Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) menyiapkan berbagai kanal, mulai dari gerai fisik hingga sistem, untuk mendukung penerapan registrasi kartu sim pelanggan baru dengan menggunakan biometrik.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menilai implementasi kebijakan tersebut menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperkuat validitas identitas pelanggan sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk scam dan phishing.

Menurutnya, kesiapan Telkomsel difokuskan pada penyediaan proses registrasi yang aman dan nyaman. Proses verifikasi identitas maupun teknologi yang digunakan telah memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi dan standar keamanan informasi yang dipersyaratkan regulator.

“Melalui registrasi biometrik, kita semua bisa ambil peran untuk memastikan agar setiap nomor terhubung dengan identitas yang benar. Dengan demikian, Telkomsel berharap pelanggan dan masyarakat dapat merasa lebih tenang saat berkomunikasi dan bertransaksi via digital,” kata Fahmi.

Senada, PT Indosat Tbk. (ISAT) mengaku telah menerapkan registrasi biometrik secara sukarela sejak Maret 2025.

Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Reski Damayanti mengatakan perusahaan telah lebih dahulu menerapkan teknologi biometrik sebelum kebijakan tersebut diwajibkan pemerintah. Dari sisi keamanan, Indosat juga telah mengantongi sertifikasi ISO sebagai salah satu standar keamanan internasional.

“Kami sudah siap, bahkan sebenarnya kami sudah menerapkan. Dari sejak Maret 2025, kami sudah terapkan. Memang sistemnya voluntary basis ya,” kata Reski.

Dia menjelaskan penerapan biometrik dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan penguatan keamanan identitas pelanggan di industri telekomunikasi. Selain itu, Indosat juga meluncurkan layanan anti-spam dan anti-scam secara bertahap sejak 2025 sebagai bagian dari penguatan sistem pencegahan penipuan digital.

“Jadi makanya juga biometrik itu kami juga sudah mulai terapkan dari 2025. Maret, kemudian di Agustus itu juga kami sudah launch anti-spam, anti-scam. Karena kan kami tahu makin banyak kan spam-scam itu kan masalah yang sudah benar-benar bisa dibilang concerning lah,” kata Reski.

Dia berharap implementasi registrasi biometrik dapat membantu menekan penyalahgunaan identitas pelanggan meski bukan menjadi satu-satunya solusi dalam memerangi kejahatan digital.

“Kami harapkan semakin berkurang yang namanya data-data orang lain dipakai. Karena kan sekarang mukanya kan nggak bisa dicopy ya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai aspek paling krusial dalam penerapan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik adalah keamanan data dan tata kelolanya.

Menurutnya, data biometrik merupakan data yang sangat sensitif sehingga harus dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Selain itu, proses registrasi juga harus dibuat sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan pelanggan.

“Jangan sampai tujuan meningkatkan keamanan justru mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Ke depan, Heru menilai koordinasi antara Komdigi, operator, Dukcapil, dan platform digital perlu diperkuat agar identitas digital masyarakat dapat dikelola secara lebih aman dan terintegrasi. Dia melihat operator besar pada umumnya sudah cukup siap dari sisi infrastruktur dan sistem, meski implementasi nasional tidak hanya bergantung pada operator.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan kualitas verifikasi biometrik yang konsisten di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan keterbatasan jaringan. Selain itu, perlindungan data pribadi, integrasi dengan sistem kependudukan, serta kesiapan SDM di lapangan juga harus menjadi perhatian.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan tahapan re-registrasi pelanggan lama agar manfaat kebijakan ini benar-benar optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan pihaknya memandang kebijakan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) sebagai langkah strategis yang tepat arah dalam memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) dan tata kelola identitas digital nasional.

Teguh mengatakan urgensi kebijakan tersebut terlihat dari data IASC dan Satgas PASTI yang mencatat hingga April 2026 total kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp9,5 triliun, yang sebagian besar berhulu pada penggunaan nomor seluler beridentitas palsu.

“Karena itu Mastel mendukung tujuan kebijakan, sembari menekankan bahwa keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keadilan pembebanan biaya, dan konsistensi perlindungan data pribadi,” kata Teguh.

Dia menilai kesiapan operator relatif matang. Dari sisi kanal layanan, seluruh gerai operator telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, disertai pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web serta sosialisasi melalui berbagai kanal.

Menurutnya uji coba juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Registrasi melalui aplikasi maupun situs web operator dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit, lebih cepat dibandingkan registrasi manual menggunakan NIK dan Nomor KK. Hingga Juni 2026, sekitar 2,4 juta pelanggan juga telah melakukan registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik.

Meski demikian, Mastel menilai kesiapan tersebut belum merata di seluruh ekosistem.

“Kesiapan gerai dan aplikasi operator berbeda dengan kesiapan ekosistem pendukung khususnya keandalan dan kapasitas layanan pencocokan Dukcapil sebagai simpul verifikasi, kualitas basis data kependudukan, serta kesiapan sisi permintaan [perangkat dan literasi pengguna]. Ketimpangan inilah yang menjadi titik risiko utama,” kata Teguh.

Dia menambahkan target pemerintah dinilai realistis untuk pelanggan baru, tetapi masih ambisius jika diterapkan secara menyeluruh. Menurut Mastel, kewajiban registrasi biometrik bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 cukup masuk akal karena pelanggan lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang. Pentahapan tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana untuk memastikan kesiapan infrastruktur operator dan instansi terkait.

Namun, target pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru pada akhir 2026 dinilai terlalu optimistis, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) apabila belum disertai skema inklusi yang memadai.

“Realisme target akhir tahun karena itu bergantung pada tiga prasyarat keandalan back-end Dukcapil pada volume nasional, tersedianya jalur registrasi inklusif, dan penyelesaian isu pembiayaan,” katanya.

Selain itu, Teguh juga menyoroti investasi dan struktur biaya sebagai persoalan paling mendesak. Dia menyebut ATSI telah menyampaikan kepada Komdigi, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan bahwa biaya verifikasi biometrik sekitar Rp3.000 per pelanggan mencapai tiga kali lipat dibanding model registrasi sebelumnya.

Menurutnya, secara agregat beban tersebut akan sangat signifikan mengingat jumlah aktivasi pelanggan baru setiap tahun mencapai jutaan nomor.

Dia mengingatkan implementasi biometrik membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan perangkat, integrasi sistem, hingga penguatan perlindungan data.

“Tanpa kejelasan mekanisme cost-sharing yang berkeadilan, ada risiko biaya diteruskan ke konsumen atau menekan investasi jaringan, bertentangan dengan agenda perluasan konektivitas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Hal itu berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA— Industri telekomunikasi memohon adanya keringanan biaya dalam implementasi pendaftaran kartu sim menggunakan biometrik. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nomor 7 Tahun 2026 mulai berlaku penuh secara nasional pada Selasa (1/7/2026).

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan biaya Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat tetap tidak dipungut biaya.

Ketua Umum ATSI Marwan O. Baasir mengatakan biaya verifikasi biometrik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan registrasi biometrik pelanggan baru karena seluruh beban tersebut saat ini ditanggung operator seluler.

“Salah satu tantangan yang besar adalah biaya. Kita terang-terangan saja, karena kan biayanya ini kan ditanggung operator,” kata Marwan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan ATSI saat ini tengah berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi terkait biaya verifikasi biometrik yang mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 2023. Industri berharap terdapat penyesuaian tarif agar beban operator dapat berkurang.

Marwan mengatakan pembahasan tersebut masih berlangsung sehingga belum dapat dipastikan kapan akan menghasilkan keputusan. Menurutnya, proses perubahan membutuhkan waktu karena berkaitan dengan Peraturan Pemerintah.

“Saya tidak tahu ya bisa cepat atau tidak karena levelnya level Peraturan Pemerintah, kalau level Peraturan Pemerintah kan butuh waktu kan. Mudah-mudahan segera,” katanya.

Lebih lanjut, Marwan mengungkapkan ATSI mengusulkan agar tarif verifikasi biometrik sebesar Rp3.000 dapat diturunkan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan saat ini masih dibahas untuk mencari titik temu.

Dia menilai peluang kenaikan tarif sangat kecil karena pemerintah juga memiliki kepentingan memperluas pemerataan layanan digital sehingga pembahasan lebih mengarah pada penurunan biaya.

“Jadi saya pikir tidak sih kalau naik, mungkin turun cuma berapanya itu yang kita juga lagi cari titik temu,” katanya.

Meski demikian, Marwan menegaskan industri tetap mendukung implementasi registrasi biometrik karena diyakini dapat menekan praktik penipuan (scam) yang selama ini banyak memanfaatkan nomor seluler.

Menurut dia, efektivitas kebijakan tersebut memang belum dapat diukur dalam waktu dekat. Namun, berdasarkan pengalaman sejumlah negara, registrasi pelanggan yang dilengkapi verifikasi biometrik mampu meningkatkan akurasi identitas pengguna sekaligus mengurangi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan.

Dia menambahkan ATSI juga telah bergabung dengan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) guna memperkuat upaya pemberantasan penipuan digital. Nilai kerugian akibat penipuan disebut telah mencapai sekitar Rp9 triliun dan melibatkan ratusan ribu nomor telepon.

Karena itu, dia optimistis penerapan registrasi biometrik akan membantu menekan angka penipuan dan berbagai bentuk penyalahgunaan nomor seluler. Namun, dampak kebijakan tersebut baru dapat dievaluasi setelah implementasi berjalan sekitar enam bulan.

“Kami meyakini dengan biometrik ini akan menurunkan tingkat kejahatan-kejahatan penipuan dan kecurangan. Namun [efektivitasnya mungkin] kami baru bisa melihatnya nanti, kasih waktu lagi 6 bulan baru bisa kami ukur ya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Penerapan registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik resmi berlaku secara nasional mulai Rabu (1/7/2026). Namun, kewajiban tersebut hanya berlaku bagi pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang.

Ketua Umum Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O. Baasir menegaskan pelanggan yang telah terdaftar tetap dapat menggunakan layanan seperti biasa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

“Ini untuk pelanggan baru, berlaku nasional hari ini. Pelanggan lama yang sudah terdaftar tetap dinyatakan berlaku. Artinya, tidak perlu daftar ulang. Peraturan Menterinya bilangnya begitu,” kata Marwan saat dihubungi, Rabu (1/7/2026).

Meski tidak diwajibkan, Marwan mengatakan, pelanggan lama tetap dapat melakukan registrasi biometrik secara sukarela dengan mendatangi gerai operator untuk memperbarui data mereka.

Selain itu, Marwan memastikan seluruh operator seluler telah menyiapkan layanan registrasi biometrik di seluruh gerai maupun melalui kanal daring sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat dilakukan secara nasional.

“Saya memang tidak pegang jumlah titiknya. Tapi peraturan ini berlaku nasional. Artinya di semua gerai bisa, aplikasinya mereka juga sudah bisa,” ujarnya.

Dia juga menegaskan kartu SIM baru tidak dapat diaktifkan apabila pelanggan tidak menyelesaikan proses registrasi menggunakan verifikasi biometrik.

“Jadi tidak bisa [kalau tidak biometrik], nanti diblokir lagi. Sudah otomatis biometrik, dia minta gambar wajah,” kata Marwan.

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler, registrasi pelanggan prabayar dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Pada registrasi di gerai, petugas akan memverifikasi identitas pelanggan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan melakukan pencocokan biometrik wajah sebelum nomor dinyatakan aktif.

Sementara itu, registrasi secara mandiri dilakukan melalui aplikasi atau situs internet milik operator seluler. Pelanggan terlebih dahulu memasukkan nomor yang akan didaftarkan, menerima kode otorisasi (one-time password/OTP), mengisi NIK, kemudian menjalani proses pencocokan biometrik wajah. Apabila seluruh data tervalidasi, registrasi dinyatakan berhasil dan nomor dapat digunakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pendaftaran sim card menggunakan biometrik resmi berlaku pada Rabu (1/7/2026). Bagi Pelanggan Telkomsel, Indosat, Tri, XL, Axis, dan Smartfrenberikut sejumlah langkah yang perlu dilakukan.

Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan kebijakan registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik mulai berlaku penuh hari ini.

Meutya mengatakan penerapan biometrik diharapkan dapat mengurangi tingkat anonimitas yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindak kejahatan karena identitasnya sulit diketahui. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas layanan operator seluler kepada pelanggan.

“Ini bisa lebih baik lagi untuk pendataan, masyarakat agar jelas, agar akuntabel, agar transparan, tapi tidak itu saja, sekaligus juga operator seluler ini bisa memberikan layanan yang lebih baik bagi mereka yang memang sudah melakukan biometrik,” kata Meutya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler, registrasi pelanggan prabayar dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Untuk registrasi di gerai, petugas akan memverifikasi identitas pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan pencocokan biometrik wajah sebelum nomor dinyatakan aktif.

Komdigi juga sebelumnya memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik. Kepastian itu diperoleh berdasarkan hasil uji petik di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Berikut langkah-langkah registrasi biometrik pada masing-masing operator seluler:

Registrasi melalui website XL dan AXIS

1. Buka laman registrasi sesuai kartu yang digunakan (https://registrasi.xl.co.id atau https://registrasi.axis.co.id), kemudian pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.

2. Masukkan nomor kartu perdana yang akan diaktifkan, lalu masukkan NIK.

3. Lakukan swafoto (selfie) dengan memastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan masker, kacamata hitam, atau aksesori lain yang menutupi wajah. Pastikan pencahayaan cukup dan gunakan latar belakang polos atau minim objek.

4. Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan basis data Dukcapil secara otomatis. Apabila data sesuai, registrasi berhasil dan kartu siap digunakan.

Registrasi melalui aplikasi myXL atau AXISNET

1. Buka aplikasi myXL atau AXISNET, kemudian masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.

2. Pilih menu Registrasi dengan Biometrik, lalu pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.

3. Masukkan NIK, kemudian lakukan swafoto (selfie) sesuai ketentuan.

4. Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan basis data Dukcapil. Jika data sesuai, registrasi berhasil dan kartu siap digunakan.

Registrasi melalui website Smartfren dan aplikasi MySF

1. Buka laman https://smartfren.com/Activation/, kemudian masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.

2. Masukkan kode OTP yang diterima pelanggan, kemudian masukkan kode PUK.

3. Masukkan NIK, kemudian lakukan swafoto (selfie) dan pilih Start Video Check sesuai petunjuk. Pastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan aksesori yang menutupi wajah, serta berada di ruangan dengan pencahayaan yang cukup.

4. Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan basis data Dukcapil. Selanjutnya klik Gunakan Foto. Apabila data sesuai, akan muncul notifikasi Aktivasi Berhasil dan kartu siap digunakan.

Telkomsel

1. Masukkan nomor Telkomsel yang akan diregistrasi melalui laman tsel.id/registrasi.

2. Lakukan verifikasi nomor menggunakan kode one-time password (OTP) yang dikirimkan ke nomor tersebut.

3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

4. Lakukan verifikasi biometrik berupa pemindaian atau pengenalan wajah (face recognition).

5. Setelah seluruh data tervalidasi, pelanggan akan menerima notifikasi melalui SMS sebagai tanda registrasi berhasil dan nomor dapat digunakan.

Indosat (IM3 dan Tri)

1. Akses laman registrasi resmi Indosat, kemudian pilih menu Registrasi Nomor Prabayar - IM3 & Tri (Biometrik).

2. Masukkan nomor IM3 atau Tri yang akan didaftarkan.

3. Verifikasi nomor menggunakan kode one-time password (OTP) atau empat digit terakhir nomor ICCID yang tertera pada kartu SIM fisik.

4. Masukkan NIK, lalu lakukan verifikasi biometrik dengan mengambil swafoto (selfie) untuk pencocokan wajah.

5. Tunggu proses verifikasi selesai. Apabila registrasi berhasil, pelanggan akan menerima notifikasi melalui SMS yang menyatakan nomor telah aktif dan terdaftar.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat yang hendak mengaktifkan nomor SIM card baru kini wajib melalui proses verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Ketentuan tersebut mulai berlaku penuh hari ini, Selasa (1/7/2026), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Melalui aturan tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam registrasi pelanggan. Salah satu perubahan utama dibanding mekanisme sebelumnya ialah penambahan verifikasi biometrik wajah sebagai bagian dari proses aktivasi nomor baru.

“Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC) untuk melakukan Registrasi,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bagi warga negara Indonesia (WNI), registrasi dilakukan menggunakan nomor pelanggan yang didaftarkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Sementara itu, warga negara asing (WNA) wajib menggunakan nomor pelanggan, paspor atau dokumen izin tinggal yang sah, serta verifikasi biometrik wajah.

Aturan tersebut juga mengakomodasi calon pelanggan berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik dan belum melakukan perekaman biometrik. Dalam kondisi tersebut, registrasi dilakukan menggunakan NIK calon pelanggan, sedangkan pencocokan biometrik menggunakan data kepala keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Registrasi nomor baru dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Pada registrasi mandiri, pelanggan terlebih dahulu memasukkan nomor yang akan didaftarkan, menerima kode otorisasi (one-time password/OTP), mengisi NIK, kemudian melakukan pemindaian wajah. Nomor baru akan aktif setelah seluruh data dinyatakan tervalidasi.

Selain mewajibkan penggunaan biometrik, Permen tersebut juga mengatur sistem pengenalan wajah yang digunakan operator harus memenuhi standar keamanan tertentu dan memiliki mekanisme pencegahan penipuan (fraud).

“Dalam pelaksanaan Registrasi menggunakan Data Kependudukan Biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki sertifikat paling rendah ISO/IEC 30107-3 mengenai Presentation Attack Detection (PAD),” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah siap menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Pernyataan ini mengacu pada hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan pengawasan di lapangan akan dilakukan secara berkala melalui uji petik sepanjang tahun. Jika ditemukan pelanggaran, Komdigi akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan dalam PM Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Edwin menambahkan bahwa seluruh gerai operator seluler juga telah siap melayani registrasi biometrik pada tahap awal implementasi pada Januari 2026. Selain itu, operator juga menyediakan layanan registrasi biometrik melalui aplikasi dan situs web yang dapat diakses pelanggan di seluruh Indonesia.

Pada fase awal, registrasi di gerai operator wajib menggunakan biometrik, sedangkan melalui aplikasi dan situs web pelanggan masih dapat memilih antara biometrik atau registrasi menggunakan NIK dan nomor KK.

“Target sampai akhir tahun 2026 seluruh wilayah Indonesia telah menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru, dan tidak ada lagi registrasi kartu baru dengan menggunakan NIK dan Nomor KK,” kata Edwin.

Lebih lanjut, Edwin mengatakan Komdigi telah menyiapkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan implementasi, baik dari sisi regulasi maupun teknis.

Sementara itu, operator seluler telah menyiapkan infrastruktur pendukung registrasi biometrik, termasuk kesiapan seluruh gerai yang telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal.

Dari sisi perlindungan data pribadi, operator seluler disebut telah menerapkan standar ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi pelanggan dan ISO 30107-3 untuk sistem liveness detection pada teknologi pengenalan wajah (face recognition). Apabila terjadi pelanggaran terhadap keamanan data pribadi, sanksi akan dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Pada sisi Dukcapil, Ditjen Dukcapil Kemendagri siap mendukung suksesnya registrasi biometrik dengan menyiapkan dukungan sistem validasi yang aman [melalui jaringan end to end] antara Dukcapil dengan semua Opsel dan keduanya telah menerapkan ISO 27001,” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) mengungkapkan kesiapan perusahaan dalam mengimplementasikan registrasi kartu SIM berbasis biometrik yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Aturan mengenai registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik (pemindaian wajah/face recognition) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026 yang disahkan pada 17 Januari 2026.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan, perusahaan telah mempersiapkan implementasi biometrik jauh sebelum berakhirnya masa transisi selama 6 bulan sejak Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 diterbitkan pada 17 Januari 2026.

“Program pilot registrasi biometrik sudah berjalan sejak September 2025 melalui gerai fisik dan kanal digital sehingga sistem yang berjalan saat ini sudah teruji secara operasional,” kata Reza kepadaBisnispada Selasa (30/6/2026).

Dari sisi teknologi, Reza menjelaskan sistem XLSMART menggunakanface recognitionberbasis kecerdasan buatan (AI) dengan kemampuanliveness detectionyang terhubung langsung ke database Dukcapil untuk memvalidasi identitas secarareal-time. Dia menambahkan sistem tersebut telah memenuhi standar keamanan internasional ISO 27001 dan ISO 27701 serta lulus ujiPresentation Attack Detection(ISO 30107-3), dengan tingkat akurasi pencocokan (match rate) ke Dukcapil di atas 95%.

Reza mengatakan, pelanggan dapat melakukan registrasi biometrik melalui sejumlah kanal. Pertama, gerai fisik yang tersedia di XL Center dan Galeri Smartfren di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jabodetabek, Jawa Timur, dan Sumatra.

Kedua, melalui situs resmi, yakni registrasi.xl.co.id, registrasi.axis.co.id, dan smartfren.com/activation. Ketiga, melalui aplikasi myXL, AXISNET, dan mySF yang memungkinkan pelanggan melakukan registrasi kapan saja dan di mana saja.

Keempat, melalui outlet ritel XLSMART yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kelima, melalui program pilot registrasi biometrik yang telah dijalankan sejak September 2025, atau lebih awal sebelum kewajiban regulasi diberlakukan secara penuh pada Juli 2026.

Menurut Reza, XLSMART memandang implementasi biometrik sebagai investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi.

Dia juga mengatakan, jumlah registrasi biometrik terus meningkat seiring meluasnya sosialisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Selain itu, penggunaan e-SIM XLSMART juga terus bertumbuh sejalan dengan semakin kuatnya ekosistem registrasi digital.

“Tingkat keluhan dari proses registrasi biometrik tercatat sangat rendah, mencerminkan pengalaman pengguna yang baik sejak fase awal implementasi,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, penerapan digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) akan meringankan beban kas negara.

Pasalnya saat ini, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menjadi shock absorber tersebut mayoritas tidak tepat sasaran.

Sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos lebih dari Rp500 triliun.

“[Penghematan nantinya] sangat banyak. Angkanya mungkin beberapa ratus triliun karena selama ini kan 77,6% tak sesuai target,” kata Luhut saat ditemui di Kantor DEN, Rabu (24/6/2026).

Melalui terobosan digitalisasi tersebut, Luhut memproyeksikan penyaluran bansos nantinya akan lebih dari 90% tepat sasaran.

Saat ini sistem perlinsos digital masih dalam proses uji coba di 43 kabupaten, termasuk di Surabaya, Banyuwangi, hingga Bali.

“Kami akan lihat hasil Banyuwangi kan sebentar lagi selesai [uji coba]. Per hari ada sekitar 100.000 orang yang mendaftar,” tambahnya.

Sebelumnya, Luhut menjelaskan bahwa sistem Perlinsos Digital siap meluncur pada kuartal IV/2026. Namun, Presiden RI Prabowo Subianto akan terlebih dahulu mengecek kesiapan sistem tersebut pada awal Juli 2026.

Dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometrik.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial. Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Sejatinya, sistem ini muncul untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Di lapangan, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, tetapi tidak terdata.

Perlinsos digital ini merupakan bagian dari penerapan Government Techonology (GovTech). Sistem ini akan menghubungkan data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah dan diverifikasi secara real-time.

Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) secara aktif mendorong basis pelanggan eksisting mereka untuk melakukan pendaftaran ulang menggunakan data biometrik wajah.

Kebijakan ini bersifat suka rela bagi pelanggan eksisting, namun perusahaan mengaku telah menyiapkan insentif bagi 69 juta pengguna yang bersedia mendaftar kembali dengan biometrik.

XLSMART berkomitmen memperluas jangkauan sistem keamanan digital baru, meskipun regulasi saat ini baru mewajibkan skema tersebut bagi pengguna baru dan pelanggan yang melakukan penggantian kartu SIM (replacement).

Optimasi pendaftaran ini menjadi agenda strategis emiten berkode saham EXCL di tengah pergerakan jumlah pengguna yang dinamis.

Berdasarkan presentasi perusahaan, jumlah pelanggan XLSMART pada kuartal I/2026 mencapai 69,4 juta pelanggan. Meskipun terjadi sedikit penurunan sekitar 5% secara kuartalan (quarter-on-quarter/qoq) jika dibandingkan dengan akhir 2025 yang berada di angka 73 juta, jumlah tersebut masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 18% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Director and Chief Regulatory Officer XLSMART Merza Fachys menjelaskan aturan wajib dari pemerintah saat ini memang baru menyasar pengguna baru serta pemohon penggantian kartu SIM akibat rusak ataupun hilang. Kendati demikian, emiten telekomunikasi ini berkomitmen menjaring basis pengguna lama secara sukarela melalui pendekatan yang persuasif.

"Kita dorong nantinya. Ada program-program insentif yang mau volunteer (sukarela) meregistrasikan wajahnya akan mendapat sesuatu," ujar Merza kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Merza menambahkan integrasi sistem pemindaian wajah ini dirancang untuk mempermudah ekosistem registrasi pra-bayar nasional, bukan untuk menambah beban birokrasi bagi konsumen.

Melalui pemanfaatan biometrik, masyarakat tidak perlu lagi repot membawa dokumen fisik Kartu Keluarga (KK) seperti pada metode terdahulu, melainkan cukup melakukan verifikasi identitas wajah yang jauh lebih praktis dan melekat pada setiap individu.

Guna memuluskan transisi dan menjangkau basis 69,4 juta pelanggan tersebut, perseroan telah menyiapkan infrastruktur teknologi yang komprehensif. XLSMART membuka beberapa opsi akses agar masyarakat dapat memilih saluran pendaftaran yang paling sesuai dengan preferensi mereka.

"Iya. Jadi, kalau XL dan Smartfren sudah siap dengan tiga saluran. Yang pertama, Gerai—Gerai ada jalurnya sendiri. Kedua adalah web-base, buka website resmi mereka. Di situ ada pendaftaran. Kemudian ketiga lewat aplikasi seperti MyXL, AXISnet, sama MySmartfren," papar Merza.

Keberadaan lebih dari 2.176 gerai fisik yang tersebar secara nasional disiapkan untuk memfasilitasi pengguna yang menghadapi kendala teknis, seperti ponsel yang belum dilengkapi kamera memadai atau ketika perangkat tertinggal di rumah.

Perseroan memproyeksikan jumlah titik layanan fisik ini akan terus merangkak naik demi mendekatkan pelayanan hingga ke tingkat lingkungan masyarakat terkecil.

Terkait dengan regulasi pembatasan kepemilikan kartu SIM, Merza membeberkan kehadiran sistem pemindaian biometrik ini belum menghapus ketentuan batas maksimum kepemilikan nomor per pengguna.

Seluruh pelaku industri telekomunikasi dipastikan tetap patuh pada aturan pembatasan yang berlaku selama belum ada perubahan kebijakan resmi dari regulator.

Melalui kombinasi kesiapan infrastruktur digital dan stimulus insentif, XLSMART optimistis migrasi data biometrik ini dapat berjalan optimal demi menciptakan ekosistem siber yang lebih aman.

JAKARTA - Mulai 1 Juli 2026, proses registrasi SIM Card wajib melalui sistem biometrik bagi pengguna baru (new registration). Proses tersebut sudah bisa dilakukan di seluruh Indonesia dengan cara yang cukup sederhana dan tidak memakan banyak waktu.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, proses registrasi SIM Card berbasis biometrik ini hanya memakan waktu satu sekitar satu menit. “Semuanya bisa web based ataupun berbagai macam. Dan rata-rata di bawah satu menit prosesnya,” kata Edwin dalam konferensi pers di Garuda Spark Innovation Hall Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).

Ia menjelaskan, proses registrasi itu cukup sederhana. Para pengguna baru atau new registration bisa membeli SIM Card dimana saja baik gerai maupun outlet resmi. Kemudian para pengguna bisa langsung mengunjungi website atau aplikasi yang disediakan oleh operator seluler untuk melakukan registrasi berbasis biometrik.

“Prosesnya sederhana, tetapi ada beda beda sedikit. Pembeli nomor baru bisa membelinya di mana saja, baik di gerai maupun di lapak penjualan biasa. Kemudian kita ada web-based. Jika menggunakan Telkomsel, bisa lewat situs mereka, jika Indosat atau XL, bisa menggunakan apps masing-masing,” ucap dia.

Setelah itu, para pengguna tinggal memilih opsi registrasi baru dan memasukkan nomor telepon dari SIM Card yang telah dibeli serta nomor KTP atau NIK. Kemudian, sistem akan mengirimkan nomor OTP dan memulai sistem biometrik dengan mengambil foto wajah pengguna.

Nantinya, foto wajah tersebut akan diselaraskan dengan data yang tercatat di pihak Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika tingkat keselarasan mencapai 96 persen, maka sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memberikan respon dan pengguna berhasil terverifikasi. Setelah proses tersebut maka SIM Card yang dibeli sudah aktif dan bisa digunakan.

“Kemudian new SIM Card registrasi kartu SIM baru, masukkan nomor teleponnya, masukkan nomor KTP-nya kemudian keluar OTP. Setelah OK, baru masuk ke tahap biometrik. Ambil foto wajah, lalu dikirim, foto wajah ini dicocokkan dengan tingkat akurasi Level lima itu 96 persen akurasi,” tutur Edwin.

Terakhir, ia memastikan bahwa data yang telah dikirim oleh pengguna saat registrasi dalam keadaan aman. Sebab, data tersebut tidak dipegang oleh pihak operator seluler melainkan oleh pihak Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Perlu dicatat, tidak ada operator seluler yang menyimpan data kependudukan Anda. Data kependudukan bapak-bapak dan ibu-ibu yang melakukan biometrik sepenuhnya menjadi hak Dukcapil, bukan operator seluler. Tidak ada data wajah bapak-ibu yang disimpan di operator seluler. Operator seluler hanya mengenkripsi data wajah, kemudian mengirimkannya ke Dukcapil untuk dicocokkan,” pungkas dia.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menerapkan registrasi SIM Card berbasis biometrik untuk pengguna baru mulai 1 Juli 2026. Hal tersebut dilakukan guna memastikan tidak ada nomor SIM Card yang digunakan secara ilegal dan tidak sesuai dengan nama pengguna, termasuk mencegah adanya kejahatan digital yang saat ini masih marak terjadi di kalangan masyarakat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah dalam konferensi pers di Garuda Spark Innovation Hall Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026). Edwin mengatakan, sebelumnya pemerintah sendiri telah melakukan uji coba sistem tersebut sejak awal 2026.

“Registrasi SIM secara biometrik untuk new registration sudah bisa dimulai efektif secara penuh nasional, tidak ada lagi kelonggaran, per 1 Juli 2026. Sejak Januari kita sudah mulai trial penggunaan teknologi. Tiga operator seluler, Telkomsel, Indosat, XL Axiata,” kata Edwin.

Ia menuturkan, penerapan registrasi SIM Card berbasis biometrik ini juga lantaran adanya dampak positif yang terlihat setelah masa uji coba selama lima bulan terakhir. Dimulai dari registrasi yang bisa dilakukan di seluruh Indonesia, waktu registrasi yang cukup singkat dan hanya memakan waktu sekitar satu menit, lebih mudah dibandingkan registrasi menggunakan NIK.

“Dari sini kita melihat dari pengamatan langsung maupun dari laporan, alhamdulillah proses registrasi ini jauh lebih cepat ketimbang harus menggunakan NIK. Semuanya bisa web based ataupun berbagai macam. Dan rata-rata di bawah 1 menit prosesnya. Jadi dari experience juga sudah didapatkan,” ucap dia.

Selain itu, dampak positif lainnya adalah pencegahan terhadap kejahatan digital serta penggunaan nomor secara ilegal dan tidak sesuai dengan nama pengguna. Melalui registrasi berbasis biometrik ini, masyarakat bisa melaporkan jika NIK atau nomor kartu keluarga mereka digunakan untuk registrasi SIM Card secara ilegal.

“Mereka bisa lakukan dan mereka bisa memanfaatkan itu, fasilitas itu untuk segera mengatakan, ‘Ini bukan punya saya, tolong ini dimatikan’. Nah, ini experience yang sudah kita dapat, baik dari customer dan juga dari operator seluler sendiri yang mengatakan bahwa secara image mereka juga membaik,” tutur Edwin.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam masa uji coba per bulan April 2026 sudah ada 300.000 registrasi nomor baru menggunakan biometrik per harinya. Maka dari itu, ia juga menargetkan dalam masa penerapan secara menyeluruh pada awal Juli mendatang juga ada 300.000 registrasi setiap harinya.

“Kemarin, untuk new registration pergerakannya cukup masif. Saya kasi gambaran aja new registrasi daily pada bulan April 2026 rata-rata mencapai 300.000. Jadi, sekarang sasarannya adalah 300.000 registrasi baru per hari. Dengan 300.000 daily ini, saya kira operator seluler sudah siap sistemnya,” pungkasnya.