Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi, sekaligus mengunci arah pembangunan pariwisata agar bertumpu pada perlindungan ekosistem, bukan eksploitasi jangka pendek.

Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menjelaskan penetapan tersebut menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan konservasi ditempatkan sebagai fondasi utama, sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata akan mengikuti batasan yang ditetapkan oleh daya dukung lingkungan.

Menurutnya langkah ini merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan ekosistem.

“Teluk Saleh tidak dibangun dari eksploitasi, tetapi dari perlindungan ekosistemnya. Di situlah letak daya saing dan keberlanjutan kawasan ini,” ujarnya.

Kawasan seluas 73.165,05 hektare tersebut dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman, yang melindungi habitat hiu paus (Rhincodon typus), termasuk area makan, pembesaran, serta jalur pergerakan alaminya sepanjang tahun.

Ahsanul menjelaskan kebijakan Gubernur ini menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan, termasuk studi kelayakan pariwisata, wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan. “Studi kelayakan harus mengikuti arah kebijakan konservasi, bukan sebaliknya,” jelasnya.

Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan kawasan tidak mengorbankan ekosistem, melainkan menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Pemprov NTB menilai, langkah ini akan memberikan kepastian arah bagi investasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan fondasi konservasi yang kuat, Teluk Saleh diarahkan menjadi destinasi pariwisata berbasis ekosistem yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang, pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar klimatologi dan perubahan iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin menegaskan bahwa upaya menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem harus difokuskan pada penurunan tingkat kerentanan di tiga sektor utama, yakni manusia, infrastruktur, dan lingkungan.

Dalam diskusi daring yang diselenggarakan BRIN, Erma mengingatkan bahwa bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di Sumatra tidak semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem. Menurut dia, lemahnya daya dukung lingkungan akibat kerusakan ekosistem serta mitigasi yang belum optimal turut memperbesar dampak bencana.

“Fenomena alamnya itu karena cuaca ekstrem, benar. Tetapi kontribusinya kan hanya sedikit. Kalau daya dukung lingkungannya kuat mestinya kan dampaknya tidak separah itu. Berarti memang daya dukung lingkungan itu penting banget dan persentasenya cukup besar dalam hal ini untuk mereduksi dampak,” kata Erma, dikutip dari Antara, Rabu (31/12/2025).

Sejalan dengan itu, Erma mendorong penerapan langkah mitigasi yang lebih komprehensif di tengah kecenderungan meningkatnya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra yang tergolong rentan. Mitigasi, menurut dia, harus dirancang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek sosial, infrastruktur, dan kondisi lingkungan.

Perencanaan dan implementasi mitigasi tersebut perlu dilakukan tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga jangka menengah dan panjang guna menekan risiko serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

“Berarti kan kerentanannya kita turunkan. Jangan sampai rentan. Rentan itu dari tiga tadi. Manusianya rentan, infrastrukturnya rentan, lingkungannya rentan,” ujarnya.

Erma menambahkan, langkah-langkah tersebut menjadi makin mendesak seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem. Kenaikan suhu global, lanjut dia, turut memengaruhi kemunculan fenomena cuaca yang sebelumnya jarang terjadi, termasuk siklon tropis di sekitar wilayah khatulistiwa.

Dia menjelaskan bahwa temperatur permukaan Bumi saat ini telah meningkat mendekati 1,5 derajat Celsius dan berpotensi mencapai ambang batas tersebut pada 2029, lebih cepat dari proyeksi sebelumnya.

“Konsekuensi langsung dari kondisi yang 1,5 [derajat Celsius] memang yang pertama kali, yang sangat langsung begitu adalah extreme weatherevent, kejadian cuaca ekstrem yang salah satu indikasinya adalah storm atau badai,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memandang bahwa bencana hidrometeorologis yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan akumulasi dari kerusakan hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS) dan cuaca ekstrem. Kondisi ini menegaskan perlunya agenda perbaikan kebijakan dan tata kelola lingkungan secara jangka panjang.

Data Global Forest Watch (2001–2024) menunjukkan hilangnya hutan primer basah dalam skala besar di tiga provinsi terdampak. Aceh tercatat kehilangan sekitar 320.000 hektare, Sumatra Barat sekitar 320.000 hektare, dan Sumatra Utara mencapai 390.000 hektare.

"Pemanfaatan dan alih fungsi hutan yang tidak mempertimbangkan daya dukung–daya tampung lingkungan telah memperburuk kerentanan ekosistem," tulis ICEL dalam siaran pers, Senin (8/12/2025).

ICEL menyebutkan nerkurangnya tutupan hutan, khususnya di wilayah hulu, menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menurun drastis sehingga hujan lebat langsung berubah menjadi limpasan permukaan yang memicu banjir bandang dan longsor.

Kondisi ekosistem yang sudah rentan kemudian dihadapkan dengan hujan berintensitas ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar di Aceh dan Sumatra Utara serta sedang hingga lebat di sebagian Sumatera Barat. Kemunculan siklon tropis di sekitar khatulistiwa merupakan fenomena yang tidak umum, dan data BMKG menunjukkan meningkatnya frekuensi siklon tropis yang mendekati wilayah Indonesia dalam lima tahun terakhir, menandakan dinamika badai tropis yang semakin dipengaruhi oleh krisis iklim.

Peningkatan suhu bumi akan meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, yang pada akhirnya memperbesar risiko bencana hidrometeorologis. Oleh karena itu, kemampuan mitigasi dan adaptasi Indonesia perlu diperkuat secara signifikan.

“Fenomena banjir dan longsor di Sumatera membutuhkan respons yang komperehensif dari Pemerintah melalui percepatan rehabilitas hutan dan lahan di kawasan kritis, evaluasi menyeluruh terhadap perizinan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan. Moratorium perizinan baru pun menjadi langkah penting untuk menjaga hutan alam yang tersisa.” ujar Difa Shafira, Kepala Divisi Hutan dan Keanekaragaman Hayati ICEL.

Lebih lanjut, peninjauan rencana tata ruang wilayah untuk memastikan kesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung serta pengawasan pemanfaatan ruang pun menjadi langkah konkret. Pemerintah perlu melakukan serangkaian langkah korektif perbaikan tata kelola hutan untuk meningkatkan resiliensi terhadap cuaca ekstrem akibat krisis iklim.

Dalam hal ini, ICEL pun mendorong pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah. Pertama adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan di sektor kehutanan, perkebunan skala besar pertambangan, serta RTRW sebagai kebijakan korektif dengan mempertimbangkan daya dukung–daya tampung lingkungan dan tingkat kerentanan bencana. Izin yang melanggar atau merusak lingkungan harus dicabut.

Kemudian menerapkan moratorium perizinan baru di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan skala besaryang berpotensi menambah beban ekologis dan meningkatkan risiko bencana. Selanjutnya memperkuat penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan fungsi kawasan hutan dan ekosistem, termasuk penindakan praktik ilegal serta pemulihan DAS dan ekosistem kritis.

Pemerintah juga diminta menyusun kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis data dan analisis risiko, dengan prioritas perlindungan kelompok paling rentan terhadap dampak banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Terakhir yakni memperbaiki tata kelola kehutanan secara komprehensif, termasuk mendorong pembaruan kebijakan dan peraturan di bidang kehutanan.