksel di layar dipetakan kembali menjadi huruf, angka, atau bentuk yang digunakan oleh pemilik HP sebagai password.

"Apap pun yang tampak di aplikasi sasaran bisa dicuri oleh aplikasi jahat lewat metode pixnapping. Chat, kode two factor authentication, email, dan lainnya rentan karena mereka tampak di layar. Jika aplikasi punya informasi rahasia yang tak tampak, informasi itu baru tak bisa dicuri," kata peneliti.

Metode serangan baru ke HP Android ini mirip dengan serangan GPU.zip yang dikerahkan lewat website jahat. Metode ini membuat semua jenis user name, password, hingga data visual yang sensitif bisa dibaca selama tampil di layar. Modus ini memanfaatkan kerentanan pada GPU.

Jakarta, CNBC Indonesia - Maskapai penerbangan Australia, Qantas Airways, mengumumkan pihaknya sebagai salah satu perusahaan yang terkena dampak serangan kriminal siber. Data pelanggan telah dicuri dan dipublikasikan oknum tak bertanggung jawab dalah peretasan yang dilakukan pada Juli 2025.

Qantas mengatakan pada Juli lalu bahwa lebih dari 1 juta data sensitif pelanggan berhasil dibobol melalui peretasan terbesar dalam bertahun-tahun. Adapun data-data yang dibobol termasuk nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat rumah.

Sementara itu, 4 juta pelanggan lainnya juga terdampak kebocoran data nama dan alamat email dalam peretasan tersebut.

Serangan pada Juli lalu merupakan pembobolan tercanggih di Australia sejak raksasa telekomunikasi Optus dan asuransi kesehatan Medibank terkena serangan pada 2022 silam.

"[Qantas] adalah salah satu dari sejumlah perusahaan di dunia yang datanya telah bocor oleh penjahat siber setelah insiden serangan pada awal Juli, di mana data pelanggan dicuri melalui platform pihak ketiga," kata Qantas dalam pernyataan resminya, dikutip dari Reuters, Senin (13/10/2025).

"Dengan bantuan pakar keamanan siber, kami menyelidiki apa saja data yang dirilis. Kami memiliki perintah pengadilan yang sedang berlaku untuk mencegah data yang dicuri, diakses, dilihat, dirilis, digunakan, dikirimkan, atau dipublikasikan oleh siapa pun, termasuk pihak ketiga," tambah maskapai tersebut.

Kelompok peretas Scattered Lapsus$ Hunters berada di balik kebocoran data Qantas. Perilisan data yang dibobol terjadi setelah batas waktu tebusan yang ditetapkan oleh kelompok tersebut terlewati, lapor situs berita Guardian Australia.

Qantas menolak berkomentar mengenai laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti keamanan dari Google mengungkap pencurian data eksekutif bisnis melalui kampanye pemerasan yang melibatkan puluhan organisasi global.

Geng ransomware Clop mengeksploitasi rangkaian kerentanan pada perangkat lunak Oracle E-Business Suite sehingga data penting, seperti identitas eksekutif, pelanggan, dan dokumen HR, berhasil diambil.

Pelaku utama adalah geng Clop yang berafiliasi dengan kelompok ransomware Rusia, dikenal atas serangan besar menggunakan kerentanan zero-day pada perangkat lunak populer.

Korban berasal dari perusahaan multinasional yang memakai Oracle E-Business Suite untuk mengelola operasi bisnis dan data SDM.

Dalam memeras korban, kata Analis utama Google Threat Intelligence Group John Hultquist, Clop mengirimkan email pemerasan kepada para eksekutif korporasi, menyertakan bukti pencurian data dan menuntut pembayaran tinggi untuk mencegah publikasi atau penjualan data.

Penyerang menggabungkan lima kerentanan pada E-Business Suite untuk mendapatkan akses remote, dan exploit script kini telah beredar luas di dunia maya.

Clop memanfaatkan celah keamanan kritis (CVE-2025-61882), sebuah zero-day bug yang dapat dieksploitasi secara remote tanpa autentikasi.

“Sayangnya kampanye zero-day skala besar seperti ini semakin jadi fenomena baru kejahatan siber,” kata John dilansir dari TechCrunh, Jumat (10/10/2025).

Badan Keamanan Siber Singapura (CSA) dalam laman resminya menjelaskan kerentanan ini memungkinkan penyerang mengambil kendali penuh server korban dan mengakses data sensitif tanpa batas.

Oracle dan peneliti WatchTowr mengonfirmasi rangkaian bug belum diketahui vendor ketika dieksploitasi dan patch baru tersedia Oktober lalu.

Serangan diketahui aktif sejak 10 Juli 2025—lebih awal dari deteksi publik—dan mencapai puncaknya ketika email pemerasan dikirimkan ke para eksekutif mulai akhir September.

Target utamanya adalah sistem Oracle E-Business Suite yang digunakan perusahaan-perusahaan di berbagai negara, dengan puluhan organisasi sudah teridentifikasi sebagai korban. Sebagian besar server rentan terdeteksi berada di Amerika Serikat.

Kita tentunya tidak ingin data sensitif kita dibaca orang lain tanpa izin. Salah satu alat yang digunakan untuk perlindungan data digital adalah teknologi enkripsi. Anda mungkin sudah mendapatkan perlindungan ini tanpa menyadarinya. Dalam kesempatan ini kita akan meninjau teknologi ini lebih lanjut.

Secara singkat, enkripsi bisa dideskripsikan sebagai proses buat memastikan agar suatu data hanya dapat dibaca oleh pihak yang berhak melalui pengacakan. Data yang sudah diacak akan terlihat seperti barisan karakter random yang tidak dapat dipahami.