Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah sektor di Jabar, dapat diredam oleh tingginya investasi dan masifnya pembukaan kawasan industri baru di wilayahnya.

Dedi mengungkapkan sejumlah kawasan industri di Jawa Barat kini bahkan sudah mulai membuka keran rekrutmen tenaga kerja seiring masuknya modal baru dan kesiapan beroperasinya sejumlah pabrik. Penyerapan tenaga kerja diproyeksikan-nya akan terjadi dalam skala besar pada tahun 2027.

"Rekrutmen tenaga kerja baru juga tinggi. Kawasan-kawasan industri sudah mulai rekrut sekarang. Sudah mulai jalan," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis.

Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan keyakinan tersebut didasarkan pada pemetaan berkala yang dilakukannya terhadap progres pembangunan fisik di sektor manufaktur dan industri strategis di Jawa Barat.

"Saya sudah tahu datanya. Banyak kawasan industri yang bangunannya sudah selesai dan siap beroperasi. Tinggi kok kebutuhan tenaga kerjanya," katanya.

Dedi menilai daya tarik investasi Jawa Barat yang tetap kokoh di level tertinggi menjadi benteng pertahanan krusial dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi mesin pencetak lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Investasi dan arus industri ke Jawa Barat juga tinggi," ucapnya.

Kendati yakin pasar kerja kembali bergairah, Dedi memberikan catatan kritis mengenai ketatnya standarisasi industri global. Ia mengingatkan para pencari kerja lokal untuk terus mengasah kompetensi dasar agar tidak tersisih dalam proses kurasi korporasi.

Menurutnya, daya saing sumber daya manusia (SDM) Jabar pada dasarnya mumpuni, namun seringkali tersandung masalah konektivitas dan kesiapan sistem.

"Sebenarnya daya saing sumber daya manusia kita cukup. Urusan tenaga kerja juga berkaitan dengan konektivitas dan kesiapan mengikuti sistem yang ada," tuturnya.

Ia mencontohkan, banyak komoditas pencari kerja yang justru gugur pada tahapan awal seleksi akibat mengabaikan kemampuan fundamental yang menjadi prasyarat mutlak dunia kerja.

"Seleksi tenaga kerja itu kadang-kadang ada tes matematika dasar. Misalnya hitungan sederhana, tetapi saat menjawab lupa sehingga tidak lulus. Kalau begitu ya nanti dikursuskan saja," kata Dedi.

Menyikapi realitas tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengintensifkan program pelatihan keterampilan dan standardisasi kompetensi kerja.

Langkah intervensi ini diambil guna menjamin pasokan tenaga kerja lokal mampu menyerap potensi ekspansi industri yang tumbuh masif di berbagai daerah di Jawa Barat.

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun, atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian investasi 2025 naik 18,21 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka Rp251,14 triliun. Pencapaian itu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mendorong upaya dedieselisasi sektor maritim melalui inovasi pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS) pada Kapal Oil Barge (OB) Patra 2303 milik PT Pertamina Trans Kontinental (PTK).

Direktur Utama Pertamina NRE John Anis dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan proyek ini menjadi instalasi PLTS pertama pada kapal Oil Barge di lingkungan Pertamina, sekaligus pertama kalinya teknologi solar panel diterapkan pada kapal yang mengangkut muatan minyak.

“Implementasi proyek ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Hasilnya dapat kita lihat hari ini, yaitu pengurangan penggunaan bahan bakar diesel secara signifikan dan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon,” kata John.

Pertamina NRE memasang PLTS berkapasitas 11,5 kWp yang terintegrasi dengan BESS berkapasitas 32 kWh untuk mendukung kebutuhan energi di atas kapal.

John mengatakan, implementasi tersebut mampu mengurangi konsumsi bahan bakar diesel sekitar 28 kiloliter per tahun atau setara penghematan biaya operasional sekitar Rp365 juta per tahun.

Selain meningkatkan efisiensi energi, pemanfaatan energi surya pada kapal ini juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi sebesar 79,2 ton CO2 ekuivalen per tahun.

Capaian tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa solusi energi terbarukan dapat diterapkan secara efektif pada sektor maritim yang selama ini identik dengan penggunaan bahan bakar fosil.

John pun menegaskan proyek ini menjadi bukti nyata kemampuan energi terbarukan dalam mendukung operasional bisnis sekaligus mendorong dekarbonisasi.

Menurutnya, implementasi teknologi energi surya pada kapal membutuhkan kolaborasi yang erat dari sisi kelistrikan, operasional kapal, hingga aspek keselamatan dan keandalan sistem.

“Ini menunjukkan bahwa teknologi energi bersih dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus efisiensi operasional,” ujar John.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono menambahkan proyek ini merupakan bentuk nyata sinergi antar-subholding dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Menurutnya, pemanfaatan energi terbarukan di sektor maritim membuktikan bahwa dedieselisasi dapat dilakukan tidak hanya di darat, tetapi juga di laut.

“Pemerintah mendorong pembangunan PLTS hingga 100 GW dan salah satu fokus utamanya adalah dedieselisasi. Melalui proyek ini, Pertamina membuktikan bahwa dedieselisasi di sektor maritim dapat dilakukan. Jika di laut saja bisa dilakukan, maka peluang implementasinya di berbagai sektor lainnya tentu akan semakin besar,” kata Agung.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga kelas menengah ke atas untuk mengubah perilaku belanja dengan memprioritaskan warung tetangga dan pedagang keliling guna mengakselerasi penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Tanah Pasundan.

Hal tersebut ditegaskan Dedi Mulyadi pasca-Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses menyabet penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Terbaik II Tingkat Provinsi dalam Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting dari Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

"Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar, seperti di warung dan pedagang keliling agar tingkat kemiskinannya terus berkurang," ucap Dedi dalam keterangan di Bandung, Senin.

Pria yang karib disapa KDM itu menegaskan apresiasi nasional ini merupakan buah manis dari konvergensi program terpadu, capaian layanan, serta efektivitas intervensi yang menyentuh level akar rumput di tingkat desa, termasuk laju riil penurunan stunting di lapangan.

Menurut Gubernur, capaian prestisius ini sepenuhnya merupakan bukti nyata dari kinerja kolektif para bupati, wali kota, kepala desa dan kelurahan, ketua RT, RW, hingga militansi kader posyandu di seluruh Jawa Barat.

Oleh karena itu, KDM mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terlena dengan penghargaan ini.

Melainkan harus tetap saling menjaga, bahu-membahu, serta memberikan perhatian konkret terhadap gizi anak-anak di lingkungan sekitar.

"Apabila melihat anak-anak kekurangan gizi, maka segeralah memberikan makanan bergizi," kata Dedi menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengamankan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII guna memastikan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka ramah pendanaan bank (bankable) dan terbebas dari risiko kegagalan finansial.

Kepastian hukum dan investasi tersebut dikunci dengan penandatanganan perjanjian penjaminan oleh Pemprov Jabar melalui Badan Usaha Pelaksana PT Jabar Environmental Solutions (JES) bersama PT PII di Indramayu beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Minggu, menegaskan bahwa intervensi penjaminan ini merupakan komitmen serius pemerintah daerah dalam menghadirkan jangkar kepastian hukum, sekaligus memastikan seluruh tahapan konstruksi di lapangan berjalan sesuai rencana.

"Saya mengapresiasi peran PT PII yang telah memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek ini karena hal tersebut menjadi landasan kuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai komitmen," kata Dedi.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar menaruh harapan besar pada TPPASR Legok Nangka yang berada di Kabupaten Bandung sebagai solusi jangka panjang yang mendesak untuk mengatasi keterbatasan kapasitas (overcapacity) tempat pembuangan akhir konvensional yang saat ini kondisinya sudah sangat kritis.

Fasilitas pengolahan sampah regional terpadu ini nantinya akan melayani enam wilayah metropolitan sekaligus, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang, dengan kapasitas tampung mencapai 2.131 ton per hari.

Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana, memaparkan bahwa langkah Pemprov Jabar ini sangat strategis karena sektor persampahan memerlukan kepastian pengembalian investasi yang kuat agar bank mau menyalurkan modalnya.

Proyek ini tercatat sebagai proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama pada tahun 2026, sekaligus portofolio persampahan pertama yang dijamin oleh PT PII.

"Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan mendapat pembiayaan bank sehingga mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan," kata Andre.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif Pemprov Jabar dalam mengejar standardisasi penjaminan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, melainkan juga pada kualitas lingkungan hidup jangka panjang.

"Proyek ini dapat mengurangi timbulan sampah, peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, serta penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi," ujar Andre.

Melalui skema KPBU modern ini, Pemprov Jabar akan mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy).

Sistem mutakhir tersebut diklaim mampu mereduksi timbulan volume sampah hingga 85 persen, sekaligus memproduksi daya listrik bersih hingga sebesar 40,79 Megawatt (MW).

Capaian penandatanganan ini kini memposisikan Pemprov Jabar sebagai pionir transformasi tata kelola sampah yang modern, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh ekosistem masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke depan tidak lagi menggunakan metode uji sampel (sampling), melainkan memeriksa seluruh laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh.

"Hal ini, agar potret akuntabilitas di Jawa Barat menjadi lebih optimal dan komprehensif," kata pria yang akrab disapa KDM tersebut dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Dedi mengatakan, walau dari hasil audit BPK Pemprov Jabar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kali secara berturut-turut, pemeriksaan populasi secara penuh oleh lembaga itu sangat krusial guna menyisir kelemahan administratif yang belum terjangkau, salah satunya pada tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Semoga WTP yang diberikan itu jadi cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," ucap dia.

Selain perluasan cakupan audit, Dedi menaruh harapan besar agar BPK dapat mengambil peran sebagai fasilitator rekonsiliasi finansial antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Keuangan.

Langkah ini mendesak dilakukan akibat terhambatnya arus kas daerah yang dipicu oleh keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sepanjang tahun 2025.

"Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga utang kita juga menjadi piutang dan catatan APBD bisa ditutup dengan baik," kata dia.

Menurut KDM, ketidakpastian transfer pusat berimbas pada penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor di daerah. Padahal, dari sisi realisasi pendapatan asli daerah, Jabar dinilai relatif memenuhi target.

"Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan," tuturnya.

Menanggapi harapan dan catatan fiskal tersebut, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mendukung penuh komitmen Pemprov dan DPRD Jabar dalam mengawal penyelesaian rekomendasi penataan administrasi, termasuk pembenahan tenaga administrasi sekolah yang mengelola dana BOS.

"Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat," ucap Bobby.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata

Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga kajian energi, menilai bahwa keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW (gigawatt) tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur dan dapat direplikasi.

"Pada periode awal, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat," ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut Fabby Tumiwa menguraikan tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi (konversi pembangkit diesel ke sumber energi bersih).

Kedua, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS). Ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata,” kata Fabby Tumiwa menegaskan dalam diskusi "Indonesia kejar PLTS 100 GW" di Jakarta, Jumat (29/5).

Fabby meyakini bahwa program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Saat ini, Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

Namun, menurut Fabby proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal. Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tarif.

Adapun Keputusan Menteri ESDM (turunan dari Permen ESDM No. 19/2025) yang mengatur tentang harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS masih belum diterbitkan hingga saat ini.

IESR menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar.

"Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor," katanya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina pada Jumat (8/5), telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan PLTS hingga 100 GW sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penghentian izin tersebut sangat mendesak demi menjaga keberlanjutan lingkungan

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi secara resmi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menghentikan pemberian izin pembangunan tempat wisata serta perumahan di kawasan hutan dan perkebunan guna menekan risiko bencana alam.

Langkah ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG yang bertujuan memproteksi benteng ekologis Jabar dari ancaman banjir dan longsor akibat alih fungsi lahan yang tak terkendali.

"Bupati dan wali kota harus lebih proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi-fungsi konservasi, khususnya kawasan hutan dan perkebunan," kata Dedi yang akrab disapa KDM ini di Bandung, Senin.

Dedi menekankan bahwa penghentian izin tersebut sangat mendesak demi menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ia meminta para kepala daerah tidak lagi membiarkan area hijau berubah menjadi kawasan pembangunan komersial maupun permukiman yang merusak daya dukung alam.

Instruksi ini diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Melalui regulasi tersebut, gubernur memiliki otoritas penuh untuk melakukan pengawasan ketat, pembinaan terhadap pemegang hak atas tanah, hingga kolaborasi untuk memulihkan fungsi lahan sesuai peruntukannya.

Dalam pelaksanaannya, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sumber daya komprehensif, mulai dari pendanaan, sarana, hingga sumber daya manusia, guna mendukung upaya pengendalian dan pemulihan lahan secara masif di seluruh kabupaten dan kota.

Selain aspek pengawasan, kebijakan ini juga mencakup evaluasi mendalam terhadap kinerja perangkat daerah terkait dalam menjaga keberlangsungan kawasan lindung dan fungsi ekologis yang menjadi kunci keselamatan warga Jawa Barat dari ancaman bencana di masa depan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) guna menyelamatkan nasib pegawai dan menjaga keberlangsungan konservasi di kawasan tersebut.

Pernyataan ini muncul menyusul belum adanya keputusan final dari Pemerintah Kota Bandung terkait penunjukan lembaga pengelola baru. Saat ini, Pemkot Bandung dikabarkan masih dalam tahap "audisi" dan kajian mendalam untuk memilih pengelola yang tepat.

"Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Jabar kemarin, katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan, karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa Pemkot Bandung telah mengajukan waktu satu bulan kepada Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan pihak mana yang paling layak menakhodai Bandung Zoo.

Namun, Dedi menyatakan jika dalam tenggat waktu tersebut tidak tercapai keputusan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap turun tangan.

KDM menegaskan bahwa ketertarikan Pemprov Jabar dalam mengelola aset legendaris tersebut bukan didasari oleh motif mencari keuntungan finansial semata, melainkan murni untuk misi penyelamatan lingkungan dan sosial.

Menurut dia, kawasan Bandung Zoo dinilai sebagai paru-paru kota yang krusial karena memiliki vegetasi hutan kota yang masih terjaga dengan jajaran pohon besar.

Oleh karena itu, kepastian status pengelolaan menjadi sangat penting agar standar kesejahteraan satwa dan hak-hak pekerja di dalamnya tidak terbengkalai akibat ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

"Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola Kebun Binatang bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya untuk menyelamatkan pegawai dan konservasi. Karena itu kawasan sangat baik, tertata kemudian hutan-hutannya relatif baik, pohon-pohonnya masih besar," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bogor (ANTARA) - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengusulkan pengembangan layanan LRT Jabodebek dan TransJakarta agar terhubung hingga wilayah Bogor dalam pembahasan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Isu transportasi tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus ada langkah bersama dalam kerangka aglomerasi agar penanganannya lebih komprehensif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dedie dalam keterangannya di Bogor, Selasa.

Usulan tersebut telah ia sampaikan dalam pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5), sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi massal dalam kerangka aglomerasi Jabodetabek.

Dedie mengatakan, penguatan jaringan transportasi massal lintas wilayah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan penyangga ibu kota.

Dalam pertemuan itu, dibahas kelanjutan pengembangan LRT Jabodebek serta peluang integrasi layanan TransJakarta dengan rute yang menjangkau Bogor, termasuk konektivitas menuju Terminal Bubulak.

Selain sektor transportasi, kedua pihak juga menyoroti penanganan banjir yang membutuhkan kolaborasi lintas daerah, mengingat sistem aliran sungai yang saling terhubung dari hulu hingga hilir.

Dedie menegaskan, Kota Bogor memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga utama Jakarta sehingga perlu terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan metropolitan.

Menurut dia, kolaborasi antardaerah harus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di kawasan Jabodetabek.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas peluang dukungan lintas sektor, mulai dari pengelolaan persampahan, pelestarian lingkungan hidup, hingga penguatan kapasitas mitigasi kebakaran.

Pembicaraan juga mengarah pada penguatan konsep aglomerasi Jabodetabek yang kini memiliki landasan hukum nasional, sehingga koordinasi lintas wilayah diharapkan semakin terstruktur dan efektif.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menetapkan kejutan besar dengan menunjuk mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama (komut) Independen yang baru dan Ayi Subarna sebagai direktur utama.

Dalam rapat yang digelar di Gedung Pakuan Bandung, Selasa, keputusan strategis penunjukan Susi sebagai komut, dibarengi langkah strategis lainnya yang diambil bank berkode emiten BJBR, yakni penunjukan Kepala BPK Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen BJB.

Pada kursi pimpinan eksekutif, pemegang saham sepakat mengangkat Ayi Subarna sebagai Direktur Utama Bank BJB. Ayi yang sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, resmi mengisi posisi yang ditinggalkan mendiang Yusuf Saadudin yang wafat pada November 2025 lalu.

Selepas RUPST, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan postur struktur pimpinan BJB yang baru tersebut karena dirinya sebagai pemegang mandat atas saham terbesar, ingin agar sektor keuangan dikelola oleh figur-figur yang memiliki integritas, hingga akhirnya menimbulkan kemajuan bagi BJB sendiri.

"Integritas bagi pengelola keuangan. Saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas sebagai komisaris utama. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia," kata Dedi di Gedung Pakuan.

Dedi mengungkapkan Susi yang disebutnya merupakan Ratu Laut Kidul, asalnya menolak untuk bergabung ke BJB namun dirinya berhasil meyakinkan pengusaha itu untuk terlibat di BJB.

"Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas tapi kan ganasnya di laut tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi," ujar dia.

Sementara itu, terkait Eydu Oktain Panjaitan, menurut dia, ke depan sesuai peraturan dan prosedur akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala BPK Jabar.

Selain jajaran komisaris dan Dirut, Dedi mengatakan jajaran direksi baru juga ditetapkan dari kalangan internal berdasarkan jenjang karir di BJB. Ia mengungkapkan ada alasan untuk pemilihan direksi dari internal.

"Mereka saya lihat orang-orang baik dan saya mendorong mereka berkarir dengan baik, mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang baik. Kan kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar malah kita menjadi bank yang dirugikan," ujar dia.

Selanjutnya, lanjut Dedi, tinggal mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni fit and proper test yang diyakini Dedi bisa dilalui dengan baik oleh seluruh figur yang hari ini ditunjuk memimpin BJB.

Penyegaran organisasi berdasar RUPST menyentuh jajaran direksi lainnya, di mana pemegang saham menyetujui pengangkatan Asep Dani Fadillah sebagai Direktur Kepatuhan, Herfinia sebagai Direktur Operasional, serta Muhammad As'adi Budiman yang kini menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi.

Langkah perombakan itu menjadi babak baru bagi BPD terbesar di Indonesia tersebut setelah sebelumnya sempat membatalkan pengangkatan beberapa nama pesohor seperti Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya yang sempat diangkat pada RUPSLB April 2025 lalu.

Di lokasi yang sama, Susi Pudjiastuti mengatakan meski belum memiliki pengalaman langsung di sektor perbankan, ia mengatakan percaya latar belakangnya sebagai pengusaha dapat memberikan kontribusi nyata.

"Pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan saya juga kan pengusaha, dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah pada bank jabar, semoga itu bisa," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan kepengurusan baru itu menjadi momentum untuk melakukan perbaikan berkelanjutan tanpa terjebak pada capaian masa lalu.

"Ini juga menjadikan keberlanjutan dan memperbaiki ke arah lebih baik, jangan melihat ke belakang tapi harus ke depan," katanya.

Menurut dia, kombinasi komisaris dan direksi baru menjadi kekuatan penting untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

"Mungkin soal pemilihan direksi komisaris baru, jajaran baru Alhamdulillah ini sinergi yang luar biasa, kita ingin tata kelola diperbaiki juga dan intinya dengan kolaborasi ini jadi tantangan kami untuk memberikan yang terbaik buat stakeholder atau pemegang saham," ujar dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG—Pemegang saham pengendali Bank BJB sekaligus Gubernur Jabar Dedi Mulyadi optimistis pencalonan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (PKP) Susi Pudjiastuti akan mulus dalam proses fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dedi Mulyadi mengatakan sosok Susi sekaligus Eydu Oktain Panjaitan yang merupakan Kepala Kanwil BPK Jabar merupakan sosok yang berintegritas dan tepat bagi industri perbankan.

“Bagi pengelola keuangan dan komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas, jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas sebagai komisaris,” katanya usai RUPST Bank BJB Tahun 2025 di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026).

Usai ditetapkan dalam RUPST, Susi dan Eydu akan mengikuti prosedur resmi di OJK. Berbeda dengan pengajuan Mardigu Wowiek dan Helmy Yahya yang gagal di fit and proper test, kali ini Dedi Mulyadi yakin.

“Tinggal mengikuti prosedurnya yang ditentukan OJK dan saya yakin lulus. Optimis, masa orang berintegritas tidak lulus,” katanya.

Dedi juga kembali mengungkit soal tawarannya ditolak oleh Susi terkait dengan posisi komisaris, namun setelah dibujuk akhirnya bersedia.

“Ibu Susi, saya sudah menyampaikan itu adalah Ratu Laut Kidul. Walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi ganasnya di laut, kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi,” ujarnya berseloroh.

Terkait dengan para direksi yang baru diangkat, KDM—sapaan akrabnya kembali melanjutkan mempercayakan kalangan internal untuk memimpin, salah satunya menetapkan Ayi Subarna sebagai direktur utama.

“Jajaran direksi juga ditetapkan berdasarkan jenjang karir di BJB. Mereka saya lihat orang baik saya mendorong mereka berkarir mengelola bank dengan baik,” ujarnya.

Fokus memilih jajaran internal Bank BJB sebagai direksi menurutnya belajar dari pengalaman buruk pengelolaan BJB.

“Kita punya pengalaman ketika berasal dari luar punya konektivitas di luar, maka kita menjadi korban yang dirugikan,” pungkasnya.

Bank BJB membukukan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasi senilai Rp1,58 triliun pada 2025. Raihan tersebut meningkat 8,86% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp1,455 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba tersebut didorong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 7,69% YoY menjadi Rp17,09 triliun hingga akhir 2025.

Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab,

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku saat ini masih menunggu pesan singkatnya melalui aplikasi WhatsApp, direspons oleh Menteri PAN-RB Rini Windyantini terkait nasib ribuan tenaga honor di Disdik Jabar, agar bisa segera cair.

Pasalnya, kata dia, kebuntuan komunikasi ini sedikit banyak menghambat upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan upah para guru dan tenaga kependidikan non-PPPK tersebut, lantaran adanya risiko jeratan hukum terkait administrasi keuangan negara.

"Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab," ujarnya di Bandung, Selasa.

Dedi menegaskan bahwa meski anggaran tersedia, Pemprov Jabar tidak berani mengambil langkah sepihak untuk membayarkan gaji tersebut.

Hal ini disebabkan adanya regulasi dari pusat yang melarang pembayaran tenaga honorer pasca-pengangkatan PPPK, sehingga pencairan dana tanpa diskresi menteri berpotensi menjadi temuan penyimpangan.

"Ya, minta nanti. Saya harus minta surat MenPAN-RB untuk Provinsi Jawa Barat, bagaimana nasibnya. Karena nanti kalau kami melakukan pembayaran (bisa) disalahkan," ucap pria yang akrab disapa KDM itu.

Menurut dia, pertemuan tatap muka dengan Menteri PAN-RB menjadi agenda mendesak pekan ini guna mencari payung hukum atau jalan tengah agar hak para pekerja di sektor pendidikan itu bisa segera dipenuhi tanpa melanggar aturan.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan tata kelola keuangan tetap berada pada jalur yang benar.

"Pemerintah harus berdiskusi dengan pusat guna mencari jalan tengah," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026