Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) akan memperketat quality control untuk ekspor sarang burung walet agar tidak terjadi penangguhan atau suspend dari negara tujuan.

"Mereka itu harus kita kontrol supaya tidak dipersulit," kata Kepala Barantin Abdul Kadir Karding di Jakarta, Rabu, menanggapi adanya 19 perusahaan eksportir sarang burung walet yang mendapat suspend dari China.

Karding mengatakan, saat ini dari 50 perusahaan eksportir sarang burung walet 19 di antaranya di-suspend oleh Pemerintah China karena produksinya mengandung aluminium di atas ambang wajar.

Untuk itu, Karding akan memperketat quality control di Indonesia sebelum produk sarang walet diekspor ke luar negeri. Sebab kata dia, lebih baik perusahaan ekspor tersebut di-suspend di Indonesia dari pada oleh negara tujuan ekspor.

"Kita perbaiki quality control-nya. Kita perbaiki reliabilitasnya kita dan persyaratan lainnya," ujarnya.

Karding menambahkan, pihaknya juga akan memperkuat komunikasi melalui Kedutaan Besar di China, agar suspend terhadap 19 perusahaan eksportir sarang burung walet dapat dicabut.

"Langkah yang kami lakukan adalah memperkuat komunikasi dengan kedutaan kita yang ada di China. Intinya saya ingin jangan China yang suspend, lebih baik di-suspend di Indonesia saja. Jadi China sudah terima baiknya," ucapnya.

Barantin kata Karding, ingin menunjukkan bahwa Indonesia memang serius menangani permasalahan-permasalahan dalam negeri.

Pihaknya juga upayakan melihat daftar yang dipermasalahkan oleh China salah satunya yaitu kandungan aluminium di atas 100 PPM (parts per million).

Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPSBI) Boedi Mranata mengatakan bahwa dari 50 perusahaan pengekspor sarang burung walet 19 di antaranya terkena suspend oleh negara tujuan terutama China.

Ia menuturkan bahwa untuk ekspor sarang burung walet ke China per tahun mencapai 400-500 ton dan itu terpenuhi oleh perusahaan yang tidak terkena suspend.

"Banyak perusahaan kita yang disuspend dan ini isu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Karena pemerintah China hingga saat ini tidak mau membuka," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Karantina Indonesia (Barantin) akan memperketat pengawasan karantina setelah otoritas China memblokir 19 perusahaan eksportir sarang burung walet asal Indonesia.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, pengawasan akan diperkuat dengan memperbaiki tahapan quality control (QC) di dalam negeri agar produk ekspor memenuhi standar negara tujuan.

“ Saya pengen sebenarnya begini, jangan China yang suspend, biar di-suspend di Indonesia saja. Jadi China sudah terima nanti,” kata Abdul Kadir usai bertemu asosiasi eksportirwalet di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Abdul Kadir mengatakan, Barantin juga telah memblokir hingga membekukan sejumlah perusahaan eksportir sebagai bagian dari penegakan aturan karantina.

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah menangani pelanggaran sebelum produk dikirim ke luar negeri.

“Kalau di-suspend itu masih bisa dibuka tapi kalau dibekukan itu udah nggak bisa itu sudah nggak bisa beroperasi dia,” ujar Abdul Kadir.

Indonesia merupakan pemasok sarang burung walet terbesar di dunia. Sekitar 80 persen pasokan sarang burung walet dunia berasal dari Indonesia.

Industri ini melibatkan investasi besar sekaligus menyerap banyak tenaga kerja.

Abdul Kadir menilai tata kelola karantina perlu terus diperbaiki agar eksportir tidak menghadapi hambatan di negara tujuan.

“Tidak dipersulit, kalau daftar lama, tidak banyak penyelundupan, nah ini harus kita perbaiki semua di dalam,” tutur Abdul Kadir.

Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPSBI) Boedi Mranata mengatakan, pemblokiran dilakukan karena produk dari 19 perusahaan tersebut mengandung kadar aluminium yang melebihi ketentuan.

Menurut Boedi, kandungan aluminium muncul karena sarang burung walet menempel pada dinding berbahan semen.

Masalah tersebut, kata dia, bisa diatasi dengan mengatur lokasi burung membuat sarang agar tidak menempel langsung pada tembok.

Meski demikian, hingga kini otoritas China belum mencabut pemblokiran terhadap 19 perusahaan tersebut.

Boedi menyebut persoalan itu menjadi isu paling mendesak bagi industri sarang burung walet.

“Pemerintah China masih ngotot belum buka suspend itu,” kata dia.

Boedi mengatakan, pemblokiran tersebut belum memengaruhi volume ekspor Indonesia. Importir di China masih membeli produk dari perusahaan lain yang tidak terkena sanksi.

Menurut dia, saat ini terdapat sekitar 50 perusahaan Indonesia yang mengekspor sarang burung walet ke China.

“Pembeli perusahaan yang tersuspend dia ambil dari perusahaan yang tidak tersuspend,” tutur Boedi.

memang sekarang ini pasar semua komoditas itu ketat sekali dan detail sehingga mau tidak mau kita harus memperbaiki di internal kita, organisasi kita perbaiki

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa perlu perbaikan tata kelola ekspor sarang burung walet agar produk dari Indonesia dapat terserap maksimal.

"Bagaimana agar ekspor sarang walet ini terutama yang premium dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan," kata Karding di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya menggelar audensi dengan asosiasi dan forum sarang burung walet meminta masukan terkait masalah yang dihadapi mereka dalam menjalankan usahanya.

Ia mengatakan bahwa dari hasil pertemuan tersebut pihaknya mendapat sejumlah masukan, di antaranya terkait sejumlah perusahaan ekspor sarang burung walet yang terkena suspend.

Karding mengatakan bahwa 19 perusahaan yang terkena suspend tersebut disebabkan karena produk sarang burung walet mereka mengandung aluminium.

"Karena memang sekarang ini pasar semua komoditas itu ketat sekali dan detail sehingga mau tidak mau kita harus memperbaiki di internal kita, organisasi kita perbaiki," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPSBI) Boedi Mranata mengatakan bahwa dari 50 perusahaan pengekspor sarang burung walet 19 di antaranya terkena suspend oleh negara tujuan terutama China.

Ia menuturkan bahwa untuk ekspor sarang burung walet ke China per tahun mencapai 400-500 ton dan itu terpenuhi oleh perusahaan yang tidak terkena suspend.

"Banyak perusahaan kita yang disuspend dan ini isu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Karena pemerintah China hingga saat ini tidak mau membuka," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak. Sementara pencairan di atas nilai tersebut tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

Penegasan itu muncul di tengah usulan Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT. Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga pemajakan saat pencairan berpotensi menjadi pajak berganda.

Lantas, apakah pencairan JHT memang perlu dikenai pajak?

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema pajak JHT saat ini memang memberikan perlindungan awal melalui tarif nol persen hingga Rp50 juta. Namun, menurutnya batas tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.

Ia mengatakan Rp50 juta sudah terlalu rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup, masa kerja pekerja, hingga kebutuhan saat memasuki masa pensiun.

"JHT bukan bonus spekulatif, melainkan akumulasi tabungan wajib pekerja selama bertahun-tahun. Jika pekerja mencairkan JHT karena pensiun, PHK, atau kehilangan penghasilan, negara seharusnya memakai prinsip keadilan vertikal dan perlindungan sosial, bukan sekadar melihat nominal bruto pencairan," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tarif final 5 persen memang terlihat kecil, tetapi tetap menjadi beban bagi pekerja yang mengandalkan dana JHT sebagai bantalan keuangan terakhir setelah berhenti bekerja.

Karena itu, Syafruddin menilai threshold pembebasan pajak sudah semestinya dinaikkan menjadi minimal Rp250 juta hingga Rp500 juta agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ia bahkan mengusulkan skema bertingkat, yakni tarif 0 persen untuk pencairan hingga Rp250 juta, tarif 2 persen untuk bagian Rp250 juta-Rp500 juta, dan tarif 5 persen hanya untuk pencairan di atas Rp500 juta.

Syafruddin menilai anggapan bahwa pajak JHT merupakan pajak berganda tidak sepenuhnya keliru.

Menurutnya, persepsi tersebut muncul karena pekerja merasa pokok iuran yang berasal dari gaji yang telah dikenai PPh kembali dipotong pajak saat dicairkan.

"Jika yang dipajaki kembali adalah bagian pokok iuran yang berasal dari penghasilan pekerja setelah dikenai PPh, maka rasa pajak berganda muncul secara kuat," katanya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah membedakan perlakuan pajak antara pokok iuran pekerja dengan hasil pengembangan dana.

Selanjutnya, pokok iuran sebaiknya dibebaskan dari pajak saat dicairkan, sementara hasil pengembangan investasi tetap dapat dikenai pajak dengan tarif yang ringan.

Syafruddin juga menilai penghapusan pajak JHT berpotensi memperkuat fungsi JHT sebagai perlindungan sosial karena pekerja akan menerima dana lebih utuh ketika pensiun maupun terkena PHK.

Di sisi lain, ia mengakui penerimaan negara dari PPh JHT akan berkurang. Namun, kehilangan penerimaan tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan manfaat sosial yang diperoleh pekerja.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perdebatan mengenai pajak JHT sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah JHT perlu dipajaki atau tidak.

Menurutnya, skema yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membebaskan mayoritas pekerja dari kewajiban membayar pajak karena saldo hingga Rp50 juta dikenai tarif final 0 persen.

"Pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah JHT perlu dipajaki, melainkan siapa yang benar-benar dikenai pajak. Pada praktiknya, yang terkena pajak adalah mereka yang mencairkan saldo dalam jumlah besar," ujarnya Yusuf.

Yusuf mengakui persepsi pajak berganda memang wajar muncul di masyarakat. Namun secara teknis perpajakan, objek pajak pada saat menerima gaji berbeda dengan objek pajak saat JHT dicairkan.

Menurutnya, manfaat JHT yang diterima pekerja bukan hanya berasal dari pokok iuran, melainkan juga mencakup hasil pengembangan investasi yang selama ini belum dikenai pajak.

"Karena itu, secara teknis pemajakannya lebih tepat dipahami sebagai pajak atas manfaat yang diterima, bukan pajak dua kali atas penghasilan yang sama," katanya.

Ia menambahkan penggunaan tarif final juga bertujuan menghindari akumulasi dana JHT yang dicairkan sekaligus masuk ke lapisan tarif progresif yang lebih tinggi.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan penghapusan pajak JHT secara menyeluruh juga memiliki konsekuensi.

Menurutnya, pekerja yang baru mengalami PHK memang akan menerima dana lebih utuh sehingga fungsi JHT sebagai bantalan ekonomi menjadi lebih kuat.

Namun karena pencairan hingga Rp50 juta saat ini sudah dibebaskan dari pajak, penghapusan pajak secara total justru lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar.

"Dari perspektif kebijakan publik, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi karena kelompok berpendapatan tinggi akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan mayoritas pekerja," pungkas Yusuf.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai keputusan pemerintah kembali menempatkan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp381 triliun mencerminkan urgensi mendorong penyaluran kredit.

Yusuf mengatakan apa yang sedang dilakukan pemerintah pada dasarnya adalah menjaga agar momentum pertumbuhan kredit tidak melemah lebih jauh.

Ia mengatakan indikasinya terlihat dari pola kebijakannya. Pemerintah sempat menarik dana SAL sekitar Rp110 triliun pada Juni 2026, lalu menempatkannya kembali dalam waktu singkat.

"Pergerakan seperti itu biasanya menunjukkan adanya tekanan likuiditas yang perlu segera direspons, bukan kondisi yang benar-benar longgar," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

Ia mengatakan kekhawatiran itu juga tercermin dari proyeksi sejumlah ekonom yang menilai pertumbuhan kredit berisiko turun apabila tidak ada tambahan likuiditas.

"Artinya, kebijakan ini lahir karena pemerintah ingin mencegah perlambatan kredit yang pada akhirnya bisa menekan pertumbuhan ekonomi," ujar Yusuf.

Ia mengatakan sejak penerapan PSAK 71, bank harus membentuk pencadangan kerugian kredit berdasarkan ekspektasi risiko, sehingga kebutuhan modal dan likuiditas meningkat.

Di sisi lain, Himbara juga masih menanggung beban pembiayaan berbagai proyek strategis pada periode pemerintahan sebelumnya.

Jika kondisi tersebut menjadi penyebab utama, penempatan dana SAL dinilai bukan sekadar menambah kas bank, tetapi juga membantu meredakan tekanan akibat kebutuhan pencadangan dan kualitas aset.

Terkait besaran dana, Yusuf menilai nominal Rp381 triliun cukup apabila tujuannya menjaga stabilitas likuiditas dan menekan kenaikan biaya dana.

Pengalaman penempatan SAL sebelumnya menunjukkan tambahan likuiditas mampu mengurangi tekanan di pasar uang, menekan kebutuhan bank menawarkan bunga deposito tinggi, serta menjaga pertumbuhan kredit.

"Dengan nilai Rp381 triliun, yang terdiri dari Rp281 triliun dana aktif dan Rp100 triliun dana siaga, kapasitas intervensinya tentu lebih besar," ujar Yusuf.

Namun, menurut dia, likuiditas yang melimpah tidak otomatis membuat kredit tumbuh. Saat ini nilai undisbursed loan disebut masih cukup besar, yang menunjukkan banyak fasilitas kredit telah disetujui bank tetapi belum dimanfaatkan debitur.

Kondisi tersebut mengindikasikan persoalan mulai bergeser dari sisi pasokan dana ke sisi permintaan.

Ia mengatakan dunia usaha masih berhati-hati berekspansi, sehingga keputusan menarik pinjaman tetap bergantung pada prospek bisnis, kelayakan usaha, kualitas agunan, serta penilaian risiko bank.

Oleh karena itu, tambahan likuiditas dinilai hanya menciptakan ruang bagi bank untuk menyalurkan kredit. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan pelaku usaha.

"Jadi, menurut saya, nominal tersebut cukup untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, tetapi belum tentu cukup untuk mengangkat permintaan kredit apabila kepercayaan dunia usaha belum pulih," ujar Yusuf.

Yusuf memperkirakan dampak pertama dari kebijakan tersebut adalah likuiditas perbankan menjadi lebih longgar dan tekanan biaya dana berkurang.

Dengan demikian, bank tidak perlu terlalu agresif menghimpun dana mahal, sehingga biaya pendanaan lebih terkendali.

"Kondisi ini juga memberi ruang bagi bank untuk tetap menyalurkan pembiayaan ketika kebutuhan kredit mulai meningkat," ujar Yusuf.

Namun, ia mengingatkan terdapat risiko lain yang perlu diantisipasi, yakni munculnya distorsi persaingan lantaran Himbara memperoleh sumber dana yang lebih murah dibandingkan bank lain.

Selain itu, dana SAL merupakan instrumen pengelolaan kas pemerintah, bukan tambahan modal permanen. Dana tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, sehingga bank tetap harus mengelola risiko pendanaannya secara disiplin.

"Dana tersebut dapat ditarik kembali ketika dibutuhkan pemerintah sehingga bank tetap harus mengelola risiko pendanaannya secara disiplin dan tidak bergantung pada sumber likuiditas ini," ujar Yusuf.

Kementerian Keuangan bakal kembali mengguyur perbankan dengan dana pemerintah sebesar Rp381 triliun hingga akhir tahun ini. Rinciannya Rp281 triliun akan langsung diberikan ke perbankan dan Rp100 triliun sebagai dana cadangan yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan kebijakan ini untuk memastikan likuiditas perbankan benar-benar terjaga dan sanggup menyalurkan kredit.

"Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ujar Juda dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit," imbuhnya.

Menurut Juda, sampai saat ini masih banyak permintaan kredit ke perbankan. Pemerintah pun ingin memastikan bahwa perbankan tidak terkendala dana dalam penyalurannya.

"Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit," jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penempatan dana SAL kembali dilakukan untuk mengatasi kondisi likuiditas perbankan yang mulai mengering, sehingga diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

"Masalah Himbara itu kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, 'Saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara, bahkan saya tambah.' Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9) siang.

PT Pertamina (Persero) terus berupaya menghadirkan energi di penjuru Indonesia dengan didukung rantai pasok energi yang terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, pengangkutan, hingga distribusi.

Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, Pertamina melalui Subholding Downstream menyalurkan berbagai jenis energi bersubsidi dan penugasan kepada masyarakat, meliputi 18,23 juta kiloliter Solar Subsidi, 28,06 juta kiloliter Pertalite, 507,94 ribu kiloliter minyak tanah, serta 8,52 juta metrik ton LPG Tabung 3 Kg.

Penyaluran ini menjadi bagian upaya Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, serta mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Keandalan distribusi antara lain ditopang jaringan infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga akhir 2025, Pertamina mengoperasikan 15.380 titik penyaluran BBM dan 273.388 pangkalan LPG di 38 provinsi yang menjadi tulang punggung distribusi energi nasional.

Untuk memperluas akses energi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Pertamina mengoperasikan 588 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang dibangun sepanjang 2017-2025. Program tersebut memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh BBM dengan harga yang setara, sehingga akses energi semakin merata di seluruh Indonesia.

Selain itu, Pertamina mengoperasikan 6.703 Pertashop untuk melayani masyarakat di wilayah yang belum terjangkau SPBU. Dalam penyaluran LPG bersubsidi, Pertamina menjalankan Program One Village One Outlet (OVOO) yang telah menjangkau 70.451 desa dan kelurahan atau sekitar 96,3 persen wilayah Indonesia. Melalui jaringan ini, masyarakat dipermudah memperoleh LPG Tabung 3 Kg, termasuk di wilayah pelosok.

Kelancaran distribusi energi nasional juga didukung 481 armada kapal yang beroperasi sepanjang 2025, terdiri atas 110 kapal tanker, 1 unit Floating Storage Offloading (FSO), dan 370 marine support vessel. Armada ini menjadi penghubung distribusi energi antarpulau, yang memastikan pasokan BBM, LPG, dan produk energi lainnya dapat disalurkan secara aman dan tepat waktu ke berbagai wilayah.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan bahwa ketahanan energi tercermin dari kecukupan pasokan, serta kemampuan menghadirkan energi hingga ke seluruh pelosok negeri.

"Sebagai BUMN energi, Pertamina mengemban amanah untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh akses energi di mana pun mereka berada. Karena itu, kami terus memperkuat jaringan distribusi dan infrastruktur agar BBM maupun LPG dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujar Baron.

Ia menyatakan, di balik setiap liter BBM dan setiap tabung LPG yang digunakan masyarakat, terdapat sistem logistik yang bekerja secara terintegrasi, mulai dari produksi hingga distribusi.

"Melalui sinergi seluruh lini bisnis Pertamina, kami terus memperkuat infrastruktur distribusi, memperluas jangkauan BBM Satu Harga, Pertashop, serta jaringan pangkalan LPG agar akses energi semakin mudah, merata, dan andal bagi masyarakat. Upaya ini sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia," pungkas Baron.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kian merosot hingga hampir menyentuh level Rp18 ribu. Mata uang Garuda melemah 9 poin atau 0,05 persen ke Rp17.943 per dolar AS pada perdagangan Kamis (25/6) sore.

Pelemahan rupiah ini menjadi alarm bagi dompet masyarakat karena diprediksi dapat memicu efek domino dari lonjakan harga, termasuk barang pokok seiring meroketnya biaya impor bahan baku.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai dampak pelemahan rupiah terasa langsung pada kehidupan sehari-hari karena Indonesia masih bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku industri, komponen elektronik, gandum, kedelai, hingga bahan baku obat-obatan.

Yusuf menjelaskan ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, biaya impor naik dalam rupiah dan pada akhirnya diteruskan ke harga jual sehingga disebut terjadinya inflasi barang impor (imported inflation).

"Inilah yang dikenal sebagai imported inflation. Kenaikan harga kemudian tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota yang mengonsumsi barang impor, tetapi juga oleh petani dan pelaku usaha yang bergantung pada pupuk, pakan ternak, bahan bakar, atau input produksi lain yang memiliki komponen impor," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Ia menegaskan dengan inflasi yang terjadi akibatnya daya beli masyarakat tergerus secara perlahan, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan.

"Akibatnya, daya beli masyarakat tergerus secara perlahan karena harga berbagai kebutuhan naik, sementara pendapatan tidak selalu meningkat dengan kecepatan yang sama," pungkasnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menerangkan pelemahan rupiah yang terjadi dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik.

Dari sisi global, menurutnya, penguatan dolar AS biasanya dipicu oleh kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan kondisi ketidakpastian global yang membuat investor cenderung mencari aset yang lebih aman (flight to safety). Hal ini menyebabkan arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sementara dari sisi domestik, faktor seperti defisit transaksi berjalan, kebutuhan impor yang tinggi, serta persepsi pasar terhadap prospek ekonomi dan fiskal juga turut memengaruhi.

"Jadi meskipun sebelumnya rupiah sempat menguat, perubahan sentimen global yang cepat dapat dengan mudah membalikkan arah tersebut," ungkap Ronny.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengolah dan eksportir sarang burung walet PT Esta Indonesia Tbk. (NEST) membidik lonjakan kapasitas produksi hingga dua kali lipat pada akhir 2026 seiring mulai beroperasinya fasilitas produksi baru di Demak, Jawa Tengah.

Direktur Utama Esta Indonesia Anton Siswanto Hoo mengatakan peningkatan kapasitas tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menangkap pertumbuhan permintaan ekspor, terutama dari pasar China yang masih menjadi tujuan utama produk sarang burung walet Indonesia.

"Dengan beroperasinya fasilitas produksi yang baru di Demak, NEST memperkirakan kapasitas produksi akan bertumbuh dua kali lipat pada akhir tahun 2026," ujar Anton dalam Paparan Publik, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, ekspansi kapasitas harus diimbangi dengan penguatan rantai pasok agar fasilitas produksi dapat beroperasi secara optimal.

"Tentunya fasilitas produksi perusahaan tidak akan optimal apabila manajemen tidak memperhatikan rantai pasok, baik dari segi kuantitas maupun kualitas," katanya.

Untuk memperkuat pasokan bahan baku, NEST mengembangkan sistem pengelolaan rumah burung walet berbasis teknologi Internet of Things (IoT). Teknologi tersebut memungkinkan perusahaan memantau suhu dan kelembapan rumah burung secara real time sehingga dapat menjaga kondisi mikroklimat yang dibutuhkan burung walet.

Saat ini, implementasi IoT telah diterapkan di 15 rumah burung milik perseroan. Selanjutnya, teknologi tersebut juga akan diperluas kepada para pemilik rumah burung yang menjadi mitra strategis perusahaan di berbagai daerah di Indonesia.

Anton menjelaskan data yang diperoleh melalui IoT akan menjadi dasar pengelolaan rumah burung sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas hasil panen.

Menurutnya, Indonesia memiliki jutaan rumah burung walet yang masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan melalui penerapan teknologi dan tata kelola yang lebih baik.

Di sisi permintaan, perseroan masih optimistis terhadap prospek industri hilir sarang burung walet. Anton menilai konsumsi produk sarang burung walet di China terus berkembang, tidak lagi terbatas sebagai makanan premium, tetapi mulai bergeser menjadi bagian dari produk kesehatan (wellness product).

Ia menyebut produk sarang burung walet dalam bentuk minuman siap konsumsi (ready-to-drink) kini semakin diterima masyarakat dan menjadi bagian dari gaya hidup konsumen, sehingga membuka peluang pertumbuhan pasar yang lebih luas.

Meski demikian, pertumbuhan tersebut juga membawa tantangan bagi eksportir untuk menjaga kualitas produk sesuai standar keamanan pangan yang berlaku. Produk ekspor NEST harus memenuhi persyaratan tidak hanya dari sisi bentuk, warna, dan berat, tetapi juga kandungan protein hingga batas kandungan logam berat maupun kontaminan.

Optimisme terhadap prospek bisnis juga didukung oleh pemulihan kinerja perseroan pada awal tahun ini. Setelah laba bersih NEST turun 26,59% sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, perusahaan berhasil membalikkan tren dengan mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 38% secara tahunan pada kuartal I/2026.

Perseroan meyakini momentum pemulihan tersebut akan berlanjut sepanjang 2026 seiring meningkatnya permintaan ekspor serta bertambahnya kapasitas produksi dari fasilitas baru di Demak.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD.

Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027.

"Pak Menkeu, Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam UU APBN 2027 mengusulkan untuk 30 persen itu kita relaksasi," ujar Askolani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (24/6).

Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi, saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Selain ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen, UU HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur. Namun, Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada 2027 dapat berjalan lebih stabil.

"Selain 30 persen belanja pegawai, UU HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di UU APBN 2027 untuk direlaksasi," terangnya.

Lantas, apakah pelonggaran batas belanja pegawai pemda merupakan solusi untuk APBN yang tekor?

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pelonggaran ini kurang tepat dibaca sebagai upaya menutup masalah APBN pusat. Ia menyebut justru yang sedang dihadapi pemerintah adalah tekanan fiskal di daerah.

Yusuf menyampaikan akar persoalannya terdapat pada UU HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Masa transisinya akan berakhir pada Januari 2027, sementara masih banyak daerah yang rasio belanja pegawainya jauh di atas angka tersebut.

"Ketika tenggat itu semakin dekat, muncul kekhawatiran karena daerah seolah dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara mengurangi PPPK atau tidak memenuhi ketentuan undang-undang," ujar Yusuf saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (24/6).

Karena itu, pemerintah memilih memperpanjang masa transisi melalui UU APBN. Yusuf menuturkan rencana tersebut merupakan langkah untuk meredakan tekanan fiskal daerah dan menjaga agar pembayaran gaji PPPK tetap berjalan, bukan karena pemerintah pusat sedang mencari cara menutup defisit anggaran.

Yusuf menegaskan batas belanja pegawai 30 persen itu tidak dihapus, tetapi hanya berubah jadwal penerapannya. Ia mengatakan secara hukum pemerintah memanfaatkan UU APBN sebagai dasar untuk memperpanjang masa transisi tanpa harus merevisi UU HKPD.

"Tetapi tentu ada konsekuensinya. Filosofi awal batas 30 persen adalah mendorong daerah agar tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran untuk belanja aparatur dan memiliki ruang yang lebih besar untuk pembangunan serta layanan publik," terangnya.

Ia menuturkan ketika masa transisi diperpanjang, ruang untuk mencapai tujuan itu ikut tertunda. Akibatnya, belanja pegawai tetap mendominasi APBD dan belanja yang sifatnya produktif, seperti infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik, berpotensi semakin tertekan.

Yusuf mengungkapkan permasalahan ini muncul akibat dari beberapa faktor. Di satu sisi, transfer ke daerah (TKD) mengalami penyesuaian sehingga kapasitas APBD ikut tertekan. Di sisi lain, pengangkatan PPPK dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir memang menambah beban belanja pegawai yang harus ditanggung daerah.

Namun, menurutnya, persoalan yang lebih mendasar sebenarnya adalah kapasitas fiskal daerah yang memang lemah. Banyak kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada transfer dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka relatif kecil sehingga tambahan beban pegawai sekecil apa pun akan langsung terasa.

"Jadi saya tidak melihat masalah ini semata-mata akibat rekrutmen yang berlebihan atau kesalahan pemerintah daerah. Lebih tepatnya ada ketidaksinkronan antara kebijakan pengangkatan pegawai dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayainya," ungkap Yusuf.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai batas belanja pegawai maksimal 30 persen dibuat untuk mencegah APBD berubah menjadi mesin pembayaran birokrasi. Hal tersebut karena daerah tetap membutuhkan ruang fiskal untuk jalan, irigasi, sekolah, puskesmas, air bersih, pasar, dan layanan ekonomi lokal.

Syafruddin menjelaskan, rencana pemerintah melonggarkan aturan karena banyak daerah menghadapi kewajiban gaji PPPK, terutama guru dan tenaga kesehatan di tengah pemotongan TKD dan PAD yang lemah.

"Masalahnya, pelonggaran ini hampir pasti mengorbankan belanja modal dan belanja layanan publik. Gaji pegawai bersifat wajib dan sulit ditunda, sedangkan proyek infrastruktur, pemeliharaan fasilitas publik, pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi sekolah, dan program ekonomi lokal lebih mudah dipangkas," kata Syafruddin.

Ia mengatakan daerah mungkin berhasil membayar pegawai, tetapi masyarakat kehilangan kualitas layanan dan kesempatan ekonomi. Karena itu, relaksasi harus bersifat sementara, berbasis data, dan hanya berlaku untuk pegawai layanan dasar yang benar-benar dibutuhkan.

[Gambas:Photo CNN]

Kemudian, Syafruddin mengungkapkan solusi konkret dari permasalahan tersebut harus dimulai dari audit nasional kebutuhan aparatur daerah. Pemerintah perlu memisahkan PPPK layanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan dari pegawai administratif yang tidak mendesak.

"Kebutuhan gaji PPPK layanan dasar harus masuk dalam formula DAU (Dana Alokasi Umum) secara jelas, sehingga daerah tidak menanggung kewajiban nasional tanpa dana yang cukup," tuturnya.

Setelah itu, pemda wajib menyusun peta jalan penurunan belanja pegawai menuju batas 30 persen tanpa mengganggu layanan dasar.

Ia mengusulkan pemerintah juga perlu melindungi belanja modal minimum agar APBD tidak habis untuk gaji. Daerah yang menerima dukungan tambahan harus membatasi rekrutmen baru, mengurangi belanja seremonial, memperbaiki PAD, mendigitalisasi pajak daerah, dan melaporkan struktur belanja secara terbuka.

"Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu melanggar atau mengubah UU. Pemerintah cukup menjalankan transisi fiskal yang disiplin, pegawai layanan publik tetap dibayar, APBD disehatkan, dan belanja pembangunan daerah tetap dijaga," pungkas Syafruddin.

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengusulkan sebanyak 36 titik pembangunan Jembatan Garuda yang tersebar di pelosok desa untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pengusulan pembangunan Jembatan Garuda yang merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun anggaran 2026 ini, hingga saat ini atau tahap pertama membangun 21 jembatan perintis (jembatan gantung), jembatan aramco dan jembatan beton.

"Karena bencana awal tahun 2026, ada sejumlah jembatan rusak, dan kebetulan ada program Presiden Prabowo Subianto yakni Jembatan Garuda, sehingga kami mengusulkan ke Kodim 0823, alhamdulillah direalisasikan," kata Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di sela meninjau beberapa lokasi di Dusun Plampang, Desa Alastengah, Kecamatan Sumbermalang, Situbondo, Sabtu.

Menurut dia, lokasi yang akan dibangun Jembatan Perintis Garuda itu menghubungkan dua desa dengan dibangun jembatan baru untuk memudahkan masyarakat melakukan aktivitas dan mobilitas.

Rio menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat bersama Kodim Situbondo terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat mengenai akses yang lebih layak melalui salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

"Untuk pembangunan jembatan ini ada yang memang tidak ada jembatan selama ini, dan ada pula jembatan yang kondisinya rusak akibat banjir," kata Bupati Rio.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0823/ Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian menyampaikan pada tahap pertama ada sebanyak 21 titik Jembatan Garuda yang akan dibangun, dan sebagian saat ini dalam proses pengerjaan.

"Jadi, dari 21 titik pembangunan Jembatan Garuda tahap pertama ini, pada bulan Juni ada 16 jembatan yang mulai dibangun, yaitu 10 titik jembatan perintis (gantung) dan 6 titik jembatan aramco," katanya.

Dandim Ferry menambahkan, pembangunan Jembatan Garuda memprioritaskan untuk kebutuhan aktivitas warga sehari-hari termasuk akses anak-anak pelajar di desa terpencil.

"Nah, yang hari kita tinjau bersama merupakan salah satu titik yang akan dibangun jembatan gantung," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan olahraga nasional secara menyeluruh, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kesejahteraan, hingga pengembangan sepak bola nasional menuju kualifikasi Piala Dunia 2030.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bersama Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026).

Melalui unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Sabtu (20/6/2026), Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan olahraga nasional, pembinaan generasi muda, serta pengembangan sepak bola Indonesia.

Dalam keterangannya, Teddy menyebut salah satu fokus utama pemerintah adalah memperkuat pembinaan atlet nasional secara berkelanjutan melalui skema pemusatan latihan nasional (pelatnas) multiyears.

Skema tersebut dinilai penting untuk memastikan persiapan atlet Indonesia menghadapi berbagai ajang internasional, mulai dari Southeast Asian Games, Asian Games hingga Olympic Games dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkesinambungan.

“Penguatan pembinaan atlet nasional secara berkelanjutan melalui dukungan pelatnas multi years guna mempersiapkan atlet Indonesia menghadapi SEA Games, Asian Games hingga Olimpiade,” tulis Teddy.

Selain pembinaan, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek kesejahteraan atlet. Menurut Teddy, Presiden mendorong berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan atlet, antara lain melalui pemberian bonus prestasi, peluang karier sebagai anggota TNI, Polri maupun aparatur sipil negara (ASN), akses pendidikan, hingga pengkajian skema dana pensiun atlet.

Pemerintah juga berkomitmen memperluas pengembangan olahraga disabilitas sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga yang inklusif. Salah satu program yang tengah didorong adalah sertifikasi kepelatihan bagi penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan lebih besar untuk berkontribusi dalam pembinaan olahraga nasional.

“Pengembangan olahraga disabilitas, termasuk program sertifikasi kepelatihan bagi penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan lebih luas untuk berkontribusi dalam pembinaan olahraga nasional,” ujar Teddy.

Lebih lanjut, pemerintah juga mempercepat pembangunan pusat pembinaan olahraga nasional dan Akademi Olahraga yang dirancang untuk menjaring sekaligus membina talenta muda sejak usia dini.

Program tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pembinaan atlet yang lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga regenerasi atlet nasional dapat berlangsung secara optimal.

“Percepatan pembangunan pusat pembinaan olahraga nasional dan Akademi Olahraga yang akan menjaring dan membina talenta muda sejak usia dini secara lebih terstruktur dan berkesinambungan,” katanya.

Selain berorientasi pada prestasi, pemerintah juga menempatkan olahraga sebagai instrumen pembentukan karakter generasi muda. Teddy menyebut Presiden memandang olahraga sebagai sarana untuk menanamkan nilai disiplin, sportivitas, dan pengembangan potensi anak-anak Indonesia.

“Penguatan olahraga sebagai wadah pembentukan karakter, disiplin, dan pengembangan potensi generasi muda Indonesia,” tulisnya.

Di sektor sepak bola, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan Timnas Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah ajang FIFA ASEAN pada September–Oktober 2026.

Selain itu, pemerintah bersama federasi sepak bola nasional juga membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat Timnas Garuda dalam menghadapi babak Kualifikasi FIFA World Cup 2030.

“Bapak Presiden menegaskan dukungannya terhadap seluruh program pengembangan sepak bola nasional, termasuk persiapan tim nasional, penguatan sistem pembinaan pemain, serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat internasional,” ujar Teddy.

Menurutnya, pemerintah akan terus membangun dunia olahraga yang inklusif, berprestasi, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mencetak generasi muda yang sehat, tangguh, dan memiliki daya saing global.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk membangun dunia olahraga yang inklusif, berprestasi, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mencetak generasi muda yang sehat, tangguh, dan berdaya saing, sekaligus membanggakan Indonesia di pentas dunia,” tulis Teddy.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan olahraga disabilitas di Indonesia.

Hal tersebut menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan Presiden dengan Erick bersama Pelatih Timnas Indonesia John Herdman di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (19/6/2026).

Erick mengatakan dirinya diminta menyampaikan laporan terkait sejumlah program olahraga nasional. Dalam pembahasan tersebut, Presiden menekankan pentingnya memperluas akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi serta berprestasi di bidang olahraga.

“Alhamdulillah tadi saya diminta laporan beberapa hal. Nomor satu, yang pasti Bapak Presiden sangat peduli dengan olahraga disabilitas,” ujar Erick kepada wartawan usai pertemuan.

Menurut Erick, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 23,9 juta hingga 25,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 11% tercatat aktif atau memiliki minat terhadap kegiatan olahraga.

Data tersebut, lanjutnya, menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan olahraga disabilitas agar semakin inklusif dan berkelanjutan.

“Artinya dengan itu, Bapak Presiden ingin mendorong para olahragawan disabilitas ini benar-benar diperhatikan,” katanya.

Salah satu program yang dilaporkan kepada Presiden adalah pengembangan sertifikasi kepelatihan bagi atlet dan pelaku olahraga disabilitas. Program tersebut diharapkan dapat membuka peluang karier baru bagi mereka setelah tidak lagi aktif sebagai atlet.

“Nah, salah satunya kita punya, yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden, program bagaimana sertifikasi kepelatihan untuk mereka. Jadi setelah jadi pelatih, mereka bisa melatih,” ujar Erick.

Menurutnya, sertifikasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga disabilitas, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi bagi para atlet.

Dalam kesempatan yang sama, Erick menyampaikan Presiden juga berencana mengunjungi fasilitas milik National Paralympic Committee Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pusat pembinaan atlet disabilitas yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung prestasi Indonesia di ajang olahraga internasional.

“Bapak Presiden juga ingin melihat para olahragawan disabilitas dan bahkan akan datang ke Karanganyar melihat juga NPC yang selama ini belum diresmikan,” katanya.

Erick menegaskan perhatian Presiden terhadap olahraga disabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi.

“Karena ini menjadi bagian penting bahwa kita harus memberikan semua warga Indonesia kesempatan yang sama,” tandas Erick.