Bisnis.com, JAKARTA — Jumhur Hidayat resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam perombakan kabinet Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Usai pelantikan, Jumhur menyatakan kesiapannya menjalankan amanah baru tersebut, dengan menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang harus segera ditangani.

“Alhamdullilah saya ditetapkan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, pasti banyak hal yang harus dilakukan, yang di depan mata kita. Misalnya sampah, setelah bertahap kita akan mengikuti global standard lah begitu ya,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah juga akan mengejar berbagai komitmen internasional di bidang lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola lingkungan di dalam negeri.

“Berbagai perjanjian internasional yang kita akan mengerjakan itu,” katanya.

Jumhur optimistis tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik berkat dukungan penuh dari Presiden.

“Dan mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Presiden yang punya komitmen yang begitu kuat dalam lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan amanat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa melaksanakannya,” ujarnya.

Selain fokus pada kebijakan, ia juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Doakan dan bantu saya berkampanye untuk memastikan lingkungan hidup menjadi habit di hati kita,” kata Jumhur.

Menurutnya, jika kesadaran tersebut tumbuh secara luas, dampaknya akan signifikan bagi kualitas hidup masyarakat ke depan.

“Kalau itu terjadi, insyaallah dampaknya akan semakin baik di depan bagi masyarakat kita,” ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai program konkret yang akan dijalankan dalam waktu dekat, Jumhur belum memaparkan secara rinci.

“Itu nanti aja,” katanya singkat.

Pelantikan Jumhur menjadi bagian dari reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo, dengan harapan memperkuat kinerja pemerintah di sektor lingkungan hidup di tengah tantangan perubahan iklim dan pengelolaan sampah nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Sumatra untuk sementara akan diserahkan kepada PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara (BUMN), menyusul dicabutnya izin PT North Sumatra Hydro Energy karena indikasi pelanggaran tata kelola wilayah dan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers setelah rapat di Lobby Utara, Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai skema pengelolaan aset energi tersebut.

“Ya. Untuk sementara seperti itu,” ujar Prasetyo saat ditanya apakah PLTA Batang Toru akan sepenuhnya diserahkan ke PLN.

Kendati demikian, Prasetyo mengemukakan bahwa potensi skema kerja sama dengan pihak lain tetap terbuka, termasuk dengan swasta. Namun, ia meminta agar hal tersebut tidak langsung disimpulkan akan terjadi dalam waktu dekat.

“Bahwa tidak menutup kemungkinan ke depan ada beberapa yang dikerjasamakan. Tapi jangan kemudian diartikan yang PLTA Batang Toru sudah pasti dikerjasamakan enggak ya,” katanya.

Dia menjelaskan, secara konsep pemerintah ingin memastikan kegiatan ekonomi strategis tetap berjalan, sembari membuka ruang penataan dan kerja sama yang dibutuhkan.

“Jadi ini secara konsep atau cara berpikirnya ya, ke depan kalaupun kemudian kami misalnya melakukan penertiban-penertiban, ketika itu kegiatan ekonominya harus berjalan tidak menutup kemungkinan juga kami akan melakukan kerja sama-kerja sama dengan berbagai pihak,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pihak tanpa terkecuali, selama mendukung kepentingan nasional.

“Termasuk pihak swasta sekalipun tidak ada, tidak ada masalah gitu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menemukan indikasi pelanggaran serius terkait pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan setelah melakukan pemanggilan terhadap delapan (8) korporasi besar Sumatra Utara terkait bencana banjir dan longsor yang melanda kawasan tersebut.

“Pemanggilan ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan mengenai aktivitas operasional yang diduga berkaitan dengan terjadinya banjir, sekaligus memastikan pemenuhan seluruh kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Kami tidak akan berkompromi terhadap pelaku usaha yang mengabaikan aspek keberlanjutan dan keselamatan masyarakat,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam siaran pers, Senin (15/12/2025).

Hanif mengemukakan bahwa pemanggilan ini bukan sekadar klarifikasi, melainkan upaya intensif untuk meminta keterangan manajemen, memverifikasi dokumen perizinan lingkungan, dan memastikan kepatuhan atas kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini dijalankan.

Adapun delapan perusahaan tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU), Sarulla Operations Ltd., PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatra Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru.

Dalam proses awal, KLH menemukan sejumlah indikasi dan dugaan pelanggaran serius terkait pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan. Beberapa temuan awal menunjukkan adanya praktik pembukaan lahan yang dilakukan di luar batasan persetujuan lingkungan, kegagalan perusahaan dalam menjaga areal konsesi dari aktivitas perambahan liar, hingga lemahnya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.

Secara spesifik, perusahaan-perusahaan tersebut dinilai lalai dalam mengendalikan erosi dan air larian (run-off), yang berdampak langsung pada pencemaran dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batangtoru dan Garoga.

“Untuk memastikan setiap temuan memiliki dasar hukum dan data teknis yang tidak terbantahkan, KLH akan melakukan pendalaman lanjutan yang komprehensif. Pendalaman ini melibatkan kolaborasi dengan tim ahli independen, termasuk ahli hidrologi, geospasial, kerusakan lahan, dan model banjir,” tambah Hanif.

Pendekatan berbasis bukti ilmiah (scientific evidence) ini menjamin proses klarifikasi dan penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel, serta menjadi dasar kuat dalam menentukan kewajiban pemulihan lingkungan maupun sanksi tegas bagi entitas korporasi yang terbukti melanggar.

“Kami akan mengambil langkah hukum yang diperlukan demi menjamin pemulihan lingkungan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan usaha,” imbuh Hanif, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan akan dilakukan seadil-adilnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penertiban aktivitas tambang ilegal menjadi sia-sia tanpa penegakan hukum yang tegas dan transparan.

Penertiban tambang ilegal dipercaya akan menjadi katalis signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penerimaan negara, dan memulihkan tata kelola lingkungan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar mengatakan pendekatan yang tepat dalam menangani kompleksitas tambang ilegal dapat mengubah masalah menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Menurutnya, untuk mengatasi aktivitas tambang ilegal, khususnya berskala besar, penindakan dan penegakan hukum mutlak diperlukan. Apalagi, lanjutnya, aktivitas ini diduga erat melibatkan korporasi dan yang dibekingi oleh elit atau oknum aparat.

"Problem penegakan hukum inilah yang dari dulu tidak berjalan baik sehingga sampai saat ini tambang ilegal masih marak," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Untuk itu, Bisman berharap, syarat mutlak keberhasilan pemberantasan aktivitas tambang ilegal adalah adanya komitmen kuat dari pucuk pimpinan, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.

"Tanpa ada kehendak kuat dari Presiden, sulit diberantas karena melibatkan jaringan dan backing oknum-oknum besar," tegas Bisman.

Hanya saja, di tengah penegakan hukum saat ini belum ideal, Bisman melihat adanya sinyal positif. Sebut saja seperti beberapa aktivitas tambang ilegal yang sedang diproses hukum dan upaya pemerintah satuan tugas pemberantasan tambang ilegal.

"Kita berharap ini serius. Sebab jika tambang ilegal ini bisa diberantas, maka akan sangat positif. Penerimaan negara akan naik signifikan, masalah dampak lingkungan bisa dicegah," imbuhnya.

Menyoal sanksi hukum, Bisman berpendapat bahwa pendekatan ideal harus menggabungkan aspek pidana dan perdata. Yang terpening, menurutnya, dengan pemberantasan, kegiatan tambang yang legal bisa lebih berkembang, serta mencegah masalah sosial dan gangguan keamanan

"Tambang ilegal pada dasarnya adalah tindak pidana, jadi proses pidana perlu dilakukan untuk efek jera dan agar stop tidak meluas," jelasnya.

Namun, proses perdata juga dinilai sangat diperlukan, khususnya untuk memastikan pemulihan lingkungan hidup yang rusak dan penuntutan ganti rugi.

Di sisi lain, karena isu tambang ilegal bersifat kompleks dan telah berlangsung lama, ada celah strategis untuk mengonversi sebagian aktivitas ilegal tersebut menjadi kekuatan ekonomi formal.

Bisman menambahkan untuk pengelolaan tambang ilegal skala kecil, pemerintah dapat mendorongnya menjadi legal. Menurutnya, tambang ilegal dalam skala kecil banyak dilakukan oleh masyarakat karena desakan ekonomi, karena memang ada kesempatan, serta karena lokasi ada di sekitar mereka.

"Untuk tambang ilegal yang skala kecil ini, bisa dilakukan penertiban dan jika dari aspek lingkungan layak serta masyarakat memenuhi persyaratan, bisa saja dilegalkan oleh pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) tersebut membahas hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

“Pertemuan bersama Presiden Prabowo membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban tambang ilegal, termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat,” tulisnya dalam akun tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memandang bahwa bencana hidrometeorologis yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan akumulasi dari kerusakan hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS) dan cuaca ekstrem. Kondisi ini menegaskan perlunya agenda perbaikan kebijakan dan tata kelola lingkungan secara jangka panjang.

Data Global Forest Watch (2001–2024) menunjukkan hilangnya hutan primer basah dalam skala besar di tiga provinsi terdampak. Aceh tercatat kehilangan sekitar 320.000 hektare, Sumatra Barat sekitar 320.000 hektare, dan Sumatra Utara mencapai 390.000 hektare.

"Pemanfaatan dan alih fungsi hutan yang tidak mempertimbangkan daya dukung–daya tampung lingkungan telah memperburuk kerentanan ekosistem," tulis ICEL dalam siaran pers, Senin (8/12/2025).

ICEL menyebutkan nerkurangnya tutupan hutan, khususnya di wilayah hulu, menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menurun drastis sehingga hujan lebat langsung berubah menjadi limpasan permukaan yang memicu banjir bandang dan longsor.

Kondisi ekosistem yang sudah rentan kemudian dihadapkan dengan hujan berintensitas ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar di Aceh dan Sumatra Utara serta sedang hingga lebat di sebagian Sumatera Barat. Kemunculan siklon tropis di sekitar khatulistiwa merupakan fenomena yang tidak umum, dan data BMKG menunjukkan meningkatnya frekuensi siklon tropis yang mendekati wilayah Indonesia dalam lima tahun terakhir, menandakan dinamika badai tropis yang semakin dipengaruhi oleh krisis iklim.

Peningkatan suhu bumi akan meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, yang pada akhirnya memperbesar risiko bencana hidrometeorologis. Oleh karena itu, kemampuan mitigasi dan adaptasi Indonesia perlu diperkuat secara signifikan.

“Fenomena banjir dan longsor di Sumatera membutuhkan respons yang komperehensif dari Pemerintah melalui percepatan rehabilitas hutan dan lahan di kawasan kritis, evaluasi menyeluruh terhadap perizinan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan. Moratorium perizinan baru pun menjadi langkah penting untuk menjaga hutan alam yang tersisa.” ujar Difa Shafira, Kepala Divisi Hutan dan Keanekaragaman Hayati ICEL.

Lebih lanjut, peninjauan rencana tata ruang wilayah untuk memastikan kesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung serta pengawasan pemanfaatan ruang pun menjadi langkah konkret. Pemerintah perlu melakukan serangkaian langkah korektif perbaikan tata kelola hutan untuk meningkatkan resiliensi terhadap cuaca ekstrem akibat krisis iklim.

Dalam hal ini, ICEL pun mendorong pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah. Pertama adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan di sektor kehutanan, perkebunan skala besar pertambangan, serta RTRW sebagai kebijakan korektif dengan mempertimbangkan daya dukung–daya tampung lingkungan dan tingkat kerentanan bencana. Izin yang melanggar atau merusak lingkungan harus dicabut.

Kemudian menerapkan moratorium perizinan baru di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan skala besaryang berpotensi menambah beban ekologis dan meningkatkan risiko bencana. Selanjutnya memperkuat penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan fungsi kawasan hutan dan ekosistem, termasuk penindakan praktik ilegal serta pemulihan DAS dan ekosistem kritis.

Pemerintah juga diminta menyusun kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis data dan analisis risiko, dengan prioritas perlindungan kelompok paling rentan terhadap dampak banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Terakhir yakni memperbaiki tata kelola kehutanan secara komprehensif, termasuk mendorong pembaruan kebijakan dan peraturan di bidang kehutanan.

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen pemerintah dinanti untuk mengusut secara serius penyebab rusaknya lingkungan, sehingga memperparah bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.

Janji tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (4/12/2025). Teddy menyatakan kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana banjir bandang dan longsor di tiga Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Oleh karena itu, Teddy menegaskan seiring dengan penanganan dampak bencana dan penyelamatan warga terdampak, pemerintah juga mengevaluasi dan menyelidiki secara menyeluruh kerusakan lingkungan yang ada di tiga provinsi tersebut.

“Tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius. Pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini," ujar Teddy.

Pernyataan berani dari pemerintah ini dihadapkan juga mengevaluasi pendekatan pembangunan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan tata kelola lingkungan. Hal ini juga disinggung oleh CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

Pemerintah diminta untuk betul-betul memperhatikan jaring pengaman lingkungan dalam mendorong investasi di sektor energi, ataupun perkebunan. Menurut Fabby, idealnya, untuk mencegah lingkungan, setiap aktivitas memiliki dokumen Amdal, yang sudah memperhitungkan dampak lingkungan dan mitigasi akibat operasi.

“Yang kita sering ga tahu, langkah-langkah mitigasi risiko itu seperti apa. Nah karena ini akumulasi berbagai krisis, dan dugaan terjadinya pembiaran, maka akumulasinya seperti ini,” katanya, saat dihubungi Bisnis.

Lebih jauh lagi, komitmen untuk mengevaluasi hingga menginvestigasi penyebab kerusakan lingkungan perlu juga menyentuh strategi pembangunan yang menjadikan ketahanan ekologis sebagai pondasi utama.

Green Budgeting

Mengutip Antara, negara yang menerapkan green budgeting dan eco-fiscal policy mampu menurunkan potensi kerugian bencana hingga 40% dalam satu dekade karena belanja fiskal diarahkan pada restorasi ekosistem, konservasi hulu DAS, perlindungan mangrove, dan mitigasi adaptif.

Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak, M. Lucky Akbar mengatakan optimalisasi green budgeting dan eco-fiscal policy bukan hanya kebutuhan moral lingkungan, tetapi strategi fiskal paling rasional dan ekonomis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di era krisis iklim.

Menurutnya, tanpa arah fiskal yang berpihak pada ekologi, negara akan terus membayar ongkos bencana yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahannya. “Paradigma baru pembangunan menuntut integrasi infrastruktur fisik dengan green infrastructure sebagai bagian dari kerangka sustainable development,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (4/12/2025).

Lucky menjelaskan, bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumut, juga disebabkan penurunan kualitas daerah aliran sungai (DAS) mempercepat banjir bandang, ketika curah hujan ekstrem meningkat akibat perubahan iklim.

Dengan mengadopsi pendekatan green infrastructure, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekologinya, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. “Justru pembangunan fisik yang bertumpu pada ekosistem akan lebih murah, lebih tahan risiko, dan memberi manfaat jangka panjang bagi generasi berikutnya,” jelasnya.

Menurutnya, dalam konteks bencana besar yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mekanisme ini berfungsi sebagai pengaman (fiscal safeguard) agar anggaran negara tidak habis untuk membangun ulang infrastruktur yang rusak akibat kerentanan lingkungan.

Melalui green budgeting, APBN dan APBD diarahkan untuk membiayai program mitigasi dan adaptasi iklim, rehabilitasi ekosistem, konservasi daerah rawan, serta penguatan kapasitas masyarakat menghadapi risiko.

Namun green budgeting perlu berjalan berdampingan dengan eco-fiscal policy, yaitu desain kebijakan fiskal yang secara aktif mengubah perilaku ekonomi menuju tata kelola lingkungan yang lebih baik.

“Green budgeting dapat memastikan bahwa program rehabilitasi DAS, restorasi mangrove, penguatan bendung alam, dan perlindungan kawasan lindung mendapatkan pendanaan tetap dan berkelanjutan. Sementara eco-fiscal policy memberikan insentif yang kuat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga ekosistem kunci, mulai dari hulu sungai, kawasan karst, zona pesisir, hingga ruang hijau kota,” tambahnya.

Berkaca dari Jamaika

Bicara pendanaan berkelanjutan yang memastikan kelestarian lingkungan, patut juga menengok apa yang terjadi di Jamaika, bulan lalu. Negara kepulauan di Karibia ini telah menginvestasikan puluhan juta dolar untuk memperkuat pertahanan pesisir dengan menanam bakau, membangun tembok laut, dan memperkuat infrastruktur perkotaan.

Namun, itu semua belum cukup untuk menahan angin berkecepatan 185 mil per jam dan gelombang badai setinggi 13 kaki dari Badai Melissa yang menghancurkan ribuan rumah, menghanyutkan jalan dan jembatan, membanjiri lahan pertanian, dan melumpuhkan jaringan listrik.

Mengutip Bloomberg, ​​Badai Melissa menggarisbawahi tantangan keuangan dan praktis dalam beradaptasi dengan badai Karibia yang semakin sering dan merusak, didorong oleh krisis iklim.

Filantropis sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates mengambil pandangan serupa baru-baru ini ketika ia menyerukan penilaian ulang strategi iklim, dengan mengatakan dalam sebuah unggahan bahwa "pembangunan adalah adaptasi."

"Negara-negara kaya dan berpenghasilan menengah menyebabkan sebagian besar perubahan iklim, dan kita perlu menjadi pihak yang maju dan berinvestasi lebih banyak dalam adaptasi," tulis Gates, dikutip Bloomberg.

Di sisi lain, para peneliti mengatakan negara-negara Karibia juga perlu fokus pada peningkatan ketahanan di pedalaman karena perubahan iklim menghasilkan badai kuat yang bergerak lambat seperti Badai Melissa yang menyebabkan banjir dan tanah longsor saat menjatuhkan sekitar 24 inci hujan di pedalaman pegunungan Jamaika.

Untuk itu, negara-negara kepulauan, seperti Indonesia juga harus mengembangkan apa yang ia sebut pendekatan kebijakan pembangunan dari hulu ke hilir, dari gunung ke pesisir (ridge-to-reef) untuk adaptasi perubahan iklim guna meningkatkan ketahanan terhadap banjir pedalaman.

Mengutip dari laman WRI Indonesia, pendekatan ridge-to-reef (R2R) menawarkan pendekatan yang menyeluruh untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keterkaitan penting antara hutan, penggunaan lahan, dan ekosistem mangrove.

Konservasi dan penggunaan lahan di daerah hulu secara signifikan memengaruhi ekosistem di daerah hilir. Selain itu, penting untuk membangun hubungan dan mengintegrasikan rencana-rencana di berbagai lanskap dengan mengakui peran pemangku kepentingan kunci, termasuk masyarakat adat dan perempuan, dalam pengelolaan sumber daya alam.

Evaluasi pasca-bencana Sumatra menjadi momentum yang baik untuk menahan laju kerusakan lingkungan. Selain itu, jangan sampai evaluasi hanya tertuju pada pencarian 'kambing hitam', tetapi menjadi pintu masuk bagi transformasi kebijakan fiskal dan pembangunan.