Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka berkolaborasi lintas daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data. Kesepakatan ini didasarkan pada visi yang sama dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif dan akurat.
Hal itu terungkap usai pertemuan yang digelar di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) yang berfokus pada diskusi intens mengenai integrasi data, interoperabilitas layanan publik, dan peluang kolaborasi strategis pada sektor-sektor prioritas. Pertemuan ini menjadi penanda bahwa tantangan pemerintahan modern tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial.
Sumedang, yang telah lebih dulu dikenal sebagai salah satu daerah pionir digital government di Jawa Barat, berbagi pengalaman terkait pembangunan command center, integrasi data sektoral, serta implementasi program Satu Data.
Pemkab Sumedang memaparkan bagaimana pemanfaatan data, dashboard sektoral dan algoritma analitik yang terbukti membantu meningkatkan akurasi kebijakan. Akurasi kebijakan yang dimaksud termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan percepatan pelayanan publik.
Sementara itu, Majalengka datang dengan komitmen untuk mempercepat transformasi digital, khususnya dalam layanan dasar dan perencanaan pembangunan. Majalengka mengapresiasi sekaligus menyiapkan langkah serupa yang disesuaikan dengan kebutuhan lokalnya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan bahwa era baru pemerintahan menuntut setiap kebijakan berbasis fakta yang real-time, bukan sekadar asumsi.
“Kami percaya masa depan pemerintahan ditentukan oleh bagaimana membaca data dan membuat keputusan secara cepat. Kolaborasi antar daerah menjadi kunci agar transformasi ini berjalan lebih luas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Majalengka Herman Suherman menilai Sumedang sebagai salah satu laboratorium tata kelola digital yang paling berhasil di daerah.
Pihaknya menegaskan, Majalengka ingin memperkuat kapasitas digital daerah, terlebih dengan berkembangnya kawasan strategis seperti BIJB Kertajati, Aerocity, hingga kawasan industri baru yang menuntut pemerintahannya lebih siap.
“Kami datang bukan hanya belajar, tetapi membangun kemitraan yang saling menguatkan. Pemerintahan berbasis data hanya akan berhasil jika kita membuka kolaborasi,” katanya.