Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM), PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), menyiapkan strategi kolaborasi lintas pelaku industri dan digitalisasi rantai pasok untuk menghadapi meningkatnya ketidakpastian ekonomi global serta ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu arus perdagangan internasional.

Direktur CKB Logistics Iman Sjafei mengatakan dinamika geopolitik global telah meningkatkan volatilitas jalur perdagangan internasional yang berdampak langsung terhadap kelancaran rantai pasok.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diatasi oleh satu perusahaan saja, melainkan membutuhkan sinergi antarpelaku industri, regulator, hingga kalangan akademisi.

"Ketegangan geopolitik dunia telah menciptakan hambatan nyata. Kami mengajak seluruh pihak berkolaborasi merumuskan solusi logistik yang tangguh, responsif, dan terintegrasi. Sinergi ini mutlak diperlukan agar kita dapat memitigasi risiko, menghadapi berbagai skenario terburuk, dan memastikan roda distribusi tetap berputar lancar," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), anak usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM), pun membuat agenda CKB Supply Chain Forum 2026. Forum tersebut mempertemukan pelaku industri, pelanggan, akademisi, serta regulator, termasuk Supply Chain Indonesia (SCI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Iman mengatakan CSCF 2026 diharapkan berkembang menjadi ekosistem kolaboratif yang mampu menyelaraskan strategi bisnis dengan perkembangan regulasi kepabeanan sekaligus mendorong inovasi rantai pasok yang lebih adaptif.

"Perpaduan keahlian akademis SCI, kebijakan otoritas Bea Cukai, serta kapabilitas operasional andal dari CKB Logistics menjadikan ajang ini lebih dari sekadar tempat berdiskusi. Forum ini mampu menjadi katalisator utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah dinamika pasar yang terus berubah," katanya.

Sementara itu, Direktur Logistik dan Distribusi CKB Logistics Ety Puspitasari mengatakan strategi pengelolaan rantai pasok kini tidak lagi cukup berorientasi pada efisiensi biaya (efficiency-driven), tetapi harus bertransformasi menjadi berbasis ketangguhan (resilience-driven).

Menurutnya, ketahanan rantai pasok tidak berarti menghilangkan seluruh potensi gangguan, melainkan membangun jaringan operasional yang fleksibel sehingga proses pemulihan bisnis dapat berlangsung lebih cepat ketika krisis terjadi.

"Resilience-driven tidak dicapai dengan hanya menghindari gangguan secara mutlak saja, melainkan melalui desain jaringan operasional yang fleksibel dan kolaborasi erat di seluruh ekosistem logistik. Tujuannya agar pemulihan bisnis dapat berjalan jauh lebih cepat atau recover faster saat krisis terjadi," ujar Ety.

Dia menambahkan, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko rantai pasok secara menyeluruh melalui lima pilar utama, yakni tata kelola risiko (risk governance), visibilitas, fleksibilitas, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Implementasi strategi tersebut antara lain dilakukan melalui pemetaan risiko dari hulu hingga hilir (end-to-end), penyusunan SOP kontingensi yang adaptif, penyediaan jalur distribusi alternatif, hingga pemanfaatan teknologi Digital Control Tower untuk meningkatkan visibilitas operasional secara real time.

Pandangan serupa disampaikan Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi. Menurutnya, rantai pasok yang tangguh bukan berarti bebas dari gangguan, melainkan mampu mendeteksi risiko lebih dini, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak seminimal mungkin.

"Supply chain yang tangguh bukan supply chain yang tidak pernah mengalami gangguan, tetapi yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak serendah mungkin," ujarnya.

Setijadi mengatakan penerapan digital control tower tidak cukup hanya berupa dashboard pemantauan, melainkan harus menjadi operating model yang mengintegrasikan data, proses bisnis, sumber daya manusia, tata kelola, hingga pengambilan keputusan secara cepat.

Di tengah tantangan tersebut, prospek industri logistik nasional masih dinilai positif. Berdasarkan proyeksi Supply Chain Indonesia, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai Rp1.500 triliun pada akhir 2025 dan meningkat menjadi sekitar Rp1.700 triliun pada 2026.

"Supply chain yang tangguh bukan supply chain yang tidak pernah mengalami gangguan, tetapi yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak serendah mungkin," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan insentif investasi hingga 35 persen untuk memperkuat industri pengolahan susu nasional. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung pemenuhan kebutuhan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan industri pengolahan susu masih memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas produksi. Saat ini utilisasi industri pengolahan susu berada di kisaran 72 persen.

"Dalam pemenuhan susu MBG, kami menyadari ini masih ada ketertinggalan dalam suplainya," kata Merrijantij dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kapasitas unit filling untuk memenuhi volume susu yang dibutuhkan program MBG. Karena itu, Kemenperin menjalankan program restrukturisasi guna mendorong investasi baru maupun penambahan kapasitas produksi di industri pengolahan susu dan koperasi yang ingin memproduksi susu siap minum.

Melalui program tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh penggantian biaya investasi hingga 35 persen untuk produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sementara itu, produk dalam negeri lainnya dapat memperoleh penggantian biaya investasi hingga 25 persen.

"Program restrukturisasi ini bisa diikuti dan reimburse sampai dengan 35 persen dari nilai investasi yang dikeluarkan untuk produk-produk yang ber-TKDN," ujar Merrijantij.

Kemenperin juga memperkuat digitalisasi rantai pasok susu segar nasional guna memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri. Saat ini sebanyak 96 tempat pengumpulan susu (TPS) dari sembilan koperasi telah masuk dalam program digitalisasi yang memungkinkan pemantauan pasokan secara real time.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Digitalisasi dan transparansi rantai pasok menjadi isu krusial bagi industri fast-moving consumer goods (FMCG) di tengah tekanan biaya logistik dan perubahan pola konsumsi. Tantangan ini mendorong pelaku industri dan sektor keuangan mencari model pengelolaan rantai pasok yang lebih efisien dan terintegrasi.

Sektor FMCG memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena menjadi penopang konsumsi rumah tangga sekaligus menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Rantai pasok yang panjang, mulai dari principal hingga retailer, membuat sektor ini rentan terhadap inefisiensi jika masih mengandalkan proses manual.

Isu tersebut dibahas dalam forum BNIdirect Capabilities Event yang digelar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta, Selasa (2/12/2025). Forum bertema “Building a Resilient FMCG Ecosystem through Digital Finance & Supply Chain Transparency” itu mempertemukan regulator, pakar, dan pelaku usaha untuk membahas transformasi digital di rantai pasok FMCG.

Direktur Corporate Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Agung Prabowo mengatakan forum tersebut dirancang untuk membaca arah perubahan industri dan tantangan operasional yang dihadapi pelaku usaha. Menurut Agung, pemahaman tersebut diperlukan agar solusi keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem FMCG.

“Forum ini kami rancang sebagai ruang diskusi untuk memahami arah tren industri dan tantangan nyata di lapangan, sehingga BNI dapat hadir sebagai bagian dari solusi melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” ujar Agung dalam siaran pers, Sabtu (13/12/2025).

Sejumlah pembicara dari sektor swasta dan pemerintah turut hadir, antara lain perwakilan Shopee Indonesia, Boston Consulting Group, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Diskusi menyoroti perubahan perilaku konsumen, tekanan biaya distribusi, serta percepatan digitalisasi sebagai faktor yang memengaruhi kinerja industri FMCG.

Dari sisi kebijakan, pemerintah menyampaikan bahwa perekonomian nasional masih relatif resilien dengan tingkat optimisme konsumen yang terjaga. Kebijakan seperti relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan penguatan sistem logistik dinilai dapat membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing industri.

Dalam forum tersebut, BNI memaparkan BNI Smart Receivables sebagai solusi digital untuk mendukung proses penagihan dan penerimaan pembayaran di sektor FMCG. Solusi ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual yang berpotensi menimbulkan keterlambatan pencatatan dan kendala rekonsiliasi.

“Melalui otomasi dan integrasi yang lebih baik, BNI Smart Receivables mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi proses bisnis secara menyeluruh,” kata Agung.

Selain itu, BNI juga menyampaikan skema Supply Chain Financing untuk mendukung arus kas pelaku usaha di sepanjang rantai nilai FMCG. Pendekatan digital terintegrasi dipandang dapat membantu standardisasi proses billing dan collection antara buyer dan seller.

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat perannya sebagai mitra strategis industri fast-moving consumer goods (FMCG) melalui penguatan ekosistem dan solusi keuangan digital terintegrasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam lanjutan rangkaian BNIdirect Capabilities Event yang digelar di Jakarta, pada Selasa, 2 Desember 2025.

Mengusung tema Building a Resilient FMCG Ecosystem through Digital Finance & Supply Chain Transparency, forum yang berlangsung di Ayana Midplaza ini mempertemukan regulator, pakar, dan pelaku industri untuk membahas tantangan serta peluang transformasi digital dalam rantai pasok FMCG. Acara tersebut juga menjadi ajang bagi BNI untuk memperkenalkan berbagai solusi keuangan yang dirancang guna meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat arus kas di seluruh ekosistem FMCG.

Direktur Corporate Banking BNI Agung Prabowo mengatakan sektor FMCG memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi penggerak utama konsumsi rumah tangga sekaligus menciptakan lapangan kerja melalui rantai pasok yang luas, mulai dari principal, distributor, hingga retailer.

“Forum ini kami rancang sebagai ruang diskusi untuk memahami arah tren industri dan tantangan nyata di lapangan, sehingga BNI dapat hadir sebagai bagian dari solusi melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Desember 2025.

Sejumlah pembicara turut hadir dalam forum tersebut, antara lain Director of Business Development Shopee Indonesia Daniel Minardi, Partner Boston Consulting Group Ferry Malvinas, serta Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Dyah Wahyu Purbandari. Mereka membahas dinamika industri FMCG di tengah perubahan perilaku konsumen, tekanan biaya logistik, serta percepatan digitalisasi.

Dari sisi kebijakan, pemerintah menegaskan ekonomi Indonesia tetap resilien dengan tingkat optimisme konsumen yang relatif tinggi. Sejumlah langkah, seperti relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penguatan logistik nasional, dinilai dapat mendukung efisiensi serta meningkatkan daya saing industri FMCG, baik di pasar domestik maupun global.

Sebagai enabler transformasi digital, BNI memperkenalkan BNI Smart Receivables, solusi yang membantu digitalisasi proses keuangan FMCG yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual. Proses manual tersebut kerap memicu keterlambatan pembukuan, inkonsistensi rekonsiliasi, serta minimnya integrasi dengan sistem enterprise resource planning (ERP).

“Melalui otomasi dan integrasi yang lebih baik, BNI Smart Receivables mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi proses bisnis secara menyeluruh,” jelas Agung.

Selain itu, BNI juga menghadirkan solusi Supply Chain Financing untuk membantu memperkuat arus kas dan meningkatkan efisiensi di sepanjang rantai nilai FMCG. Dalam sesi diskusi panel, para narasumber menyoroti beragam karakteristik buyer sebagai tantangan utama industri. Menjawab hal tersebut, BNI menawarkan platform digital terpadu yang mengintegrasikan proses billing dan collection, sehingga interaksi antara buyer dan seller dapat berlangsung lebih terstandarisasi dan efisien.

Melalui penguatan solusi digital dan kolaborasi lintas sektor, BNI menegaskan komitmennya untuk mendukung modernisasi industri nasional. Perseroan optimistis pendekatan berbasis ekosistem dan digitalisasi keuangan dapat mendorong terciptanya rantai pasok FMCG yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi persaingan global.

(ANN)