IDXChannel - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Kementerian Perdagangan memperkuat pengaturan tata niaga gula nasional yang mencakup pengendalian impor, penertiban distribusi, serta pengetatan impor etanol berbahan baku molase untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan tata kelola komoditas gula berjalan lebih tertib dan tepat sasaran, baik untuk kebutuhan konsumsi masyarakat maupun industri.

“Pengaturan tata niaga gula kami lakukan secara menyeluruh, mulai dari impor, distribusi, hingga pengawasan, agar kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi dan tidak terjadi penyimpangan,” ujar Budi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (10/4/2026).

Dia menjelaskan, dalam kebijakan impor, pemerintah menetapkan gula yang masuk ke Indonesia dibatasi berdasarkan jenis dan peruntukannya. Gula kristal mentah (GKM) dan gula kristal rafinasi (GKR) hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha tertentu berstatus Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), sementara gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi masyarakat hanya dapat diimpor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

“Seluruh impor gula ditetapkan berdasarkan Neraca Komoditas sebagai dasar penerbitan Persetujuan Impor (PI). Mekanisme ini bertujuan mengendalikan volume impor agar sesuai dengan kebutuhan riil nasional serta menghindari kelebihan pasokan di pasar domestik,” kat dia.

Di sisi distribusi, lanjutnya, pemerintah melakukan pemisahan dan pengawasan antara gula untuk industri dan gula konsumsi. GKR hanya digunakan sebagai bahan baku atau penolong industri, sedangkan GKP diperuntukkan bagi masyarakat.

“Kami pastikan distribusi GKR tidak masuk ke pasar konsumsi. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha,” tuturnya.

Dia menyebut, pemerintah juga memperketat tata niaga impor etanol sebagai produk turunan berbasis molase. Melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), impor etanol hanya dapat dilakukan setelah memperoleh PI dari Kementerian Perdagangan dan rekomendasi teknis dari kementerian terkait.

Hingga 7 April 2026, telah diterbitkan 6 PI dengan alokasi 6,94 juta liter, tetapi realisasinya baru mencapai 10.096 liter. Sementara itu, sepanjang 2025, pemerintah telah menerbitkan 13 PI etanol dengan total alokasi sebesar 13,28 juta liter. Namun, realisasi impor hanya mencapai 2,37 juta liter atau sekitar 17,87 persen.

Budi menilai rendahnya realisasi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan kebijakan impor benar-benar mencerminkan kebutuhan industri.

“Kami akan terus melakukan evaluasi agar kebijakan impor, termasuk etanol, lebih tepat guna dan tidak menimbulkan distorsi di pasar,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menyampaikan dukungannya terhadap upaya penguatan tata kelola komoditas gula nasional. Dia menilai seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian teknis hingga jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN), merupakan pihak-pihak profesional yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan berbagai tantangan di sektor gula.

Pada Raker tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong agar impor GKR dilakukan hanya melalui BUMN. Komisi VI DPR RI juga membentuk panitia kerja untuk pengawasan impor gula dan akan melakukan rapat lanjutan terkait tata kelola gula nasional.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Pemerintah mulai menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional.

Melalui aturan ini, pembelian Pertalite dibatasi maksimal 50 liter per hari untuk setiap kendaraan. Kebijakan ini juga berlaku untuk solar subsidi (JBT) bagi kendaraan pribadi.

Sementara itu, kendaraan umum penumpang dan angkutan barang tidak mengalami perubahan aturan pembelian.

Langkah efisiensi energi di tengah dinamika global

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi di negaranya, kita bersyukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Konferensi Pers Transformasi Budaya Kerja Nasional & Kebijakan Energi di Seoul, Korea Selatan, dikutip dari siaran pers, Rabu, 1 April 2026.

Masyarakat diminta gunakan BBM secara bijak

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga stabilitas energi dengan menggunakan BBM secara wajar dan tidak berlebihan.

Partisipasi masyarakat dinilai penting agar distribusi BBM tetap merata dan tidak terjadi kelangkaan di lapangan.

"Stabilitas ini tidak bisa dijaga sendiri okeh pemerintah. Perlu dukungan dan kerja sama seluruh masyarakat dengan menggunakan BBM secara bijak. Kita ikut menjaga ketersediaan energi tetap aman dan merata untuk semua," jelas Bahlil.

(ANN)

Pemerintah resmi membatasi pembelian BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, sebanyak 50 liter per kendaraan per hari mulai besok, Rabu (1/4). Namun, pembatasan itu tidak berlaku bagi kendaraan umum, baik untuk perorangan maupun barang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan langkah itu diambil untuk memastikan distribusi BBM lebih adil.

"Untuk memastikan distribusi BBM yang lebih adil dan merata, pembelian BBM subsidi dilakukan melalui penggunaan barcodeMyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan per hari," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (31/3).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong agar masyarakat bijak saat membeli BBM. Menurut dia, satu mobil pribadi cukup diisi 50 liter per hari.

"Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter, itu tanki sudah penuh satu hari. Kita akan mendorong ke sana," kata Bahlil.

Langkah pemerintah ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk menahan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti menilai kebijakan pembatasan pembelian BBM dapat menjadi solusi efektif dari sisi internal untuk meredam dampak lonjakan harga minyak, selama tidak diikuti kenaikan subsidi.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Susenas 2024-2025, rata-rata konsumsi BBM rumah tangga berada di kisaran 30-45 liter per hari. Dengan asumsi tersebut, kebutuhan kelompok masyarakat menengah ke bawah dinilai masih dapat terpenuhi.

"Kalau kita gunakan data Susenas 2024-2025, rata-rata konsumsi rumah tangga kisaran 30-45 liter per hari. Jadi saya kira untuk rumah tangga yang mengkonsumsi BBM bersubsidi dari desil 1-5 cukup," ujar Yayan kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Yayan, pembatasan ini juga bertujuan untuk mencegah kelompok masyarakat mampu dalam membeli BBM bersubsidi. Pasalnya, disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi dapat mendorong pergeseran konsumsi.

Pembatasan juga menjadi instrumen pengontrol konsumsi, khususnya bagi masyarakat mampu yang cenderung menggunakan banyak BBM.

"Yang mengkonsumsi BBM di atas 35-40 liter itu ya orang-orang kaya. Jadi kebijakan kuota untuk membatasi pembelian BBM sebagai pengontrol, sehingga orang kaya dibatasi pembeliannya, sedangkan desil 2-5 tidak terganggu," terangnya.

Ia menilai kebijakan pembatasan cukup untuk menjaga stabilitas dalam negeri tanpa harus menaikkan subsidi. Langkah ini juga dapat mengurangi kepanikan masyarakat di tengah ketidakpastian global, serta menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap situasi daya beli masyarakat yang sedang turun.

Yayan menambahkan, menjaga harga BBM tetap stabil berperan penting dalam menahan inflasi dan gejolak ekonomi, terutama ketika harga barang impor mulai naik akibat biaya logistik global yang meningkat. Apalagi, ada dampak yang lebih besar akan terjadi jika subsidi dicabut dan harga BBM naik. Tingkat kemiskinan bakal melesat.

"Dampak kenaikan harga BBM akibat pencabutan subsidi saat ini akan meningkatkan kemiskinan 5-10 persen bahkan secara ekstrem 15 persen dari baseline," ujarnya.

Kenaikan harga BBM, lanjutnya, akan berdampak langsung pada biaya transportasi, sektor akomodasi, hingga harga pangan. Di sisi lain, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dinilai sebagai langkah strategis untuk mencegah lonjakan konsumsi BBM subsidi.

"Jika harga BBM non-subsidi naik maka orang akan bergeser ke harga BBM lebih murah. Akhirnya konsumsi BBM bersubsidi akan meledak dan mengakibatkan beban subsidi semakin banyak," imbuh Yayan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov melihat kebijakan pembatasan ini tidak sekadar langkah teknis, melainkan sinyal antisipatif pemerintah dalam menghadapi risiko krisis energi.

Ia menilai kebijakan ini berfungsi sebagai early warning system agar masyarakat mulai beradaptasi dengan kondisi global yang tidak menentu. Dalam jangka pendek, pembatasan dinilai tidak akan mengganggu mobilitas, tetapi dapat menahan lonjakan konsumsi BBM.

"Pembatasan ini bisa menahan laju konsumsi domestik agar tidak melonjak liar, terutama risiko penimbunan BBM, sehingga tekanan terhadap APBN tidak semakin dalam," kata Abra.

Abra juga menyoroti keputusan pemerintah menahan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi global. Kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap beban fiskal negara.

"Harga Pertalite dan Pertamax ditahan, ini memang bisa menjadi opsi terbaik untuk menjaga daya beli dan memastikan roda ekonomi tetap berputar. Namun, konsekuensinya adalah beban fiskal akan meningkat," ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Tanpa itu, APBN akan terus tergerus.

Secara keseluruhan, pembatasan BBM dapat menjadi instrumen jangka pendek untuk meredam dampak lonjakan harga minyak global. Namun, Abra mengingatkan efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi kebijakan dan keberhasilan pemerintah dalam memastikan subsidi tepat sasaran di tengah gejolak harga minyak.

"Kebijakan seperti ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dibarengi dengan reformasi yang lebih fundamental, yaitu mendorong subsidi yang lebih targeted dan tepat sasaran, agar tidak dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu. Tanpa itu, ruang fiskal kita akan terus tergerus dan justru mempersempit kemampuan pemerintah dalam menghadapi krisis energi yang lebih besar ke depan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memberikan pandangan tersendiri jika pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi benar-benar dibatasi oleh pemerintah mulai 1 April 2026.
Adapun, rencana pembatasan pembelian BBM itu mulanya terungkap dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.
Dalam beleid itu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter solar per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter solar per hari per kendaraan.
Khusus Pertalite, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Sementara itu, untuk pembelian Pertalite dan solar dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan pribadi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, yang paling terdampak dari pembatasan pembelian BBM adalah angkutan umum seperti taksi online. Artinya, ada implikasi jumlah konsumen taksi online yang bisa dilayani, atau trip yang berkurang.
Selain itu, pembatasan pembelian BBM dilakukan pada saat konsumen kelas menengah melemah daya belinya. Menurut Bhima, memang ada kelas menengah yang pakai BBM subsidi, tapi ada fakta 142 juta kelas menengah Indonesia rentan.
"Kelas menengah sendiri turun 1 juta orang tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Mau dibilang tidak berhak BBM subsidi juga problematis, karena garis kemiskinan Indonesia terlalu rendah," kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Bhima menilai, opsi yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menertibkan kebocoran solar subsidi yang dinikmati perusahaan tambang dan sawit. Dengan kata lain, pembatasan ketat di SPBU dimulai dengan angkutan logistik perusahaan ekstraktif.
"Lagipula di tengah harga komoditas naik, perusahaan tambang dan sawit mendapat windfall keuntungan besar. Jangan sampai negara bocor berikan solar subsidi ke perusahaan yang labanya besar sementara konsumen rumah tangga diperketat pembeliannya," jelas Bhima.
Dia menambahkan bahwa harus ada keadilan soal kebijakan BBM. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan subsidi angkutan publik dengan tarif Rp1.
"Konsumsi BBM bisa turun efektif kalau kendaraan pribadi bergeser ke transportasi publik. Di luar Jabodetabek bisa koordinasi dengan Pemda untuk mempercepat pembangunan sarana prasarana transportasi umum," tutur Bhima.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti berpendapat, jika pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi maka yang harus disoroti adalah sistem pencatatannya harus baik dan transparan.
Menurutnya, hal ini untuk mengurangi keluhan masyarakat. Pasalnya, konsumsi BBM subsidi memang perlu dikontrol.
"Agar Orang kaya tidak beli BBM subsidi," ucap Yayan.
Dia juga menilai bahwa pembatasan berlaku untuk mengurangi dampak pengaruh harga BBM non subsidi. Dengan begitu, orang kaya tidak membeli BBM bersubsidi karena harga BBM yang lebih murah.

Bisnis.com,JAKARTA — BPH Migas disebut bakal membatasi pembelian bahan bakarr minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.
Hal ini diketahui berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.
Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas pada 30 Maret 2026.
Bisnis pun telah mengonfirmasi kebenaran beleid tersebut kepada Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho. Dia mengatakan, informasi lebih lanjut akan diumumkan oleh pemerintah.
"Izin, mohon ditunggu keterangan resmi dari pemerintah rencananya hari ini atau besok," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Dalam beleid itu, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.
Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.
Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) dan Jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) RON 90.
Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90.
"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.
Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).
Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Badan Usaha Penugasan wajib mensosialisasikan Keputusan ini kepada Penyalur, Konsumen Pengguna dan masyarakat.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.

Bisnis.com,JAKARTA — BPH Migas disebut bakal membatasi pembelian bahan bakarr minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.
Hal ini diketahui berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.
Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas pada 30 Maret 2026.
Bisnis pun telah mengonfirmasi kebenaran beleid tersebut kepada Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho. Dia mengatakan, informasi lebih lanjut akan diumumkan oleh pemerintah.
"Izin, mohon ditunggu keterangan resmi dari pemerintah rencananya hari ini atau besok," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Dalam beleid itu, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.
Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.
Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) dan Jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) RON 90.
Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90.
"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.
Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).
Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Badan Usaha Penugasan wajib mensosialisasikan Keputusan ini kepada Penyalur, Konsumen Pengguna dan masyarakat.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menetapkan batas maksimal jumlah uang yang ditukar dalam momen menyambut perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H/2026. Jumlah itu di angka Rp 5,3 juta dalam berbagai pecahan per orang.

"Dalam berbagai pecahan, dari Rp 1.000 sampai Rp 50.000, nanti bisa dimaksimalkan sejumlah Rp 5.300.000 atau bisa juga kalau ingin menukar lebih kecil dari itu," kata Analis Senior Departemen Pengelolaan Uang BI, Fenty Tirtasari Ekarina di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia dalam siniar bertema "Jaga Harga, Jaga Rupiah: Pengendalian Inflasi Jelang HBKN bersama SERAMBI 2026" mengatakan, di wilayah DKI Jakarta, BI menyediakan sebanyak Rp 52,6 triliun uang kartal yang disalurkan melalui perbankan. Lalu, dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 1,8 triliun uang bisa ditukar melalui layanan penukaran Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026.

Layanan itu tersebar pada 3.191 lokasi penukaran di Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan 21 bank di wilayah DKI Jakarta. "Lokasinya ada di masjid, di kantor bank dan juga di kas keliling terpadu," ujar Fenty.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus BalikAngkutan Lebaran 2026.

Beleid yang salah satunya mengatur pembatasan operasional angkutan barang itu tertuang dalam SKB Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026; HK.201/1/21/DJPL/2026; Kep/43/II/2026; 20/KPTS/Db/2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan menjelaskan bahwa SKB itu diteken dalam rangka memastikan pelaksanaan angkutan Lebaran 2026 berjalan dengan lancar.

"Sama halnya seperti angkutan lebaran tahun lalu ataupun Nataru kemarin, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan perlu ada pengaturan pada kendaraan - kendaraan logistik," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

Adapun, pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan secara kontinu mulai 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat. Pengaturan tersebut berlaku baik di jalan tol maupun jalan non tol atau arteri.

Secara teknis, pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Meski demikian, terdapat pengecualian pembatasan bersyarat pada kendaraan yang mengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta barang pokok.

Setidaknya, terdapat 36 ruas tol yang akan dilakukan pembatasan angkutan barang pada periode yang telah ditetapkan.

Berikut daftar ruas tol yang memberlakukan pembatasan angkutan barang Lebaran 2026:

Riau:

- Pekanbaru - Kandis - Dumai

Jambi dan Sumatra Selatan:

- Betung (Simpang Sekayu) - Tempino - Jambi (segmen Bayung Lencir - Tempino - Simpang Ness)

Lampung dan Sumatera Selatan:

- Bakauheni - Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung - Palembang

DKI Jakarta - Banten:

- Jakarta - Tangerang - Merak

DKI Jakarta:

- Prof. DR. Ir. Soedijatmo

- Jakarta Outer Ring Road I (JORR I)

- Cawang - Tomang - Pluit

- Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit)

DKI Jakarta dan Jawa Barat:

- Jakarta - Bogor - Ciawi

- Ciawi - Cigombong - Cibadak;

- Bekasi - Cawang - Kampung Melayu

- Jakarta - Cikampek

Jawa Barat:

- Cikampek - Purwakarta - Padalarang - Cileunyi

- Cikampek - Palimanan - Kanci

- Jakarta - Cikampek II Selatan segmen Sadang - Setu (Fungsional)

- Cileunyi - Sumedang - Dawuan

- Bogor Ring Road (BORR)

Jawa Barat - Jawa Tengah:

- Kanci - Pejagan

Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta:

- Pejagan - Pemalang - Batang - Semarang

- Krapyak - Jatingaleh, (Semarang)

- Jatingaleh - Srondol, (Semarang)

- Jatingaleh - Muktiharjo, (Semarang)

- Semarang - Solo - Ngawi

- Semarang - Demak (seksi Sayung - Demak)

- Yogyakarta - Solo - NYIA Kulon Progo (segmen Kartasura - Klaten - Prambanan)

- Yogyakarta - Solo - NYIA Kulon Progo (segmen Prambanan - Purwomartani) (Fungsional)

- Yogyakarta - Bawen (Seksi Ambarawa - Bawen (Fungsional)

Jawa Timur:

- Ngawi - Kertosono

- Kertosono - Mojokerto

- Mojokerto - Surabaya

- Surabaya - Gempol

- Gempol - Pandaan - Malang

- Surabaya - Gresik

- Gempol - Pasuruan - Probolinggo

- Probolinggo - Banyuwangi (Seksi Gending - Kraksaan - SS Paiton - Besuki) (Fungsional)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan membatasi penuh kendaraan angkutan barang di ruas tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Sabtu mengatakan kebijakan tersebut diterapkan usai rapat koordinasi dengan Korlantas Polri, menyikapi kebijakan Menteri PANRB Rini Widyantini terkait penerapan work from anywhere (WFA) pada 29–31 Desember 2025.

"Sehingga diputuskan ada penambahan pengaturan lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru ini, terutama terkait dengan pembatasan angkutan barang (di tol). Jadi yang tadinya ada window time di 21-22 (Desember 2025), kemudian 29-31, (Desember 2025), ini kita tidak ada window time, artinya terus berlaku (pembatasan kendaraan angkutan barang)," kata Aan usai rapat koordinasi dengan jajaran Korlantas Polri.

Dia menyampaikan evaluasi pengelolaan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dilakukan bersama Korlantas Polri karena kebijakan WFA diperkirakan memicu peningkatan serta perubahan pola pergerakan masyarakat selama masa libur panjang akhir tahun.

Berdasarkan hasil rapat, kata Aan, pembatasan angkutan barang di ruas tol diberlakukan tanpa window time, sehingga selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, kendaraan angkutan barang dilarang melintas di jalan tol selama 24 jam penuh.

Sementara itu, untuk jalan arteri, pembatasan angkutan barang tetap menggunakan window time, yakni diperbolehkan melintas pada pukul 22.00 hingga 05.00 demi menjaga keseimbangan distribusi dan kelancaran lalu lintas.

"Untuk (jalan) arteri, ini masih kita berlakukan window time, itu diperbolehkan (kendaraan angkutan barang melintas) dari jam 22.00 sampai jam 05.00. Kemudian pengaturan yang lainnya tidak ada perubahan," beber Aan.

Aan menjelaskan pembatasan angkutan barang telah berlaku sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Sementara pengaturan teknis di lapangan sepenuhnya diserahkan kepada Polri melalui diskresi kepolisian sesuai situasi aktual.

"Dan (kebijakan yang lain) semua diserahkan ke Polri untuk keputusan di lapangan, artinya kepolisian bisa menilai, bisa melakukan diskresi kepolisian sesuai dengan situasi yang ada," tutur Aan.

Dia juga menyikapi soal adanya permintaan pengusaha yang berharap pembatasan angkutan barang diberlakukan pada Hari H. Menurutnya, para pengusaha logistik bisa memanfaatkan distribusi melalui window time yakni pukul 22.00 hingga pukul 05.00 di jalan arteri.

"Kita kan ada window time nanti di jalan arteri," kata Aan.

Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kendaraan angkutan barang selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 untuk mengurangi kemacetan selama libur akhir tahun.

Kebijakan itu diatur Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan selama Natal dan Tahun Baru.

Peraturan tersebut merupakan SKB Nomor: KP - DRJD 6064 Tahun 2025, HK.201/11/19/DJPL/2025, 104/KPTS/Db/2025, Kep/230/XI/2025 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol Agus Suryonugroho.

Dalam SKB itu, pembatasan angkutan barang diberlakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Meski begitu, bagi kendaraan angkutan barang yang membawa bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG), hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok, mendapatkan pengecualian dari kebijakan itu.

Hanya saja, kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025