Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Wholesale Banking PT Bank KB Indonesia Tbk. Widodo Suryadi tercatat membeli saham BBKP dengan jumlah total mencapai 1 juta lembar pada 30 Juni 2026. Tujuan transaksi adalah investasi.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (1/7/2026), Widodo Suryadi membeli saham BBKP sebanyak 1 juta lembar dengan harga Rp50 per saham. Dengan demikian, total nilai transaksi mencapai sekitar Rp50,00 juta.

Seiring dengan langkah tersebut, Widodo Suryadi kini menggenggam 1 juta lembar saham. Nilai itu setara 0,000538%. Sebelum transaksi, Widodo tercatat belum memiliki saham BBKP.

Adapun sepanjang hari ini, Rabu (1/6/2026) saham BBKP bergerak di rentang Rp50—Rp51 per saham. Sepanjang tahun berjalan, saham perseroan tercatat turun sebesar 33,77% (year to date/YtD) atau 26 poin.

Pada kuartal I/2026, KB Bank tercatat menyalurkan kredit sebesar Rp43,19 triliun. Realisasi itu tumbuh 2,61% secara tahunan (year on year/YoY). Kinerja positif itu turut didorong oleh peningkatan kredit lancar sebesar 4,76% YoY menjadi Rp34,02 triliun.

Pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) perseroan meningkat signifikan 97,28% YoY menjadi Rp363 miliar, sejalan dengan perbaikan Net Interest Margin (NIM) yang naik menjadi 2,09%, dibandingkan 1,09% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) pada kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp41,52 triliun. Di tengah fokus pada peningkatan kualitas pendanaan, KB Bank mencatat pertumbuhan dana murah (current account savings account/CASA) sebesar 5,74% YoY menjadi Rp13,09 triliun.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie menyampaikan, kinerja kuartal I/2026 menunjukkan KB Bank terus berada di jalur yang tepat, dengan perbaikan yang tercermin dari pertumbuhan kredit, penguatan dana murah, peningkatan margin bunga bersih, dan PPOP yang kembali positif.

Meski demikian, pihaknya menyadari masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam kualitas kredit, fundamental bisnis secara keseluruhan, serta penguatan struktur permodalan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

“Fokus kami ke depan adalah menjaga momentum ini melalui pertumbuhan berkualitas, pengelolaan risiko yang disiplin, serta penguatan sinergi dengan KB Financial Group,” tutur Kunardy dalam keterangannya beberapa waktu.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap adanya indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam penarikan agunan oleh petugas lapangan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Toyota Astra Financial Services (TAFS).

Pelanggaran itu ditemukan setelah OJK menyelesaikan pendalaman dugaan tindak kekerasan dalam proses penarikan agunan kendaraan pembiayaan yang melibatkan pihak yang bekerja sama dengan PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) di Serang, Banten.

“Proses pendalaman dilakukan OJK terhadap data dan dokumen terkait serta update informasi dan keterangan pengurus PT TAFS di Jakarta, Senin [22/6] sebagai tindak lanjut dari pemanggilan sebelumnya yang dilakukan pada 8 Juni 2026,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).

Selain menemukan hal itu, OJK pun memperoleh informasi mengenai adanya dugaan pengalihan objek jaminan fidusia dari debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan TAFS dan tanpa penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan.

“Terkait dugaan tindak kekerasan yang terjadi, OJK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegas Agus.

Dilanjutkan Agus, sebelumnya TAFS sudah menyampaikan langkah perbaikan yang telah dilakukan. Langkah-langkah itu adalah melakukan penelaahan internal dan langkah korektif, termasuk menghentikan kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan PKS dan SOP yang berlaku.

Kemudian juga menyampaikan data, dokumen, serta klarifikasi yang diperlukan dalam rangka pengawasan OJK, dan melaporkan perkembangan penanganan kasus secara berkala.

OJK, katanya, meminta TAFS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kegiatan penagihan dan penarikan agunan, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tenaga penagihan internal maupun pihak ketiga sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelindungan konsumen dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Untuk memastikan implementasi perbaikan berjalan secara efektif, TAFS diwajibkan menyampaikan rencana aksi perbaikan dalam waktu 7 hari kerja dan melaporkan implementasinya paling lama 30 [tiga puluh] hari kerja kepada OJK,” jelas Agus.

Agus menyebut, rencana aksi tersebut setidaknya memuat penguatan tata kelola, pengawasan terhadap pihak ketiga, penyempurnaan prosedur penagihan dan penarikan agunan, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan pelaksanaannya.

“OJK akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, OJK akan mengambil tindakan pengawasan tegas dan/atau mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya.

Di sisi lain, OJK turut mengimbau debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati untuk tidak menjual, mengalihkan, menggadaikan, atau memindahtangankan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebelum perjanjian pembiayaan berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri membukukan laba bersih Rp23,3 triliun selama Januari-Mei 2026, tumbuh 18,6 persen secara year-on-year (YoY) berdasarkan laporan keuangan bank only per 31 Mei 2026. Tren pertumbuhan profitabilitas yang positif tersebut turut mendorong Return on Equity (ROE) Bank Mandiri terjaga stabil di kisaran 20 persen, di tengah kondisi makroekonomi global yang terus berkembang.

Strategi bisnis yang dijalankan secara berkelanjutan terus memperkuat fundamental Bank Mandiri dan menjadi motor penggerak pertumbuhan kinerja di berbagai lini. Dengan fondasi tersebut, Bank Mandiri mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing.

Hingga akhir Mei 2026, total aset Bank Mandiri tercatat Rp2.306 triliun, tumbuh 20,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara efektif dan produktif.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menyampaikan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari fungsi intermediasi yang terus menunjukkan tren positif. Pada lima bulan pertama tahun 2026, bank berkode emiten BMRI ini menyalurkan kredit senilai Rp1,580 triliun secara bank-only, naik 20,6 persen YoY, mengalir ke sektor produktif mulai dari hilirisasi industri hingga segmen UMKM yang menopang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan kerja di berbagai penjuru Tanah Air.

“Kinerja ini merupakan hasil dari eksekusi strategi yang terukur dan konsisten di seluruh lini bisnis, dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan penuh kehati-hatian untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat dalam jangka panjang,” ujar Novita, dalam keterangan resminya, Jumat (26/6).

Selain itu, dari sisi pendanaan, total Dana Pihak Ketiga (DPK) bank only turut tumbuh 22,0 persen YoY menjadi Rp1.716 triliun yang juga ditopang oleh dana murah (Current Account and Saving Account/CASA) dengan giro mencapai Rp664 triliun dan tabungan sebesar Rp559 triliun.

Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari kinerja berkelanjutan layanan digital Bank Mandiri, Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri, yang terus mencatat peningkatan penggunaan. Selain mendorong pertumbuhan transaksi digital, peningkatan pengguna kedua platform tersebut turut memperkuat literasi keuangan, serta memperluas akses terhadap layanan keuangan berbasis teknologi, sejalan dengan visi Danantara dalam memastikan aset negara dikelola secara efektif, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Novita menambahkan, sinergi yang terintegrasi antara ekosistem digital dan jaringan fisik memungkinkan nasabah mengelola keuangan secara menyeluruh dalam satu platform layanan. Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui pembiayaan program prioritas nasional, mencakup KUR, penguatan UMKM dan koperasi, KPR subsidi, serta sektor strategis dan hilirisasi industri guna mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Melalui sinergi integrasi ekosistem Bank Mandiri yang menghubungkan layanan digital, jaringan distribusi, dan pembiayaan produktif, kami berkomitmen untuk terus hadir bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas Novita.

merupakan hasil dari eksekusi strategi yang terukur dan konsisten di seluruh lini bisnis, dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan penuh kehati-hatian untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat kinerja penyaluran kredit secara bank only tumbuh sebesar 20,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp1.580 triliun per Mei 2026 yang mayoritas tersalurkan ke sektor produktif.

Sektor tersebut mulai dari hilirisasi industri hingga segmen UMKM yang menopang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan kerja di berbagai daerah di Indonesia.

“Kinerja ini merupakan hasil dari eksekusi strategi yang terukur dan konsisten di seluruh lini bisnis, dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan penuh kehati-hatian untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat dalam jangka panjang,” kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sementara dari sisi penghimpunan dana, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara bank only sebesar 22,0 persen (yoy) menjadi Rp1.716 triliun.

Pertumbuhan ini ditopang oleh dana murah (current account and saving account/CASA) dengan giro mencapai Rp664 triliun dan tabungan sebesar Rp559 triliun.

Adapun total aset bank only Bank Mandiri tercatat Rp2.306 triliun, tumbuh 20,0 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara laba bersih yang dibukukan Bank Mandiri per akhir Mei 2026 mencapai Rp23,3 triliun, tumbuh 18,6 persen (yoy).

Tren pertumbuhan profitabilitas yang positif tersebut turut mendorong return on equity (ROE) Bank Mandiri terjaga stabil di kisaran 20 persen.

Perseroan menyampaikan kinerja positif tersebut tidak terlepas dari kinerja berkelanjutan layanan digital melalui Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri yang terus mencatat peningkatan penggunaan.

Selain mendorong pertumbuhan transaksi digital, menurut perseroan, peningkatan pengguna kedua platform tersebut turut memperkuat literasi keuangan, serta memperluas akses terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.

Hal ini sejalan dengan visi Danantara dalam memastikan aset negara dikelola secara efektif, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Novita menambahkan bahwa sinergi yang terintegrasi antara ekosistem digital dan jaringan fisik memungkinkan nasabah mengelola keuangan secara menyeluruh dalam satu platform layanan.

Perseroan pun menyatakan akan terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui pembiayaan program prioritas nasional, mencakup KUR, penguatan UMKM dan koperasi, KPR subsidi, serta sektor strategis dan hilirisasi industri guna mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Melalui sinergi integrasi ekosistem Bank Mandiri yang menghubungkan layanan digital, jaringan distribusi, dan pembiayaan produktif, kami berkomitmen untuk terus hadir bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," kata Novita.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai indikator likuiditas standar seperti pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan hingga Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DLK) bersifat ilusif.

Purbaya mengakui bahwa berbagai indikator tersebut kerap menunjukkan angka-angka yang positif. Kendati demikian, dia menilai angka-angka tersebut tidak mencerminkan kondisi riil perbankan.

Oleh sebab itu, bendahara negara memutuskan kembali menambah penempatan dana pemerintah di bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total Rp400 triliun demi memastikan likuiditas perbankan terjadi.

"Selama saya di KSSK [Komite Stabilitas Sistem Keuangan] dalam lima tahun terakhir ditambah sekarang, selalu angkanya bagus. Padahal kadang-kadang perbankannya susah. Jadi, itu ilusif, artinya menyembunyikan keadaan sebenarnya," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (26/6/2026).

Adapun, Bank Indonesia mencatat undisbursed loan sebesar Rp2.576 triliun atau 22,41% dari plafon kredit yang tersedia. Kapasitas pembiayaan bank yang baik tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) di level 24,74% dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,47% secara tahunan pada Mei 2026.

Alih-alih bergantung pada rasio standar tersebut, bendahara negara memilih untuk menggunakan dua pendekatan pragmatis dalam membaca kondisi likuiditas. Pertama, memantau pergerakan uang primer (base money/M0) yang dianggap menjadi cerminan lebih nyata dari transmisi kebijakan bank sentral di perekonomian.

Kedua, mendengarkan langsung keluh kesah dari para pelaku industri perbankan.

"Ini saya dengarkan, banknya ribut apa tidak? Kalau banknya ribut [kekurangan likuiditas], ya sudah. Namun, kalau banknya tidak ribut, berarti bagus," jelas Purbaya.

Kekhawatiran para bankir ini terkonfirmasi dalam pertemuan antara Purbaya dan para direktur utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (26/6/2026) pagi. Purbaya menyebut para pimpinan bank melaporkan bahwa pertumbuhan kredit, yang sebelumnya mampu tumbuh 11,5%, berisiko anjlok signifikan apabila kondisi likuiditas tidak segera diperbaiki.

Lebih lanjut, Purbaya tidak setuju apabila perbankan akan menjadi bergantung dengan dana pemerintah ke depan. Dia mengklaim bahwa langkah ini murni merupakan manajemen kas pemerintah, bukan penyertaan modal atau suntikan subsidi.

Alasannya, dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara sejatinya berasal dari penerimaan negara, seperti pajak dan penerbitan obligasi, yang sebelumnya diserap dari kantong masyarakat dan sistem perbankan.

Dengan kata lain, pengembalian dana ini bertujuan agar perputaran uang di sistem keuangan tidak mandek. Purbaya bahkan menyebut langkah cash management tersebut memberikan dampak yang menyerupai pelonggaran moneter.

"Itu bukan kebijakan fiskal, sebetulnya kebijakan moneter, tapi kita cuma membantu," tutupnya.

Purbaya Tambah Dana ke Himbara

Adapun, Purbaya memastikan akan kembali menempatkan sekaligus menambah dana pemerintah di Himbara menjadi total Rp400 triliun.

Dia mengakui bahwa beberapa pekan sebelumnya pemerintah memang sempat menarik dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun atas permintaan 'sejumlah pihak'. Dia tidak menyebutkan pihak yang dimaksud.

"Rupanya jadi kering dan tidak ada sumber uang lagi [di perbankan]. Jadi, saya kembalikan lagi," ujarnya.

Purbaya menjelaskan kini sisanya dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau masukan kapanpun).

"Jadi, Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun, fixed," tegas Purbaya.

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan kas yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut. Saat ini, posisi dana kas pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia (BI) mencapai Rp590 triliun.

Purbaya memaparkan, penambahan likuiditas ini merupakan instrumen utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar. Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga pasar akan turun, kredit kembali melaju, dan prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. membukukan laba bersih sebesar Rp23,3 triliun sepanjang Januari–Mei 2026, meningkat 18,6% secara tahunan (year-on-year/YoY) berdasarkan laporan keuangan bank only per 31 Mei 2026. Pertumbuhan laba tersebut menopang tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) yang tetap terjaga di kisaran 20% di tengah dinamika kondisi makroekonomi global.

Sejalan dengan pertumbuhan laba, total aset Bank Mandiri secara bank only mencapai Rp2.306 triliun hingga akhir Mei 2026 atau meningkat 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perseroan menilai kenaikan tersebut mencerminkan penguatan fundamental bisnis dan optimalisasi pengelolaan aset.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan kinerja tersebut didorong oleh pertumbuhan fungsi intermediasi yang tetap kuat. Hingga Mei 2026, penyaluran kredit secara bank only mencapai Rp1.580 triliun atau naik 20,6% secara tahunan.

"Kinerja ini merupakan hasil dari eksekusi strategi yang terukur dan konsisten di seluruh lini bisnis, dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan penuh kehati-hatian untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat dalam jangka panjang," ujar Novita dalam keterangan resmi, Jumat (26/6).

Menurut dia, penyaluran kredit tersebut diarahkan ke berbagai sektor produktif, mulai dari hilirisasi industri hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri secara bank only tercatat Rp1.716 triliun atau tumbuh 22% YoY. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan dana murah (current account saving account/CASA), dengan saldo giro mencapai Rp664 triliun dan tabungan sebesar Rp559 triliun.

Perseroan menyebut pertumbuhan DPK didukung oleh meningkatnya penggunaan platform digital Livin' by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Selain mendorong kenaikan transaksi digital, kedua platform tersebut dinilai memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.

Ke depan, Bank Mandiri menyatakan akan terus memperkuat pembiayaan pada program-program prioritas nasional, termasuk kredit usaha rakyat (KUR), penguatan UMKM dan koperasi, kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi, serta pembiayaan sektor strategis dan hilirisasi industri.

"Melalui sinergi integrasi ekosistem Bank Mandiri yang menghubungkan layanan digital, jaringan distribusi, dan pembiayaan produktif, kami berkomitmen untuk terus hadir bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," kata Novita.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) alias KB Bank memperkuat ekspansi pembiayaan pada sejumlah sektor ekonomi riil seiring dengan upaya perseroan membangun fondasi bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan industri perbankan.

KB Bank membukukan penyaluran kredit sebesar Rp43,19 triliun. Kredit lancar perseroan tumbuh 4,76% secara tahunan pada kuartal I/2026.

Di sisi pendapatan, KB Bank mencatatkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp363 miliar atau meningkat 97,28% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbaikan juga terjadi pada margin bunga bersih, didukung oleh struktur pendanaan yang semakin efisien.

Dana murah atau current account savings account (CASA) KB Bank tumbuh 5,74% secara tahunan menjadi Rp13,09 triliun. Adapun total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencapai Rp41,52 triliun pada akhir Maret 2026.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan perbaikan sejumlah indikator tersebut menjadi bagian dari proses transformasi yang masih dijalankan perseroan. Fokus KB Bank, menurutnya, tidak hanya mengejar profitabilitas dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kapabilitas bisnis dan layanan yang lebih kuat.

“Sepanjang tahun ini kami melihat sejumlah inisiatif yang dijalankan menunjukkan hasil yang positif. Fokus kami bukan hanya menjaga kualitas pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kapabilitas bisnis dan layanan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan, dikutip Kamis (25/6/2026).

Dalam segmen wholesale banking, KB Bank memperluas pembiayaan kepada sejumlah perusahaan di sektor logistik, barang konsumsi, teknologi, hingga properti komersial.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat eksposur pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi.

Salah satunya melalui fasilitas pembiayaan hingga Rp720 miliar kepada MGM Bosco Logistics untuk mendukung ekspansi infrastruktur rantai dingin nasional.

KB Bank juga memperkuat kemitraan dengan PT Lucky Mom Indonesia atau Makuku melalui fasilitas pembiayaan hingga Rp400 miliar.

Di sektor teknologi, perseroan menjalin kerja sama distributor financing senilai Rp200 miliar dengan PT ECS Indo Jaya untuk memperkuat ekosistem distribusi produk teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu, KB Bank juga menyalurkan fasilitas kredit kepada PT Paramarta Rolas Jaya yang merupakan bagian dari grup NWP Property.

Rangkaian kerja sama tersebut membuka ruang bagi KB Bank untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem, termasuk transaction banking, cash management, trade finance, dan layanan perbankan lainnya bagi mitra usaha.

Selain memperluas pembiayaan, KB Bank juga memperkuat segmen retail banking. Perseroan meresmikan kembali Kantor Cabang Semarang yang dilengkapi Priority Banking Center untuk menyasar nasabah affluent sekaligus memperluas hubungan dengan komunitas bisnis di Jawa Tengah.

Penguatan layanan digital juga menjadi bagian dari transformasi perseroan. KB Bank memperoleh tiga penghargaan dalam ajang Infobank–Isentia Digital Brand Appreciation 2026 untuk kategori layanan digital, kartu debit, dan kartu kredit.

Kunardy mengatakan KB Bank akan terus memperkuat sinergi antara bisnis wholesale dan retail banking agar pertumbuhan perseroan dapat berlangsung lebih konsisten dalam jangka panjang.

“Kami terus memperkuat sinergi di seluruh lini bisnis, baik wholesale maupun retail banking agar dapat terus bertumbuh konsisten dalam jangka panjang,” tuturnya.

Selain itu, KB Bank juga melakukan penguatan organisasi melalui optimalisasi operasional, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengelolaan jaringan kantor.

Perseroan menyatakan seluruh langkah tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) memastikan kondisi likuiditas perseroan tetap kuat di tengah perhatian pasar terhadap pengembalian penempatan dana pemerintah senilai Rp300 triliun dari bank-bank Himbara ke Bank Indonesia.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar menyampaikan perseroan hingga saat ini masih ditunjuk Kementerian Keuangan sebagai salah satu bank Himbara yang mengelola dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Dana tersebut disalurkan ke pembiayaan pada sektor riil dan sektor produktif guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Penempatan dana tersebut dikelola dengan baik sesuai amanah Kementerian Keuangan dan telah sesuai dengan perjanjian penempatan dana serta ketentuan yang berlaku,” ujar manajemen BSI kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

BSI menegaskan likuiditas perseroan berada dalam posisi yang memadai dan solid. Hal tersebut antara lain ditopang oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap tinggi.

Per April 2026, DPK BSI tercatat mencapai Rp382 triliun atau tumbuh 17,90% secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh tabungan yang mencapai Rp165 triliun, naik 22,02% secara tahunan.

Selain tabungan, penghimpunan dana BSI juga berasal dari deposito dan giro. Dengan komposisi tersebut, porsi dana murah atau current account saving account (CASA) BSI mencapai 63,48%.

Tingginya porsi CASA tersebut menjadi salah satu bantalan bagi BSI untuk menjaga biaya dana di tengah potensi persaingan penghimpunan likuiditas perbankan.

Adapun, kondisi itu juga memberi ruang bagi perseroan untuk tetap menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif, meski pasar tengah mencermati dampak pengembalian dana pemerintah terhadap likuiditas industri perbankan.

Adapun, Kemenkeu menyebut bahwa dana pemerintah yang ditempatkan di himpunan bank milik negara (Himbara) secara bertahap dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memindahkan sebagian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari kas pemerintah di BI ke himbara sejak September 2025. Terakhir, jumlah dana yang sempat ditempatkan mencapai Rp300 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebut pengembalian ini dilakukan secara bertahap. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut sejak kapan dan berapa besaran dana yang sudah dikembalikan.

"Sudah [dilakukan secara bertahap]," terang Prima kepada wartawan saat dimintai konfirmasi di kantor Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar pengembalian secara bertahap dana SAL ke kas pemerintah di BI, yang sebelumnya ditebar ke sejumlah himbara.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Purbaya sempat menyebut ada sekitar Rp300 triliun dana simpanan kas pemerintah yang ditebar ke himbara untuk menggenjot likuiditas.

Otoritas fiskal pun pada awal tahun memutuskan untuk memperpanjang batas akhir periode penempatannya dari Maret ke September 2026.

Saat diminta konfirmasi, Purbaya tidak membantah maupun mengonfirmasi kabar tersebut. Akan tetapi, dia memastikan kebijakan tersebut akan dikoordinasikan dengan BI. "Oh, itu mesti diskusi dengan bank sentral seperti apa," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Pada Senin (22/6/2026), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sempat buka suara mengenai kabar tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner atau DK OJK Dian Ediana Rae mengaku sempat mendengar kabar tersebut. Namun demikian, Dian menilai pemerintah dan BI dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bakal berkoordinasi lebih lanjut mengenai tahapan untuk pengembalian dana tersebut.

"Kemarin kan kita sudah tahu bahwa nanti pengelolaan dana pemerintah sebelumnya ada di BI gitu kan. Kan kita punya KSSK, oleh karena itu nanti OJK bicara tentu saja dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bagaimana masa transisinya," jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dian mengaku berharap agar dana SAL dari himbara ke kas pemerintah di BI tidak dilakukan secara langsung. Apabila pengembaliannya lantaran kebutuhan pemerintah, maka nantinya otoritas fiskal berhak menarik kembali dana tersebut dari himbara.

Sebab, penarikan dana tanpa dilakukan bertahap bisa berisiko memengaruhi kondisi likuiditas perbankan. Apalagi, Dian menilai penempatan dana pemerintah ini bisa membantu untuk menjaga suku bunga perbankan tidak naik tinggi.

Sebagai catatan, penarikan kembali dana SAL di himbara ini bukan yang pertama kali terjadi. Jelang akhir 2025, pemerintah sempat menarik sebagian dana tersebut untuk kebutuhan pendanaan belanja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyampaikan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2026 tumbuh double digit. Tercatat, jumlah uang beredar pada Mei 2026 mencapai Rp 10.415,9 triliun.

“Pada Mei 2026, M2 tumbuh sebesar 10,8 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April 2026 sebesar 9,2 persen (yoy) sehingga mencapai Rp 10.415,9 triliun,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Denny menuturkan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 6 persen (yoy).

M1 yang memiliki pangsa 57,8 persen dari M2 pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp 6.025 triliun atau tumbuh 15,3 persen (yoy). Perkembangan M1 antara lain dipengaruhi pertumbuhan giro rupiah sebesar 23,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan April 2026 yang tumbuh 21,3 persen (yoy).

Adapun uang kuasi dengan pangsa 41,5 persen dari M2 pada Mei 2026 tercatat tumbuh 6 persen (yoy) menjadi Rp 4.319,3 triliun, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 4,8 persen (yoy).

Perkembangan tersebut didorong pertumbuhan giro valuta asing sebesar 10,5 persen (yoy) dan tabungan lainnya sebesar 22,2 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang masing-masing tumbuh 0,6 persen (yoy) dan 17,7 persen (yoy). Sementara itu, simpanan berjangka tumbuh 3,3 persen (yoy) setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 4,6 persen (yoy).

“Perkembangan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih,” ungkap Denny.

Penyaluran kredit pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp 8.759 triliun atau tumbuh 10,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 9,4 persen (yoy). Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh 5,2 persen (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 3,7 persen (yoy).

Bisnis, JAKARTA — Persaingan menghimpun dana pihak ketiga (DPK) yang makin ketat, terutama memasuki era suku bunga tinggi, mendorong PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengubah pendekatan bisnis pendanaannya.

Alih-alih mengandalkan perang suku bunga, BRI memilih memperbesar transaksi nasabah melalui ekosistem digital dan penguatan posisi sebagai bank transaksional untuk menjaga pertumbuhan dana murah.

Strategi tersebut menjadi penting ketika industri perbankan menghadapi tekanan likuiditas dan kenaikan biaya dana dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah kondisi itu, BRI menilai kemampuan menciptakan aktivitas transaksi yang tinggi akan menjadi faktor pembeda dibandingkan sekadar menawarkan bunga simpanan yang lebih agresif.

Hal ini memungkinkan BRI menjaga daya saing suku bunga Perseroan di saat pasar keuangan Indonesia memasuki era suku bunga tinggi, seiring dengan kenaikan BI Rate oleh Bank Indonesia (BI).

Terbaru, BI Rate baru saja dinaikkan 25 bps menjadi 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis (18/6/2026). Dengan kenaikan tersebut, total kenaikan BI Rate sudah mencapai 100 bps atau 1,00% dalam 2 bulan terakhir.

SEVP Transaction and Retail Funding BRI Trilaksito Singgih menjelaskan bahwa penguatan bisnis pendanaan menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi perusahaan. Fokusnya diarahkan pada pembangunan BRI sebagai transaction bank yang mampu menjadi pusat aktivitas keuangan nasabah, baik individu maupun pelaku usaha.

Pendekatan tersebut mulai tercermin pada pertumbuhan tabungan yang berada di atas rata-rata pasar. Pada kuartal I/2026, BRI mencatat pertumbuhan tabungan sekitar 11,5% year-on-year (YoY) menjadi Rp543,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan industri yang berada di kisaran 8% YoY.

Kinerja itu ditopang oleh peningkatan aktivitas transaksi melalui aplikasi BRImo dan berbagai layanan digital lainnya.

Menurutnya, pertumbuhan dana tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kemampuan bank menarik simpanan baru. Aktivitas transaksi yang terus meningkat dinilai mampu menciptakan dana mengendap yang lebih stabil sekaligus memperkuat komposisi dana murah atau current account saving account (CASA).

“Cara kita menumbuhkan DPK kita adalah dengan cara membangun CASA yang lebih bagus. Kita juga memperbaiki komposisi special rate deposito kita buat geser ke yang lebih murah,” katanya, Kamis (18/6).

Singgih mengatakan transformasi digital menjadi salah satu mesin utama di balik strategi tersebut. BRI memanfaatkan basis nasabah yang besar untuk membangun ekosistem transaksi yang lebih luas, mulai dari kebutuhan harian masyarakat hingga aktivitas bisnis berbagai segmen usaha.

Perseroan menilai kekuatan utama BRI terletak pada kombinasi jaringan yang kuat di segmen mikro dan pedesaan dengan kemampuan digital yang terus berkembang. Model ini memungkinkan bank menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh layanan keuangan modern.

“Saat kita mendefinisikan bahwa BRI itu 'Satu Bank untuk Semua', yang unik adalah bahwa yang sudah kuat sekali di rural kita lengkapi dengan kekuatan engine yang baru di BRI. Dan di situ konsep ekosistemnya nanti ada dengan bermacam model,” katanya.

Ekosistem yang dibangun BRI tidak terbatas pada nasabah individu. BRI mengembangkan keterhubungan dengan berbagai rantai bisnis, mulai dari sektor pertanian, perdagangan ritel modern, hingga berbagai mitra usaha lain yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, bank berharap dapat menangkap lebih banyak transaksi yang pada akhirnya memperkuat basis pendanaan.

Di sisi lain, BRI tetap mempertahankan fokusnya pada segmen mikro yang selama puluhan tahun menjadi fondasi bisnis perseroan. Sekitar 72% portofolio kredit BRI masih berada di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. Posisi tersebut sekaligus menjadi alasan mengapa jaringan layanan hingga pelosok Indonesia tetap menjadi bagian penting dari strategi perusahaan.

PERUBAHAN SUKU BUNGA

Sementara itu, dalam menghadapi perubahan kondisi pasar, terutama dengan kenaikan suku bunga acuan yang berlanjut, BRI membuka ruang untuk melakukan penyesuaian strategi pendanaan maupun penetapan harga dana.

Meski demikian, BRI menegaskan langkah tersebut tetap dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan menjaga akses pembiayaan bagi segmen mikro yang menjadi fokus utama perseroan.

Head of Liquidity & Funding Management Group BRI Teguh Sulistyono mengatakan bahwa sejauh ini, tekanan kenaikan suku bunga belum mendorong kebutuhan penyesuaian bunga simpanan secara agresif.

Basis nasabah yang besar dan tersebar dinilai masih memberikan ruang bagi BRI untuk mengelola biaya dana secara relatif efisien dibandingkan sebagian bank lain.

"Dengan kondisi sekarang, mungkin kalau dicek sampai dengan kuartal satu [2026] itu kita malah lebih efisien dibandingkan dengan beberapa bank lain," katanya.

Transformasi ke arah bisnis transaksional bahkan mulai tercermin pada perbaikan biaya dana. Cost of fund (CoF) BRI yang sebelumnya berada di kisaran 3% berhasil ditekan menjadi sekitar 2,3% pada kuartal I/2026. Penurunan tersebut dinilai menjadi salah satu bukti bahwa strategi digital dan transaksi mulai memberikan dampak nyata terhadap efisiensi pendanaan.

Selain pendanaan, BRI terus memperluas peran BRImo sebagai pintu masuk berbagai kebutuhan finansial masyarakat. Produk tabungan tetap menjadi andalan, tetapi perseroan mulai memperluas layanan investasi, termasuk emas, yang dapat diakses secara digital melalui ekosistem grup BRI.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa perebutan dana masyarakat kini tidak lagi hanya berlangsung di meja deposito. Bagi BRI, kemampuan menjadi bagian dari aktivitas keuangan harian nasabah menjadi kunci mempertahankan pertumbuhan dana murah sekaligus menjaga efisiensi di tengah kompetisi likuiditas yang semakin ketat.

REKOMENDASI ANALIS

Sementara itu, sejumlah analis menilai strategi BRI memperkuat bisnis transaksional mulai memberikan dampak nyata terhadap struktur pendanaannya.

Tim analis Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Ahnaf Yassar mencatat perbaikan komposisi dana murah menjadi salah satu faktor utama yang menopang prospek kinerja BRI tahun ini.

Pertumbuhan rekening giro dan tabungan yang ditopang akuisisi nasabah serta pengembangan ekosistem merchant mendorong rasio CASA naik menjadi 70,6% pada akhir 2025 dari 67,3% pada tahun sebelumnya. Perbaikan komposisi dana tersebut membantu menekan biaya dana dan memberikan ruang bagi BRI menghadapi tekanan margin pada periode mendatang.

“Peningkatan ini membantu menurunkan biaya pendanaan hingga akhir tahun, memberikan penyangga tambahan terhadap potensi normalisasi margin pada tahun 2026,” ungkap mereka dalam riset yang terbit belum lama ini.

Menurut Samuel Sekuritas, penguatan funding mix, ekspansi ekosistem berbasis transaksi, dan perbaikan kualitas aset menjadi alasan utama mempertahankan rekomendasi beli untuk saham BBRI.

Samuel Sekuritas memperkirakan perbaikan biaya dana dan komposisi CASA akan mengimbangi risiko perlambatan pertumbuhan kredit maupun tekanan margin dari segmen kredit usaha rakyat (KUR).

Pandangan serupa disampaikan MNC Sekuritas. Lembaga riset tersebut menilai penetrasi BRImo yang terus meningkat berhasil mendorong pertumbuhan dana murah ritel dan memperkuat posisi BRI sebagai bank transaksional.

Research Analyst MNC Sekuritas Victoria Venny mengatakan bahwa hingga kuartal I/2026, rasio CASA BRI meningkat menjadi 68,1% seiring pertumbuhan CASA ritel sebesar 11,7% secara tahunan. MNC menyebut perkembangan itu sebagai hasil dari strategi penguasaan wilayah dan penguatan transaksi nasabah yang dijalankan perseroan.

Meski demikian, Venny melihat tantangan belum sepenuhnya hilang. MNC Sekuritas menyoroti rencana penurunan bunga KUR menjadi 5% yang berpotensi menekan pendapatan bunga BRI apabila skema subsidi pemerintah tidak berubah.

Dalam simulasi MNC, penurunan imbal hasil KUR sebesar 100 basis poin dapat mengurangi laba bersih sekitar 2% dibandingkan dengan proyeksi dasar.

Di tengah risiko tersebut, kemampuan BRI memperbesar basis dana murah dan memperluas aktivitas transaksi dinilai menjadi faktor kunci menjaga profitabilitas.

Dari sisi investasi, kedua sekuritas tersebut masih mempertahankan rekomendasi positif terhadap saham BBRI.

Samuel Sekuritas merekomendasikan beli dengan target harga Rp4.400 per saham. Sementara itu, MNC Sekuritas juga mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga Rp4.050 per saham.

Menurut MNC, koreksi harga saham BBRI selama ini telah membuat valuasinya BBRI menjadi menarik. Sementara itu, efisiensi pendanaan, pertumbuhan laba operasional sebelum pencadangan, dan modal yang kuat dinilai masih mampu menopang ketahanan kinerja perseroan.

Adapun, saham BBRI ditutup di level Rp2.960 pada perdagangan Kamis (18/6/2026), mencerminkan tingkat koreksi sebesar 19,13% secara year-to-date (YtD), sejalan dengan pelemahan pasar saham Indonesia secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pan Indonesia Tbk. atau Panin Bank memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp42 per saham dari laba bersih tahun buku 2025. Total dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham mencapai paling sedikit Rp1,01 triliun setelah dikurangi saham tresuri.

Adapun, keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar pada Rabu (17/6/2026).

Dalam RUPS tersebut, manajemen melaporkan laba bersih Panin Bank sepanjang 2025 mencapai Rp2,87 triliun atau tumbuh tipis 0,13% dibandingkan tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Panin Bank Herwidayatmo mengatakan pertumbuhan laba ditopang oleh peningkatan pendapatan berbasis komisi (fee based income) yang naik 3,47% menjadi Rp2,30 triliun, terutama berasal dari keuntungan transaksi surat berharga.

Selain itu, pendapatan bunga bersih (net interest income) juga mencatatkan kenaikan sebesar 0,19% menjadi Rp8,95 triliun sejalan dengan meningkatnya pendapatan bunga.

Di sisi lain, penyaluran kredit mengalami kontraksi 2,78% menjadi Rp145,08 triliun. Meski demikian, perseroan berhasil memperbaiki kualitas aset melalui penerapan manajemen risiko yang ketat serta mendorong pemulihan kredit restrukturisasi menjadi kembali normal.

Upaya tersebut tecermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross yang turun menjadi 2,82% dari sebelumnya 3,05%. Sementara itu, NPL net berada di level 1,04%.

Pada sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 2,98% menjadi Rp156,92 triliun. Total ekuitas juga meningkat 5,07% menjadi Rp54,98 triliun sehingga rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) menguat menjadi 37,49% dari 34,54% pada tahun sebelumnya.

Sepanjang 2025, Panin Bank juga memperkuat struktur pendanaan jangka panjang melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2025 senilai Rp3,20 triliun.

Hingga Mei 2026, total dana yang berhasil dihimpun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I hingga Tahap IV telah mencapai Rp9,92 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi bersama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. dan PT Clipan Finance Indonesia Tbk., total aset perseroan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp237,33 triliun, turun dari Rp243,96 triliun pada akhir 2024.

Sementara itu, net interest margin (NIM) berada di level 4,32%, sedikit menurun dibandingkan 4,38% pada tahun sebelumnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — BUMN perbankan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp 1,85 triliun hingga Mei 2026. Jumlah ini meningkat 54,37 persen secara tahunan (year onyear/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,19 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (17/6/2026), mengatakan kinerja tersebut menunjukkan fundamental bisnis perseroan tetap solid di tengah dinamika ekonomi global.

Menurut dia, sektor perumahan yang menjadi fokus penyaluran kredit BTN masih memiliki prospek pertumbuhan yang besar karena rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

"Rumah bukan sekadar aset investasi, tetapi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selama masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang layak, kebutuhan terhadap pembiayaan perumahan akan terus ada," kata Nixon.

Ia menambahkan, BTN akan terus memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan guna mendukung kebutuhan pembiayaan rumah serta layanan keuangan pendukung lainnya.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan konsolidasi perseroan, pertumbuhan laba hingga Mei 2026 tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII), penyaluran kredit dan pembiayaan, serta penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Pendapatan bunga bersih BTN hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 7,11 triliun atau naik 14,97 persen (yoy) dibandingkan Rp 6,18 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.