Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menekankan edukasi keuangan tidak boleh bersifat eksklusif dan harus dilakukan secara masif saat membuka acara Jogja Financial Festival di Jogja Expo Centre (JEC), Jumat (21/5).

Anggito mengatakan saat ini terjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan, di mana anak-anak muda mulai membuka akun investasi, namun belum mampu menyusun perencanaan keuangan.

Kemudian masyarakat semakin aktif bertransaksi digital tetapi banyak rekening yang masih pasif. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang terjebak pinjaman online dan judi online yang sarat teknologi.

"Kita tidak boleh membiarkan teknologi tumbuh lebih cepat daripada etika literasi dan tanggung jawab finansial terhadap bangsa. Namun kita harus tetap optimistis," ucap Anggito.

Dia juga mengingatkan, perkembangan teknologi juga membuat kejahatan keuangan menjamur, dan investasi semu yang memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat juga semakin banyak. Anggito menekankan, di sinilah pentingnya literasi secara menyeluruh, terutama dengan besarnya jumlah usia produktif.

"Indonesia memiliki 190 juta penduduk usia produktif. Ini adalah bonus demografi terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Generasi muda Indonesia adalah generasi paling digital, paling terkoneksi dan paling kreatif yang pernah kita miliki," kata dia.

Anggito menegaskan, generasi muda bukan hanya konsumen dari teknologi keuangan, melainkan harus menjadi investor produktif, entrepreneur baru hingga pencipta inovasi.

"Pertumbuhan investasi ritel Indonesia terus meningkat setiap tahun dengan dominasi usia muda, mahasiswa dan pelajar yang semakin besar. Ini sinyal positif. Tetapi optimisme tanpa literasi dapat berubah menjadi spekulasi," ujar Anggito.

Jogja Financial Festival 2026 yang berlangsung selama 22-23 Mei, akan dihadiri lebih dari 10 ribu peserta secara fisik dari berbagai daerah, profesi, pendidikan dan lintas generasi. Festival ini pun diharapkan bisa mengubah pendekatan literasi keuangan yang tidak boleh eksklusif dan hadir dalam bahasa sederhana, populer, kreatif dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

"Karena itu kami menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif melibatkan sekolah, melibatkan kampus, komunitas kreatif, UMKM, media digital, artis nasional dan lokal hingga kegiatan olahraga," ujar Anggito.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyoroti generasi yang melek digital dan matang secara finansial dalam acara pembukaan Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Centre (JEC), Jumat (21/5).

Anggito menganggap ajang Jogja Financial Festival 2026 sangat penting untuk membangun generasi yang melek digital dan matang secara finansial. Anggito mengingatkan edukasi keuangan tidak boleh bersifat eksklusif atau hanya dipahami oleh regulator dan pelaku industri.

"Literasi keuangan harus hadir dalam bahasa yang sederhana populer, kreatif dan dekat dengan kehidupan masyarakat," ucap Anggito dalam pidatonya.

Anggito mengatakan LPS merasa wajib hadir dengan pendekatan yang lebih inklusif dalam memberikan edukasi literasi keuangan. LPS pun merangkul semua sekolah, kampus, insan media, influencer, artis hingga olahragawan.

Dalam sambutannya, Anggito juga menuturkan paradoks sektor keuangan Indonesia, yakni era digitalisasi dan teknologi keuangan serta risiko di dalamnya bergerak lebih cepat dibandingkan pemahaman manusianya.

"Kita sedang memasuki era ketika uang bergerak lebih cepat daripada pemahaman manusia tentang risiko keuangan itu sendiri," kata Anggito.

"Namun pada saat yang sama daya tahan literasi belum tumbuh secepat perkembangan industrinya. Inilah paradoks sektor keuangan Indonesia hari ini," ucap Anggito.

Menurut dia, artificial intelligence (AI) mulai mengganti banyak model bisnis. Transaksi keuangan digital sangat cepat berlangsung dalam hitungan detik. Produk investasi keuangan bertumbuh dan semakin beragam memberikan manfaat.

"Artificial Intelligence (AI) mulai mengganti banyak model bisnis kita. Transaksi keuangan digital sangat cepat berlangsung dalam hitungan detik. Produk investasi keuangan bertumbuh dan semakin beragam memberikan manfaat. Namun, pada saat yang sama, daya tahan literasi masyarakat belum tumbuh secepat perkembangan industrinya," ucapnya.

Selain itu, Anggito juga menyinggung maraknya pinjaman online ilegal, judi digital, hingga investasi bodong yang memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat.

"Pinjaman online ilegal tumbuh cepat, judi digital menyusup melalui platform teknologi, kejahatan keuangan menjamur, investasi semu terus memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat," ucap Anggito.

Dalam kesempatan itu, Anggito mengatakan Financial Festival 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran lembaga keuangan maupun seminar ekonomi. Festival tersebut disebut sebagai ruang kolaborasi antara regulator, industri, kampus, komunitas kreatif, hingga generasi muda.

Ia menyebut lebih dari 10 ribu peserta diperkirakan hadir dalam kegiatan tersebut. Sejumlah agenda turut digelar, mulai dari edukasi keuangan, pelibatan UMKM dan komunitas kreatif, hingga Jogja City Run yang diikuti ribuan pelari.

"Kita ingin memulai gerakan baru, membangun generasi yang tidak hanya melek digital, tapi juga matang secara finansial," ucap Anggito.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 73,54 poin atau 1,15 persen ke level 6.297 pada perdagangan Rabu (20/5) pagi.

Melansir RTI Business per pukul 09.01 WIB, IHSG dibuka di level 6.352 dan sempat bergerak ke posisi tertinggi harian di 6.355. Namun, tekanan jual membuat indeks turun hingga menyentuh level terendah di 6.296 pada awal perdagangan.

Sebanyak 123 saham menguat, sementara 333 saham melemah dan 192 saham bergerak stagnan.

Sementara itu, volume perdagangan mencapai 791 juta saham dengan nilai transaksi sebesar Rp456 miliar dan frekuensi perdagangan sebanyak 78.784 kali transaksi.

Pelemahan ini terjadi seiring dengan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pidato Rapat Paripurna DPR pada Rabu ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pesan penting pada saat pidato di Rapat Paripurna DPR pada Rabu (20/5).

Purbaya mengatakan pesan-pesan penting itu ada di Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) yang akan disampaikan besok oleh Prabowo.

"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden, jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Purbaya mengatakan kehadiran Prabowo besok di DPR menyampaikan KEM PPKF merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah. Menurutnya, tidak ada alasan khusus mengapa Prabowo akan menyampaikan KEM-PPKF sendiri besok, selain untuk menyampaikan sejumlah pesan penting.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga berkelakar dirinya senang jika Prabowo yang menyampaikan KEM-PPKF karena jadinya bukan dia yang harus memaparkannya.

"Enggak ada (alasan khusus). Kan bebas, enggak ada hukumnya kan? Saya pikir enggak ada undang-undangnya kan. Kebetulan Presiden mau ngomong, ya enggak apa-apa. Saya sih senang. Kenapa? Gue enggak ngomong," kata Purbaya diikuti tawa dari dirinya.

Merujuk agenda, rapat paripurna rencananya akan dimulai pukul 09.00 WIB. Prabowo akan berpidato selama 45 menit. Dia dijadwalkan bakal menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah sudah melakukan intervensi di pasar obligasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Purbaya mengatakan pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp2 triliun per hari untuk menyerap obligasi di pasar. Namun, realisasi penyerapannya sejauh ini berkisar Rp600 miliar.

"Kemarin saja saya sudah targetkan serap Rp2 triliun, hanya dapat Rp600 miliar. Artinya yang jual juga sedikit sebetulnya," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

"Jadi kita memastikan harga bond tetap terkendali itu," jelasnya.

Purbaya mengatakan intervensi di pasar obligasi sudah dilakukan sejak Kamis pekan lalu dan masih terus dipantau perkembangannya.

Ia menjelaskan intervensi saat ini dilakukan melalui skema cash management, bukan menggunakan Bond Stabilization Framework (BSF).

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, kondisi pasar saat ini belum cukup parah, sehingga pemerintah belum perlu mengaktifkan BSF.

"Kalau framework nanti saya panggil SMI dan lain-lain untuk ikut, tapi sekarang belum separah itu keadaannya, masih relatif lumayan lah," ujar Purbaya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pernah mengatakan kalau kucuran Rp2 triliun ini merupakan strategi manajemen keuangan belaka, jadi uang itu pun tidak hilang.

"Cuma diputar saja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena enggak, uangnya enggak keluar lagi," ucap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/5).

Purbaya berharap dengan masuknya intervensi pemerintah ke pasar obligasi ini nili tukar rupiah pun akan kembali stabil dalam waktu dekat.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah berada tercatat berada pada level Rp17.720 per dolar AS pada pukul 14.41 WIB Selasa ini. Rupiah melemah 52 poin atau 0,29 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bercerita pernah disebut gila gara-gara memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa naik hingga menembus level 28 ribu pada 2030.

Menurutnya, angka itu bukan hal yang mustahil karena siklus ekspansi ekonomi mendorong indeks saham naik berlipat.

Dengan IHSG saat ini di kisaran 7.000, Purbaya memperkirakan kenaikannya dapat mencapai empat kali lipat dalam beberapa tahun ke depan.

"Saya selalu bilang, dari mulai titik terendah ekonomi sampai ujung dari masa ekspansi, itu bisa 4-5 kali. Let's say (IHSG) sekarang 7 ribu lah. Ekspansi kita akan berlangsung sampai 2029-2030. Itu saya bilang bisa lah 28 ribu. Mereka bilang, itu Purbaya gila," kata Purbaya dalam acara peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).

Ia mencontohkan pergerakan IHSG pada 2002 berada di kisaran 200 dan naik menjadi sekitar 2.500 pada 2009.

"Coba kalau Anda lihat tahun 2002, kan indeksnya 200-an. 2009 sudah berapa, 2.500! 10 kali naiknya," ujar Purbaya.

Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan fondasi ekonomi yang lebih kuat. Desain kebijakan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari sebelumnya.

Purbaya mencontohkan peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang kini diberi kewenangan lebih besar untuk mengawal proyek-proyek di bidang ekonomi.

Ia menyebut telah dibentuk satuan tugas untuk menangani berbagai hambatan yang selama ini membuat pertumbuhan berjalan lambat.

Dengan langkah tersebut, ia optimistis pertumbuhan ekonomi yang selama ini berada di kisaran 5 persen bisa meningkat. Ia menyebut pada kuartal IV 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen.

Menurut dia, pertumbuhan pada kuartal I 2026 berpotensi menembus 5,5 persen dan kuartal II 2026 diperkirakan lebih tinggi lagi. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ekonomi domestik tetap kuat di tengah gejolak global.

Purbaya menambahkan pergerakan pasar saham biasanya mengikuti fundamental ekonomi. Dengan fundamental yang membaik, ia menilai prospek pasar keuangan juga akan terdorong.

"Di tengah gejolak ekonomi global yang tidak jelas itu, kita mampu menciptakan pertumbuhan domestik yang cukup baik dan ini akan terjadi terus ke depan," ujar Purbaya.

Ia juga mengungkap bagaimana dalam tiga bulan pertama 2026 penerimaan pajak tumbuh sekitar 20 persen. Selain itu, reformasi juga dilakukan di sektor bea dan cukai.

Dengan pengawasan proyek pembangunan oleh pemerintah, ia yakin pertumbuhan ekonomi bisa meningkat lebih cepat. Bahkan tanpa reformasi industri secara besar, ia menilai ekonomi bisa tumbuh hingga 6 persen dengan mengandalkan sektor swasta dan pemerintah.

"Dengan keadaan yang sama, tanpa reformasi industri yang berlebihan, (perekonomian) kita bisa tumbuh 6 persen dengan hanya menghidupkan private sector dan government sector saja. Itu modal awal," ujar Purbaya.

Ia menambahkan pemerintah juga menyiapkan perubahan struktur ekonomi secara bertahap. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen dinilai bukan hal yang mustahil dalam beberapa tahun ke depan.

"Kalau untuk saya sudah hampir kelihatan nanti dua tahun, tiga tahun lagi, anda udah ngeliat tuh angka 8 persen udah nyundul-nyundul ke atas. Artinya prospek pasar saham kita juga akan naik dengan signifikan," ujar Purbaya.

Ia turut menyoroti pendalaman pasar modal yang sudah lama digaungkan yang dinilainya belum optimal, sehingga pemerintah akan memperkuat fondasi ekonomi secara menyeluruh. Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki fondasi ekonomi agar pasar saham dapat tumbuh lebih kuat ke depan.

"Pendalaman pasar keuangan nasional menjadi syarat mutlak dan tidak bisa ditawar. Bosan ya (mendengar istilah tersebut)? Saya sudah dengar istilah pendalaman pasar modal sejak tahun 2000, sampai sekarang tidak dalam-dalam. Mungkin kita pakai cangkul yang salah,"ucap Purbaya.

"Tapi yang jelas dari pemerintah, kita siapkan fondasi ekonomi yang baik, membaik terus dari waktu ke waktu," jelasnya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengungkap peluang pemberian insentif kepada pasar modal. Namun, insentif tersebut akan diberikan jika program PINTAR yang diresmikan hari ini bisa berjalan baik dalam enam bulan ke depan.

Program tersebut dinilai mampu memperdalam pasar modal Indonesia. Ia meyakini PINTAR dapat menambah jumlah investor domestik, sehingga pasar tidak mudah digoyang investor asing.

"Kalau programnya jalannya bagus, let's say enam bulan dari sekarang, boleh lah datang ke saya minta insentif," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, mengatakan ajang Jogja Financial Festival 2026 yang bakal berlangsung di Yogyakarta, 22-24 Mei mendatang, digelar untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Ajang Jogja Financial Festival 2026 ditargetkan menyedot hingga 10 ribu pengunjung dan diharapkan menjadi pusat literasi keuangan nasional.

Festival ini merupakan hasil kolaborasi berbagai otoritas sektor keuangan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Anggito juga menyebut kolaborasi ini untuk stabilisasi dan pendalaman sektor keuangan.

"Ini merupakan core kepentingan kami berempat, yaitu Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Kami bersama-sama melakukan stabilisasi dan pendalaman sektor keuangan," ujar Anggito dalam konferensi pers di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Sleman, Jumat (24/4).

"Jogja ini kota edukasi, literasinya tinggi, tapi transaksinya masih belum cukup tinggi. Karena itu kami memilih Jogja agar ada peningkatan kegiatan keuangan," ujarnya menambahkan.

Jogja Financial Festival 2026 akan berlangsung di dua lokasi, yakni di Jogja Expo Center, Bantul, untuk acara Jogja Financial Fwstival dan UGM untuk acara Jogja Run D-City.

Selain menghadirkan edukasi keuangan dari otoritas, acara juga melibatkan perbankan, fintech, hingga pelaku industri kreatif dan UMKM. Tokoh-tokoh sektor keuangan dan sosok inspiratif dalam negeri ini akan memberikan edukasi dan kisah inspiratif, yang pastinya akan berguna bagi para peserta yang hadir.

Nantinya kelas-kelas edukasi keuangan akan digelar secara eksklusif, sehingga para peserta bisa mendapatkan ilmu-ilmu keuangan dan tips investasi yang bisa menjadi pilihan ke depan.

Sejumlah pelaku industri keuangan, antara lain perbankan, pasar modal, asuransi, kripto, hingga fintech akan meramaikan acara ini dengan membuka booth-booth dengan kemasan dan games-games yang menarik dan edukatif. Booth-booth UMKM juga akan ikut meramaikan acara ini.

Anggito menyebut, antusiasme peserta diperkirakan tinggi. Panitia pun menargetkan kehadiran sekitar 10 ribu orang selama pelaksanaan acara.

"Kami akan memanfaatkan tempat ini, yang insyaallah akan dihadiri 10 ribu orang. Mudah-mudahan cukup," kata Anggito.

Jogja Financial Festival 2026, yang digelar LPS bekerja sama dengan Transmedia, juga akan diramaikan berbagai kegiatan seperti pameran, literasi keuangan, hingga event olahraga seperti fun run dan exhibition basket.

Acara ini bakal digelar di Jogja Expo Center pada 22-24 Mei 2026. Dalam rangkaian ajang ini juga ada event lari Jogja Run D-City 2026 yang digelar pada 24 Mei 2026.

Festival ini juga bakal menghadirkan nama-nama artis musik besar seperti Ari Lasso dan Juicy Luicy.

Informasi lengkap seputar Jogja Run D-City 2026 bisa didapat melalui Instagram @jogjarundcity. Sementara pendaftaran Jogja Run D-City 2026 bisa dilakukan melalui link berikut ini.

Lengkapnya baca di sini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan peringkat kualitas utang Indonesia dari lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings tidak akan berubah dalam dua tahun ke depan.

Kepastian itu diperoleh setelah Purbaya bertemu perwakilan S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS) beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, S&P menyatakan rating Indonesia tetap di level BBB dengan outlook stabil.

"Dia ngomong, 'rating kamu tidak berubah. BBB. Outlook stabil'. Saya bilang terima kasih, (sambil) kelihatan agak kaget. Dia bilang 'kamu kelihatannya kaget, kamu mengharapkan turun ya?'. Gitu dia bilang. Enggak (mengharapkan turun), saya bilang terima kasih," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Menurut Purbaya, pihak S&P menjelaskan makna pernyataan tersebut menunjukkan peringkat Indonesia tidak akan berubah dalam dua tahun ke depan. S&P juga berencana datang ke Indonesia pada Juni mendatang untuk kembali berdiskusi.

Kunjungan itu disebut bukan untuk memperbarui rating, melainkan mendalami perkembangan kebijakan pemerintah. S&P ingin melihat implementasi kebijakan yang disampaikan Purbaya saat pertemuan beberapa hari lalu.

"Dia bilang sampai dua tahun (enggak akan diubah). Entah saya bahasa Inggrisnya bodoh atau enggak, konteksnya seperti itu," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menceritakan sejumlah pertanyaan yang diajukan S&P dalam pertemuan tersebut seperti yang berkaitan dengan anggaran program pemerintah Indonesia.

Dia berkelakar pertanyaan itu mirip dengan yang sering ia terima dari wartawan di Indonesia, sehingga merasa bisa menjawabnya.

Purbaya menilai penjelasan yang disampaikan mampu meyakinkan S&P terhadap kondisi keuangan Indonesia. Pemerintah juga akan menindaklanjuti sejumlah perhatian yang disampaikan lembaga pemeringkat tersebut.

Salah satu fokusnya adalah memperbaiki rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara melalui peningkatan penerimaan pajak.

"Jadi bentar lagi pajak akan kita gebrak-gebrak lagi supaya performanya lebih bagus walaupun sekarang lebih bagus," ujar Purbaya.

Pada Februari 2026, S&P Global Ratings memperingatkan Indonesia akan risiko peringkat negatif untuk kualitas utang negara di tengah kondisi yang terjadi saat ini.

S&P menilai tekanan fiskal yang meningkat di Indonesia, khususnya terkait tingginya biaya pembayaran utang, berpotensi memperbesar risiko penurunan profil kredit negara.

"Pembayaran bunga "sangat mungkin" telah melampaui ambang batas utama sebesar 15 persen dari pendapatan pemerintah tahun lalu," ungkap Analis kedaulatan di S&P Global Ratings, Rain Yin dalam sebuah webinar daring tentang kawasan Asia Pasifik, Kamis (26/2).

Melansir dari Bloomberg, Yin menyampaikan jika angka tersebut tetap berada di atas ambang batas dalam waktu lama, itu dapat memicu pandangan lebih negatif terhadap peringkat utang Indonesia.

Meski S&P belum mengubah prospek stabil yakni BBB pada peringkat kredit Indonesia, namun peringatan perusahaan menunjukkan adanya kekhawatiran yang meluas terhadap posisi fiskal Indonesia.

S&P menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara sebagai instrumen krusial. Indonesia secara konsisten mampu menjaga rasio di bawah 15 persen dalam waktu yang lama, namun angka tersebut melonjak signifikan sejak pandemi dan tidak kunjung turun.

Ditambah lagi, batasan defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), saat ini berada di ambang batas. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan defisit anggaran di level 2,9 persen lebih tinggi dari perkiraan akibat lesunya pendapatan negara.

S&P melihat perkembangan ini sebagai sinyal risiko penurunan fiskal negara yang bergerak lebih cepat. Di mana, lesunya pendapatan yang berkelanjutan dapat menahan beban bunga tinggi dan mengikis instrumen penyangga fiskal yang selama ini menjadi penopang kredit.

"Dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah-apakah tetap sejalan dengan kebijakan aturan fiskal yang mapan-dan yang kedua adalah perkembangan pendapatan," kata Yin.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai anggapan berat badan turun lantaran tekanan memikirkan kondisi negara.

Ia mengatakan perubahan tersebut terjadi karena dirinya sedang menjalani diet.

"Enggak (karena mikirin negara), diet sedikit lah biasa ini," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/3).

Meski begitu, ia mengakui berat badannya memang menyusut sejak menjabat sebagai bendahara negara. Menurutnya, penurunan berat badan tersebut mencapai sekitar 8 hingga 9 kilogram.

"8-9 kg lah, lumayan kan (kurus)," ujarnya.

Penampilan Purbaya menjadi sorotan publik setelah terlihat lebih kurus dibandingkan saat masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Perubahan fisik tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.

Sejumlah warganet mengaitkan penurunan berat badan Purbaya dengan beban pekerjaan sejak ia dilantik sebagai menkeu oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025.

"Pak Pur makin ke sini kaya makin kurus. Kebayang itu beban pikirannya," tulis seorang warganet di platform X.

Komentar lain juga menyinggung perubahan penampilan Purbaya.

"Pak Purbaya sekarang di kamera terlihat redup auranya, nggak sumringah dan kurusan sepertinya beliau," tulis pengguna X lainnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai daya beli masyarakat kian membaik dan Indonesia masih jauh dari krisis ekonomi.

Keterangan tersebut disampaikan Purbaya setelah ia meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/3). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi daya beli masyarakat di tengah berbagai pandangan yang menyebut ekonomi Indonesia sedang melemah.

Purbaya ingin melihat langsung kondisi di lapangan setelah sejumlah ekonom menilai daya beli masyarakat melemah dan pasar tradisional tampak sepi. Padahal, berdasarkan data yang dimilikinya, kondisi yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya.

Hal itu juga terlihat dari pengunjung pasar yang tampak ramai awal pekan ini.

"Kan banyak ekonom-ekonom yang bilang kita udah resesi, daya beli udah hancur, pasar tradisional hancur gak ada yang datang. Saya pengen cek karena kalau data-data kita (menunjukkan) ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu saja, betul atau enggak," ujar Purbaya di sela kunjungannya itu.

Eks Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun menyimpulkan perekonomian Indonesia masih tahan terhadap krisis.

"Artinya, sekeliling kita kan banyak orang yang lagi belanja, artinya daya beli masyarakat sepertinya sedang membaik, dan kita tidak resesi, apalagi dari krisis. Kita jauh dari krisis. Jadi, ekonomi sedang bagus, teman-teman gak usah takut," ucap Purbaya.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, Purbaya tiba di Pasar Tanah Abang pukul 13.02 WIB. Ia tiba mengenakan kemeja putih yang merupakan seragam Kementerian Keuangan.

Setibanya di lokasi, ia langsung disapa sejumlah pengunjung pasar, bahkan ada yang memberinya makanan kecil.

Di salah satu toko yang ia kunjungi, Purbaya membeli tiga potong celana dengan total harga Rp300 ribu. Di toko tersebut, ia sempat ditanya oleh seorang pengunjung mengenai kondisi ekonomi yang dinilai sedang menurun.

Purbaya mengatakan ia baru lima bulan menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan pada akhir tahun akan ada perubahan.

"Makanya bapak dukung saya. Kita akan dorong terus ekonomi. Kita dorong ekonomi biar bawahnya makin maju, makin maju. Saya baru lima bulan, jadi jangan takut. Setahun pasti berbeda," ujar Purbaya.

Ia kemudian melanjutkan kunjungan ke sejumlah toko lainnya, termasuk toko busana muslim dan toko batik. Beberapa barang sempat dibeli, sementara beberapa lainnya hanya dilihat.

Seorang penjaga toko bernama Melvi juga sempat menyampaikan keluhan kepada Purbaya terkait penurunan omzet menjelang Lebaran akibat persaingan penjualan daring yang semakin masif.

Namun, ada pula pedagang lain yang menyebut omzet tahun ini relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama berkeliling pasar, Purbaya juga beberapa kali menanyakan asal barang yang dijual pedagang. Para pedagang yang ditemuinya menyebut produk yang dijual merupakan barang produksi lokal.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi akan mencoret yang tidak produktif.

Menurut Purbaya, anggaran yang dianggap tidak produktif adalah belanja yang tidak berhubungan dengan kebutuhan utama program tersebut. Ia mencontohkan, usulan pengadaan kendaraan yang diajukan berulang kali akan dicoret.

"MBG enggak akan dipotong kecuali yang tidak produktif. Itu bagaimana? Kita lihat saja. Kalau dia ngajuin beli motor lagi, coret. Beli komputer lagi, coret. (Kebutuhan) yang enggak perlu, yang enggak berhubungan dengan makanan (akan dicoret, red)," katanya di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Ia menegaskan pemerintah ingin program MBG dijalankan secara efektif dan efisien.

"MBG enggak kita potong anggarannya, tapi kita pastikan yang belanjakan betul-betul efektif dan efisien," ujar Purbaya.

Keterangan tersebut disampaikan Purbaya setelah ia meninjau Pasar Tanah Abang. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi daya beli masyarakat di tengah berbagai pandangan yang menyebut ekonomi Indonesia sedang melemah.

Purbaya ingin melihat langsung kondisi di lapangan setelah sejumlah ekonom menilai daya beli masyarakat melemah dan pasar tradisional tampak sepi. Padahal, berdasarkan data yang dimilikinya, kondisi yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya.

"Jadi kan banyak ekonom-ekonom yang bilang kita udah resesi, daya beli udah hancur, pasar tradisional hancur gak ada yang datang. Saya ingin cek karena kalau data-data kita (menunjukkan) ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu saja, betul atau enggak," ujarnya.

Setelah kunjungan dia, Purbaya menyimpulkan daya beli masyarakat masih kuat. 

Dengan begitu, eks Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyimpulkan bahwa Indonesia masih jauh dari krisis maupun resesi.

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia disebut tembus 9 persen berkat hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI).

Wakil Direktur BSI Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan sebelum bank syariah pelat merah itu hadir, pangsa pasar perbankan syariah hanya sekitar 6 persen.

"Perbankan syariah itu market share-nya hanya sekitar 9 persen Nah, dengan market share sejakBSI ada, Pak, sebelumBSI ada, itu sekitar 6 persen," terang Anggoro dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

Melihat hal itu, Anggoro menilai BSI merupakan game changer industri keuangan syariah.

Namun, Anggoro menilai industri perbankan syariah masih menghadapi tantangan. Salah satunya, terkait peningkatan inklusi keuangan syariah.

"Literasi keuangan syariah sudah naik sekarang 43 persen, tapi inklusi hanya naik dari 12 persen jadi sekarang 13,7 persen selama tiga tahun terakhir," ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai pemerintah harus turut serta dalam membesarkan industri keuangan syariah.

Ia pun menyampaikan ketika ketiga anak usaha bank BUMN tersebut berdiri masing-masing, justru tak ada yang bisa masuk ke dalam daftar 20 bank terbesar di Indonesia.

"Memang size-nya harus besar bank itu harus besar, modalnya harus kuat. Kalau dia butuh ekspansi dia butuh capital, kalau capital gak cukup, gak mungkin. Contoh Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah tumbuh sekarang. Begitu merger tumbuhnya cepat," ujar Anggito di tempat yang sama.

Terbaru, industri keuangan syariah juga mempunyai perbankan baru, yakni Bank Syariah Nasional (BSN) yang merupakan hasil merger Bank Victoria Syariah bersama unit usaha syariah (UUS) BTN. Menurut Anggito, dengan modal aset sekitar Rp70 triliun, BSN bisa tumbuh dengan cepat.

Menurut Anggito, pemerintah bisa mengintervensi melalui pendorongan merger unit usaha syariah (UUS) milik bank pembangunan daerah (BPD).

"Saya lagi berpikir, BPD syariah kalau merger, (aset) lebih dari Rp100 triliun," terangnya.

Sementara, BSI adalah hasil merger dari BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. Saat ini, BSI menjadi bank dengan aset terbesar ke-6 di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menurunkan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Upaya tersebut dilakukan untuk menurunkan bunga simpanan pemerintah dan BUMN untuk mendorong peningkatan permintaan (demand) kredit perbankan.

"Yang kita lakukan, kita minta Pak Purbaya (Menteri Keuangan) turunkan SAL (Saldo Anggaran Lebih). Desember lalu untuk simpanan baru sudah diturunkan sampai ke Tingkat Bunga Penjaminan (TBP)," ujar Anggito dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2).

Penyaluran kredit perbankan sepanjang 2025 tercatat tumbuh 9,69 persen, masih berada dalam target 9-11 persen, namun Anggito menilai besarnya permintaan kredit masih perlu perhatian.

Berdasarkan data LPS, dana simpanan pemerintah dan BUMN yang masih menerima bunga di atas TBP mencapai 22,77 persen dari total simpanan di atas TBP, yakni sebesar Rp3.336 triliun.

Sementara itu, korporasi swasta menjadi pemilik simpanan terbesar di atas TBP dengan porsi 50,31 persen, diikuti nasabah individu 22,69 persen, dan lainnya 4,23 persen.

Sejak awal 2026, TBP bank umum dipatok LPS di level 3,5 persen untuk simpanan rupiah dan 2 persen untuk simpanan valuta asing. Sedangkan TBP Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dipatok sebesar 6 persen.

Anggito menekankan, penurunan suku bunga simpanan tidak otomatis meningkatkan permintaan kredit, namun menjadi salah satu faktor pendukung bagi dunia usaha untuk mengajukan pinjaman.

"Kalau supply kita turunkan TBP. Saya rajin ke bank-bank, turunkan dong. Karena kalau nggak, suku bunga kredit nggak bisa turun dan demand kredit itu nggak bisa naik," jelasnya.