IDXChannel - Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menyoroti stabilitas nilai tukar rupiah seiring dengan penurunan cadangan devisa Indonesia.

Dalam laporan terbarunya, Rabu (1/7/2026) Fitch menilai, langkah Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan sebanyak tiga kali dalam waktu satu bulan dengan total kenaikan 100 basis poin menjadi 5,75 persen mencerminkan komitmen bank sentral dalam menahan depresiasi rupiah.

Kebijakan tersebut ditempuh setelah pemerintah mengumumkan rencana sentralisasi ekspor komoditas strategis. Menurut Fitch, kenaikan suku bunga juga bertujuan menjaga kepercayaan investor di tengah volatilitas pasar domestik yang dipicu tekanan eksternal serta kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, dan tata kelola pasar modal.

Fitch mencatat, tekanan eksternal terhadap perekonomian Indonesia semakin terlihat dari menyempitnya surplus neraca perdagangan barang serta pelemahan rupiah.

Sepanjang tahun ini, kinerja rupiah tertinggal dibandingkan sebagian besar mata uang negara sekelas, sementara cadangan devisa bruto turun 4,6 persen pada periode Maret hingga Mei 2026.

Meski demikian, rupiah mulai pulih setelah BI mengerek suku bunga dan menerapkan berbagai langkah stabilisasi lainnya.

Lembaga pemeringkat internasional tersebut memperkirakan cadangan devisa Indonesia pada 2026 hanya mampu membiayai sekitar 4,9 bulan kebutuhan pembayaran eksternal berjalan. Angka itu sedikit lebih rendah dibandingkan median negara dengan peringkat BBB yang mencapai 5 bulan.

Menurut Fitch, penyusutan cadangan devisa terutama dipicu oleh memburuknya terms of trade akibat kenaikan harga energi global, intervensi BI di pasar valuta asing untuk menopang rupiah, serta pembayaran utang luar negeri.

Saat merevisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negative dari sebelumnya stable pada awal Maret 2026, Fitch telah memperingatkan meningkatnya risiko tekanan eksternal akibat rapuhnya sentimen investor. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pinjaman pemerintah sekaligus menggerus bantalan eksternal Indonesia.

Fitch juga menyoroti intervensi BI di pasar valuta asing berhasil menopang nilai tukar rupiah, tetapi mengurangi cadangan devisa dan menyerap likuiditas rupiah di pasar domestik.

Selain itu, posisi net short valuta asing BI terus meningkat hingga mendekati USD27 miliar pada akhir Mei 2026. Posisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan likuiditas valuta asing ketika jatuh tempo.

"Penurunan cadangan devisa yang tajam dan berkelanjutan, terutama jika dipicu arus keluar modal akibat melemahnya kepercayaan investor atau memburuknya tata kelola, dapat memberikan tekanan tambahan terhadap peringkat utang Indonesia," tulis Fitch.

Di sisi lain penurunan harga minyak dunia berpotensi membantu mengurangi tekanan terhadap fiskal dan sektor eksternal Indonesia. Namun, sejumlah risiko masih membayangi, mulai dari ketidakpastian perpanjangan gencatan senjata konflik Iran hingga meningkatnya tekanan belanja pemerintah akibat aksi demonstrasi di dalam negeri.

Adapun ketidakpastian kebijakan masih menjadi faktor utama yang membebani kepercayaan investor. Persepsi bahwa kewenangan pengambilan kebijakan semakin terpusat dinilai dapat mengurangi konsistensi serta kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia.

Risiko tersebut semakin besar seiring rencana pemerintah memusatkan ekspor sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), entitas baru di bawah sovereign wealth fund Danantara.

Fitch memandang risiko implementasi kebijakan ini masih tinggi karena rincian operasionalnya belum jelas. Hingga akhir 2026, DSI akan berperan sebagai perantara pengawasan antara eksportir domestik dan pembeli luar negeri untuk sejumlah komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferroalloy.

Mulai 1 Januari 2027, DSI dijadwalkan bertransformasi menjadi perusahaan perdagangan komoditas yang membeli hasil produksi dalam negeri untuk kemudian dijual ke pasar internasional.

Meningkatnya intervensi pemerintah dalam ekspor komoditas berpotensi menekan sentimen investor dan prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah apabila menghambat masuknya investasi asing langsung (FDI) atau mengganggu arus ekspor komoditas.

(DESI ANGRIANI)

LONDON, KOMPAS.com - Bank-bank sentral di berbagai negara mulai mengurangi ketergantungan terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dalam pengelolaan cadangan devisa.

Sebaliknya, emas semakin menjadi aset pilihan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan perubahan lanskap ekonomi global.

Mengutip CNN, Rabu (1/7/2026), temuan tersebut terungkap dalam survei terbaru yang diterbitkan Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) pada Selasa (30/6/2026) waktu setempat.

PEXELS/KAROLINA GRABOWSKA Ilustrasi uang dollar AS. Biaya sekolah YIS menggunakan kurs dollar

Survei dilakukan sepanjang Maret hingga Mei 2026 terhadap 74 bank sentral di seluruh dunia.

Untuk pertama kalinya sejak survei mengenai strategi investasi bank sentral dimulai pada 2023, jumlah bank sentral yang berencana mengurangi kepemilikan aset dalam dollar AS dalam satu dekade ke depan lebih banyak dibandingkan yang ingin menambah kepemilikannya.

Perubahan sikap tersebut mencerminkan meningkatnya persepsi risiko politik terhadap mata uang AS.

Kondisi itu terjadi di tengah perang di Timur Tengah yang sebagian dipicu keterlibatan AS sehingga mengganggu pasar energi global.

Di saat yang sama, Presiden AS Donald Trump juga kembali mencari berbagai cara untuk menerapkan tarif baru, yang dinilai semakin menegaskan arah kebijakan luar negeri AS yang sulit diprediksi.

Laporan OMFIF menyebutkan, faktor geopolitik kini menjadi alasan utama yang mengurangi minat bank sentral untuk menambah eksposur terhadap dolar AS.

"Tahun ini, geopolitik telah melampaui lingkungan politik AS dalam menghambat investasi pada dolar, mencerminkan persepsi mengenai peran Amerika Serikat dalam meningkatkan risiko geopolitik," demikian isi laporan OMFIF.

PIXABAY/PASJA1000 Ilustrasi dollar AS.

Dedollarisasi terus berlangsung

Temuan tersebut menjadi indikasi terbaru dari tren dedollarisasi, yakni berkurangnya penggunaan dollar AS dalam perdagangan internasional maupun transaksi keuangan global.

Penurunan penggunaan dolar tersebut berpotensi mengurangi permintaan terhadap mata uang AS sekaligus menekan nilainya dalam jangka panjang.

Menurut data yang dikutip OMFIF dari JPMorgan, porsi dollar AS dalam cadangan devisa bank sentral dunia telah turun ke level terendah dalam dua dekade pada tahun lalu.

Meski demikian, OMFIF menilai dominasi dolar belum akan tergeser dalam waktu dekat.

Kepala Riset OMFIF Andrea Correa mengatakan kepada CNN, selama lima tahun terakhir dollar AS masih menyumbang sekitar 58 persen dari total alokasi portofolio cadangan devisa bank sentral.

Laporan tersebut juga menyebutkan dollar AS "masih mendominasi portofolio dan diperkirakan akan tetap demikian dalam waktu yang dapat diperkirakan."

Euro dan yuan mulai dilirik

Walaupun dollar AS masih mendominasi, proses dedollarisasi disebut berlangsung secara bertahap dengan meningkatnya minat terhadap mata uang lain, terutama euro dan yuan China.

Hampir seluruh bank sentral yang menjadi responden menilai yuan memberikan manfaat diversifikasi portofolio.

Sementara itu, sekitar dua pertiga responden menyatakan euro kini menjadi mata uang yang semakin menarik untuk digunakan dalam perdagangan internasional.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 43 persen pada survei tahun sebelumnya.

Sebanyak 29 persen responden juga menyatakan ingin meningkatkan kepemilikan aset dalam euro untuk jangka panjang. Persentase itu naik dari 22 persen pada tahun lalu.

PIXABAY/MOERSCHY Ilustrasi mata uang yuan China.

Direktur Jenderal Pasar Bundesbank Jerman, Karsten Stroborn, dalam laporan tersebut mengatakan utang internasional berdenominasi euro mencapai rekor tertinggi sepanjang 2025.

Selain itu, euro juga menjadi mata uang utama dalam penerbitan obligasi hijau atau green bonds.

Tidak hanya euro dan yuan, permintaan terhadap mata uang alternatif lain juga meningkat, termasuk dollar Singapura, won Korea Selatan, dan rand Afrika Selatan.

Emas semakin diminati

Selain mengurangi eksposur terhadap dollar AS, bank-bank sentral juga semakin agresif menambah cadangan emas.

Survei OMFIF menunjukkan rekor jumlah bank sentral berencana meningkatkan investasi pada emas, meskipun harga logam mulia tersebut telah melonjak lebih dari 20 persen dibandingkan setahun sebelumnya.

Menurut laporan tersebut, peningkatan minat terhadap emas didorong oleh kebutuhan melindungi aset dari risiko geopolitik serta meningkatnya keraguan terhadap stabilitas sistem moneter internasional.

OMFIF menyebut emas kini telah menjadi pusat strategi pengelolaan cadangan aset berbagai negara.

Sebanyak 51 persen bank sentral menyebut perlindungan terhadap risiko geopolitik sebagai alasan utama menambah kepemilikan emas. Angka itu meningkat 11 poin persentase dibandingkan hasil survei tahun 2024.

Laporan itu juga menyatakan, pergeseran strategi investasi bank sentral didorong oleh perlindungan terhadap risiko geopolitik dan meningkatnya keraguan terhadap stabilitas sistem moneter internasional.

Dengan meningkatnya ketidakpastian global, bank-bank sentral mulai menyesuaikan komposisi cadangan devisanya melalui diversifikasi aset dan mata uang.

Survei OMFIF menunjukkan kecenderungan tersebut semakin menguat, baik melalui peningkatan kepemilikan emas maupun bertambahnya minat terhadap euro, yuan, serta sejumlah mata uang alternatif lainnya, meski dollar AS masih menjadi mata uang utama dalam cadangan devisa global.

Survei mengungkap semakin banyak bank sentral di dunia yang berencana mengurangi alokasi aset dalam dolar AS dibandingkan yang ingin menambahnya dalam satu dekade mendatang.

Rencana pemangkasan cadangan dolar AS itu dilakukan seiring meningkatnya risiko politik yang terkait dengan mata uang Amerika Serikat tersebut.

Survei itu dilakukan Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) terhadap investor publik yang dirilis kemarin. Respondennya adalah bank sentral, dana pensiun publik, dan dana kekayaan negara (sovereign wealth funds). OMFIF merupakan lembaga pemikir yang berbasis di London dan didirikan pada 2010

Para responden survei, yang secara kolektif mengelola aset sekitar US$10 triliun, semakin memandang volatilitas pasar sebagai kondisi permanen dan mulai menguji berbagai pendekatan baru untuk menghadapinya, termasuk memanfaatkan AI.

"Asumsi lama bahwa investor publik bisa menunggu hingga kondisi kembali normal kini terlihat semakin tidak realistis," tulis Ekonom Senior OMFIF, Yara Aziz, dalam laporan tersebut.

Hingga kini belum ada alternatif yang benar-benar mampu menggantikan dolar AS. Mata uang tersebut bahkan menguat sekitar 3 persen sepanjang tahun ini, didorong oleh suku bunga AS yang lebih tinggi, tingginya minat terhadap aset-aset AS, serta arus investasi ke aset aman akibat perang AS-Iran.

Namun, sekitar 79 persen bank sentral dan 60 persen dana publik meyakini sistem moneter global sedang bergerak menuju dunia yang lebih 'multipolar'.

Mata uang di luar delapan mata uang utama dunia perlahan mulai memperoleh porsi lebih besar dalam cadangan devisa. Bank sentral tercatat meningkatkan alokasi terhadap krone Norwegia dan dolar Selandia Baru, serta menunjukkan minat yang lebih besar terhadap poundsterling Inggris.

Meski responden juga mempertahankan rencana untuk menambah kepemilikan euro dan yuan China, mereka menilai kedua mata uang tersebut masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat perannya.

Meski demikian, hampir seluruh responden menganggap yuan sebagai instrumen diversifikasi portofolio yang efektif.

Sementara itu, emas yang telah mencetak serangkaian rekor harga tertinggi dan kini dimiliki oleh 82 persen bank sentral, dinilai telah menjadi pusat strategi pengelolaan cadangan devisa.

Dalam jangka pendek, emas menjadi aset yang paling banyak direncanakan untuk ditambah kepemilikannya oleh bank sentral. Secara neto, 30 persen responden berencana meningkatkan alokasi emas dalam satu hingga dua tahun mendatang.

Ini merupakan pertama kalinya survei yang dilakukan OMFIF menunjukkan pergeseran minat bank sentral global terhadap dolar AS.

Temuan OMFIF tersebut sejalan dengan perdebatan global mengenai peran dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dunia, yang dipicu oleh ketidakpastian kebijakan AS dan meningkatnya risiko geopolitik.

Di kalangan dana publik, permintaan terhadap aset fisik seperti infrastruktur dan properti melampaui kelas aset lainnya. Hampir 60 persen responden berencana meningkatkan alokasi ke sektor tersebut dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Survei juga menunjukkan perubahan persepsi terhadap pasar negara berkembang. Sebanyak 38 persen dana publik global berencana meningkatkan investasi di negara berkembang, naik dari 27 persen pada tahun lalu.

Minat untuk meningkatkan investasi di pasar negara berkembang kini melampaui minat untuk menambah investasi di negara maju, yang turun menjadi 25 persen dari 47 persen pada tahun sebelumnya.

Menurut survei tersebut, pasar yang paling menarik bagi investor publik tetap Amerika Serikat dan China, sebagian karena peran kedua negara tersebut dalam ledakan perkembangan teknologi AI.

Pemerintah berencana akan menaikkan campuran biodiesel menjadi 50% (B50) mulai 1 Juli 2026. Kebijakan mandatory biodiesel Indonesia bermula dari Perpres Nomor 5 Tahun 2006 yang menargetkan bahan bakar nabati 5% dari bauran energi nasional, diperkuat lewat Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 sebagai mandat blending pertama. Pada 2015, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dibentuk untuk mengelola dana sawit dan menjadi motor utama dalam kebijakan ini. Sejak itu blending terus naik bertahap: B20 (2018), B30 (2020), B35 (2023), B40 (2025).

Setiap kenaikan blending ini selalu dijustifikasi dengan empat tujuan resmi yaitu menghemat devisa, memperkuat ketahanan energi, mengembangkan industri sawit dan kesejahteraan petani, serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Setelah hampir satu dekade berjalan, data realisasi 2014–2024 memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang seharusnya diajukan sejak awal: dari empat tujuan itu, mana yang benar-benar tercapai? Menggunakan data-data yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM dan BPDP, saya mengevaluasi setiap tujuan tersebut.

Tujuan Pertama: Penghematan Devisa

Tujuan ini tercapai tetapi jika hanya dikalkulasi secara parsial. Penghematan impor solar memang naik dari Rp6,37 triliun pada 2015 menjadi sekitar Rp153–Rp154 triliun pada 2023–2024, dan angka inilah yang selalu digunakan untuk justifikasi kebijakan. Tetapi manfaat ini belum mempertimbangkan kehilangan devisa ekspor CPO karena dialihkan untuk kebutuhan domestik dan subsidi yang dibayarkan oleh BPDP.

Subsidi ini dihitung dari selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan HIP solar. Karena HIP biodiesel mengikuti harga CPO global yang fluktuatif sementara HIP solar relatif stabil, sehingga risiko harga CPO dunia langsung dipikul anggaran negara.

Sepanjang 2015–2024, kerugian bersih mencapai lebih dari Rp409,6 triliun. Pada 2024 saja, penghematan devisa impor solar Rp153 triliun harus dibandingkan dengan kehilangan devisa ekspor CPO Rp197,8 triliun dan subsidi Rp28,8 triliun, menghasilkan kerugian bersih Rp73,5 triliun. Ini mengonfirmasi bahwa tujuan penghematan devisa tidak tercapai jika dihitung secara utuh.

Tujuan Kedua: Meningkatnya Ketahanan Energi

Data energi dari Kementerian ESDM menunjukkan rasio impor solar terhadap konsumsi domestik memang turun tajam dari 36,4% pada 2012 menjadi titik terendah 9,6% pada 2021. Ini merupakan sebuah pencapaian yang sesuai ekspektasi. Tapi rasio impor solar naik lagi ke 14,9% pada 2022, 13,7% pada 2023, dan 21,8% pada 2024, mendekati level sebelum B20 diberlakukan.

Konsumsi solar domestik tumbuh lebih cepat daripada kapasitas produksi biodiesel. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan blending tidak serta merta meningkatkan ketahanan energi. Pada saat harga minyak dunia melonjak dan ketahanan energi paling dibutuhkan, seperti pada periode krisis geopolitik Iran–AS dengan harga minyak US$115 per barel, biaya kebijakan biodiesel ikut melonjak karena harga CPO bergerak searah dengan harga minyak. Ini menunjukkan bahwa ketahanan energi tercapai secara temporer, bukan struktural.

Tujuan Ketiga: Kesejahteraan Petani, Tercapai untuk Korporasi Bukan Petani Kecil

Kebijakan ini mendorong pertumbuhan industri biodiesel skala besar secara signifikan berkat pasar captive domestik. Tapi dari total anggaran BPDP 2024 sebesar Rp31,50 triliun, sebesar 93,28% atau Rp29,38 triliun mengalir ke subsidi biodiesel yang manfaatnya terkonsentrasi pada segelintir produsen FAME besar.

Program Peremajaan Sawit Rakyat yang menyasar 2,67 juta petani kecil hanya mendapat Rp1,29 triliun, atau 4,11% dari total anggaran. Dari setiap Rp100 yang dikelola BPDP, hanya Rp4,11 yang sampai ke petani kecil. Tujuan ini tercapai untuk industri besar, tapi tidak untuk mayoritas petani yang menjadi alasan sosial kebijakan ini.

Tujuan Keempat: Pengurangan Emisi, Belum Bisa Diverifikasi dan Berpotensi Berlawanan Arah

Klaim biodiesel sebagai bahan bakar rendah emisi hanya berlaku jika dihitung dari sisi substitusi solar fosil. Namun, program biodiesel juga mendorong ekspansi lahan sawit sebesar 17,4% antara 2018 dan 2024, dari 14,33 juta menjadi 16,83 juta hektare.

Jika sebagian ekspansi ini terjadi di lahan gambut atau kawasan hutan, emisi land-use change yang dihasilkan bisa jauh lebih besar daripada emisi yang dihemat dari substitusi solar. Pemerintah belum mempublikasikan perhitungan emisi siklus hidup penuh yang menyertakan dampak ini, sehingga klaim pengurangan emisi secara keseluruhan tidak bisa diverifikasi secara independen.

Dari keempat tujuan yang dijanjikan sejak 2006, tidak satu pun tercapai secara penuh. Penghematan devisa hanya benar jika dilihat secara parsial. Ketahanan energi hanya bertahan sementara dan justru melemah saat paling dibutuhkan. Kesejahteraan petani hanya dirasakan segelintir korporasi besar. Pengurangan emisi tidak terverifikasi dan berpotensi berlawanan arah.

Pola seperti ini konsisten muncul setiap kali blending dinaikkan: klaim resmi dibangun dari komponen manfaat yang terlihat, sementara komponen biaya dan risiko yang sebenarnya menentukan hasil akhir jarang dipublikasikan secara utuh.

Ada satu konsekuensi lagi yang membuat B50 layak ditunda: turunnya pendapatan negara. B50 akan mengalihkan sekitar 36% produksi sawit nasional ke pasar domestik dan menekan ekspor sawit hingga 43% dibanding 2022, setara kehilangan devisa US$10–US$12 miliar per tahun. Ekspor CPO bukan hanya sumber devisa, tapi juga sumber penerimaan negara langsung melalui pungutan ekspor yang dikelola BPDP dan bea keluar yang masuk ke APBN.

Ketika volume ekspor turun signifikan, basis penerimaan dari kedua pos ini ikut menyusut, sementara di sisi lain negara harus menambah subsidi biodiesel untuk menutup gap HIP yang justru melonjak saat harga CPO tinggi. Artinya, B50 menekan pendapatan negara dari satu sisi dan menambah beban pengeluaran dari sisi lain secara bersamaan, sebuah kombinasi yang akan semakin menyempitkan ruang fiskal pemerintah, bukan memperluasnya seperti yang dijanjikan.

Sebelum B50 dijalankan dan klaim yang sama diulang dengan target yang lebih tinggi, pertanyaan yang pantas diajukan bukan apakah biodiesel punya tujuan yang baik. Melainkan, apakah desain kebijakan yang ada selama satu dekade terakhir terbukti mampu mencapainya?

Dengan tujuan yang tidak tercapai penuh dan tambahan risiko terhadap pendapatan negara dari merosotnya ekspor CPO, B50 sebaiknya ditunda sampai reformasi tata kelola dan alokasi dana sawit benar-benar dijalankan, bukan dipaksakan sesuai jadwal Juli 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipastikan hanya menjadi instrumen pengawas untuk mencegah transfer pricing dan under invoicing serta menjaga nilai komoditas strategis alih-alih memicu risiko monopoli yang dapat merusak harga

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menepis kekhawatiran mengenai risiko monopoli terhadap kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Adapun, kontrak yang telah disepakati oleh pelaku usaha sebelumnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

"Kita menyesuaikan dengan situasi. Tidak ada satu negara, apalagi negara kita tentu tidak ingin dengan membuat ini kemudian pendapatannya jadi turun, ekosistemnya jadi hancur. Kita tidak mungkin melakukan itu," kata Dony dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/6/2026).

Dia menuturkan DSI dibentuk sebagai respons atas kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini menekan potensi penerimaan secara signifikan. Pemerintah meyakini bahwa optimalisasi kas negara hanya dapat dicapai melalui pengawasan terhadap seluruh transaksi perdagangan komoditas utama di pasar internasional.

Dony menyatakan, terdapat fakta yang harus diakui mengenai aktivitas perdagangan yang menghambat optimalisasi kontribusi sektor industri terhadap kas negara, terutama melalui praktik-praktik manipulasi harga jual ke perusahaan afiliasi serta pelaporan transaksi di bawah nilai aktual yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas pajak nasional.

“Yang penting idenya kita sepakat dulu bahwa selama ini ada fakta yang terjadi terkait transfer pricing dan under invoicing," ujar Dony.

Presiden Prabowo Subianto menyebut under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor mencapai US$343 miliar selama 22 tahun terakhir. DSI ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa.

Badan tersebut, kata Dony, secara resmi ditunjuk untuk menjadi perantara tunggal perdagangan komoditas nasional yang strategis. Dalam menjalankan mandat tersebut, manajemen DSI menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekosistem usaha yang telah berjalan selama ini di Indonesia.

Dia menjelaskan, kebijakan itu diterapkan secara terukur dan penuh kehati-hatian demi menjamin stabilitas perekonomian. Dengan begitu masa transisi pun dilakukan dalam berbagai tahap.

Dari awal Juni hingga Desember 2026, fokus utama DSI diarahkan sepenuhnya pada penegakan kepatuhan transaksi tanpa mengubah struktur kemitraan yang sudah berjalan sah secara hukum.

Dony mengatakan untuk menjaga akuntabilitas program kerja, DSI telah menjadwalkan proses evaluasi operasional secara berkala setiap tiga bulan sekali. Langkah peninjauan ini dirancang untuk memantau efektivitas kebijakan serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan target peningkatan pendapatan negara.

Pelaku usaha juga tetap memegang kendali atas operasional pengiriman barang ke luar negeri. Namun, eksportir kini diwajibkan untuk melakukan pelaporan aktivitas perdagangan mereka kepada PT DSI melalui integrasi sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melanjutkan pelemahan dalam beberapa hari terakhir. Diprediksi, pada akhir pekan ini, Mata Uang Garuda berpotensi kembali menembus level Rp 18.000 per dolar AS.

“Pagi ini sesuai prediksi rupiah melemah, pelemahannya cukup tajam sebesar 47 poin, diperdagangkan di level Rp 17.990 per dolar AS. Kemungkinan besar di akhir pekan ini rupiah akan menyentuh level Rp 18.000 per dolar AS,” kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, Jumat (26/5/2026).

Ibrahim menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terkoreksinya rupiah, baik dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal diantaranya adalah data ekonomi AS yang menyokong penguatan indeks dolar AS, sehingga menekan mata uang emerging markets seperti rupiah.

“Memang ada beberapa data yang cukup menguatkan indeks dolar AS. Salah satunya data di AS sendiri, karena tadi malam memang banyak sekali data yang dirilis di AS, yang kita tahu bahwa data tersebut sangat menentukan fluktuasi harga indeks dolar,” tuturnya.

Data AS yang dirilis diantaranya, data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I 2026 yang direvisi naik menjadi 2,1 persen secara tahunan, meningkat signifikan dari sebelumnya 1,6 persen. Sementara itu, data pengangguran di AS yang mengalami penurunan. AS merilis, klaim awal tunjangan pengangguran turun 12 ribu menjadi 215 ribu klaim, jauh lebih baik dibandingkan perkiraan ekonom di angka 225 ribu.

Kemudian, data Indeks Harga Pengeluaran Konsumen Pribadi Inti (Core PCE) AS berada di angka 3,41 persen secara tahunan untuk periode Mei 2026, naik dari 3,3 persen pada bulan sebelumnya.

“Data-data ini membuat dolar terjadi gap up, sehingga dolar menguat cukup tajam,” tegasnya.

Indeks dolar AS saat ini terpantau berada di kisaran 101,40—101,50. Secara teknikal, diperkirakan pergerakannya akan menguat ke level 102.

Faktor lainnya yang memengaruhi penguatan indeks dolar adalah spekuasi mengenai kebijakan suku bunga Bank Sentral AS/The Federal Reserve. Kebijakan Bank Sentral AS di bawah kepemimpinan Kevin Warsh dinilai lebih hawkish.

“Spekulasi tentang Bank Sentral AS yang akan kembali menaikkan suku bunga di tahun 2026 dua kali, bulan Juli atau September, kemudian di bulan Desember,” terangnya.

Prediksi tersebut tak terlepas dari pengamatan terhadap data inflasi AS yang terus naik. Juga harga-harga pokok, termasuk gasoline yang mengalami kenaikan. Dikabarkan Presiden AS Donald Trump sudah menunjuk Jaksa Agung untuk melakukan investigasi tentang kenaikan harga.

Diketahui, tingkat inflasi tahunan AS naik menjadi 4,2 persen pada Mei 2026, melonjak dibandingkan bulan sebelumnya di angka 3,8 persen (yoy). Angka tersebut jauh dari target inflasi The Fed sebesar 2 persen.

“Trump mengatakan bahwa pascaperang usai antara AS dan Iran, harga-harga akan kembali stabil, inflasi akan mendekati 2 persen,” ujar Ibrahim.

Sementara itu, dari dalam negeri, Ibrahim menerangkan beberapa sentimen internal yang membuat rupiah mengalami tekanan. Pasar tengah menyoroti berbagai data ekonomi Indonesia, mulai dari data inflasi hingga neraca perdagangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tren pelemahan hingga akhir pekan dan berpotensi menyentuh level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

Tekanan terhadap mata uang Garuda dipicu oleh menguatnya dolar AS seiring membaiknya sejumlah indikator ekonomi Amerika Serikat (AS), di tengah kekhawatiran pasar terhadap prospek inflasi dan arah kebijakan suku bunga bank sentral AS.

Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah telah melemah sekitar 47 poin dan diperdagangkan di kisaran Rp17.990 per dolar AS. Pelemahan tersebut dinilai masih berpotensi berlanjut seiring meningkatnya permintaan terhadap dolar AS.

"Rupiah berpeluang menyentuh level Rp18.000 per dolar AS pada akhir pekan cukup besar. Penguatan dolar masih didukung oleh data ekonomi Amerika yang relatif solid," ujarnya, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, sejumlah data ekonomi terbaru AS menjadi katalis utama penguatan indeks dolar.

Di antaranya revisi final produk domestik bruto (PDB) kuartal I yang lebih baik dari perkiraan, penurunan klaim pengangguran, hingga data inflasi inti berdasarkan Personal Consumption Expenditures (Core PCE) yang masih menunjukkan tekanan harga.

Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi pelaku pasar bahwa bank sentral AS (The Fed) masih memiliki ruang untuk kembali menaikkan suku bunga acuan pada tahun ini. Pasar bahkan mulai memperhitungkan kemungkinan dua kali kenaikan suku bunga, yakni pada Juli atau September dan kembali pada Desember 2026.

Ekspektasi tersebut turut mendorong indeks dolar AS bergerak menguat menuju kisaran 102,6, sehingga memberikan tekanan terhadap mayoritas mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Selain faktor eksternal, pelemahan rupiah juga diperkirakan dipengaruhi oleh sejumlah indikator ekonomi domestik yang akan dirilis pada awal Juli.

Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia juga diperkirakan mengalami penurunan. Hal itu seiring langkah agresif Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar valas domestik maupun internasional, serta pasar obligasi.

Meski demikian, penurunan cadangan devisa tersebut dinilai masih berada dalam batas yang aman karena masih mampu membiayai kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri dalam beberapa bulan ke depan.

Sementara itu, sektor manufaktur juga diperkirakan belum menunjukkan pemulihan. Indeks Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia berpotensi kembali berada di bawah level 50 atau memasuki fase kontraksi, sejalan dengan meningkatnya tekanan terhadap sektor industri yang ditandai oleh gelombang efisiensi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.

Dari sisi perdagangan luar negeri, Indonesia diperkirakan masih mencatatkan surplus neraca perdagangan. Namun, besarnya surplus diproyeksikan menyusut akibat perlambatan ekonomi di China, salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Menyempitnya surplus perdagangan tersebut dikhawatirkan dapat memberikan tekanan terhadap transaksi berjalan dan memperbesar kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal nasional.

"Pasar juga akan mencermati perkembangan defisit anggaran pemerintah. Jika terus meningkat dan mendekati batas 3% terhadap PDB, hal itu dapat menjadi sentimen tambahan bagi pergerakan rupiah," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai menarik kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut menandai berakhirnya skema penempatan dana pemerintah yang telah berjalan sejak September 2025 untuk menopang likuiditas perbankan.

Penarikan dana dilakukan di tengah perubahan arah kebijakan. Bank Indonesia (BI) kini memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan likuiditas kembali menjadi fokus bank sentral.

Pemerintah memastikan penarikan dana dilakukan secara bertahap dengan total mencapai Rp300 triliun. Pada saat yang sama, cadangan devisa Indonesia terus menyusut menjadi US$144,9 miliar pada Mei 2026, sementara outstanding SRBI melonjak hingga Rp1.021,13 triliun pada pertengahan Juni 2026.

Perubahan kondisi itu berbeda dengan saat dana SAL pertama kali ditempatkan di Himbara. Ketika itu, likuiditas perbankan sedang dilonggarkan untuk mendorong penyaluran kredit dan mendukung pemulihan ekonomi.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,09% atau 16 poin ke Rp17.859 per dolar AS pada perdagangan Selasa (23/6/2026). Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,11% ke 101,13.

Senior Currency Analyst MUFG, Lloyd Chan menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% pada RDG Juni 2026 akan membantu memperlambat laju depresiasi rupiah dalam jangka pendek.

Seperti diketahui, sebelum pemangku kebijakan moneter mengambil langkah peningkatan BI Rate bulan ini, rupiah sempat jatuh menyentuh level Rp18.000 per dolar AS.

"Namun, meningkatnya ketidakpastian global kemungkinan akan membatasi pemulihan rupiah yang berkelanjutan. Likuiditas dolar AS di dalam negeri tetap ketat, menunjukkan adanya permintaan dasar yang masih kuat terhadap dolar. Tekanan eksternal tetap ada, termasuk tingginya yield AS dan harga minyak yang tinggi," ujarnya dalam riset, dikutip Selasa (23/6/2026).

Menilik data di sektor riil, surplus perdagangan menyusut tajam menjadi US$89 juta pada April 2026, dari level US$3,3 miliar pada Maret 2026. Sementara itu, cadangan devisa turun menjadi US$144,9 miliar dari US$156,5 miliar pada Desember 2025.

Di saat yang sama, peningkatan inflasi pangan sebesar 6,2% yoy dinilai memperkuat risiko transmisi inflasi yang lebih luas.

Dalam kondisi rupiah yang belum lepas dari tekanan, Lloyd memperkirakan kenaikan tambahan BI Rate sebesar 25 bps pada kuartal III/2026, yang berpotensi terjadi paling cepat pada Juli 2026.

Dia mencatat, arah kebijakan BI sekarang telah jelas bergeser menuju pengetatan yang mencerminkan kekhawatiran terhadap stabilitas nilai tukar serta meningkatnya risiko inflasi.

Lloyd memperkirakan dalam jangka pendek rupiah akan bergerak di kisaran Rp17.500 hingga Rp17.800 per dolar AS. Penguatan jangka pendek ini akan tetap bergantung pada deeskalasi geopolitik.

"Namun, dengan meningkatnya kembali ketegangan di Timur Tengah, risiko cenderung mengarah ke atas. Risikonya adalah konflik berlanjut hingga kuartal III, dengan rupiah bergerak sedikit lebih tinggi kembali menuju Rp18.200. Dalam kondisi ini, lonjakan kenaikan secara episodik masih mungkin terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global," tandasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Pengamat sekaligus Akademisi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin menilai kebijakan tata kelola ekspor Sumber Daya Alam (SDA) yang mengatur agar kegiatan ekspor dilakukan satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan mendorong penyerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke pasar keuangan Tanah Air.

Gunawan menyebut DHE akan sangat berguna untuk menambah cadangan devisa negara dan memberikan banyak likuiditas ke sistem keuangan.

"Poin pentingnya adalah menyerap devisa hasil ekspor ke pasar keuangan Tanah Air. Karena harapannya, kehadiran PT DSI akan memberi transparansi yang jelas terhadap lalu lintas devisa ekspor, tidak ada praktek under invoicing dalam bentuk apapun, serta bisa memastikan bahwa devisa hasil ekspor itu harus kembali ke Tanah Air," kata Gunawan, Selasa (23/6/2026).

Gunawan membeberkan keuntungan bagi Indonesia dengan peningkatan devisa, salah satunya memperbesar peluang negara dalam mengatasi tekanan mata uang yang dialami belakangan ini. Devisa tersebut disebutnya menjadi backup otoritas moneter dalam menstabilkan mata uang rupiah.

"Serapan devisa yang optimal akan membuat ekonomi Indonesia lebih tahan banting jika dihadapkan dengan gejolak ekonomi dan politik global dunia yang rentan membuat mata uang mengalami koreksi," tambahnya.

Menanggapi dampak kehadiran kebijakan tersebut yang sempat menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani, Gunawan menilai hal itu terjadi karena pelaku usaha mengambil sikap wait and see.

Pelaku usaha disebutnya belum berani mengeluarkan keputusan strategis lantaran belum ada kepastian terkait aturan maupun tatanan teknis pelaksanaan ekspor lewat DSI.

"Jadi memang penting petunjuk teknis kehadiran DSI ini nantinya bisa meyakini pelaku pasar, bahwasanya tidak ada yang berubah secara signifikan terkait dengan tatanan teknis ekspor satu pintu," ujar Gunawan.

Adapun acuan pelaku usaha dalam tata kelola ekspor komoditas strategis adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2026 yang diundangkan pada 20 Mei 2026.

Gunawan mengatakan aturan tersebut telah menegaskan kebijakan pemerintah terkait kebijakan ekspor SDA strategis ke depan.

Dia berharap keberadaan aturan itu terimplementasi dengan baik dan minim dari kesalahan karena menurutnya selama ini masalah sawit lebih banyak di level hilir yang merambat hingga ke hulu dan merugikan petani.

"Tata pelaksanaannya nanti sebaiknya bisa meringkas birokrasi yang dinilai tidak perlu atau justru menghambat," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,09% atau 16 poin ke Rp17.859 per dolar AS pada perdagangan Selasa (23/6/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,11% ke 101,13.

Senior Currency Analyst MUFG, Lloyd Chan menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% pada RDG Juni 2026 akan membantu memperlambat laju depresiasi rupiah dalam jangka pendek.

Seperti diketahui, sebelum pemangku kebijakan moneter mengambil langkah peningkatan BI Rate bulan ini, rupiah sempat jatuh menyentuh level Rp18.000 per dolar AS.

"Namun, meningkatnya ketidakpastian global kemungkinan akan membatasi pemulihan rupiah yang berkelanjutan. Likuiditas dolar AS di dalam negeri tetap ketat, menunjukkan adanya permintaan dasar yang masih kuat terhadap dolar. Tekanan eksternal tetap ada, termasuk tingginya yield AS dan harga minyak yang tinggi," ujarnya dalam riset, dikutip Selasa (23/6/2026).

Menilik data di sektor riil, surplus perdagangan menyusut tajam menjadi US$89 juta pada April 2026, dari level US$3,3 miliar pada Maret 2026. Sementara itu, cadangan devisa turun menjadi US$144,9 miliar dari US$156,5 miliar pada Desember 2025.

Di saat yang sama, peningkatan inflasi pangan sebesar 6,2% yoy dinilai memperkuat risiko transmisi inflasi yang lebih luas.

Dalam kondisi rupiah yang belum lepas dari tekanan, Lloyd memperkirakan keaikan tambahan BI Rate sebesar 25 bps pada kuartal III/2026, yang berpotensi terjadi paling cepat pada Juli 2026.

Dia mencatat, arah kebijakan BI sekarang telah jelas bergeser menuju pengetatan yang mencerminkan kekhawatiran terhadap stabilitas nilai tukar serta meningkatnya risiko inflasi.

Lloyd memperkirakan dalam jangka pendek rupiah akan bergerak di kisaran Rp17.500 hingga Rp17.800 per dolar AS. Penguatan jangka pendek ini akan tetap bergantung pada deeskalasi geopolitik.

"Namun, dengan meningkatnya kembali ketegangan di Timur Tengah, risiko cenderung mengarah ke atas. Risikonya adalah konflik berlanjut hingga kuartal III, dengan rupiah bergerak sedikit lebih tinggi kembali menuju Rp18.200. Dalam kondisi ini, lonjakan kenaikan secara episodik masih mungkin terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global," tandasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) resmi beroperasi sebagai bank devisa setelah mengantongi izin yang diperlukan.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin meresmikan operasional bank devisa sebagai simbol dimulainya era layanan valuta asing, sekaligus membuka rekening valuta asing pertama dalam denominasi dolar Amerika Serikat.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyatakan peresmian ini sejatinya telah dijadwalkan lebih awal, yakni pada 17 Juni 2026. Namun, agenda tersebut digeser menyesuaikan jadwal gubernur yang tengah menjalankan tugas luar daerah.

"Alhamdulillah, hari ini beliau berkenan meluncurkan operasional bank devisa dan mengimbau seluruh masyarakat untuk mendukung keberadaan Bank Kalsel sebagai bank devisa. Ini merupakan bentuk upaya kita dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah di Kalimantan Selatan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Fachrudin menyebut, layanan ekspor-impor, remitansi, hingga simpanan dalam bentuk valuta asing akan menjadi produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

"Harapan kami, masyarakat Kalimantan Selatan dapat mendukung keberadaan Bank Devisa ini. Nantinya kegiatan ekspor-impor, layanan remitansi, serta simpanan dalam bentuk valuta asing bisa kami layani dengan baik," katanya.

Dia menuturkan transformasi kelembagaan ini memang menjadi angin segar bagi para pelaku usaha lokal yang selama ini harus berpaling ke bank-bank nasional untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional.