JAKARTA - Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).Menanggapi laporan itu, Abu Janda mengakutidak pernah menghina rakyat Sumatera Barat (Sumbar).

“Saya tidak menghina rakyat Sumbar, tapi kalau dasarnya sudah benci Abu Janda ya susah, tidak menghina-pun bisa dianggap menghina,” kata Abu Janda kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Sebelumnya, Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) resmi melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Abu Janda yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap keluarga besar Minangkabau.

Laporan itu resmi diterima Bareskrim Polri dan teregister dengan Nomor: LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri, per tanggal 26 Mei 2026.

"Di mana pada saat ini kami spesifik ya, untuk masyarakat Sumatera Barat, etnis Minangkabau. Pada hari ini kami dari DPP Ikatan Keluarga Minang mengajukan laporan polisi secara resmi kepada terduga yaitu saudara yang bernama Permadi Arya alias Abu Janda ya," kata Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP IKM, Defrizal Djamaris di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Defrizal mengungkapkan bahwa Abu Janda diduga melontarkan pernyataan kontroversial tersebut di Amerika Serikat. Menurutnya, apa yang disampaikan Abu Janda telah menimbulkan keresahan bagi seluruh masyarakat Minangkabau.

"Adapun dasar laporan ini adalah terhadap pidato yang dilakukan, yang diduga dilakukan di suatu tempat ya, di depan suatu tempat ibadah ya, yang kemungkinan besar berada di luar negeri ya. Kemungkinan ada di Amerika Serikat, kalau tidak salah di daerah Philadelphia ya," ujarnya.

Menurut Defrizal, pernyataan Abu Janda yang meresahkan adalah kalimat soal Sumatera Barat (Sumbar) merupakan wilayah yang intoleran dan masyarakatnya 'bar-bar'.

"Di situ disebutkan bahwa daerah yang intoleran itu ya Sumbar, Jabar, itu yang ada bar-bar di belakangnya itu dianggap masyarakat bar-bar, seolah itu orang bar-bar di sana. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari bar-bar itu jelas ya, bahwa tidak beradab, kejam, dan manusia yang tidak berperadaban gitu ya," ucap Defrizal.

Dalam laporannya, Abu Janda disangka melanggar Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang penyebaran informasi yang menimbulkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu.

JAKARTA - Pegiat media sosial, Ade Armando menegaskan tak pernah bersalah saat merespons cuplikan video ceramah Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Ia pun tak bermaksud untuk mengadu domba atau memprovokasi pihak manapun.

Pernyataan itu sekaligus merespons langkah 40 ormas Islam yang melaporkan Ade Armando ke Bareskrim. Ia meyakini, laporan itu tak akan dicabut.

"Saya yakin juga laporan terhadap saya juga tidak akan dicabut nih, akan terus. Tapi saya merasa bahwa saya nggak bersalah kok. Saya tidak pernah mengadu domba, memprovokasi, menghasut siapapun, bahkan untuk membenci JK nggak pernah. Jadi saya tetap yakin dengan sikap saya," ujar Ade.

Ade pun menilai, laporan terhadap dirinya terasa berbeda. Pasalnya, kata dia, ada banyak organisasi Islam yang melayangkan laporan terhadapnya dan dipimpin oleh tokoh agama, Din Syamsuddin. Bahkan, ia mengklaim telah mendapat serangan di sosial media.

"Tapi serangannya itu bukan hanya ke saya. Buat saya untuk pertama kalinya serangannya diarahkan kepada PSI yang berulang kali disebut," ucap Ade.

Bahkan, kata dia, PSI telah mendapat surat ancaman. "Kita baca sama-sama surat-suratnya yang mengatakan bahwa, 'nggak bisa nih selama Ade Armando masih ada di sana, kita nggak akan dukung PSI.' Karena tuduhannya adalah penodaan agama bahwa saya menghina Islam," ucap Ade.

"Sehingga saya menangkap bahwa memang ada upaya sengaja nih beramai-ramai ingin menghabisi saya dan kemudian menghabisi PSI," imbuhnya.

Sebelumnya, pegiat media sosial Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda hingga Grace Natalie dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh puluhan Aliansi Ormas Islam yang diklaim terdiri atas 40 organisasi.

Laporan dilayangkan terkait beredarnya potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di UGM beberapa waktu lalu.

"Kami hari ini mewakili sekitar 40 ormas Islam yang kita sebut dengan Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama datang untuk membuat laporan kepolisian yang akan melaporkan tiga orang, yaitu saudara Ade Armando, Permadi Arya dan Grace Natalie," kata Direktur LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

JAKARTA - Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya melaporkan Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Polda Metro Jaya pada Senin (4/5/2026) atas kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Laporan ini dipicu oleh unggahan potongan video ceramah mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), saat berbicara di Masjid UGM pada Kamis, 5 Maret 2026 lalu.

Perwakilan Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya, Rivai Sabon Mehen menyampaikan, kedua terlapor dituding telah memotong ceramah Jusuf Kalla untuk melakukan provokasi.

“Sebagai warga negara, saya dan kuasa hukum saya bersama kawan-kawan dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya datang ke Polda Metro untuk membuat laporan polisi kepada Ade Armando dan Abu Janda terkait dengan unggahan video dan podcast mereka di Cokro TV,” kata Rivai.

Ia menilai konten yang diunggah keduanya bersifat provokatif dan mendiskreditkan Jusuf Kalla.

“Pernyataan mereka berdua ini sangat meresahkan warga masyarakat dan kami menganggap bahwa pernyataan beliau adalah pernyataan yang sangat provokatif dan kemudian sangat mendiskreditkan Pak Jusuf Kalla,” ujarnya.

Menurut Rivai, potongan video yang beredar dinilai tidak utuh sehingga memicu kegaduhan di ruang publik.

“Pidato utuh Pak Yusuf Kalla itu tidak diunggah. Tetapi kemudian mereka mengambil sepenggal video itu untuk melakukan provokasi ke ruang publik yang hari ini sangat membuat kegaduhan,” lanjutnya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Wahyudin Ingratubun menyebut pihaknya menemukan unsur kesengajaan dalam pemotongan video tersebut.

“Kami menilai bahwa pemenggalan video yang singkat kira-kira 12 detik sampai dengan 1 menit itu adalah suatu mens rea. Kami menemukan ada mens rea yang dilakukan oleh terduga Abu Janda dan Ade Armando,” katanya.

Ia menambahkan, laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dugaan penghasutan dan penyebaran hoaks. Wahyudin juga menyebut laporan telah diterima pihak kepolisian. Pihaknya pun akan terus mengawal kasus ini.

“Kami berharap pihak kepolisian bisa memproses sampai dengan kasus ini ditetapkan tersangka,” ucapnya.

Sebelumnya, Yusuf Kalla juga sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah pihak, terkait dugaan penistaan agama. Pelaporan tersebut dipicu oleh beredarnya potongan video ceramah Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM. Dalam potongan video itu, pernyataan Yusuf Kalla dinilai menggeneralisasi ajaran agama.

Namun, secara utuh, ceramah tersebut disebut bertujuan menyampaikan pesan perdamaian dan menceritakan pengalaman dalam meredam konflik di sejumlah daerah.

Sebelumnya, Aliansi Profesi Advokat Maluku melaporkan Permadi Arya (Abu Janda) dan Ade Armando buntut mengunggah ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di UGM. Laporan polisi itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/4/2026).

Laporan teregister dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor diwakili oleh seorang advokat bernama Paman Nurlette yang menilai bahwa Abu Janda dan Ade Armando mengunggah video ceramah JK di UGM yang dipotong-potong.

Nurlette menuturkan unggahan keduanya diduga membuat kegaduhan pada ruang publik. Apalagi keduanya juga diduga menambah narasi hasutan yang memperparah keonaran di ruang publik.

"Perlu kami tegaskan dengan potongan video ceramah Pak JK yang diposting kemudian disertai dengan narasi penghasutan, provokasi, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif, itu membentuk persepsi negatif masyarakat di ruang interaksi sosial," ujar Nurlette di Polda Metro Jaya, Senin (20/4/2026).

JAKARTA - Akademisi, Ade Armando menyatakan dirinya tidak menyebut mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) melakukan penistaan agama dalam ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ade menyebut dirinya hanya menyatakan kalimat yang disampaikan JK bermasalah.

"Tidak sekalipun saya mengatakan, kami mengatakan Pak JK itu menistakan agama, tidak pernah," kata Ade Armando dalam Program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa malam (28/4/2026).

Menurut Ade Armando itu dibuktikan dengan Jusuf Kalla yang tidak melaporkannya. Politikus PSI itu menyebut bahwa yang melaporkannya justru merupakan koalisi advokat asal Maluku.

"Jusuf Kalla tidak melaporkan saya, yang melaporkan saya adalah aliansi advokat Ambon ya kalau ga salah. Saya rasa mungkin Pak JK melihat bahwa saya sendiri tidak menciderai nama baik dia," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ade juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memotong video ceramah Jusuf Kalla.

https://nasional.sindonews.com/read/1698601/13/respons-ade-armando-abu-janda-dilaporkan-ke-polda-metro-terkait-video-ceramah-jk-yang-dipotong-1776755075

"Kami itu membuat podcast tentang pak JK itu tanggal 9 april, video ucapan tadi itu sudah menyebar pada tanggal 8 April, mungkin bahkan lebih awal," akunya.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani bukanlah tindakan makar. Mahfud meyakini pernyataan Saiful tidak memenuhi unsur makar.

Mahfud menyinggung Pasal 193 KUHP yang dituduhkan terhadap Saiful. Menurutnya, unsur dengan maksud menggulingkan pemerintah tidak ada dalam sebuah pernyataan.

"Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu satu, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Nah jadi, kalau gitu di mana dong makarnya Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah?" ujar Mahfud kepada wartawan, Minggu (26/4/2026).

Mahfud membandingkan pernyataan Mahfud dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang memiliki struktur jelas untuk mengubah susunan pemerintah saat itu. Sementara, Saiful hanya membuat pernyataan dalam sebuah kegiatan.

"Terus Saiful makarnya apa? Udah pasti kalau makar tidak," tegas Mahfud.

Bahkan menurutnya, Saiful Mujani tidak juga bisa dituduhkan atas pidana penghasutan. Sebab menurutnya delik yang diatur pada Pasal 246 KUHP itu harus memenuhi unsur adanya kekerasan terlebih dahulu.

"Menghasut di situ (Pasal 246 KUHP) intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan. Ada kata, dengan cara kekerasan. Saiful mempengaruhi kekerasan apa? Tidak pakai senjata, tidak pakai gerakan ke mana, cuma di dalam ruangan," jelas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan, aparat Kepolisian harus bertindak objektif dalam memilah laporan yang masuk. Mahfud menandaskan, tidak semua pelaporan hukum wajib menjadi kasus hukum kendati pun laporan tidak bisa ditolak.

"Polri itu oleh Undang-undang diwajibkan untuk menerima setiap laporan. Tapi menganalisa kemudian secara objektif. Tidak harus menjadi pro justisia, menjadi kasus hukum. Ini laporan tidak memiliki syarat pidana," tegasnya.

JAKARTA - Rismon Hasiholan Sianipar dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan perbuatan curang buku berjudul Gibran End Game, pada Jumat (24/4/2026). Dia dilaporkan oleh mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya.

Laporan Polisi (LP) terhadap Rismon itu teregister Nomor: LP/B/2952/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 24 April 2026.

Pelapor mengaku membeli buku ‘Gibran End Game’ saat car free day di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Januari 2026. Pembelian buku dilakukan atas dasar ketertarikan dengan materi buku yang dituliskan oleh Rismon Sianipar.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar karena merasa tertipu telah membeli buku Gibran End Game di mana saya rencana membeli 200 hingga 300 buku, dan baru membayar 60 buku," kata Irwan kepada wartawan.

Pelapor sudah membeli 60 eksemplar buku dengan total nilai uang telah dibayar Rp6.002.500. Namun kemudian Rismon membuat pernyataan yang membuatnya terkejut bahwa buku yang ditulis bohong dan palsu.

“Dalam berjalannya seiring waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka Saudara Rismon menganulir dan tidak mengakui bahwa ini buku yang ditulisnya benar. Dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia,” ujar Irwan.

Dalam laporan itu, Irwan turut menyerahkan bukti berupa pembayaran pembelian buku ‘Gibran End Game’

“(Bukti yang diserahkan) satu buku, yang kedua bukti pembayaran pembelian buku, dan ada beberapa teman-teman saksi,” ungkapnya.

Irwan dalam laporannya ke Polda Metro Jaya mencantumkan Pasal 492 UU 1/2023 dan/atau Pasal 486 KUHP tentang Penipuan.

Sebagai informasi, status tersangka ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan gugur. Status itu gugur usai Rismon Sianipar mengajukan restorative justice (RJ).

“Secara otomatis status hukum tersangka bagi saudara RS sudah dicabut, karena dia sudah mengajukan permohonan maaf dan mengembalikan kondisi awal ke si korban,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Budi menjelaskan, Rismon Sianipar telah melalui proses mekanisme restorative justice dalam kasus tudingan ijazah Jokowi tersebut.

“Setelah permohonan, terus didalami disampaikan pelapor juga menyetujui dilakukan mekanisme gelar perkara khusus restorative justice. Setelah itu memenuhi kriteria dalam mekanisme hukum, lalu dihentikan perkara SP3,” ujar dia.

JAKARTA - Pengacara Ubedilah Badrun, Ahmad Wakil Kamal menyayangkan maraknya sejumlah akademisi dan praktisi yang dilaporkan ke polisi lantaran menyampaikan pendapat. Menurutnya, lebih elok pendapat akademisi dibantah dengan data, bukan laporan ke polisi.

"Kenapa tidak adu data aja? Kenapa harus melalui proses hukum?” kata Ahmad dalam program Interupsi iNews TV, Kamis (23/4/2026).

Dia melihat seolah-olah hukum ingin dijadikan sebagai alat untuk membungkam akademisi yang kritik terhadap kekuasaan. Salah satu yang dilaporkan ke polisi adalah Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari oleh LBH Tani Nusantara.

Pelaporan tersebut buntut pernyataan Feri terkait swasembada pangan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum LBH Tani Itho Simamora merespons pernyataan Ahmad terkait laporan ke polisi.

Ia mengklaim, hal itu dilakukan untuk mencegah petani melakukan tindakan yang tidak diinginkan atas pernyataan Feri tersebut. "Kita justru memberikan pemahaman kepada petani, kalau umpamanya kita lepas mereka, bisa aja ini jadi mereka yang pergi langsung ke rumah Feri Amsari, bisa langsung demo," kata Itho.

Menurut Ahmad, apa yang disampaikan Itho berlebihan. Dia mengatakan, tidak perlu takut dengan pendapat Feri.

"Enggak perlu takut terhadap kritik. Justru kritik itu menjadi vitamin supaya kebijakan-kebijakan publik itu adalah pro rakyat, untuk kesejahteraan rakyat," ujar Ahmad.

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn Manuputty meminta agar masyarakat tidak termakan pelintiran video yang dipotong tentang ceramah mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di UGM. Pasalnya, video tersebut dipotong dan dipelintir dari video utuh yang sejatinya pernyataan JK secara utuh itu bisa sangat dipahami.

"Ketika mendengarkan rekaman utuh 43 menit dari Pak Jusuf Kalla, kita bisa memahami karena kita ada di situ dan kita aktor, kita pelaku. Ada pelesetan atau sebenarnya pelintiran, ada kata yang mungkin dalam khazanah teologi tidak terlalu pas ketika bilang di Kristen ada syahid, tetapi itu tidak menggeserkan substansi dari apa yang mau dibilang," ujarnya usai bertemu JK di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis malam (23/4/2026).

Menurutnya, pihaknya bertemu JK kaitannya situasi dan kekisruhan yang berkembang beberapa waktu ini, khususnya soal video ceramah JK yang viral tersebut. Video viral itu sejatinya hanyalah berupa potongan belaka yang seolah dikemas untuk mengadu domba antarumat bergama

"Saya sendiri sebagai Ketua Umum PGI telah memberikan pandangan saya di minggu-minggu pertama sebelum ini berkembang dan meluas. Karena selain sebagai Ketua Umum PGI, saya orang yang terlibat langsung dalam seluruh fase konflik Maluku, dari hari pertama kejadian sampai hari terakhir," tuturnya.

Sebabnya, kata dia, ceramah JK secara utuh bisa dipahami dengan baik, terlebih olehnya yang terlibat langsung dalam proses perdamaian yang terjadi di Ambon, Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah. Pemilihan istilah Syahid untuk agama Kristen dalam ceramah JK di Masjid Universitas UGM itu sejatinya tak menggeser makna dari istilah Martir dalam agama Kristen.

"Kalaupun bilang martir, kami juga melakukan melampaui apa yang selalu disebut sebagai martir di dalam konflik, saling membantai, saling membunuh dengan kondisi yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Di situ kita lihat bagaimana ketika agama diambil sebagai senjata di tangan untuk pihak-pihak yang bertikai maka kehancurannya sangat luar biasa," jelasnya.

Dia menerangkan, sebagaimana syahid dalam agama Islam, martir dalam agama Kristen pun kerap diselewengkan saat ada konflik, khususnya kala agama dijadikan sebagai senjata untuk bertikai. Ceramah JK itu sejatinya dianggap sebagai pengingat agar agama tidak lagi dijadikan sebagai senjata untuk berkonflik.

Selain itu, kata dia, ceramah JK itu merupakan contoh dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia dan sebab-sebab terjadinya konflik, termasuk karena isu agama. Sama halnya dengan maksud dari ceramah JK, dia ingin agar agama dikembalikan ke misi mulianya sebagai agen perdamaian.

"Saya kira itu yang disampaikan dalam secara sangat pendek. Ada dua bagian, satu menit, satu menit. Ketika beliau menyampaikan berbagai kategori konflik yang terjadi, termasuk 15 konflik yang terjadi di Indonesia, tiga bisa diselesaikan.m, salah satunya konflik Ambon dan Poso dalam bingkai konflik agama dan kenapa agama karena ada pandangan-pandangan seperti ini dan lain-lain," paparnya.

"Saya kira substansi itu yang harus kita angkat untuk kembali meletakkan agama dalam panggilan dan misi mulianya sebagai agen perdamaian, bukan agen konflik dan ini betul-betul mengingatkan itu jangan lagi terulang," ungkap Jacklevyn.

Maka itu, pihaknya meminta agar masyarakat tak terhasut konflik oleh isu agama, sebagaimana ceramah JK yang videonya dipotong dan dipelintir, seolah itu sengaja dibuat untuk membenturkan antarumat beragama. Manakala ada isu, seharusnya pun dilakukan klarifikasi dahulu sebagaimana yang dilakukan pihaknya saat datang ke rumah JK.

"Kami selalu katakan sebagai teman-teman yang mengalami itu langsung di lapangan, jangan mudah untuk terhasut agama. Malam ini kami bersilaturahim memperkuat dialog dan rajutan kebangsaan yang harus terus dipupuk dari level para pimpinan sampai level grassroots, di level komunitas. Biasakanlah berjumpa untuk mendengar langsung, untuk berbicara langsung, untuk mengklarifikasi secara langsung," bebernya.

"Pak Din (mantan Ketum Muhammadiyah, Din Syamsuddin) juga terlibat dalam perjanjian Malino, bahkan ketika di Malino II. Jadi, jangan kita menjadi terpecah oleh isu-isu yang mungkin saja dikemas dan dilemparkan untuk membenturkan," tegasnya.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, unsur yang paling penting dalam negara demokrasi adalah kebebasan. Hal itu dia sampaikan merespons dipolisikannya Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara.

"Di dalam konteks negara demokrasi itu kan yang paling ‘dewanya’ itu kan freedom, kebebasan. Karena freedom itu—kebebasan berekspresi, berpendapat— freedom of speech, freedom of expression itu menjadi tulang punggung, backbone di dalam konteks negara demokrasi," kata Pangi dalam program Interupsi iNewsTV, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan kebebasan berekspresi mulai menurun sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal itu dengan terbitnya UU ITE.

"Yang namanya Undang-Undang ITE digunakan sebagai alat untuk pembungkaman terhadap lawan-lawan politik," tegas Pangi.

Sebelumnya, Ketua Umum LBH Tani Nusantara, Itho Simamora mengatakan, laporan terhadap Feri lantaran sudah menyinggung masyarakat.

"Karena dia sudah menyinggung perasaan rakyat, yang mengatakan bahwa pemerintah bohong atas swasembada pangan itu," kata Itho dalam program Interupsi bertajuk 'Akademisi Dilaporkan, Ada Kriminalisasi?' di iNews TV, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, masyarakat sudah merasakan dampak-dampak positif kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, dia menilai apa yang disampaikan Feri bukanlah kritik.

"Ini bukan lagi kritik, tapi penghasutan, pembohongan publik, dan hoaks," ujar Itho.

Bisnis.com, JAKARTA — Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut membawakan materi saat stand up comedy bertajuk "Mens Rea" di Jakarta.

Hal ini dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 Januari 2026.

Pelapor sekaligus Presidium Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman menyampaikan pihaknya melaporkan Pandji karena diduga telah memfitnah NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.

"Seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin," ujar Rizki kepada wartawan, dikutip Kamis (8/1/2026).

Dia menambahkan tudingan terhadap NU dan Muhammadiyah yang dibawakan pada materi stand up comedy ini berpotensi memecah belah bangsa hingga membuat kegaduhan.

Lebih jauh, materi stand up comedy yang viral di media sosial itu juga dinilai telah mencederai martabat, khususnya kelompoknya NU hingga Muhammadiyah.

"Tentu ini kan sangat mencederai untuk saya dan khususnya teman-teman anak-anak muda NU dan Muhammadiyah," imbuhnya.

Dia pun berharap agar kasus ini bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan memanggil pihak-pihak terkait termasuk Pandji untuk dimintai klarifikasi.

"Kalau bisa secepatnya untuk dipanggil untuk diklasifikasi dan kalau ada memang berikut bukti-bukti yang kita lampirkan bisa ditindaklanjuti secepatnya bisa diproses," pungkasnya.

Di samping itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan polisi terkait materi stand up comedy di acara Mens Rea.

Dalam hal ini, terlapor alias Pandji dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 300 dan 301 KUHP. Pasal ini pada intinya berkaitan dengan tindak pidana penghasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan orang lain atau kelompok atas dasar agama.

"Benar diterima laporan 8 Desember 2026, dilaporkan Pasal 300 dan 301 KUHP," ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).