Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM), PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), menyiapkan strategi kolaborasi lintas pelaku industri dan digitalisasi rantai pasok untuk menghadapi meningkatnya ketidakpastian ekonomi global serta ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu arus perdagangan internasional.

Direktur CKB Logistics Iman Sjafei mengatakan dinamika geopolitik global telah meningkatkan volatilitas jalur perdagangan internasional yang berdampak langsung terhadap kelancaran rantai pasok.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diatasi oleh satu perusahaan saja, melainkan membutuhkan sinergi antarpelaku industri, regulator, hingga kalangan akademisi.

"Ketegangan geopolitik dunia telah menciptakan hambatan nyata. Kami mengajak seluruh pihak berkolaborasi merumuskan solusi logistik yang tangguh, responsif, dan terintegrasi. Sinergi ini mutlak diperlukan agar kita dapat memitigasi risiko, menghadapi berbagai skenario terburuk, dan memastikan roda distribusi tetap berputar lancar," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), anak usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM), pun membuat agenda CKB Supply Chain Forum 2026. Forum tersebut mempertemukan pelaku industri, pelanggan, akademisi, serta regulator, termasuk Supply Chain Indonesia (SCI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Iman mengatakan CSCF 2026 diharapkan berkembang menjadi ekosistem kolaboratif yang mampu menyelaraskan strategi bisnis dengan perkembangan regulasi kepabeanan sekaligus mendorong inovasi rantai pasok yang lebih adaptif.

"Perpaduan keahlian akademis SCI, kebijakan otoritas Bea Cukai, serta kapabilitas operasional andal dari CKB Logistics menjadikan ajang ini lebih dari sekadar tempat berdiskusi. Forum ini mampu menjadi katalisator utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah dinamika pasar yang terus berubah," katanya.

Sementara itu, Direktur Logistik dan Distribusi CKB Logistics Ety Puspitasari mengatakan strategi pengelolaan rantai pasok kini tidak lagi cukup berorientasi pada efisiensi biaya (efficiency-driven), tetapi harus bertransformasi menjadi berbasis ketangguhan (resilience-driven).

Menurutnya, ketahanan rantai pasok tidak berarti menghilangkan seluruh potensi gangguan, melainkan membangun jaringan operasional yang fleksibel sehingga proses pemulihan bisnis dapat berlangsung lebih cepat ketika krisis terjadi.

"Resilience-driven tidak dicapai dengan hanya menghindari gangguan secara mutlak saja, melainkan melalui desain jaringan operasional yang fleksibel dan kolaborasi erat di seluruh ekosistem logistik. Tujuannya agar pemulihan bisnis dapat berjalan jauh lebih cepat atau recover faster saat krisis terjadi," ujar Ety.

Dia menambahkan, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko rantai pasok secara menyeluruh melalui lima pilar utama, yakni tata kelola risiko (risk governance), visibilitas, fleksibilitas, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Implementasi strategi tersebut antara lain dilakukan melalui pemetaan risiko dari hulu hingga hilir (end-to-end), penyusunan SOP kontingensi yang adaptif, penyediaan jalur distribusi alternatif, hingga pemanfaatan teknologi Digital Control Tower untuk meningkatkan visibilitas operasional secara real time.

Pandangan serupa disampaikan Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi. Menurutnya, rantai pasok yang tangguh bukan berarti bebas dari gangguan, melainkan mampu mendeteksi risiko lebih dini, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak seminimal mungkin.

"Supply chain yang tangguh bukan supply chain yang tidak pernah mengalami gangguan, tetapi yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak serendah mungkin," ujarnya.

Setijadi mengatakan penerapan digital control tower tidak cukup hanya berupa dashboard pemantauan, melainkan harus menjadi operating model yang mengintegrasikan data, proses bisnis, sumber daya manusia, tata kelola, hingga pengambilan keputusan secara cepat.

Di tengah tantangan tersebut, prospek industri logistik nasional masih dinilai positif. Berdasarkan proyeksi Supply Chain Indonesia, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai Rp1.500 triliun pada akhir 2025 dan meningkat menjadi sekitar Rp1.700 triliun pada 2026.

"Supply chain yang tangguh bukan supply chain yang tidak pernah mengalami gangguan, tetapi yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak serendah mungkin," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran dan logistik PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML) membidik lonjakan pendapatan pada 2026 seiring dengan strategi diversifikasi bisnis, optimalisasi armada, dan pengembangan layanan pendukung transportasi laut.

Perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp159,84 miliar pada 2026 atau melonjak 152,1% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp63,4 miliar. Sejalan dengan itu, laba bersih ditargetkan mencapai Rp16,37 miliar, melesat 550,1% dari capaian 2025 sebesar Rp2,52 miliar.

Direktur Utama BSML David Desanan Anan Winowod mengatakan target tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan yang akan dihadapi industri pelayaran dan logistik pada tahun depan.

“Meski 2026 menghadapi fluktuasi harga komoditas, serta dinamika sosial dan geopolitik yang kompleks, kami meyakini tantangan tersebut dapat menjadi peluang apabila ditunjang dengan strategi yang cermat dan terukur,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Untuk mencapai target tersebut, Bintang Samudera Lines menyiapkan enam strategi utama. Pertama, memperkuat fokus pada pengangkutan komoditas tambang serta layanan angkutan laut jarak pendek hingga menengah. Kedua, melakukan diversifikasi bisnis dan memperluas cakupan layanan.

Ketiga, perseroan akan mengoptimalkan operasional armada. Keempat, meningkatkan efisiensi rantai pasok dan kegiatan operasional. Kelima, memperkuat strategi pemasaran secara intensif. Keenam, melakukan transformasi dan eksplorasi jasa pendukung transportasi laut guna membuka sumber pendapatan baru.

David mengatakan target kinerja tersebut akan menjadi acuan bagi perseroan dalam menjaga pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Manajemen juga akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan strategi yang dijalankan tetap relevan dengan perkembangan pasar.

“Perseroan menetapkan target kinerja sebagai acuan dalam menjaga pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Realisasi kinerja akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala guna memastikan pencapaian target pada akhir tahun buku,” katanya.

Di sisi lain, BSML menilai prospek industri pelayaran dan logistik masih cukup menjanjikan pada 2026 seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan tetap berada di kisaran 5%.

Meski demikian, perseroan mencermati sejumlah faktor eksternal yang berpotensi menekan kinerja industri, seperti rencana penyesuaian kuota produksi nikel dan batu bara, evaluasi ketat melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta kenaikan biaya operasional akibat ketidakpastian geopolitik global.

Untuk mengantisipasi potensi penurunan volume angkutan, BSML menerapkan strategi optimalisasi utilisasi armada dan model bisnis berbasis asset-light. Langkah tersebut dilakukan melalui divestasi sebagian kapal dan pemanfaatan armada sewaan guna menjaga fleksibilitas kapasitas angkut sesuai kebutuhan pasar.

Sementara itu, tekanan biaya akibat fluktuasi harga energi dan pelemahan nilai tukar direspons melalui berbagai upaya efisiensi, termasuk pengendalian konsumsi bahan bakar, optimalisasi rute dan jadwal pelayaran, serta pengelolaan perawatan armada yang lebih terencana.

Saat ini, BSML mengoperasikan 10 armada yang terdiri atas 5 kapal tunda dan 5 kapal tongkang. Perseroan juga mengoperasikan tambahan 1 kapal tunda dan 1 kapal tongkang melalui skema sewa dari mitra usaha.

Adapun, layanan BSML mencakup pengangkutan berbagai komoditas seperti batu bara, nikel, semen, pasir, pipa, alat konstruksi, pupuk, hingga clinker dengan wilayah operasional yang meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (24/6/2026), BSML juga memutuskan untuk tidak membagikan dividen atas laba bersih tahun buku 2025.

Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp2,52 miliar pada 2025. Seluruh laba tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal kerja dan mendukung pengembangan usaha ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Terminal Kijing di Kalimantan Barat resmi melayani kegiatan peti kemas perdana pada Rabu (10/6/2026). Kehadiran layanan ini menandai langkah baru dalam pengembangan Terminal Kijing sejak diresmikan pada 9 Agustus 2022 sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.

Pelayanan bongkar petikemas perdana tersebut merupakan hasil sinergi Pelindo Group melalui anak usahanya, yakni PTP Nonpetikemas dan PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK).

Hal ini ditandai dengan bersandarnya kapal TB Megah 1611/TK MMSS 2711 milik PT Pulau Laut Line yang melayani rute Pasir Gudang–Batam–Kijing–ICA–Kijing–Pasir Gudang. Pada kunjungan perdananya, kapal tersebut membongkar 70 peti kemas kosong (empty container) di Terminal Kijing.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Indra Hidayat Sani mengatakan bahwa keberhasilan pelayanan perdana ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak dalam mempersiapkan Terminal Kijing sebagai salah satu simpul logistik strategis di Indonesia.

"Sebagai salah satu operator Terminal Kijing, kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan pengguna jasa guna memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

Adapun, kehadiran layanan peti kemas melengkapi layanan curah cair, curah kering, dan general cargo yang telah berjalan sebelumnya. Seiring pengembangan layanan tersebut, kinerja operasional Terminal Kijing juga menunjukkan tren yang positif.

Pada kuartal I/2026, Terminal Kijing mencatat throughput sekitar 1,5 juta ton dengan kontribusi terbesar berasal dari komoditas curah kering sebesar 845.000 ton dan curah cair sebesar 662.000 ton.

Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi curah kering mencapai 223% dan curah cair sebesar 168%, sementara layanan bag cargo mencapai 93% dari target.

Untuk mendukung operasional kepelabuhanan, Terminal Kijing dilengkapi berbagai fasilitas modern yang dirancang untuk melayani beragam jenis komoditas.

Terminal ini memiliki dermaga petikemas sepanjang 750 meter dengan kapasitas kapal hingga 100.000 DWT, dermaga multifungsi sepanjang 250 meter, dermaga curah cair sepanjang 500 meter, serta dermaga curah kering sepanjang 389 meter.

Selain itu tersedia Container Yard, Empty Container Yard, Container Freight Station (CFS), area reefer, fasilitas pemeriksaan fisik terpadu, trestle, piperack, serta berbagai sarana pendukung lainnya.

Fasilitas tersebut didukung peralatan bongkar muat modern seperti Harbour Mobile Crane (HMC), Quay Container Crane (QCC), reach stacker, forklift, head truck, chassis, conveyor, hopper, grab, dan bucket yang memungkinkan pelayanan petikemas, curah cair, curah kering, maupun general cargo dilakukan secara efisien dan produktif.

Pemerintah memang tengah menambah jumlah terminal peti kemas seiring dengan arus kontainer domestik dan internasional yang terus tumbuh. IPC TPK mencatat throughput hingga April 2026 mencapai 1,15 juta TEUs atau tumbuh 6,7% dibanding periode sama tahun lalu sebesar 1,08 juta TEUs.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menuturkan salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan layanan peti kemas adalah penerbitan rekomendasi teknis penetapan terminal peti kemas dari fasilitas yang sebelumnya berstatus multipurpose.

Pada periode 2025 hingga April 2026, sebanyak 12 lokasi terminal telah ditetapkan, termasuk di antaranya Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai terminal peti kemas.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) mengeluhkan pemberlakuan biaya tambahan pada layanan pemeriksaan keamanan kargo udara yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026.

Biaya baru tersebut terdiri atas Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (Jasper/Jaster) sebesar Rp700 per kilogram dan Cargo Handling Charge (SGHA) senilai Rp340 per kilogram. Tarif itu belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan dikenakan minimum charge 10 kilogram, sehingga biaya Jasper paling sedikit mencapai Rp7.000 per pengiriman.

Ketua Umum Asperindo Budiyanto Darmastono mengatakan kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya logistik nasional yang saat ini tengah didorong agar lebih efisien dan kompetitif.

“Asperindo menilai kebijakan tersebut berpotensi makin meningkatkan biaya logistik nasional di tengah upaya pemerintah mendorong efisiensi distribusi barang dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (11/6/2026).

Menurut Budiyanto, penambahan biaya baru terjadi ketika pelaku usaha logistik telah menanggung berbagai komponen biaya dalam proses pengiriman kargo udara, baik pada saat keberangkatan maupun kedatangan barang.

Padahal, pemerintah selama ini berupaya menekan biaya logistik nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, Budiyanto mengemukakan setiap kebijakan yang berpotensi menambah biaya distribusi perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak berdampak pada daya saing usaha, perkembangan UMKM, maupun harga barang di tingkat konsumen.

Dia menilai dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan logistik, tetapi juga berpotensi menjalar ke sektor manufaktur, perdagangan, e-commerce, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir.

Tekanan biaya juga diperkirakan lebih besar dirasakan wilayah Indonesia Timur, daerah kepulauan, dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih bergantung pada transportasi udara untuk distribusi barang. Atas dasar itu, Asperindo meminta agar tarif Jasper dan SGHA dibatalkan.

“Yang dibutuhkan dunia usaha saat ini adalah efisiensi dan penyederhanaan biaya, bukan penambahan beban biaya baru yang pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat,” tuturnya.

Budiyanto menjelaskan biaya yang dibayarkan dalam layanan kargo udara selama ini tidak hanya mencakup tarif angkutan yang dikenakan maskapai.

Sebelum adanya Jasper dan SGHA, perusahaan logistik telah menanggung biaya Regulated Agent (RA), gudang kargo, handling, administrasi dokumen, Surat Muatan Udara (SMU), fuel surcharge, hingga berbagai biaya operasional lainnya.

Berdasarkan kajian Asperindo, pada proses keberangkatan barang telah dikenakan biaya pemeriksaan keamanan, gudang kargo, handling atau loading, serta administrasi dokumen. Setelah barang tiba di bandara tujuan, biaya gudang, handling, dan administrasi kembali dikenakan.

Akumulasi biaya tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp5.000 hingga Rp7.500 per kilogram di luar tarif angkutan udara yang dibayarkan kepada maskapai.

Selain itu, industri logistik juga menghadapi kenaikan sejumlah komponen biaya lain dalam dua tahun terakhir, mulai dari tarif pergudangan kargo bandara, biaya Surat Muatan Udara (SMU), biaya transportasi, hingga biaya energi yang memengaruhi ongkos distribusi.

Sebelumnya, berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Bisnis dari sejumlah pelaku usaha kargo, penerapan biaya tambahan tersebut dilakukan untuk mendukung program pemerintah sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Kebijakan itu berlaku di 20 bandara di Indonesia, antara lain Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, dan Bandara Sam Ratulangi, Manado.

Bisnis.com, JAKARTA — Operator logistik nasional masih menghadapi tantangan efisiensi di tengah dorongan penerapan logistik hijau (green logistics). Tingginya biaya transportasi, keterbatasan infrastruktur, hingga ketidakpastian permintaan dinilai membuat sebagian pelaku usaha masih fokus menyelesaikan persoalan operasional dasar.

Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Nofrisel mengatakan ruang efisiensi yang dimiliki operator logistik relatif terbatas karena sebagian besar komponen biaya berada di luar kendali perusahaan.

Harga bahan bakar, tarif tol, dan biaya tenaga kerja masih menjadi penyumbang utama biaya transportasi nasional.

“Kalau bicara transportasi darat Jakarta-Surabaya misalnya, 40% sampai 50% itu bahan bakar. Sisanya tol dan tenaga kerja. Jadi ruang yang benar-benar bisa kita efisiensikan sebenarnya terbatas,” ujarnya dalam Roundtable Discussion yang digelar Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), dikutip Rabu (3/6/2026).

Menurut Nofrisel, tingginya biaya logistik nasional juga dipengaruhi kondisi geografis Indonesia serta belum optimalnya integrasi antarmoda transportasi.

Dia mencontohkan konektivitas antara bandara dan kereta api masih terbatas dan mayoritas melayani penumpang, bukan angkutan barang. Saat ini layanan tersebut baru tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), dan Bandara Kualanamu.

Akibatnya, biaya distribusi sulit ditekan meskipun perusahaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi internal.

“Kalau kita bicara logistik Indonesia memang relatif mahal karena banyak faktor yang tidak bisa kita kontrol,” katanya.

Efisiensi dan Logistik Hijau

Di sisi lain, tuntutan penerapan green logistics terus meningkat. Namun, sejumlah pelaku usaha menilai transisi menuju operasional yang lebih ramah lingkungan belum selalu sejalan dengan kondisi bisnis di lapangan.

PT Elnusa Petrofin, misalnya, mengaku masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga efisiensi distribusi akibat fluktuasi permintaan yang sulit diprediksi.

Sebagai distributor bahan bakar minyak (BBM) hingga wilayah terpencil, perusahaan harus menyiapkan stok dan armada cadangan untuk menjaga pasokan tetap tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan biaya operasional.

“Lean [efisien] saja masih berat, sekarang sudah dituntut green juga,” ujar perwakilan Petrofin.

Menurut perusahaan, adopsi green logistics akan lebih cepat apabila memberikan manfaat langsung terhadap efisiensi biaya operasional, bukan hanya mendukung citra keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menghadapi tantangan berbeda. Meski telah menggunakan moda transportasi berbasis listrik, perusahaan tetap menghadapi keterbatasan efisiensi karena ketergantungan pada teknologi impor dan tuntutan menjaga keselamatan operasional.

Tantangan Regulasi dan Infrastruktur

Retrofin juga menyoroti regulasi pengelolaan limbah yang dinilai masih menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi sirkular.

Salah satu contohnya adalah pengumpulan minyak jelantah di SPBU untuk diolah menjadi bahan baku sustainable aviation fuel (SAF). Menurut perusahaan, proses pengangkutan minyak jelantah memerlukan perizinan yang lebih kompleks dibandingkan distribusi minyak goreng biasa sehingga biaya logistik menjadi lebih tinggi.

Persoalan serupa juga dihadapi Perum Bulog. Sebagai operator pangan yang menjalankan penugasan public service obligation (PSO), Bulog harus menjaga ketersediaan dan distribusi beras dalam berbagai kondisi.

Saat ini Bulog mengelola sekitar 5,3 juta ton stok beras. Besarnya volume stok membuat biaya penyimpanan dan distribusi ikut meningkat.

“Makin besar stok yang dikelola, biaya logistik dan penyimpanannya ikut naik,” ujar perwakilan Bulog.

Untuk meningkatkan efisiensi, Bulog mulai menerapkan pola distribusi berbasis hub and spoke dengan memperkuat titik penyimpanan di luar Jawa. Namun, keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan, terutama di kawasan Indonesia timur.

Di Papua, misalnya, biaya distribusi tetap tinggi karena minimnya muatan balik sehingga pengiriman barang sering berlangsung satu arah.

Sekalipun memanfaatkan program Tol Laut, distribusi dari pelabuhan ke pusat-pusat konsumsi masih membutuhkan waktu dan biaya yang besar.

“Kadang biaya angkutnya bisa lebih mahal daripada harga barangnya,” katanya.

Menurut Bulog, pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya logistik melalui pengolahan bahan baku yang lebih dekat dengan pusat distribusi.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia mulai mengandalkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok pupuk nasional.

Perusahaan memantau distribusi secara real time melalui command center yang terhubung dengan kapal, truk, gudang, hingga kios distribusi.

“Kita bisa tahu stok di kios tinggal berapa dan kapan harus dikirim,” ujar perwakilan Pupuk Indonesia.

Digitalisasi juga diterapkan pada operasional pelabuhan dan sistem antrean distribusi untuk mengurangi waktu tunggu serta biaya operasional.

Di sisi lain, pemanfaatan kereta api untuk angkutan barang masih relatif rendah. KAI Logistik mencatat pangsa angkutan barang nasional melalui kereta api masih di bawah 1%.

Menurut perusahaan, salah satu kendala utama adalah lokasi stasiun logistik yang belum terhubung langsung dengan kawasan industri.

“Kami ingin lebih dekat dengan kawasan industri, tapi pembangunan infrastrukturnya bukan kewenangan operator,” ujar perwakilan KAI Logistik.

Padahal, penerapan penuh kebijakan penertiban angkutan over dimension over loading (ODOL) mulai 1 Januari 2027 berpotensi meningkatkan peran kereta api dalam distribusi barang nasional.

Namun, tanpa penguatan infrastruktur logistik dan konektivitas antarmoda, potensi perpindahan muatan dari jalan raya ke kereta api dinilai masih terbatas.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan logistik nasional tidak hanya terkait biaya transportasi, tetapi juga mencakup integrasi infrastruktur, regulasi, pola distribusi, dan kebutuhan industri.

Di tengah dorongan menuju logistik hijau, sebagian operator masih berupaya menyelesaikan persoalan efisiensi dasar. Karena itu, transformasi sektor logistik dinilai memerlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi, pemerataan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarmoda untuk menekan biaya logistik nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DHL Express mengumumkan ekspansi global portofolio Time Definite International melalui peluncuran Heavy Weight Express (HWX), solusi pengiriman udara ekspres untuk kiriman hingga 1.000 kilogram per koli dan 3.000 kilogram per pengiriman. Peluncuran ini dilakukan saat sektor logistik Indonesia terus berkembang seiring ekspansi industri dan meningkatnya partisipasi dalam perdagangan global.

Nilai pasar freight dan logistik nasional diproyeksikan mencapai sekitar 139 miliar dolar AS pada 2026.

Melalui peluncuran ini, DHL Express memperkuat perannya sebagai integrator global yang mampu menangani pengiriman kargo berat dengan kecepatan ekspres dan tingkat keandalan tinggi ke lebih dari 220 negara dan wilayah. Layanan tersebut didukung jaringan aviasi dan darat terintegrasi yang memastikan kapasitas angkut stabil, waktu pengiriman yang dapat diprediksi, serta standar penanganan yang konsisten secara global.

Heavy Weight Express dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri yang menjadikan keandalan dan ketepatan waktu pengiriman sebagai faktor penting dalam operasional bisnis. Layanan ini mengintegrasikan pengiriman berbasis waktu (time-definite) dengan kontrol end-to-end, pemantauan proaktif, serta skema harga all-in yang transparan untuk mengurangi volatilitas tarif dan ketidakpastian biaya yang umum terjadi pada layanan freight lainnya.

Pelanggan memperoleh jaminan waktu pengiriman ekspres, visibilitas di setiap tahap pengiriman, serta standar operasional DHL, termasuk prosedur penanganan yang ketat untuk barang yang sensitif terhadap guncangan, bernilai tinggi, atau memerlukan penanganan khusus.

Kebutuhan akan keandalan ini semakin penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Data menunjukkan ekspor nonmigas tumbuh 7,68 persen secara tahunan pada awal 2025, sementara ekspor manufaktur meningkat lebih dari 16 persen. Kondisi itu mencerminkan semakin kuatnya integrasi dalam jaringan distribusi global serta meningkatnya kebutuhan akan solusi logistik lintas batas yang cepat dan andal.

Peluncuran HWX juga didukung keberadaan Heavy Weight Priority Desks di berbagai negara. Tim ini bertanggung jawab atas pemantauan proaktif, deteksi dini potensi kendala, intervensi secara real-time, serta komunikasi langsung dengan pelanggan untuk memastikan kelancaran pengiriman.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan solar subsidi di kawasan Indonesia Timur menekan operasional industri logistik dan mendorong pelaku usaha mempertimbangkan percepatan penggunaan kendaraan listrik untuk armada distribusi.

Persoalan tersebut terjadi di tengah tingginya kebutuhan logistik di wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi secara nasional.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto melihat pasokan Solar di Jabodetabek memang dalam kondisi aman. Namun, ketika truk-truk nya memasuki wilayah Sumatra, misalnya, BBM menjadi barang langka.

“Kami mulai nyebrang ke Lampung, Palembang, SPBU-nya udah antre panjang, ketersediaannya ada beberapa yang kurang. Akhirnya terpaksa isi Dex. Harganya 400 kali lipat lebih mahal,” keluhnya.

Sementara Direktur Utama PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. (LAJU) James Budiarto Tjandrakesuma mengungkapkan di samping kenaikan harga BBM, sulitnya memperoleh pasokan solar subsidi di sejumlah daerah operasional perusahaan seperti Kalimantan dan Sulawesi.

Menurut dia, antrean pengisian solar subsidi di SPBU dapat berlangsung hingga dua hari. Bahkan, tidak jarang pengemudi tetap gagal memperoleh bahan bakar karena stok habis sebelum giliran pengisian tiba.

“Logistik di daerah Indonesia Timur itu mengalami kesulitan. Harganya ada, barangnya ada, tapi harus antre dua hari. Itu pun kalau tidak kehabisan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sama halnya dengan Mahendra, James terpaksa beralih menggunakan Dexlite atau Pertamina Dex dengan harga jauh lebih mahal dibandingkan solar subsidi. Dampaknya langsung terasa terhadap struktur biaya operasional perusahaan.

Saat ini, harga Solar Subsidi dibanderol senilai Rp6.800 per liter, sementara Dexlite seharga Rp26.000 per liter dan Pertamina Dex dapat dibeli dengan harga Rp27.900 per liter.

James mengatakan kontribusi biaya bahan bakar terhadap operasional meningkat signifikan dari sekitar 30% menjadi hampir 50% setelah penggunaan BBM nonsubsidi meningkat.

Melihat kondisi itu, LAJU mulai beralih ke kendaraan listrik untuk armada logistik. Meski membutuhkan investasi awal yang besar, langkah tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM yang selama ini menjadi persoalan utama di lapangan.

Dirinya menargetkan pengadaan 500 truk listrik sampai dengan 2030, dengan pengadaan awal sebanyak 150 unit truk niaga listrik.

Masalah Infrastruktur

Meski ada opsi beralih moda, kalangan asosiasi logistik menilai peralihan menuju energi alternatif di sektor transportasi belum dapat berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya mengatakan keterbatasan akses BBM di luar Pulau Jawa memang membuka ruang pemanfaatan energi alternatif seperti kendaraan listrik maupun bahan bakar gas.

“Keterbatasan akses BBM di luar Pulau Jawa dapat memanfaatkan teknologi atau energi alternatif seperti EV atau BBG, namun tetap harus disiapkan infrastruktur yang proper agar kelancaran suplai energi dapat optimal dimanfaatkan pelaku usaha,” ujarnya.

Menurut Trismawan, pengembangan infrastruktur distribusi energi, baik fisik maupun sistem pendukung, perlu dilakukan untuk menjamin kepastian pasokan dan efisiensi ekonomi bagi industri logistik.

Dia menilai penggunaan kendaraan listrik di sektor logistik saat ini masih terbatas pada truk ringan dengan jarak operasional tertentu. Hambatan utama berasal dari minimnya fasilitas charging station untuk kendaraan niaga.

Sementara itu, penggunaan biodiesel seperti B35 maupun B50 juga dinilai membutuhkan perhatian khusus karena sebagian besar mesin kendaraan logistik belum sepenuhnya dirancang untuk bahan bakar biodiesel.

Di sisi lain, penyedia pasokan BBM, yakni Pertamina Patra Niaga, memastikan stok BBM subsidi di luar Jawa dalam kondisi aman.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, persoalan di lapangan lebih berkaitan dengan distribusi tepat sasaran dan praktik penyalahgunaan BBM subsidi.

Menurut dia, sejumlah faktor seperti praktik pengerit, penyelewengan, hingga penggunaan tangki modifikasi menjadi tantangan distribusi BBM subsidi di daerah.

“Untuk stok di luar Jawa dalam kondisi aman. Kondisi di luar Jawa lebih berhadapan pada distribusi tepat sasaran,” ujarnya.

Pertamina, kata dia, terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memperbaiki distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Insentif Truk Listrik Belum Ada

Di tengah persoalan distribusi BBM tersebut, dorongan percepatan penggunaan kendaraan listrik untuk angkutan barang mulai menguat.

Wakil Ketua Forum Angkutan Jalan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Hadi Pranoto menilai konversi armada logistik ke kendaraan listrik dapat membantu menekan impor solar sekaligus mengurangi beban subsidi energi negara.

Menurut dia, teknologi kendaraan listrik untuk sektor logistik sebenarnya sudah tersedia. Namun, implementasinya masih terkendala minimnya dukungan kebijakan dan infrastruktur pendukung.

Hadi menilai pemerintah perlu menyiapkan insentif khusus bagi kendaraan niaga listrik apabila ingin mempercepat transisi energi di sektor transportasi logistik.

Padahal, menurut perhitungannya, negara dapat hemat ribuan triliun apabila setop impor solar. Misalnya, dari satu juta truk kapasitas 45 ton dengan jarak tempuh sekitar 200 kilometer, membutuhkan 80 liter solar.

Untuk waktu satu tahun (300 hari) dan harga solar non subsidi (Rp27.000), artinya membutuhkan 24 miliar liter solar atau setara dengan anggaran Rp648 triliun. Sementara di Indonesia, Hadi menyampaikan ada sekitar 15 juta truk.

Dia juga mengkritik tingginya bea masuk kendaraan listrik niaga yang dinilai belum sejalan dengan agenda transisi energi nasional.

“Problemnya ini kenapa justru truk EV bea masuk harus besar kalau kita mau berpindah ke energi biru,” ujarnya.

Namun, hingga kini pemerintah mengakui belum memiliki skema insentif khusus untuk truk listrik. Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengatakan sejauh ini belum ada insentif yang disiapkan pemerintah untuk kendaraan niaga listrik.

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Emiten logistik PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. (LAJU) mulai beralih menggunakan truk listrik di tengah tingginya biaya solar nonsubsidi dan keterbatasan pasokan BBM di sejumlah wilayah luar Pulau Jawa.

Direktur Utama LAJU James Budiarto Tjandrakesuma mengatakan kelangkaan solar subsidi masih menjadi persoalan utama operasional logistik, terutama di kawasan Timur Indonesia. Padahal, Kalimantan dan Sulawesi merupakan wilayah operasional utama perseroan yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan logistik cukup besar.

“Logistik di daerah Indonesia Timur itu mengalami kesulitan. Harganya ada, barangnya [solar subsidi] ada, tetapi harus antre dua hari. Itu pun kalau tidak kehabisan,” ujarnya dalam konferensi pers di BSD, Senin (25/5/2026).

James menjelaskan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar kerap membuat sopir harus menunggu berhari-hari. Dalam beberapa kasus, stok solar subsidi habis saat giliran pengisian tiba.

Kondisi itu memaksa perusahaan menggunakan Dexlite atau Pertamina Dex yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan solar subsidi. Akibatnya, kontribusi biaya bahan bakar terhadap total biaya operasional meningkat dari sekitar 30% menjadi hampir 50%.

James mengemukakan kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mempercepat transisi ke penggunaan kendaraan listrik untuk menjaga efisiensi operasional jangka panjang.

“Ini membuat kami berpikir. Bagaimana ya solusinya? Sementara untuk daerah yang berkembang begitu itu kan opportunity untuk logistik,” jelasnya.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM, langkah itu juga dinilai dapat menjaga tarif logistik agar tidak terus naik mengikuti harga bahan bakar konvensional.

Pihaknya pun telah menandatangani rencana pengadaan 500 unit truk listrik untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Pengadaan tahap awal dilakukan untuk 150 unit yang rencananya akan beroperasi pada tahun ini, khusus untuk wilayah Sulawesi.

“Kami utamakan pertama untuk di Palu dan diikuti Kendari dan wilayah lainnya di Sulawesi, yang Kalimantan mungkin menyusul,” lanjutnya.

James turut berharap percepatan penggunaan kendaraan listrik di sektor logistik dapat menekan harga truk listrik di masa mendatang.

Untuk memenuhi target pengadaan 500 unit, perseroan memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp400 miliar hingga Rp450 miliar.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) telah memberikan pembiayaan awal senilai Rp120 miliar untuk mendukung pengadaan tahap pertama.

Adapun, truk listrik yang digunakan berasal dari Indomobil JAC tipe JAC UrbanMover N90. Kendaraan tersebut merupakan truk ringan listrik dengan gross vehicle weight (GVW) 9 ton dan kapasitas baterai 106,95 kWh.

Truk tersebut juga dilengkapi sistem pengereman udara (air brake system), fitur keselamatan electronic stability control (ESC) dan hill start assist (HSA), serta opsi electric power take-off (e-PTO) untuk berbagai kebutuhan karoseri, termasuk refrigerated box dan compactor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Distribusi dinilai semakin menentukan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) di tengah persaingan bisnis digital yang makin ketat. Selain kualitas produk dan strategi pemasaran, kelancaran pengiriman barang kini menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan pelaku usaha memperluas pasar.

Perusahaan logistik JNE menilai kebutuhan distribusi yang cepat dan stabil membuat pelaku UKM semakin bergantung pada layanan logistik. Kondisi ini seiring meningkatnya transaksi perdagangan digital dan aktivitas penjualan lintas daerah.

Sebagai strategi mempertahankan pelanggan bisnis, JNE menggelar JLC Race Award 2025 di Hutan Kota by Plataran Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Penghargaan tersebut diberikan kepada pelanggan yang tergabung dalam program JNE Loyalty Card (JLC) dengan transaksi tertinggi dan volume pengiriman terbanyak.

Program JLC tercatat memiliki lebih dari 1 juta anggota di seluruh Indonesia. Tahun ini terdapat 24 pemenang yang terdiri dari enam pemenang tingkat nasional dan 18 pemenang tingkat regional.

Pemenang kategori transaksi tertinggi dan volume pengiriman terbanyak tingkat nasional memperoleh hadiah satu unit BYD Atto 1. Untuk kategori regional, penghargaan transaksi tertinggi mendapat apresiasi berupa logam mulia 15 gram. Adapun kategori volume pengiriman terbanyak memperoleh sepeda motor.

Direktur JNE Mohamad Feriadi mengatakan, pertumbuhan bisnis perusahaan logistik tidak dapat dipisahkan dari aktivitas UKM sebagai pengguna utama layanan distribusi.

“Dengan semangat 35 tahun JNE bertajuk ‘Bergerak Bersama’, JNE percaya bahwa setiap langkah kecil akan lebih bermakna bila dilakukan bersama-sama untuk menghadirkan manfaat nyata dan konsisten,” kata Feriadi dalam siaran pers, Jumat (22/5/2026).

Penetapan pemenang dilakukan pada 31 Maret 2026 di kantor pusat JNE, Jakarta Barat, disaksikan perwakilan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Jakarta, dan notaris.

Program JLC yang berjalan sejak 2009 terus dikembangkan melalui sejumlah fitur seperti penukaran poin, program donasi, hingga penukaran dengan mitra loyalitas lainnya. Di tengah pertumbuhan perdagangan digital, perusahaan logistik mulai memperkuat strategi loyalitas pelanggan untuk menjaga volume transaksi dari sektor UKM.

Kebutuhan distribusi yang semakin tinggi diperkirakan akan terus mendorong persaingan industri logistik, terutama dalam menghadirkan layanan pengiriman yang cepat, efisien, dan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional yang memuat kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) belum juga terbit hingga menjelang akhir Mei 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi mengatakan, atas arahan Sekretariat Negara, aturan terkait zero ODOL digabung ke dalam Perpres Penguatan Logistik Nasional dalam bentuk blueprint.

“Jadi blueprint ini nanti merupakan lampiran dari perpres penguatan logistik yang sekarang sudah ada di meja presiden. Tetapi untuk rencana aksinya sudah dikerjakan,” ujarnya dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia di Hotel Borobudur, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, Rustam tidak memerinci alasan molornya penerbitan beleid tersebut yang sebelumnya ditargetkan terbit pada akhir 2025.

Dia memastikan rencana aksi nasional (RAN) untuk implementasi zero ODOL tetap berjalan dengan target penerapan pada 1 Januari 2027.

Dalam satu bulan terakhir menjelang uji coba pada 1 Juni 2026, pemerintah bersama Korps Lalu Lintas Polri, Kemenko IPK, dan Kementerian Perhubungan melakukan roadshow sosialisasi zero ODOL di sejumlah wilayah.

Salah satu poin dalam RAN tersebut ialah harmonisasi regulasi melalui revisi Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) guna memperkuat penegakan kebijakan zero ODOL.

Menurut Rustam, revisi UU tersebut telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Namun, Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang disiapkan sebagai payung regulasi sektor transportasi belum menjadi prioritas tahun ini.

“RUU Sistranas sudah masuk prolegnas 2025–2029 tetapi belum jadi prioritas 2026 ini. Kami akan coba usahakan jika tidak memungkinkan tahun ini mungkin 2027,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai keterlambatan penerbitan Perpres berpotensi mengganggu kesiapan implementasi di lapangan.

Menurutnya, makin lama beleid diterbitkan, makin sempit waktu sosialisasi dan penyesuaian bagi pelaku usaha sebelum kebijakan berlaku penuh pada awal 2027.

“Waktu untuk sosialisasi berkurang, setidaknya harus 12 bulan, kalau terbit Juni saja, artinya waktu tinggal 6 bulan [menuju 1 Januari 2027],” tuturnya kepada Bisnis.

Sebelumnya, Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto mengatakan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional telah melalui tahap harmonisasi antar kementerian/lembaga.

“Sudah paraf antar-K/L yang terkait, kemudian sudah dikembalikan ke Sekretariat Negara. Kemungkinan tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) x Fuso di JIEXPO Kemayoran, Sabtu (11/4/2026).

Perpres tersebut awalnya ditargetkan terbit pada November 2025, tetapi hingga kini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Transformasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mulai mendorong perbaikan layanan di puluhan pelabuhan. Hasil survei terbaru menunjukkan peningkatan kualitas operasional di berbagai lini.

Survei Laboratorium Suara Indonesia (LSI) mencatat 85,8 persen responden menilai layanan Pelindo membaik. Survei ini melibatkan 1.090 responden dari berbagai kalangan di 80 pelabuhan, mulai dari pemilik kapal, perusahaan bongkar muat, hingga penumpang kapal.

Secara rinci, layanan terminal peti kemas mencatat capaian tertinggi sebesar 90,2 persen. Disusul layanan terminal penumpang 89,8 persen dan pelayanan pemanduan kapal sebesar 88,2 persen.

Selain itu, efisiensi waktu tunggu kapal dan kecepatan bongkar muat juga menunjukkan perbaikan dengan capaian di atas 87 persen. Hasil ini mencerminkan peningkatan kinerja operasional di lapangan.

Direktur Eksekutif LSI Ahmad Zaki mengatakan, perbaikan ini tidak lepas dari langkah strategis Pelindo dalam membenahi layanan, termasuk membuka kanal aspirasi pengguna jasa.

Perubahan ini terjadi setelah restrukturisasi besar pada Februari 2026 saat Achmad Muchtasyar ditunjuk sebagai Direktur Utama. Pergantian kepemimpinan dinilai mempercepat transformasi dan penguatan operasional.

Meski demikian, pengamat ekonomi Universitas Andalas Muhammad Makky mengingatkan hasil survei perlu dibaca secara hati-hati. Ia menilai angka tinggi tidak selalu mencerminkan standar layanan kelas dunia.

“Dalam kajian akademik, kepuasan merupakan hasil perbandingan antara harapan dan persepsi, sehingga angka tinggi bisa berarti kinerja membaik, atau justru ekspektasi pengguna yang masih rendah,” kata Makky.

Ia menekankan evaluasi perlu difokuskan pada aspek krusial seperti kecepatan layanan, kepastian waktu sandar dan bongkar muat, serta transparansi biaya. Menurutnya, indikator tersebut lebih mencerminkan kualitas layanan secara nyata.

Menurut dia, keberhasilan pelabuhan harus tercermin pada efisiensi waktu layanan, penurunan biaya logistik, dan kelancaran distribusi. Di tengah tekanan global dan kompleksitas logistik nasional, pelabuhan dituntut menjaga kinerja yang stabil dan berdaya saing.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Teknologi pesawat tanpa awak mulai masuk ke sektor logistik nasional untuk menjawab tantangan distribusi di wilayah kepulauan. Drone kargo kelas berat HY-100 kini mengantongi validasi sertifikasi di Indonesia.

Pesawat tanpa awak (UAS) Hongyan HY-100 yang dikembangkan Ursa Aeronautical Technology Co., Ltd. tersebut telah melalui proses validasi Type Certificate oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

Kasubdit Operasi Pesawat Udara DKPPU Capt. Reymon Palapa mengatakan, validasi dilakukan untuk memastikan teknologi UAS kelas berat dapat dioperasikan secara aman sesuai standar nasional.

“Validasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa teknologi UAS kelas berat dapat diintegrasikan dengan ekosistem penerbangan nasional tanpa mengabaikan aspek keselamatan,” ujarnya.

HY-100 memiliki bobot lepas landas maksimum 5,25 ton dengan kapasitas muatan hingga 1,9 ton. Pesawat ini mampu terbang hingga 1.800 kilometer dengan durasi operasi lebih dari 10 jam.

Kemampuan lepas landas di landasan pendek membuat pesawat ini dinilai cocok untuk melayani rute perintis dan distribusi logistik di wilayah terpencil.

Country Director PT Ursa Aero Indonesia Tendi Febrian mengatakan, teknologi ini ditujukan untuk mempercepat distribusi barang di wilayah 3T.

“HY-100 bukan sekadar pesawat tanpa awak, melainkan solusi infrastruktur udara. Dengan sertifikasi ini, kami membawa standar keamanan tinggi untuk mendukung distribusi logistik di wilayah 3T di indonesia secara lebih efisien,” kata Tendi.

Selain logistik, pemanfaatan UAS juga dikembangkan untuk sektor pertanian, penanganan bencana, hingga pengawasan wilayah.

PT Ursa Aero Indonesia juga menyiapkan pembangunan bandara khusus UAS di Simpenan, Sukabumi, seluas 43 hektare. Infrastruktur ini ditujukan untuk mendukung operasional dan pengembangan ekosistem logistik udara tanpa awak di Indonesia.