Bisnis.com, JAKARTA - Jika Anda pernah berpikir bahwa istirahat dari media sosial mungkin baik untuk kesehatan mental Anda, penelitian terbaru menunjukkan bahwa anggapan tersebut benar.

Belakangan, penggunaan media sosial, terutama pada anak-anak tengah diperbincangkan, dengan Australia mulai menerapkan larangan main media sosial bagi anak usia di bawah 16 tahun.

Massachusetts dan negara bagian lain memiliki undang-undang atau inisiatif yang berupaya melarang semua ponsel di sekolah.

Dalam sebuah studi terhadap orang dewasa muda yang diterbitkan di JAMA Network Open, mereka yang berpartisipasi dalam detoks media sosial selama satu minggu mengalami peningkatan kesehatan mental, dengan gejala kecemasan menurun sebesar 16,1%, depresi sebesar 24,8%, dan insomnia sebesar 14,5%.

Namun, temuan ini hanyalah fase pertama dari upaya penelitian yang lebih besar, kata penulis utama John Torous, seorang profesor madya di Harvard Medical School.

Dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental

Torous mengungkapkan, sebagian besar penelitian tentang kesehatan mental bergantung pada laporan diri, di mana Anak muda diminta untuk memperkirakan berapa jam mereka menggunakan berbagai platform selama beberapa minggu atau bulan.

Mereka juga diminta untuk memperkirakan dampak penggunaan layar tersebut terhadap hubungan sosial, tidur, olahraga, dan pola hidup mereka.

Namun, Torous menilai hal itu kurang efektif, karena tidak ada orang yang benar-benar mengukur waktu kegiatan mereka sehari-hari.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa studi ini adalah studi metodologis yang bertujuan menunjukkan bahwa kita dapat mengukur dan memahami data dengan cara baru, yakni menggunakan data ponsel individu.

Ponsel dapat membantu merekam perubahan tersebut dan memungkinkan kita melihat apa yang terjadi. Dalam studi ini, peneliti mengukur penggunaan ponsel secara alami selama dua minggu, kemudian diikuti dengan detoks selama satu minggu.

Temuan dari studi tersebut sangat menarik. Selama dua minggu pertama, peneliti menemukan bahwa orang menggunakan media sosial sekitar dua jam per hari.

"Selama detoks, kami menemukan bahwa waktu penggunaan media sosial turun dari 1,9 jam per minggu menjadi 30 menit, yang merupakan penurunan yang cukup besar," kata Torous.

Tetapi yang menarik adalah total waktu penggunaan layar tetap hampir sama. Jadi bukan berarti dengan detoks media sosial orang jadi memiliki waktu penggunaan layar yang lebih sedikit. Mereka hanya menggunakan media sosial lebih sedikit.

Dengan mengukur penggunaan di lima platform berbeda, peneliti menemukan bahwa Instagram dan Snapchat adalah yang paling sulit untuk dihindari.

Dari studi ini juga menemukan bahwa orang-orang memiliki reaksi yang sangat berbeda terhadap detoks. Beberapa orang yang merasa sangat depresi merasa lebih baik. Namun, bagi sebagian orang, itu tidak membuat perbedaan.

Sebagian orang beralih ke olahraga, jumlah langkah mereka meningkat, dan mereka lebih sering keluar rumah.

"Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu mengambil pendekatan yang lebih bernuansa terhadap perdebatan media sosial dan kesehatan mental. Mari kita pikirkan solusi yang disesuaikan untuk setiap orang dan kebutuhan mereka, misalnya dimulai dengan mengumpulkan data individu secara objektif dari setiap orang melalui ponsel mereka sendiri" imbuh Torous.

Terkait detoks media sosial, bagi sebagian orang, media sosial memang membantu mengatasi kesepian. Ada bahaya jika benar-benar memutusnya, terutama karena tampaknya hal itu tidak akan hilang.

"Jadi, lebih baik kita belajar mengelolanya untuk setiap orang daripada memberi tahu orang-orang bahwa kita akan menghapusnya begitu saja," tambahnya.

KUALA LUMPUR - Malaysia berencana melarang media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun mulai tahun depan. Kuala Lumpur bergabung dengan daftar negara yang semakin banyak yang memilih untuk membatasi akses ke platform digital karena kekhawatiran tentang keselamatan anak.

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan bahwa pemerintah sedang meninjau mekanisme yang digunakan untuk memberlakukan batasan usia penggunaan media sosial di Australia dan negara-negara lain, dengan alasan perlunya melindungi kaum muda dari bahaya daring seperti perundungan siber, penipuan keuangan, dan pelecehan seksual anak.

"Kami berharap tahun depan platform media sosial akan mematuhi keputusan pemerintah untuk melarang mereka yang berusia di bawah 16 tahun untuk membuka akun pengguna," ujarnya kepada wartawan, menurut video pernyataannya yang diunggah daring oleh harian lokal The Star.

Dampak media sosial terhadap kesehatan dan keselamatan anak-anak telah menjadi perhatian global yang semakin meningkat, dengan perusahaan-perusahaan seperti TikTok, Snapchat, Google, dan Meta Platforms - operator Facebook, Instagram, dan WhatsApp - menghadapi tuntutan hukum di Amerika Serikat atas peran mereka dalam memicu krisis kesehatan mental.

Di Australia, platform media sosial siap menonaktifkan akun yang terdaftar untuk pengguna di bawah usia 16 tahun bulan depan, di bawah larangan luas bagi remaja yang diawasi ketat oleh regulator di seluruh dunia.

Prancis, Spanyol, Italia, Denmark, dan Yunani juga bersama-sama menguji templat untuk aplikasi verifikasi usia.

Negara tetangga Malaysia, Indonesia, mengatakan pada bulan Januari bahwa mereka berencana untuk menetapkan usia minimum bagi pengguna media sosial, tetapi kemudian mengeluarkan peraturan yang lebih longgar yang mewajibkan platform teknologi untuk menyaring konten negatif dan menerapkan langkah-langkah verifikasi usia yang lebih ketat.

Malaysia telah menempatkan perusahaan media sosial di bawah pengawasan yang lebih ketat dalam beberapa tahun terakhir sebagai tanggapan atas apa yang diklaimnya sebagai peningkatan konten berbahaya, termasuk perjudian daring dan unggahan yang berkaitan dengan ras, agama, dan kerajaan.

Platform dan layanan pesan dengan lebih dari 8 juta pengguna di Malaysia kini diwajibkan untuk mendapatkan lisensi berdasarkan peraturan baru yang mulai berlaku pada bulan Januari.

LONDON - Media sosial menjadi ancaman bagi anak-anak. Karena itulah, banyak negara melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak. Diharapkan dengan pelarangan tersebut, maka perundungan digital akan makin berkurang.

6 Negara yang Melarang Anak-anak Menggunakan Media Sosial

1. Australia

Australia merupakan negara pertama yang mengesahkan undang-undang larangan media sosial untuk menghentikan anak-anak di bawah 16 tahun mengakses platform tersebut. Tetapi Australia bukanlah negara pertama yang mencoba hal seperti ini, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir.

Melansir ABC Australia, pada November 2024, pemerintah Australia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, mengusulkan undang-undang yang melarang mereka yang berusia di bawah 16 tahun untuk mengakses platform media sosial, dan jika mereka gagal mematuhinya, perusahaan media sosial akan didenda hingga 50 juta dolar Australia.

Aturan ini diprediksi sulit diikuti, dan bahkan lebih sulit lagi untuk diterapkan, tetapi beberapa negara telah mencoba dan berhasil (atau gagal) sampai batas tertentu.

2. Prancis

Pada 29 Juni 2023, undang-undang baru Prancis yang mewajibkan platform media sosial untuk memverifikasi usia pengguna dan mendapatkan persetujuan orang tua bagi mereka yang berusia di bawah 15 tahun telah diberlakukan. Ini merupakan bagian dari rencana pemerintah Prancis untuk mengurangi waktu penggunaan layar anak-anak dan melindungi mereka dari perundungan siber dan kejahatan lainnya.

Seperti Australia, Prancis akan memberikan sanksi finansial kepada perusahaan media sosial jika undang-undang ini dilanggar. Sanksinya adalah denda hingga 1% dari pendapatan global perusahaan.

Terbaru, menyusul penusukan di sekolah oleh seorang siswa berusia 14 tahun terhadap seorang asisten sekolah berusia 31 tahun pada 10 Juni 2025, Macron mengumumkan rencananya untuk menerapkan larangan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun di Prancis.

3. Spanyol

Pada 4 Juni 2024, pemerintah Spanyol menyetujui rancangan undang-undang yang menaikkan batas usia persetujuan perlindungan data bagi anak-anak untuk memiliki akun media sosial dari 14 menjadi 16 tahun.

Hal-hal lain yang termasuk dalam rancangan tersebut termasuk penerapan hukuman penjara bagi mereka yang terlibat dalam deepfake (gambar, video, atau audio yang telah diedit atau dibuat menggunakan kecerdasan buatan) dan melarang anak di bawah 18 tahun mengakses gim dengan "loot box", pembelian dalam gim yang membuka hadiah kejutan yang seringkali berujung pada kekecewaan dan pembelian lebih banyak.

4. Norwegia

Mengikuti jejak Spanyol, Norwegia terakhir kali dilaporkan sedang berupaya menaikkan batas usia izin orang tua bagi anak-anak untuk membuat akun media sosial dari 13 menjadi 15 tahun pada Oktober 2024.

Belum ada pembaruan, tetapi berdasarkan penelitian dari Otoritas Media Norwegia yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak berusia sembilan tahun, 58% anak berusia 10 tahun, dan 72% anak berusia 11 tahun menggunakan media sosial, jutaan akun dapat terdampak.

5. Italia

Pada suatu waktu di tahun 2018, Italia mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa anak di bawah 14 tahun harus mendapatkan izin orang tua sebelum mendaftar akun media sosial.

Tidak ada pembaruan sejak saat itu, dan tidak ada sanksi yang diketahui pada platform media sosial jika undang-undang tersebut dilanggar.

6. Uni Eropa

Saat ini, Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa — undang-undang privasi dan keamanan terkuat di dunia — menyatakan bahwa negara-negara anggota dapat menetapkan usia minimum persetujuan pengguna bagi platform untuk memproses data mereka selama usianya di atas 13 tahun. Namun, data tersebut tetap dapat diproses jika orang tua memberikan persetujuan.

Beberapa negara telah memilih untuk menetapkan batas ini pada usia minimum 13 tahun. Jadi, anak-anak berusia 13 tahun di Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Latvia, Malta, Portugal, dan Swedia dapat menyetujui pemrosesan data mereka oleh platform tanpa persetujuan orang tua.

Pada Mei 2025, Prancis dan Spanyol bekerja sama untuk memimpin inisiatif pelarangan akses media sosial oleh anak di bawah umur 15 tahun di seluruh Uni Eropa (UE). Tujuannya sederhana: platform media sosial menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat dengan ancaman hukuman.

Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

"Mari kita perjelas... pelarangan media sosial secara luas bukanlah yang sedang dilakukan Komisi Eropa. Bukan itu tujuan kita. Mengapa? Karena ini adalah hak prerogatif negara-negara anggota kita," kata juru bicara Komisi Eropa, Thomas Regnier.

Selain menyusun pedoman di seluruh Uni Eropa tentang bagaimana platform dapat mematuhi DSA tentang perlindungan anak di bawah umur, Komisi Eropa juga sedang mengembangkan aplikasi seluler verifikasi usia yang memungkinkan pengguna memverifikasi apakah mereka berusia di atas 18 tahun, tanpa mengungkapkan usia pasti mereka. Aplikasi ini akan diuji coba di lima negara: Spanyol, Prancis, Yunani, Denmark, dan Italia.