Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) mengaku tidak sulit untuk mengadopsi beragam solusi inovatif korporasi milik China Mobile ke Indonesia guna memacu pertumbuhan bisnis perusahaan di segmen business-to-business (B2B). Segmen ini dinilai masih cukup segar bagi bisnis masa depan operator seluler.

XLSMART menilai bahwa operator seluler perlu memacu pendapatan di luar layanan konektivitas atau go beyond connectivity, untuk menjaga pertumbuhan bisnis dengan memboyong teknologi mutakhir seperti monetisasi 5G, solusi industri vertikal, kecerdasan buatan (AI), hingga pengembangan kota pintar (smart city) ke pasar domestik.

XLSMART menilai ruang pertumbuhan sektor B2B di Indonesia masih sangat besar, terutama dalam mendukung digitalisasi layanan pemerintahan asalkan pemerintah bersedia untuk memberi dukungan lebih baik dari sisi kemudahan penggelaran hingga komando tunggal.

Director and Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART, Andrijanto Muljono, mengungkapkan optimalisasi pasar korporasi menjadi keharusan bagi operator seluler saat ini mengingat pendapatan rata-rata per pengguna (Average Revenue Per User/ARPU) dari sektor B2C cukup menantang.

Perusahaan membuka peluang membawa solusi B2B yang dipamerkan China Mobile pada ajang MWC Shanghai 2026 ke Indonesia.

“B2B solution yang ada di Cina sukses diterapkan. Karena kan kalau kita mobile operator ini kan ARPU dari B2C nya udah susah ya. Jadi kita harus go beyond connectivity, nah itu adalah B2B business,” ujar Andrijanto kepada Bisnis di sela-sela acara MWC Shanghai 2026, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Andrijanto menambahkan XLSMART telah menjalin kerja sama dengan raksasa telekomunikasi asal Negeri Tirai Bambu tersebut dan saat ini sudah mengantongi beberapa proyek dalam perencanaan (pipeline). Meski demikian, transfer teknologi ini memerlukan penyesuaian struktural agar dapat berjalan optimal di Indonesia.

“[Solusi China Mobile] Bisa diadopsi di Indonesia, dengan modifikasi karena di sini kan rule dan regulasinya berbeda,” kata Andrijanto.

Dia mencontohkan penerapan konsep smart city di Cina dinilai sangat efektif karena didukung oleh pusat komando dan manajemen data terpadu yang melintasi berbagai departemen dalam satu sistem komando. Sementara di Indonesia, struktur pemerintahan yang demokratis membuat koordinasi antar-instansi menjadi lebih kompleks sehingga tata kelola data berdaulat memerlukan pendekatan yang berbeda.

Tantangan lainnya muncul pada aspek pendanaan, mengingat proyek-proyek sektor publik di Indonesia sangat bergantung pada anggaran negara, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Itu juga penggunaan APBN/APBD menjadi satu pertimbangan. Teknologinya tidak ada masalah, tinggal lokal wisdom-nya,” tutur Andrijanto.

Solusi China Mobile

Dalam ajang MWC Shanghai 2026, raksasa telekomunikasi global China Mobile memamerkan portofolio solusi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terintegrasi yang menyasar berbagai sektor kehidupan, mulai dari pemenuhan hak penyandang disabilitas, olahraga, budaya, hingga sektor keuangan.

China mengeksplorasi bentuk-bentuk baru kecerdasan seluler mencakup perangkat keras mutakhir seperti ponsel AI, kacamata AI, dan pengembangan robot humanoid guna merekonstruksi paradigma layanan di era kecerdasan murni.

Chairman Mobile Communications Group, Chen Zhongyue, menyatakan pentingnya nilai inklusivitas di balik pengembangan inovasi teknologi masa depan seperti AI. Teknologi mutakhir dituntut mampu menjangkau kelompok-kelompok yang sebelumnya terisolasi dari akses digital komersial.

“Kecerdasan buatan seharusnya tidak hanya melayani segelintir elit, juga tidak hanya melayani masyarakat umum. Seharusnya juga memperhatikan setiap kehidupan,”kata Chen pada ajang MWC Shanghai 2026, Rabu (24/6/2026).

Sebagai bukti nyata, China Mobile menghadirkan model AI khusus yang memberikan kemandirian bagi penyandang disabilitas wicara dan rungu di Tiongkok.

Melalui platform pintar ini, jaringan telekomunikasi berfungsi memproses penguraian semantik, penalaran cloud, serta generasi cerdas dalam hitungan milidetik sehingga pengguna dapat berkomunikasi secara mandiri.

Selain aspek inklusivitas sosial, perusahaan membawa kapabilitas kecerdasan buatan ke sektor hiburan dan olahraga, salah satunya diaplikasikan pada siaran Piala Dunia 2026 melalui anak usahanya, Migu Mobile.

Platform tersebut merilis agen tampilan cerdas yang mentransformasikan jalannya pertandingan di stadion menjadi peta taktis visual pada layar gawai pelanggan dalam waktu seketika.

Di segmen industri makro, korporasi membangun Platform Internet Industri Cina untuk mengotomatisasi sektor manufaktur, perbankan, dan energi. Melalui kolaborasi sistem pemadam kebakaran cerdas, keahlian manual para pekerja baja digantikan oleh deteksi api dan penilaian suhu berbasis data algoritma AI, sehingga mampu mereduksi risiko kecelakaan kerja di lingkungan ekstrem beradiasi tinggi.

SD-WAN Huawei

Selain bekerja sama dengan China Mobile, XLSMART juga baru saja menjalin kerja sama dengan Huawei Technologies dalam menghadirkan One Stop Solution untuk UKM berbasis jaringan 5G SD-WAN.

CMO of ICT Huawei Asia Pacific James Zhang menjelaskan identifikasi masalah di lapangan menjadi kunci dalam merumuskan solusi teknologi yang tepat sasaran bagi para pelaku usaha. Sebelum One Stop Solution 5G SD-WAN ini hadir, perusahaan telah melakukan riset pasar dan mendengar masalah yang dihadapi UKM.

“Kami bisa mendengar dari pelanggan, dan belajar dari titik masalah, dan menemukan kebutuhan ICT yang tepat. Jadi kami menemukan tiga titik masalah dan kebutuhan,” ujar James.

Menurutnya, para pelaku UKM setidaknya menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, kebutuhan akan konektivitas tinggi yang stabil. Kedua, urgensi pemanfaatan teknologi AI CCTV guna mendukung operasi keamanan sekaligus operasional pintar (smart operation).

Menjawab kebutuhan tersebut, Huawei dan XL Smart menawarkan produk standar 'konektivitas plus'. Skema ini mengintegrasikan operasional jaringan sebagai titik masuk awal, yang kemudian diperkuat dengan kemampuan AI guna memangkas biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan manajemen usaha yang lebih cerdas.

Untuk model bisnis multi-jaringan, solusi yang ditawarkan mencakup penggunaan SD-WAN dengan pengetahuan intelektual serta perlengkapan otomatis yang mengintegrasikan keamanan dan operasi pintar. Sementara itu, pendekatan berbeda diterapkan untuk sektor kuliner maupun jaringan toko tunggal (single-store).

“Untuk makanan dan jaringan, untuk jaringan single-store, kami menggunakan 5G network untuk menghasilkan aktivitas yang berharga. Sementara itu, kami bisa menjaga bisnis kami dengan 0 interruption dan 0 lag. Akhirnya, kami bersama-sama menjalankan SME, Connect Better, See Smarter, and Service Faster,” kata James.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut seluruh data kementerian dan lembaga mulai terhubung pada 1 Juni 2026. Integrasi tersebut menjadi bagian dari penguatan government technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Luhut mengatakan pemerintah memperluas penerapan digitalisasi melalui proyek percontohan di 42 kabupaten dan Provinsi Bali. Sistem tersebut akan diluncurkan secara penuh pada Oktober 2026 setelah harmonisasi data dan pengembangan AI berjalan dalam beberapa bulan ke depan.

“Tanggal 1 Juni, itu sudah semua terkoneksi dan data mulai terintegrasi. Saya kira butuh beberapa bulan, AI-nya sudah jalan, harmonisasi data sudah mulai jalan, Presiden akan roll out itu pada Oktober tahun ini,” kata Ketua DEN di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menerangkan integrasi data akan membuat pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih presisi. Menurut dia, sistem tersebut memungkinkan pemerintah membaca kebutuhan tiap daerah secara lebih detail.

Luhut menilai digitalisasi pemerintahan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kredibilitas Indonesia di mata investor global. Ia mengatakan isu transparansi, efisiensi, dan reformasi birokrasi selalu menjadi perhatian investor saat dirinya bertemu pelaku usaha internasional di Singapura beberapa hari lalu.

Ia menambahkan, pemerintah juga menghubungkan sistem pengawasan ekspor sumber daya alam melalui National Single Window dan Simbara yang sebelumnya digunakan untuk memantau ekspor batu bara. Sistem tersebut kini mulai diperluas ke komoditas lain seperti timah dan sawit.

Luhut mengatakan pemanfaatan AI akan memperkecil ruang manipulasi data dan mengurangi peluang penyimpangan dalam proses ekspor maupun pengadaan pemerintah. Sistem itu disebut mampu membaca seluruh data secara otomatis sehingga pelaporan pajak, royalti, hingga izin ekspor dapat saling terhubung.

“Dan nanti AI yang baca semua. Jadi enggak bisa lari. Enggak bisa lari,” ujar Ketua DEN.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan National Single Window saat ini telah menjadi portal integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Melalui platform tersebut, seluruh proses perizinan, rekomendasi, hingga dokumen ekspor dimasukkan ke dalam satu sistem yang dapat dianalisis secara digital.

Menurut Suahasil, sistem tersebut mendukung pengelolaan APBN yang lebih adaptif dan disiplin di tengah ketidakpastian global. Pemerintah tetap menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen sambil membiayai berbagai program prioritas seperti MBG, koperasi desa, sekolah rakyat, dan perbaikan layanan kesehatan.

“Indonesia adalah negara yang defisitnya di bawah 3 persen, 2,9 tahun lalu, 2,68 kita rencanakan tahun ini, tetapi bisa tumbuh tahun lalu 5,11, awal tahun ini 5,61,” kata Wakil Menteri Keuangan itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan lebih suka melaksanakan suatu program diawali dengan uji coba terlebih dahulu, tidak terkecuali pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia juga menilai perlunya ada program yang diprioritaskan dibandingkan dengan daerah lain.

Luhut mengatakan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini adalah proyek yang sangat bagus. Namun, dia tidak menampik perlunya evaluasi.

"Satu-satunya yang harus kami evaluasi adalah bagaimana pelaksanaannya. Sejujurnya, rekan-rekan Indonesia, saya sukanya melaksanakan program tersebut didahului dengan uji coba [piloting]," jelasnya pada seminar yang turut dihadiri oleh Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) di kantor DEN, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Luhut mencontohkan penerapan teknologi pemerintahan atau government technology (govtech) yang diujicobakan pertama kali di Banyuwangi, Jawa Timur. Pria yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan ini mengklaim uji coba itu berhasil.

Salah satu uji coba govtech yang diklaim olehnya berhasil menyasar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di daerah. Sebelum adanya digitalisasi, penyaluran salah satu bansos ini seringkali tidak tepat sasaran hingga memicu inefisiensi yang tinggi.

"Sekarang, hanya dalam sebulan, kami sudah memperbaikinya. Sekarang kami uji coba di 44 kabupaten," terangnya.

Luhut juga mengaku sudah melaporkan apa saja yang bisa dievaluasi dari program dengan pagu anggaran Rp335 triliun itu. Misalnya, dengan govtech yang diusung olehnya, pemerintah bisa menyajikan data kebutuhan MBG per daerah yang lebih membutuhkan sehingga lebih tepat sasaran.

Mantan Kepala Staf Presiden pada pemerintahan Joko Widodo ini menilai, data yang akurat bisa membantu Presiden dalam pengambilan keputusan. Apalagi, program ini bisa menghabiskan dana anggaran estimasi Rp1 triliun sehari.

"Jadi Presiden jangan nanti kami berikan data yang tidak benar. Jadi keinginan Presiden itu dapat tercapai, karena saya kira apa yang Presiden sampaikan itu proyek-proyek yang sangat baik. Belum pernah sejarah Indonesia kita bisa tiap hari ada dana sampai ke bawah Rp1 triliun, dan itu memengaruhi ekonomi," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan negara-negara ASEAN+3 tidak bisa menghadapi ketidakpastian global secara sendiri-sendiri. Menurut dia, kolaborasi dan koordinasi kawasan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan geopolitik dan volatilitas energi.

Merespons situasi terkini, DEN bersama ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menggelar seminar ekonomi regional di Jakarta pada Senin (25/5/2026). Forum tersebut mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, sektor keuangan, dan organisasi internasional untuk membahas perkembangan ekonomi kawasan serta respons menghadapi dinamika global.

“Jika kita melihat data saat ini, tantangan ekonomi seperti meningkatnya ketidakpastian, geopolitik, fragmentasi geopolitik yang kian tajam, konflik, dan ketidakstabilan, kita harus sadar akan hal ini,” kata Luhut dalam seminar bertajuk “Navigating Global Uncertainty: Sustaining Growth and Stability in ASEAN” itu.

Ia menyinggung perang Rusia-Ukraina, perlambatan ekonomi global, kebijakan tarif timbal balik, hingga gangguan rantai pasok mulai memberi tekanan baru terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan. Kondisi tersebut membuat koordinasi dan kolaborasi regional menjadi semakin penting.

Luhut menyoroti besarnya ketergantungan negara-negara ASEAN terhadap pasokan energi dan bahan baku industri dari Timur Tengah. Menurut dia, kawasan menjadi rentan terhadap gejolak geopolitik global, terutama jika terjadi gangguan di jalur perdagangan energi dunia seperti Selat Hormuz.

“Terkait harga minyak hari ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika harga rata-rata mencapai 90 dolar AS sementara anggaran negara kita dipatok pada 70 dolar AS, ada selisih 20 dolar AS,” jelas purnawirawan jenderal bintang empat itu.

Luhut memperkirakan lonjakan harga minyak berpotensi menambah tekanan terhadap APBN hingga sekitar Rp 150 triliun. Pemerintah diminta mewaspadai perkembangan harga energi global dalam beberapa bulan ke depan.

Meski demikian, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Ia menyebut defisit transaksi berjalan tetap rendah, sektor perbankan terjaga, dan permintaan domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Meskipun ada tantangan global dan volatilitas nilai tukar, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat,” ujar Luhut.

Ia menambahkan pemerintah terus mendorong deregulasi untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat transparansi tata kelola. Digitalisasi pemerintahan juga dipercepat untuk menekan inefisiensi sekaligus mengurangi potensi korupsi dalam layanan publik dan pengadaan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2026), untuk membahas kondisi ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Teddy menyatakan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga, meski pemerintah tetap mewaspadai potensi dampak eksternal.
“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” ujar Teddy.

Lebih lanjut, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan sejumlah skenario kebijakan yang difokuskan pada perlindungan daya beli masyarakat serta pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan digitalisasi pemerintahan atau govtech.

“Penguatan digitalisasi pemerintahan menjadi bagian penting untuk memastikan efektivitas kebijakan, termasuk dalam menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat,” kata Teddy.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menguji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi. Program tersebut direncanakan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota guna meningkatkan transparansi serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

Menurutnya, digitalisasi bansos diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah melihat peluang untuk menarik arus investasi dari luar negeri, khususnya kawasan Timur Tengah. Upaya ini akan didukung percepatan pembentukan Indonesia Financial Center sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat daya tarik investasi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mulai 1 April 2026 menerapkan delapan kebijakan baru sebagai respons atas dinamika global sekaligus mendorong efisiensi di dalam negeri. Kebijakan ini menyentuh langsung aktivitas masyarakat, mulai dari pola kerja hingga penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi budaya kerja nasional agar lebih adaptif dan produktif di tengah tekanan global.

“Situasi ini bukan hambatan, melainkan momentum untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang lebih modern dan efisien,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (31/3/2026) malam.

Salah satu kebijakan utama adalah penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN), baik di instansi pusat maupun daerah. Aturan ini akan dituangkan melalui surat edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.

Airlangga menjelaskan, skema tersebut sekaligus mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan serta efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas. “Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” katanya.

Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Perjalanan dinas juga dipangkas, masing-masing hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

Untuk sektor swasta, pemerintah mengimbau penerapan WFH secara terbatas melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan, dengan penyesuaian pada kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Namun, sejumlah sektor tetap bekerja normal dari kantor maupun lapangan. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan dikecualikan dari kebijakan WFH. Begitu pula sektor strategis seperti industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka untuk jenjang dasar hingga menengah selama lima hari dalam sepekan. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga tidak dibatasi.

Bisnis.com, BANDUNG-- Daya Saing Kabupaten Sumedang berada di peringkat pertama di Jawa Barat dan peringkat lima di nasional. Data itu merupakan hasil rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk tahun 2025.

Dalam data tersebut, untuk kategori kabupaten tingkat nasional Sumedang berada di peringkat kelima. Sedangkan untuk peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Badung, Bali dengan skor 4,21. Kabupaten Sumedang meraih skor 4,04.

Keunggulan Sumedang dalam IDSD didorong oleh berbagai program strategis, seperti penguatan inovasi pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa pembangunan daerah di Sumedang berjalan secara progresif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan posisi Sumedang sebagai salah satu daerah dengan tingkat daya saing tertinggi di Indonesia,” kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, belum lama ini.

Indeks Daya Saing Daerah sendiri merupakan instrumen pengukuran komprehensif yang menilai produktivitas dan kemajuan wilayah melalui berbagai pilar utama, di antaranya kualitas sumber daya manusia, ekosistem pasar, inovasi, teknologi, kelembagaan, hingga lingkungan pendukung pembangunan daerah.

Menurut Dony, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta dukungan berbagai inovasi pelayanan publik dan transformasi digital yang terus dikembangkan.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah dari kerja bersama dan komitmen kuat seluruh pihak dalam membangun Sumedang secara berkelanjutan. Peringkat pertama di Jawa Barat dan lima besar nasional menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, inovasi daerah, serta daya saing ekonomi masyarakat,” ujar Dony.

Menurutnya, keberhasilan meraih posisi teratas di Jawa Barat menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan telah berada pada jalur yang tepat dan berbasis data serta inovasi.

“Kami terus mendorong transformasi digital, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prestasi ini harus menjadi energi untuk bekerja lebih baik lagi,” katanya

Hasil penilaian BRIN sebelumnya juga menempatkan Sumedang sebagai daerah dengan nilai indeks daya saing tertinggi di Jawa Barat, sekaligus masuk jajaran kabupaten paling kompetitif di Indonesia.

“Prestasi ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi bukti bahwa kualitas SDM, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem pembangunan di Sumedang semakin kompetitif di tingkat nasional,” ucap Dony.

Dony mengatakan, capaian ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan, memperkuat inovasi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju daerah yang unggul dan berdaya saing global.

"Penghargaan ini bagi kami pemerintah daerah bukan menjadi tujuan utama, karena tujuan utama kami adalah menyejahterakan masyarakat, kalaupun ada apresiasi ini adalah bonus bagi kami, sekaligus motivasi untuk mempertahankannya dan terus bekerja lebih keras lagi. Dan semoga penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi warga Sumedang, bahwa daerahnya diberikan apresiasi oleh sebuah lembaga nasional," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan (e-government) bisa mengerek tax ratio alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga menyentuh level 14%.

Luhut mengaku berdasarkan pertemuannya dengan pihak World Bank alias Bank Dunia, organisasi yang berbasis di Washington DC itu menyatakan penerapan e-government secara masif mampu memberikan tambahan tax ratio sebesar 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan posisi tax ratio saat ini yang masih mandek di kisaran 9% hingga 10% terhadap PDB, kebijakan digitalisasi pemerintahan diproyeksikan mampu mendongkrak rasio tersebut ke level 13% hingga 14% terhadap PDB.

"Penerimaan pajak, basisnya akan lebih luas karena semua sudah tersambung, terdigital, semua terkoneksi dengan baik," klaim Luhut dalam paparan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025—2045 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Bappenas RI, dikutip Jumat (27/2/2026).

Oleh sebab itu, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menguji coba atau pilot project e-government di sejumlah daerah seperti Banyuwangi hingga Bali. Dia mencontohkan, salah satu produk pemerintah digital yaitu implementasi e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement).

Luhut mengklaim, jika sebelumnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap terjadi akibat permainan harga, kini e-katalog yang diperkuat akal imitasi (AI) akan secara otomatis memblokir penawaran yang terdeteksi sebagai anomali harga.

Purnawirawan jenderal TNI ini pun melihat digitalisasi ini juga merupakan pendekatan struktural yang secara efektif mencabut kesempatan bagi individu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Karena dia masuk dalam sistem, dia tidak bertemu dengan orang-orang yang bisa memengaruhi 'birahi korupsi' kita, karena pada dasarnya manusia itu punya sifat baik, sifat jelek, semua manusia. Nah tinggal tadi itu bagaimana kita membuat sehingga [korupsi] tidak terjadi," jelasnya.

Transparansi Harta dan Kritik Sistem Coretax

Lebih jauh, integrasi data e-government diyakini akan memberikan transparansi data finansial wajib pajak. Luhut sempat menyinggung rumor di media sosial yang menyebut dirinya memiliki harta Rp271 triliun, hingga kepemilikan saham di Toba Palm.

Menurutnya, di era integrasi data nanti, kehebohan semacam itu tidak akan terjadi lagi karena seluruh profil kekayaan, mulai dari jumlah kendaraan hingga portofolio saham, akan terkoneksi dan dapat dilacak dengan integritas data via e-government.

"Sebagai menteri, Bapak dan Ibu tidak bisa lagi, 'Wah harta saya cuma sekian', dia akan terkoneksi berapa mobilnya Bapak Ibu karena semua sudah terintegrasi datanya yang ada di kita," jelasnya.

Adapun dalam paparan Luhut, dijelaskan e-government diyakini akan memperkuat tata kelola pemerintahan; meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan inklusi layanan publik; serta mendorong transparansi.

Di sisi lain, Luhut turut melontarkan kritik keras terhadap pengembangan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax milik Kementerian Keuangan yang dinilai lamban dan berbiaya mahal.

Dia membandingkan lambannya Coretax dengan sejumlah proyek e-government yang banyak digarap oleh talenta digital lokal. Luhut mengklaim bahwa peranti lunak (software) yang dikembangkan anak muda Indonesia sukses mampu menurunkan akses judi online.

"Saya beritahu sama Menteri Keuangan, 'Kamu enggak bisa Pur [Purbaya Yudhi Sadewa], anu lagi, Coretax mu itu mahal, bertahun-tahun tidak jalan. Pasti ada something wrong dengan sistem itu kan?'," sentil Luhut.

Oleh sebab itu, dia menyerukan kolaborasi lintas sektoral yang digerakkan sepenuhnya oleh talenta dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan digitalisasi pemerintahan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan Indonesia.

“Digitalisasi pemerintahan, khususnya pembenahan dan integrasi data nasional, merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan Indonesia ke depan. Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan fundamental dalam tata kelola pembangunan,” katanya dalam Forum Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah di Kementerian Dalam Negeri, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Kepala Bappenas menerangkan bahwa Indonesia pernah dihargai sebagai salah satu model pembangunan di Asia karena dapat membenahi data dengan baik.

Sejak 1 April 1969, Indonesia telah melakukan pengumpulan data kependudukan dan ketenagakerjaan yang akurat.

Kemudian, pemerintah menggunakan data tersebut untuk menghitung kebutuhan riil masyarakat. Mulai dari pangan hingga layanan dasar lainnya, yang dipenuhi melalui pembangunan SD Inpres, Pasar Inpres, dan berbagai infrastruktur sosial.

Saat ini, lanjut dia, prinsip yang sama diterapkan kembali melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang menegaskan integrasi data lintas sektor sebagai prasyarat mutlak bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nan efektif.

Menteri PPN menyampaikan bahwa SDI bukan sekadar platform teknis, melainkan alat konsolidasi kebijakan yang memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja dengan satu referensi data yang sama.

“Dengan layanan katalog data nasional di Satu Data Indonesia, seluruh subscriber akan selalu ter-update dengan setiap perubahan, karena di dalamnya sudah terdapat metadata, kode referensi, dan data induk yang terus diperbarui,” ujar Kepala Bappenas.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut mendukung pernyataan tersebut.

Menurut Luhut, digitalisasi berbasis data akan mempersempit ruang kebohongan dan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Wamen Ribka menekankan pentingnya komitmen daerah dalam mendukung transformasi digital nasional.

“Keberhasilan program piloting digitalisasi bantuan sosial ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan akurasi data penerima manfaat hingga tingkat paling bawah,” ungkap Ribka.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah progresif dalam transisi kendaraan ramah lingkungan. Mulai 1 Januari 2026, seluruh kendaraan dinas Pemprov NTB akan beralih ke mobil listrik dengan skema sewa, menggantikan sistem kepemilikan kendaraan berbahan bakar fosil yang selama ini digunakan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi menyeluruh tata kelola aset daerah sekaligus upaya mendorong efisiensi dan modernisasi layanan publik. Menurutnya, pengelolaan kendaraan bukanlah bisnis utama pemerintah daerah.

“Mulai 1 Januari nanti, insya Allah, kita sudah sewa mobil listrik. Bisnis inti pemerintah daerah itu bukan mengurus mobil, tetapi pelayanan publik,” ujar Iqbal usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari BPK Perwakilan NTB di Mataram, Sabtu.

Langkah tersebut sekaligus menandai komitmen Pemprov NTB dalam mendukung agenda nasional percepatan adopsi kendaraan listrik. Dengan beralih ke sistem sewa mobil listrik, pemerintah daerah tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi dan penguatan ekosistem kendaraan listrik di daerah.

Dari perspektif otomotif, kebijakan ini berpotensi mendorong permintaan mobil listrik di luar pasar ritel. Segmen fleet atau armada dinas selama ini dipandang sebagai salah satu katalis penting percepatan adopsi kendaraan listrik karena volume pembelian yang besar dan penggunaan harian yang terukur.

Skema sewa juga dinilai lebih ramah bagi ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah daerah tidak dibebani risiko depresiasi nilai kendaraan, biaya perawatan baterai, maupun pembaruan teknologi. Seluruh aspek tersebut ditangani oleh perusahaan penyedia layanan.

Iqbal mengungkapkan, selama ini pengelolaan kendaraan dinas menyimpan persoalan serius, terutama dari sisi efisiensi anggaran. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pemprov NTB sebelumnya mencapai sekitar Rp19 miliar per tahun.

Ia menilai tingginya biaya tersebut membuka ruang terjadinya pemborosan hingga potensi moral hazard. Oleh karena itu, perubahan skema dari kepemilikan menjadi sewa dinilai lebih rasional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberi fleksibilitas dalam pemilihan armada yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Kebijakan ini juga dinilai dapat menjadi stimulus bagi pasar kendaraan listrik di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Permintaan dari sektor pemerintah berpotensi mendorong kehadiran lebih banyak penyedia jasa sewa mobil listrik, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di wilayah NTB.

Bisnis.com, BANDUNG-- Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) RI, Rohmat Marzuki, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang atas penerapan digitalisasi dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, sistem digital Sumedang merupakan contoh integrasi data yang vital untuk efektivitas perencanaan dan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

Ia menilai pola pengelolaan data yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, termasuk dalam sinergi program kehutanan dan perhutanan sosial di tingkat daerah. Ia melihat langkah Pemkab Sumedang telah berada di jalur yang tepat dan sejalan dengan arah kebijakan nasional di sektor kehutanan.

“Saya mengapresiasi digitalisasi yang sudah dikembangkan dan dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Sumedang. Ini sangat membantu dalam hal perencanaan. Good data, good decision, good result,” ujarnya.

Rohmat juga menjelaskan bahwa digitalisasi Pemkab Sumedang selaras dengan program utama Kementerian Kehutanan, yakni One Map Policy, yang akan ditetapkan pada Desember mendatang. Program One Map Policy tersebut menitikberatkan pada integrasi data, penyederhanaan kebijakan dan konsistensi tata kelola kawasan hutan.

“Kebijakan One Map Policy membutuhkan dukungan data yang kuat dari daerah. Apa yang dilakukan Sumedang sudah sangat sesuai dengan arah itu,” katanya.

Selain dukungan terhadap kebijakan nasional, Wamenhut juga menyoroti kesiapan Sumedang dalam mengembangkan perhutanan sosial. Ia percaya bahwa sistem digital yang kuat dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan kelompok tani hutan.

“Dengan sistem digital yang baik, program perhutanan sosial bisa lebih terarah. Ini mendukung kesejahteraan kelompok tani hutan di Sumedang,” tandasnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka berkolaborasi lintas daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data. Kesepakatan ini didasarkan pada visi yang sama dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif dan akurat.

Hal itu terungkap usai pertemuan yang digelar di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) yang berfokus pada diskusi intens mengenai integrasi data, interoperabilitas layanan publik, dan peluang kolaborasi strategis pada sektor-sektor prioritas. Pertemuan ini menjadi penanda bahwa tantangan pemerintahan modern tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial.

Sumedang, yang telah lebih dulu dikenal sebagai salah satu daerah pionir digital government di Jawa Barat, berbagi pengalaman terkait pembangunan command center, integrasi data sektoral, serta implementasi program Satu Data.

Pemkab Sumedang memaparkan bagaimana pemanfaatan data, dashboard sektoral dan algoritma analitik yang terbukti membantu meningkatkan akurasi kebijakan. Akurasi kebijakan yang dimaksud termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan percepatan pelayanan publik.

Sementara itu, Majalengka datang dengan komitmen untuk mempercepat transformasi digital, khususnya dalam layanan dasar dan perencanaan pembangunan. Majalengka mengapresiasi sekaligus menyiapkan langkah serupa yang disesuaikan dengan kebutuhan lokalnya.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan bahwa era baru pemerintahan menuntut setiap kebijakan berbasis fakta yang real-time, bukan sekadar asumsi.

“Kami percaya masa depan pemerintahan ditentukan oleh bagaimana membaca data dan membuat keputusan secara cepat. Kolaborasi antar daerah menjadi kunci agar transformasi ini berjalan lebih luas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Di sisi lain, Bupati Majalengka Herman Suherman menilai Sumedang sebagai salah satu laboratorium tata kelola digital yang paling berhasil di daerah.

Pihaknya menegaskan, Majalengka ingin memperkuat kapasitas digital daerah, terlebih dengan berkembangnya kawasan strategis seperti BIJB Kertajati, Aerocity, hingga kawasan industri baru yang menuntut pemerintahannya lebih siap.

“Kami datang bukan hanya belajar, tetapi membangun kemitraan yang saling menguatkan. Pemerintahan berbasis data hanya akan berhasil jika kita membuka kolaborasi,” katanya.