Faiez Maulana

Diplomat Muda Kementerian Luar Negeri RI, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh

IMPLEMENTASI mandatori B50 di Indonesia mulai berlaku per 1 Juli 2026. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Penerapan mandatori biodiesel di Indonesia dilaksanakan secara bertahap mulai dari B2.5 (2008), B10 (2014), B20 (2016), B30 (2020), B40 (2025), dan B50 (2026). Meskipun kebijakan B50 diterapkan pada 1 Juli 2026, Kementerian ESDM memberikan masa transisi selama 3 bulan (hingga 30 September 2026) bagi badan usaha penyalur BBM untuk menghabiskan sisa stok B40 yang dimiliki.

Mulai 1 Oktober 2026, ketentuan tersebut akan berlaku efektif. Seluruh perusahaan SPBU di Indonesia diwajibkan penuh untuk menyalurkan produk B50 di semua titik penjualan. B50 (Biodiesel 50) yang sehari-hari disebut Biosolar merupakan bahan bakar yang digunakan untuk mesin diesel.

Di Indonesia, biodiesel atau biosolar berasal dari campuran dua bahan utama yaitu olahan dari minyak sawit berupa FAME (Fatty Acid Methyl Ester/Ester Metil Asam Lemak) yang dicampur dengan minyak solar murni yang berasal dari fosil. Angka 50 berarti campuran keduanya dalam komposisi berimbang (50:50).

Minyak sawit termasuk dalam kelompok minyak nabati. Minyak nabati adalah minyak yang diekstrak dari buah, biji atau bagian lain dari tanaman. Selain minyak sawit, tanaman lain yang termasuk minyak nabati adalah kedelai (soybean), kanola/rapeseed, bunga matahari (sun flower), kelapa, jarak, jagung. Minyak nabati merupakan bahan baku utama (feedstock) dalam pembuatan bahan bakar hayati (biofuel).

Sejarah Sawit Indonesia

Pohon kelapa sawit (Elaeis guineensis) bukanlah tanaman asli Indonesia. Sawit merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari Afrika Barat. Perkebunan dan industri sawit Indonesia dimulai sejak era kolonial.

Tahun 1848, Dr. D. T. Pryce yang merupakan seorang dokter, peneliti dan kolektor tanaman membawa 4 benih sawit untuk diserahkan ke Johannes Elias Teijsmann, kurator Kebun Raya Bogor saat itu. Dua benih berasal dari pulau Bourbon, Mauritius (Afrika Barat) dan dua benih lainnya dari kebun botani Amsterdam (hortus botanicus Amsterdam).

Dua benih sawit yang dari Amsterdam sebenarnya juga berasal dari Afrika Barat. Pada masa penjelajahan dan kolonialisme, bangsa Eropa membawa tanaman liar dari Afrika ini ke benua Eropa untuk dipelajari dan dikoleksi sebagai tanaman eksotis dan ilmiah.

Di bawah pimpinan Teijsmann, keempat benih tersebut kemudian ditanam di salah satu sudut Kebun Raya Bogor sebagai koleksi tanaman tropis untuk penelitian. Dengan iklim tropis Indonesia dan curah hujan yang tinggi, benih sawit tersebut tumbuh sangat baik hingga mencapai 12 meter.

Pada tahun 1853, pohon sawit tersebut mulai berbuah yang kemudian ditanam kembali dan menjadi sumber benih untuk disebarkan ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Sejak tahun 1850-an hingga awal 1900-an, Kebun Raya Bogor bertindak sebagai pusat penelitian botani negara. Lembaga ini memiliki kebijakan untuk membagikan benih kelapa sawit generasi kedua secara gratis kepada para pengusaha kebun Eropa yang tertarik melakukan eksperimen atau sekadar menjadikannya tanaman hias.

Di Sumatera Utara, awalnya bibit-bibit yang diterima dari Bogor hanya digunakan sebagai tanaman hias di pinggir jalan raya maupun pembatas perkebunan (sekitar tahun 1875). Namun, para pengusaha perkebunan melihat potensi lain karena tanaman ini tumbuh jauh lebih subur dibandingkan di tempat asalnya di Afrika.

Tahun 1878, Deli Maatschappij N.V. sebuah perusahaan tembakau dan karet melakukan uji coba budidaya kelapa sawit secara komersial. Uji coba membuktikan bahwa wilayah Sumatera Utara sangat ideal dan memiliki produktivitas tinggi untuk tanaman kelapa sawit.

Varietas hasil ujicoba kemudian menjadi benih sawit terbaik yang dikenal secara global dengan nama Deli Dura. Varietas Deli Dura memiliki cangkang buah yang tebal namun memiliki kandungan minyak yang melimpah dan berkualitas unggul.

Tahun 1911, menggunakan benih-benih varietas Deli Dura, Adrien Hallet pengusaha asal Belgia bersama perusahaan-perusahaan Eropa memelopori pembukaan perkebunan kelapa sawit komersial skala besar pertama di dunia. Hallet pertama kali menanam sekitar 50.000 benih sawit varietas Deli Dura dengan luas 336 hektare yang terletak di daerah Sei Liput (Aceh Tamiang). Setelah berhasil kemudian dilanjutkan di daerah Pulau Raja dan Deli Muda, Sumatera Utara dengan konsensi lahan lebih luas hingga mencapai 2.600 hektar.

Di tahun yang bersamaan, K.Schadt pengusaha asal Jerman juga menanam 2.000 benih sawit varietas Deli Dura di daerah Tanah Itam Ulu, Sumatera Utara. Rintisan dan persaingan Adrien Hallet dan K. Schadt menjadi cikal bakal industri sawit Indonesia hingga menjadi eksportir terbesar CPO sawit dan produk turunannya di dunia saat ini. Indonesia menguasai 58% pangsa produksi minyak sawit global. Jumlah devisa hasil ekspor kelapa sawit Indonesia dan turunannya sepanjang tahun 2025 resmi menembus angka sebesar USD 35,87 miliar (atau sekitar Rp590 triliun).

Kepentingan Nasional, Daya Saing, dan Dinamika Geopolitik Global

Pemerintah mewajibkan penggunaan biodiesel yang berasal dari minyak sawit merupakan strategi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Pemanfaatan minyak nabati untuk bahan bakar (biofuel) juga dilakukan oleh negara lain yang memiliki sumber bahan baku nabati lokal yang melimpah. Tujuannya sama yaitu untuk mengamankan kepentingan nasional masing-masing negara.

Brasil, sejak 1 Agustus 2025 telah menetapkan B15 (campuran minyak kedelai dan solar murni) serta bioetanol E30 (campuran olahan tebu dan jagung dengan bensin). Kedelai, tebu dan jagung merupakan produk unggulan nabati Brasil.

Amerika Serikat sebagian besar menggunakan minyak kedelai sebagai campuran untuk memproduksi biodiesel mereka. Bahkan Uni Eropa sendiri yang menghambat biodiesel Indonesia masuk ke pasarnya juga menggunakan minyak nabati untuk bahan bakar.

Minyak nabati yang Uni Eropa gunakan berasal dari rapeseed/canola dan bunga matahari (sun flower). Olahan minyak nabati yang digunakan untuk bahan bakar dieselnya disebut hydrotreated vegetable oil. Tanaman rapeseed dan bunga matahari merupakan tanaman yang tumbuh subur di Eropa.

Menteri ESDM menyampaikan bahwa penerapan B50 sepenuhnya akan swadaya karena bahan bakunya baik minyak sawitnya maupun minyak solarnya seluruhnya produksi dalam negeri. Disampaikan juga bahwa implementasi B50 dapat menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun. Selain itu, program ini juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada 2026 serta menyerap lebih dari 2,2 juta tenaga kerja.

Memanfaatkan sawit untuk biodiesel guna konsumsi domestik juga sebagai katalis menjaga stabilitas harga jual CPO di pasar dunia yang seringkali terguncang akibat eskalasi geopolitik global. Indonesia akan dapat memainkan keran buka tutup produksi sawit di global sesuai dengan kepentingan nasional.

Hal ini menandakan terciptanya kemandirian energi bahan bakar diesel sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia. Penggunaan biodiesel akan menghemat APBN karena mengurangi bahkan meniadakan impor solar. Selain itu tentu saja nir-impor solar berarti mengurangi ketergantungan Indonesia dengan negara lain.

Biodiesel sebagai sumber energi terbarukan mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Uni Eropa sebelumnya melakukan hambatan baik tarif dan non-tarif agar produk unggulan Indonesia tersebut tidak masuk ke pasar mereka. Namun dengan menswitch bagian besar produksi CPO sawit menjadi biodiesel tentu saja mengubah peta permainan global. Indonesia juga memenangkan gugatan terhadap Uni Eropa mengenai sawit Indonesia melalui putusan WTO DS593.

Indonesia kini menjadi pemimpin global dalam implementasi mandatori biodiesel. Capaian B50 merupakan yang tertinggi di dunia. Penerapan B50, produsen sawit terbesar dunia serta hilirisasi produk sawit harus dioptimalkan untuk Indonesia menjadi leader dalam green industry. Kebijakan demi kepentingan rakyat telah diambil. Kapal Indonesia harus terus maju. Sekali Layar Berkembang, Surut Kita Berpantang.

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah mobilitas Jakarta yang nyaris tak pernah berhenti, pantauan indeks kualitas udara melalui gawai maupun layar informasi di berbagai fasilitas publik kini menjadi pemandangan yang semakin akrab

Di balik angka-angka real-time yang terus bergerak itu, tersimpan pergeseran besar karena isu lingkungan kini telah bertransformasi menjadi salah satu poros utama pembangunan nasional.

Melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution, Indonesia berkomitmen memangkas emisi secara mandiri sebesar 31,89 persen dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Angka ini telah menjelma menjadi cetak biru taktis yang secara fundamental menata ulang lanskap ekonomi masa depan.

Poros utama dari kepemimpinan hijau ini dibuktikan secara konkret melalui sektor kehutanan dan tata guna lahan dalam kerangka Indonesia'sFOLU Net Sink 2030. Melalui rencana strategis ini, Indonesia menargetkan sektor hutan dan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) sudah mampu menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskannya pada 2030.

Peran sektor ini sangat strategis karena diproyeksikan menanggung sekitar 60 persen dari total upaya mitigasi nasional dengan target penurunan emisi mencapai 1,6 miliar ton karbon dioksida ekuivalen pada 2030.

Target tersebut bukan sekadar ambisi di atas kertas. Berdasarkan capaian 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi hingga 875,7 juta ton karbon dioksida ekuivalen, atau sekitar 42 persen dari proyeksi awal nasional.

Keberhasilan itu didorong oleh restorasi ekosistem gambut dan mangrove dalam skala besar yang sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor pemulihan ekosistem tropis dunia.

Komitmen di tingkat kebijakan ini menemukan bukti kuatnya saat menengok situasi di lapangan. Melalui pengetatan pengawasan di sektor kehutanan, angka deforestasi nasional berhasil ditekan hingga 23,01 persen, mengembalikan lahan seluas puluhan ribu hektare ke fungsi alaminya.

Realitas tersebut sejalan dengan penegasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai kesiapan Indonesia memimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global. sekaligus mengawal transisi dari ambisi menuju implementasi nyata.

Komitmen itu diwujudkan melalui penguatan tata kelola kehutanan, penegakan hukum tanpa kompromi, serta pengembangan pasar karbon yang berintegritas tinggi.

Indonesia ingin memimpin transformasi menuju ekonomi rendah karbon melalui solusi berbasis alam yang kredibel sekaligus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kedaulatan ekologis tidak berhenti sebagai slogan, melainkan dibangun melalui kebijakan yang dapat diukur hasilnya.

Upaya menjaga hutan pun berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial seluas 33 ribu hektare sebagai bentuk perluasan akses legal masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari.

Kebijakan ini berhasil membalik cara pandang lama yang sering kali menjauhkan warga lokal dari ruang hidupnya demi alasan konservasi. Melalui pendekatan baru, masyarakat justru dirangkul menjadi aktor utama yang diberi hak sekaligus tanggung jawab menjaga hutan sembari memperoleh manfaat ekonomi darinya.

Ketika warga mulai memetik nilai ekonomi dari budi daya madu, kopi agroforestri, hingga pengelolaan ekowisata, cara pandang mereka terhadap hutan pun ikut berubah total.

Pohon-pohon tidak lagi dilihat sebagai kayu gelondongan yang siap ditebang untuk uang cepat, melainkan sebagai aset masa depan yang harus dijaga bersama karena memberikan penghidupan jangka panjang.

Di sinilah roda ekonomi ramah lingkungan di tingkat desa mulai berputar, membuktikan bahwa kelestarian alam bisa berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bursa karbon

Sebagai wujud kedaulatan finansial di sektor pembiayaan inovatif, Indonesia juga tidak lagi menunggu uluran dana global yang kerap berjalan lambat dan bersyarat rumit.

Pemerintah menumbuhkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sebagai infrastruktur mandiri guna memobilisasi modal hijau global dari posisi tawar lebih setara. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, bursa karbon nasional terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir April 2026, nilai transaksi akumulatifnya mencapai Rp93,75 miliar.

Capaian tersebut ditopang oleh volume perdagangan sebesar 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen dengan partisipasi 155 perusahaan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

Namun, keberhasilan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh besarnya transaksi, melainkan juga oleh kepercayaan terhadap kualitas datanya. Seperti halnya pasar saham yang bergantung pada kredibilitas laporan keuangan perusahaan, pasar karbon hanya akan dipercaya apabila setiap kredit karbon memiliki integritas yang tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah memperkuat Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim agar selaras dengan ketentuan Pasal 6 Paris Agreement. Melalui sistem tersebut, setiap kredit karbon dapat ditelusuri, memiliki standar kualitas yang jelas, serta terhindar dari risiko penghitungan ganda.

Di level diplomasi global, Indonesia kini memosisikan diri sebagai negara jangkar yang ikut membentuk arah kebijakan dunia. Dalam berbagai forum multilateral, Jakarta dengan tegas mengubah paradigma hubungan internasional.

Indonesia tidak lagi hadir sebagai pemohon bantuan iklim yang pasif, melainkan melangkah maju sebagai penyedia solusi global utama berbasis hutan.

Narasi baru ini menawarkan sudut pandang esensial bahwa hutan tropis nusantara adalah infrastruktur iklim global yang vital, mirip dengan fungsi stabilitas yang disediakan oleh sistem perbankan pusat terhadap ekonomi dunia.

Melalui posisi tawar yang kuat ini, kompensasi finansial internasional atas perlindungan hutan dipandang sebagai investasi wajib demi menjaga stabilitas seluruh aset ekonomi di atas biosfer bumi, sekaligus menegaskan kepemimpinan hijau Indonesia yang berdaulat secara politik dan ekologis.

Tantangan di sektor industri domestik, terutama kebutuhan energi masif untuk hilirisasi mineral seperti nikel, kini tidak lagi dipandang sebagai hambatan ekologis, melainkan sebagai ruang lompatan teknologi.

Kondisi ini menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk melahirkan standar industri baru melalui integrasi kebijakan dekarbonisasi industri berat yang berjalan selaras dengan target sektor kehutanan.

Dengan menerapkan pengawasan rantai pasok yang ketat serta mempercepat peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara captive, Indonesia berpeluang besar memimpin pasar masa depan sebagai produsen utama komoditas hijau dunia.

Apabila langkah itu berjalan konsisten, produk hilirisasi Indonesia akan memiliki nilai tambah di pasar internasional karena diproduksi menggunakan energi yang lebih bersih serta didukung jaminan bebas deforestasi.

Membangun gerakan iklim dunia pada dasarnya bukan lagi sekadar urusan "bangga-banggaan" karena punya hutan luas atau hebat dalam menyusun target di atas kertas. Pengakuan internasional akan terbangun secara alami seiring dengan makin solidnya harmonisasi kebijakan dari pusat hingga ke tingkat tapak.

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Indonesia memiliki modal alam yang berlimpah dan komitmen politik yang kuat untuk menjadi jangkar utama transisi iklim global. Legitimasi kepemimpinan tersebut akan makin kokoh saat visi hijau di panggung global mampu diterjemahkan penuh menjadi akselerasi transisi bersih pada seluruh sektor industri domestik.

Copyright © ANTARA 2026

Ridwan Al-Makassary

Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

DI Swiss, negosiasi diplomatik damai telah menghasilkan peta jalan (roadmap) enam puluh hari menuju kesepakatan final setelah disepakatinya Nota Kesepahaman antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Dunia bersuka cita menyambut jeda pertempuran antara AS (dan Israel) dan Iran sebagai tanda berakhirnya perang.

Namun, perkembangan terkini justru menunjukkan kenyataan yang berbeda. Meriam, drone dan rudal memang mulai beehenti berdentum, tetapi konflik belum benar-benar usai.

Saat ini, yang mengemuka adalah pergeseran arena perang, yaitu dari medan tempur menuju meja diplomasi. Singkatnya, perang dari serangan rudal menuju pertarungan narasi, ekonomi, dan legitimasi politik.

Tidak diragukan, Perang Iran 2026 memasuki fase yang jauh lebih kompleks. Jika 100 hari pertama telah ditandai oleh serangan udara, operasi militer, dan ancaman eskalasi regional, maka perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa perdamaian yang sedang dinegosiasikan masih rapuh dan penuh kabut ketidakpastian.

Pertemuan quadrilateral antara Amerika Serikat, Iran, Pakistan, dan Qatar di Swiss menjadi simbol penting fase baru ini. Wakil Presiden AS JD Vance datang dengan sebongkah optimisme bahwa sebagian besar tujuan perang telah tercapai, yaitu program nuklir Iran dilemahkan, Selat Hormuz tetap terbuka, dan Iran bersedia kembali ke jalur negosiasi diplomatik.

Namun, simbolisme diplomatik tersebut segera dibayangi oleh realitas politik bahwa Menteri Luar Negeri Iran menolak berdiri berdampingan dengan delegasi AS di depan kamera. Isyarat politik itu sederhana tetapi jelas bahwa perang mungkin berhenti untuk beberapa waktu ke depan, tetapi rasa saling percaya belum lahir.

Masalah terbesar saat ini bukan lagi pada penghentian tembakan dan serangan, melainkan bagaimana mendefinisikan kemenangan. Washington mengklaim Iran telah menyetujui inspeksi nuklir oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, Teheran berkali-kali membantah bahwa komitmen tersebut sudah disepakati.

Pada hari ke-113, Kepala IAEA memang menyatakan bahwa inspeksi akan dilakukan, tetapi Iran menegaskan bahwa akses hanya dapat diberikan setelah kesepakatan final tercapai dan hanya pada fasilitas yang tidak rusak akibat perang.

Perbedaan persepsi ini sangat penting. Dalam diplomasi, konflik acap tidak berakhir karena kekurangan kesepakatan, melainkan karena para pihak yang bertikai memiliki tafsir berbeda terhadap kesepakatan yang sama. Situasi inilah yang kini sedang terjadi.

Lebih menarik lagi, Iran tampaknya berhasil mengubah posisi tawarnya secara signifikan. Analisis berbagai lembaga strategis menyatakan bahwa kerangka kesepakatan yang sedang dibahas memberikan konsesi ekonomi besar kepada Iran sebelum adanya verifikasi penuh terhadap program nuklirnya. Pembekuan aset senilai sekitar US$25 miliar mulai dicairkan, sanksi minyak ditangguhkan selama 60 hari, dan blokade maritim mulai dilonggarkan.

Dengan ujaran berbeda, Iran memperoleh manfaat ekonomi langsung sementara isu paling sensitif—yakni pengayaan uranium dan rudal balistik—masih berada dalam tahap negosiasi. Di sinilah paradoks perang muncul. Amerika Serikat dan Israel memasuki perang dengan tujuan menghilangkan ancaman nuklir dan rudal Iran.

Namun, pada hari ke-112 Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara tegas menyatakan bahwa rudal balistik sama sekali tidak akan menjadi bagian dari negosiasi. Jika posisi ini bertahan, maka salah satu tujuan utama perang praktis gagal dicapai.

Situasi menjadi semakin rumit karena Israel mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap proses diplomasi yang sedang berlangsung. Menteri Keamanan Nasional Israel bahkan mengisyaratkan bahwa Tel Aviv dapat bertindak sendiri apabila merasa kesepakatan dengan Iran terlalu lunak. Pernyataan ini mengingatkan bahwa ancaman serangan unilateral Israel tetap menjadi faktor pengganggu utama bagi proses perdamaian yang sedang diusung AS dan Iran.

Di sisi lain, muncul fenomena yang luput dari perhatian media internasional di mana transformasi Selat Hormuz menjadi instrumen politik Iran. Melalui otoritas baru yang dibentuk setelah perang, Teheran kini mewajibkan kapal-kapal yang melintas memperoleh izin khusus dan membayar biaya yang dalam beberapa kasus mencapai USD2 juta per kapal.

Menariknya, pembayaran dapat dilakukan menggunakan yuan, Bitcoin, maupun USDT. Langkah ini bukan sekadar kebijakan maritim. Ia mencerminkan upaya Iran untuk membangun tata kelola ekonomi alternatif yang semakin mengurangi ketergantungan pada sistem finansial berbasis dolar AS. Jika tren ini berlanjut, maka salah satu dampak jangka panjang perang justru dapat berupa percepatan fragmentasi ekonomi global.

Tidak mengherankan jika pada hari ke-112 Senat AS yang dikuasai Partai Republik mengesahkan resolusi yang meminta Presiden Trump menghentikan keterlibatan militer terhadap Iran. Meski kemungkinan besar akan diveto, pesan politiknya jelas: dukungan domestik terhadap perang mulai retak.

Perkebangan terkini menunjukkan bahwa perang Iran telah memasuki fase yang lebih menentukan daripada pertempuran militer itu sendiri. Pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang menang di medan perang, tetapi siapa yang mampu mengubah hasil perang menjadi keuntungan politik yang berkelanjutan.

Pungkasannya, Iran tampaknya berhasil mempertahankan sebagian besar aset strategisnya sambil memperoleh ruang ekonomi baru. Sementara Amerika Serikat memperoleh jeda konflik tetapi belum mendapatkan kepastian mengenai masa depan program nuklir Iran.

Israel sendiri masih mencemaskan kemungkinan kebangkitan ancaman yang sama di masa depan. Pada hari ke-113, dunia baru menyaksikan akhir pertempuran, namun perdamaian sinambung masih jauh dari pasti, seperti jauh panggang dari api.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan ekspansi kuliner Indonesia ke pasar internasional dapat membuka peluang bagi industri kreatif memasuki rantai pasok sekaligus pasar ekspor dunia.

"Bagi kami, kuliner bukan sekadar makanan, tetapi juga instrumen diplomasi budaya untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia," kata Riefky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Riefky mengatakan kehadiran restoran atau kuliner khas Minang Sederhana di Singapura menjadi langkah strategis untuk memperluas penetrasi kuliner Indonesia ke pasar internasional sekaligus memperkuat posisi subsektor kuliner sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional.

Ekspansi Restoran Sederhana, menurut dia, menunjukkan bahwa pegiat ekonomi kreatif Indonesia mampu memperluas pasar global dan menjadi contoh bagaimana kekayaan intelektual lokal dapat tumbuh menjadi juara di tingkat internasional.

Ekonomi kreatif saat ini berkontribusi sekitar Rp1.600 triliun terhadap PDB nasional. Pada 2025, nilai ekspor ekonomi kreatif mencapai 31,94 miliar dolar AS dengan realisasi investasi sebesar Rp183,01 triliun.

Dalam konteks tersebut, subsektor kuliner menjadi salah satu motor pertumbuhan sekaligus instrumen strategis untuk memperkenalkan identitas Indonesia kepada dunia.

President Director PT Global Minang Ventura (GMV) Nova Dana Eka Putri menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Ekraf dalam mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional dan membuka jalan bagi jenama kuliner Indonesia untuk berkembang di pasar internasional.

"Kami meyakini langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat diplomasi kuliner, nation branding, serta daya saing ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global,” ujar Nova.

Kolaborasi Kementerian Ekraf dan GMV telah terjalin sejak 2025 melalui dukungan perluasan jaringan Restoran Sederhana ke pasar internasional.

Dukungan tersebut antara lain fasilitasi partisipasi GMV dalam Program Business Matching Culinary di Sydney serta dukungan pengembangan operasional dan sumber daya manusia untuk ekspansi usaha di luar negeri.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Laksma TNI Salim

Kepala Pusat Pengkajian Maritim Seskoal

Kandidat Doktor Universitas Airlangga

TREN global abad ke-21 menunjukkan ritme pergeseran besar dalam konsep Sea Power yang selama lebih dari satu abad dipengaruhi pemikiran Alfred Thayer Mahan. Jika Mahan menempatkan dominasi armada besar, penguasaan sea lines of communication (SLOC), dan kontrol atas jalur pelayaran sebagai inti kejayaan negara, maka dinamika kontemporer justru bergerak ke arah yang berbeda: perang asimetris, anti-access/area denial (A2/AD), teknologi tanpa awak, sistem satelit, cyber warfare, dan legitimasi hukum internasional.

Dalam konteks ini, kemenangan tidak lagi selalu ditentukan oleh siapa yang menguasai laut, tetapi siapa yang mampu mengatur, membatasi, dan membentuk ruang gerak di laut secara sistematis dan strategis. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, perubahan ini seharusnya dibaca sebagai peluang historis untuk membangun formula maritim yang berakar pada empat pilar: geografi, hukum, diplomasi, dan teknologi.

Geografi memberikan posisi silang yang menjadikan laut sebagai ruang integrasi; hukum melalui Deklarasi Djuanda dan UNCLOS’82 memperkuat legitimasi kedaulatan; diplomasi menjaga keseimbangan kawasan; sementara teknologi memperbesar efek strategis tanpa harus menandingi kekuatan secara simetris. Gagasan ini sesungguhnya telah dimulai sejak Sumpah Pemuda 1928 bukan sekadar momen budaya, melainkan tindakan awal Wawasan Nusantara Indonesia: laut menghubungkan, bukan memisahkan.

Ketika Alfred Thayer Mahan membangun teori sea power pada akhir abad ke-19, asumsi dasarnya sederhana namun sangat berpengaruh: siapa yang menguasai laut, jalur perdagangan, dan armada besar, maka ia akan menguasai dunia. Namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa tidak semua negara maritim dibentuk oleh logika penguasaan laut terbuka.

Indonesia hadir dengan paradigma berbeda. Sejak awal, karakter geografis kepulauan Nusantara justru memandang laut sebagai ruang kedaulatan dan perekat bangsa. Karena itu, ketika Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan yang kemudian menjadi fondasi UNCLOS’82, muncul resistensi dari kekuatan maritim besar, terutama Amerika Serikat. Dokumen CIA Agustus 1973 (CIA/BGI RP-74-2) secara eksplisit mencatat kekhawatiran bahwa didalam dokumen tersebut menyatakan “Indonesia wants the right to deny use of the sea lanes that cross her archipelago”.

Kalimat ini bukan sekadar catatan intelijen, tetapi refleksi kecemasan strategis bahwa Indonesia berupaya memperoleh hak hukum untuk mengatur ruang laut yang selama ini dipandang sebagai kebebasan navigasi global. Kekhawatiran serupa muncul dalam komunikasi pemerintahan Presiden Nixon kepada Presiden Soeharto tahun 1974 yang menegaskan kepentingan Amerika terhadap perlindungan hak navigasi internasional. Pada Sidang UNCLOS III tahun 1974, delegasi Amerika yang dipimpin oleh Richardson bahkan menempatkan bahwa “Selat-selat Indonesia sejajar dengan Hormuz dan Babel-Mandeb sebagai prioritas navigasi strategis Amerika Serikat.”

Di titik inilah lahir makna besar yang sering terlupakan: sea denial Indonesia sebenarnya telah beroperasi secara strategis melalui hukum jauh sebelum Indonesia memiliki kemampuan kinetik apapun armada besar, atau teknologi maritim modern. Deklarasi Djuanda, rezim negara kepulauan, dan kemudian UNCLOS membentuk instrumen yang memungkinkan Indonesia mengatur ruang gerak di laut melalui legitimasi internasional. Ini adalah antitesis terhadap Mahan: bukan menguasai seluruh laut, tetapi memiliki kewenangan menentukan bagaimana laut digunakan.

UNCLOS 1982 menjadi titik balik penting. Pasal 3 menetapkan laut teritorial sejauh 12 mil laut, menggantikan paradigma lama 3 mil laut. Bagi doktrin Mahan, perubahan ini bukan sekadar angka; ini adalah transformasi geopolitik. Wilayah berdaulat negara pesisir bertambah secara signifikan sehingga ruang gerak kekuatan laut besar kini tidak lagi sepenuhnya bebas, tetapi bersyarat secara hukum. Laut yang dahulu dianggap ruang manuver terbuka kini memiliki batas legitimasi.

Perubahan itu semakin kuat melalui Pasal 17 sampai Pasal 19 tentang lintas damai. Hak melintas tetap dijamin, tetapi kehilangan status damai apabila terdapat ancaman, Latihan laut yang menggunakan senjata, pengumpulan intelijen, atau aktivitas militer yang mengganggu keamanan negara pantai. Dalam perspektif ini, operasi yang membawa proyeksi kekuatan tidak otomatis memperoleh legitimasi hanya karena berada di laut.

Lebih jauh lagi, Pasal 46 sampai Pasal 54 mengenai rezim negara kepulauan menjadi fondasi strategis Indonesia. Perairan di dalam garis pangkal kepulauan memperoleh status sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan negara. Ruang yang dalam paradigma klasik Mahan dipersepsikan sebagai laut terbuka kini memperoleh dimensi hukum yang berbeda bagi Indonesia.

Kemudian Pasal 53 memperkuat gagasan tersebut melalui penetapan alur laut kepulauan. Kapal asing dapat melintas melalui alur yang ditetapkan negara kepulauan, sehingga arah dan pola pergerakan maritim tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan eksternal. Dalam kerangka ini, konsep Freedom of Navigation Operations (FONOP) sering memunculkan perdebatan karena navigasi secara hukum berbeda dari operasi militer.

Indonesia tidak sedang membangun dominasi laut ala Mahan. Indonesia sedang menunjukkan bahwa di abad ke-21, hukum dapat menjadi instrumen strategi. Inilah sea denial melalui legitimasi, di mana geografi, kedaulatan, dan aturan internasional membentuk pertahanan paling awal sebuah negara kepulauan. Teori Alfred Thayer Mahan menempatkan armada besar dan pertempuran fleet to fleet sebagai puncak kekuatan maritim.

Dalam logika tersebut, kemenangan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak kapal perang, menguasai jalur pelayaran, dan mampu memproyeksikan kekuatan ke laut lepas. Namun perkembangan teknologi dan dinamika konflik abad ke-21 menunjukkan bahwa premis itu semakin mengalami tantangan mendasar. Laut tidak lagi hanya dimenangkan oleh jumlah kapal, tetapi oleh kemampuan membatasi penggunaan laut secara efektif sea denial.

Perkembangan pertama adalah digunakannya rudal presisi jarak jauh. Rudal anti-kapal berbasis darat kini mampu menjangkau 200–400 mil laut dengan biaya yang hanya sebagian kecil dari harga sebuah kapal perusak modern. Dampaknya sangat strategis: platform yang relatif murah dapat menciptakan ancaman nyata terhadap kapal bernilai miliaran dolar dan memaksa armada besar beroperasi dengan risiko tinggi. Perkembangan kedua adalah sistem otonom tak berawak.

Kawanan Unmanned Surface Vehicle (USV), yang bernilai jauh lebih rendah dibanding kapal perang konvensional, mampu menciptakan saturasi terhadap pertahanan maritim. Konflik di Laut Hitam memperlihatkan bagaimana platform kecil, cepat, dan adaptif dapat mengubah kalkulasi operasi dan pertempuran laut yang selama ini bertumpu pada dominasi armada besar. Perkembangan ketiga adalah peperangan jaringan (network-centric warfare). Faktor penentu tidak lagi semata jumlah kapal, tetapi kualitas integrasi sensor, kecepatan pemrosesan informasi, kemampuan penargetan, dan siklus pengambilan keputusan. Kemenangan bergerak dari ukuran armada menuju keunggulan jaringan.

Empat kasus kontemporer memperlihatkan perubahan tersebut. Ukraina menunjukkan bahwa armada besar dapat ditekan oleh kombinasi rudal dan sistem tak berawak. Kelompok Houthi memperlihatkan bahwa jalur pelayaran strategis dapat dipengaruhi tanpa armada laut konvensional. Iran di Selat Hormuz selama bertahun-tahun membangun efek deterrence melalui geografi, rudal, dan mengembangkan asymetric dan Hybrid warfare.

Sementara dinamika di kawasan Teluk menunjukkan bahwa penguasaan laut tidak selalu identik dengan kebebasan bermnouvre di laut. Dalam konteks inilah UNCLOS memperoleh relevansi baru bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak harus meniru Mahan untuk menjadi kuat. Dengan geografi, legitimasi hukum, diplomasi, dan teknologi, Indonesia dapat membangun sea denial yang sah, efisien, dan strategis bukan untuk menutup laut, tetapi untuk memastikan laut Nusantara digunakan sesuai kepentingan nasional dan tatanan hukum internasional.

Posisi Indonesia menjadi semakin penting karena berada pada jalur maritim paling menentukan di dunia. Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu urat nadi perdagangan global dengan sekitar 40 persen perdagangan dunia melintasi kawasan ini. Di bagian tengah Nusantara, Selat Lombok dan Selat Makassar membentuk jalur strategis ALKI yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik.

Di utara, Laut Natuna Utara menjadi ruang yang memiliki dimensi strategis karena keterkaitannya dengan hak berdaulat di ZEE, sumber daya energi, dan stabilitas kawasan. Seluruh jalur tersebut pada saat yang sama merupakan jalur ketahanan energi, pangan, dan distribusi bahan bakar yang menentukan keberlanjutan pembangunan nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa meskipun visi pemerintah dan karakter masyarakatnya cenderung ke kontinental mindset, pencapaian maritim terbesar Indonesia tidak lahir dari dominasi armada, melainkan dari kecakapan dan kecerdasan diplomasi. UNCLOS menjadi bukti bahwa kemenangan maritim Indonesia diraih di meja perundingan, bukan di medan tempur laut.

Melalui diplomasi, Indonesia mengubah geografi menjadi legitimasi, dan legitimasi menjadi kekuatan strategis. Inilah bentuk sea denial modern yang menjadi antitesis terhadap Mahan: bukan menguasai semua laut, tetapi memastikan laut digunakan dengan aturan yang mengakui kedaulatan negara kepulauan. Bagi Indonesia, diplomasi maritim bukan pelengkap kekuatan nasional melainkan salah satu bentuk tertinggi dari kekuatan itu sendiri.

Mahan menempatkan penguasaan laut sebagai jalan menuju kejayaan negara: armada besar, dominasi jalur pelayaran, dan kemampuan menghadirkan kekuatan di laut terbuka. Namun bagi Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, masa depan tidak dibangun dengan menyalin paradigma tersebut. UNCLOS membuka kemungkinan yang berbeda bahwa kedaulatan maritim tidak hanya dijaga oleh jumlah kapal, tetapi melalui kemampuan membentuk ruang strategis secara berlapis. Dari sinilah lahir konsep implementasi sea denial berbasis tiga layer lingkaran konsentris.

Lingkaran terluar adalah kawasan strategis di sekitar Indonesia ruang penyangga yang menentukan apakah ancaman dapat dihentikan sebelum mencapai jantung kepulauan. Pada lapisan ini, kapal selam menjadi instrumen utama karena bekerja dalam senyap namun menciptakan efek penangkalan yang besar.

Bersamaan dengan itu, rudal anti-kapal jarak jauh dengan jangkauan ratusan mil laut menghadirkan kemampuan membatasi ruang gerak sejak jauh dari garis pantai. Tujuannya bukan mencari pertempuran, tetapi membentuk kalkulasi ulang bagi setiap pihak yang memasuki kawasan. Rintangan akan bermakna jauh lebih strategis apabila Indonesia telah dapat menciptakan ranjau ranjau permukaan maupun bawah air.

Lingkaran kedua adalah selat dan alur laut utama: Malaka, Sunda, Lombok, Laut Sulawesi, hingga Ombai sampai Wetar. Inilah ruang transisi tempat hukum, geografi, dan kemampuan pertahanan bertemu. Sistem pengawasan udara, patroli maritim, dan pertahanan pesisir menciptakan kesadaran situasional dibalut dengan swarm drone yang memastikan setiap pergerakan terjadi dalam koridor yang dapat dipahami, diawasi dan dihancurkan.

Lingkaran terdalam adalah perairan kepulauan ruang hidup Nusantara. Di wilayah ini, kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi menjadi kunci. Seluruh fighting instrumen baik darat, laut dan udara dan berfungsi secara maksimal. Drone maritim dan fast attack craft dalam pola operasi berjejaring memungkinkan efek besar dengan biaya yang lebih rendah, terutama di perairan sempit dan dangkal yang menjadi karakter geografis Indonesia.

Inilah antitesis terhadap Mahan di abad ke-21: Indonesia tidak harus menguasai seluruh laut untuk menjadi kuat. Dengan geografi, legitimasi UNCLOS, teknologi, dan desain pertahanan berlapis, Indonesia membangun kedaulatan yang tidak bergantung pada dominasi armada, tetapi pada kemampuan memastikan bahwa laut Nusantara tetap menjadi ruang yang menghubungkan, melindungi, dan menjaga masa depan bangsa.

Sejarah Indonesia tidak pernah dibangun dari kondisi yang ideal. Pada tahun 1945, kita belum memiliki pengakuan namun bangsa ini memilih berdiri dan membangunnya. Pada tahun 1957, hukum laut internasional belum mampu membaca kenyataan geografis Nusantara namun Indonesia tidak menyerah pada keadaan; Indonesia mengubah cara dunia memahami laut melalui Deklarasi Djuanda hingga lahirnya pengakuan negara kepulauan dalam UNCLOS’82. Inilah pelajaran terbesar bangsa maritim: sejarah tidak selalu berpihak kepada yang paling kuat, tetapi kepada mereka yang mampu mendefinisikan ulang aturan permainan.

Hari ini, Kekuatan maritim tidak lagi semata diukur dari berapa banyak kapal yang dapat dikerahkan, berapa jauh armada dapat berlayar, atau seberapa besar tonase yang dimiliki. Ukuran baru kekuatan adalah kemampuan menciptakan ruang strategis yang membuat lawan berpikir ulang sebelum bergerak. Kemenangan tidak selalu hadir dalam pertempuran; sering kali kemenangan hadir ketika konflik tidak pernah terjadi. Di sinilah makna terdalam UNCLOS’82 sebagai Sea Denial Melawan AT. Mahan.

Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa geografi dapat diubah menjadi legitimasi, hukum menjadi instrumen kekuatan, diplomasi menjadi pengungkit kedaulatan, dan teknologi menjadi pengali daya. Laut bukan ruang kosong yang diperebutkan, tetapi ruang kehidupan yang dijaga. Masa depan Indonesia bukan menjadi bangsa yang paling ditakuti di laut melainkan bangsa yang begitu kuat secara hukum, strategi, dan persatuan sehingga tidak ada yang berani mengabaikan kedaulatannya. Laut menghubungkan, bukan memisahkan. Dan dari laut, Indonesia akan terus membangun masa depannya.

PYONGYANG - Hubungan antara China dan Korea Utara berada pada "titik awal sejarah baru," kata Presiden Xi Jinping pada hari Senin dalam sebuah komentar yang diterbitkan di media pemerintah negara tetangga tersebut sebelum kedatangannya di Pyongyang untuk pertemuan puncak yang jarang terjadi dengan pemimpin Kim Jong Un.

Kebijakan China yang teguh adalah mengembangkan hubungan dengan Korea Utara dan keduanya akan memperkuat pertukaran di semua bidang, kata Xi di surat kabar Rodong Sinmun menjelang kunjungan yang dianggap penting karena ini adalah perjalanan internasional pertamanya tahun ini.

"Kita harus menentang hegemoni, otoritarianisme, dan semua upaya serta konspirasi untuk menghidupkan kembali militerisme yang membahayakan keamanan dan stabilitas regional," tambah Xi dalam upaya Beijing untuk mendekatkan Pyongyang, dilansir CNA.

Xi diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan Kim selama kunjungan dua hari tersebut, kunjungan pertamanya dalam tujuh tahun ke negara tetangga China yang tertutup itu, pada saat ekonominya, yang diperkuat oleh pertumbuhan perdagangan dan hubungan militer dengan Rusia, dapat meningkatkan kepercayaan diri Kim dalam pembicaraan.

"Kunjungan beliau adalah tentang menjaga tradisi tetap hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dari kunjungan terakhirnya," kata John Delury, seorang peneliti senior di Asia Society, dalam sebuah unggahan di X.

Komentar Xi merayakan "persahabatan tradisional" antara Beijing dan Pyongyang, dan menekankan kerja sama strategis dan sosialisme di seluruh acara, tambah Delury.

Xi juga berjanji untuk bekerja sama dengan Korea Utara untuk mempromosikan multilateralisme yang adil dan tertib serta globalisasi ekonomi inklusif untuk memberi manfaat bagi dunia, menambahkan bahwa perdamaian dan stabilitas regional jangka panjang adalah tujuan bersama kedua negara.

Bendera kedua negara berjejer di jalan-jalan utama ibu kota Korea Utara dalam sebuah video singkat yang dirilis oleh kantor berita resmi Xinhua, yang menambahkan bahwa spanduk selamat datang untuk Xi menghiasi bangunan-bangunan penting.

Xi terbang keluar dari ibu kota China dengan pesawat khusus pada hari Senin, kata Xinhua, didampingi oleh istrinya Peng Liyuan, kepala stafnya Cai Qi, dan Menteri Luar Negeri Wang Yi.

Xi menjamu Kim dan para pemimpin lainnya tahun lalu dalam parade militer besar-besaran di Beijing, di mana ia berdiri bersama Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sejak itu Pyongyang telah melanjutkan penyeberangan di perbatasan China dan meningkatkan pertukaran yang dibekukan selama pandemi COVID-19, sementara Air China memulihkan penerbangan antara kedua ibu kota pada bulan Maret.

Menjelang kedatangan Xi, Pyongyang berusaha menunjukkan kekuatannya dengan mengungkap rencana pembangunan kapal perusak angkatan laut berbobot 10.000 ton dan menegaskan kembali statusnya sebagai negara bersenjata nuklir.

Kunjungan kenegaraan Xi selama dua hari ke Pyongyang adalah perjalanan pertamanya ke ibu kota Korea Utara dalam hampir tujuh tahun, karena Beijing berupaya memperkuat hubungan antara sekutu tradisional tersebut.

Kunjungan ini dilakukan setelah ia menjadi tuan rumah pertemuan puncak terpisah dengan para pemimpin Rusia dan Amerika Serikat.

Pembicaraan antara Xi dan Kim diperkirakan akan mencakup hubungan ekonomi dan isu-isu internasional, serta cara-cara untuk berkoordinasi antara Pyongyang, Beijing, dan Moskow.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan pertemuan puncak tersebut akan menyaksikan pertukaran pandangan antara kedua pemimpin tentang isu-isu bilateral dan bersama.

Ketegangan di Asia Barat meningkat akibat perang agresi AS-Israel baru-baru ini terhadap Iran dan sekutunya.

Presiden Rusia Putin dan Presiden China Xi Jinping bersama-sama mengecam perang agresi AS-Israel baru-baru ini terhadap Iran.

Presiden Rusia dan China telah mengutuk perang agresi AS-Israel baru-baru ini terhadap Iran.

Namun, tidak ada agenda spesifik yang disebutkan.

Para ahli asing memperkirakan pertemuan tersebut akan memiliki dampak besar pada hubungan bilateral dan di luar itu, karena keduanya berupaya untuk sepenuhnya memulihkan aliansi tradisional mereka dalam menghadapi konfrontasi terpisah dengan AS.

Sebelum kunjungan Xi, Korea Utara pada hari Minggu dengan tegas menolak klaim AS bahwa Washington dan Beijing memiliki tujuan bersama untuk melucuti senjata nuklir Semenanjung Korea.

Saudari Kim Jong-un, Kim Yo-jong, mengatakan negara itu akan terus memperluas persenjataan nuklirnya dalam menghadapi ancaman yang dipimpin AS.

Ia menepis sebagai “informasi palsu” pengumuman AS bahwa Presiden AS Donald Trump dan Xi Jinping telah mengkonfirmasi tujuan bersama mereka untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara dalam pertemuan puncak mereka di Beijing bulan lalu.

“Beberapa pejabat di Amerika Serikat gagal terbangun dari mimpi-mimpi pelarian dan anachronistik mereka.”

Korea Utara telah berfokus pada perluasan persenjataan nuklirnya sejak diplomasi berisiko tinggi pemimpin Korea Utara dengan Trump gagal pada tahun 2019.

Militer Korea Utara telah memperkuat diri, meningkatkan kemampuannya melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat dan sekutu regionalnya.

Mereka telah mengembangkan teknologi nuklir dan rudal mereka dengan bantuan Rusia dan sebagai imbalannya menyumbangkan pasukan untuk kampanye militer Moskow di Ukraina.

Mereka juga mengumumkan rencana untuk memperluas kapasitas produksi rudal mereka hingga dua setengah kali lipat selama 5 tahun ke depan serta memodernisasi armada kapal perusak mereka sebagai bagian dari peningkatan rencana pencegahan secara keseluruhan.

JAKARTA - Sebanyak 100 karya desain terbaik hasil kreasi desainer muda Tiongkok dipamerkan di ajang Desain Merek Inovatif Lintas Budaya yang digagas Universitas Mercu Buana (UMB) bersama Delta Sungai Yangtze di Jakarta pada 1–14 Juni 2026.

Pameran internasional ini tidak hanya menjadi etalase kreativitas desain merek, tetapi juga membuka peluang kerja sama akademik, riset, dan pertukaran pengetahuan antara perguruan tinggi Indonesia dan mitra internasional.

Pameran yang didukung Dana Seni Nasional Tiongkok tersebut resmi dibuka pada Selasa (2/6/2026) di Kampus Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat. Selain pameran, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan simposium akademik internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dari Indonesia dan Tiongkok untuk mendiskusikan berbagai isu terkait desain, branding, budaya, serta inovasi.

Sebagai tuan rumah, Universitas Mercu Buana memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat peran kampus dalam jejaring akademik global. Kehadiran berbagai perguruan tinggi dari Tiongkok menjadi bagian dari upaya UMB memperluas kolaborasi internasional yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga penelitian dan pengembangan industri kreatif.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Mercu Buana Irmulansati Tomohardjo mengatakan, kerja sama internasional menjadi salah satu strategi penting kampus dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas wawasan global sivitas akademika.

Kolaborasi lintas negara memungkinkan mahasiswa dan dosen memperoleh perspektif baru mengenai perkembangan desain, komunikasi visual, dan pengelolaan merek yang berkembang di berbagai belahan dunia.

“Melalui kegiatan seperti ini, mahasiswa tidak hanya belajar dari teori di ruang kelas, tetapi juga dapat memahami praktik terbaik dan perkembangan terbaru yang terjadi di tingkat internasional. Ini menjadi bagian dari komitmen Universitas Mercu Buana menciptakan lingkungan pembelajaran yang berorientasi global,” ungkapnya, Rabu (3/6/2026).

Pameran yang menampilkan 100 karya desain terbaik ini merupakan hasil kreasi desainer muda Tiongkok yang mengembangkan identitas berbagai merek khas kawasan Delta Sungai Yangtze. Karya-karya tersebut mencakup desain visual merek, desain produk kreatif berbasis budaya, hingga komunikasi visual lintas budaya yang mengangkat nilai-nilai tradisi dalam pendekatan kontemporer.

Pembukaan pameran juga dihadiri Dekan Fakultas Branding Sino-Jerman Yiping Zhang dan Wakil Dekan Sekolah Seni, Desain, dan Media Jian Sun. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam mendorong inovasi desain dan pengembangan ekonomi kreatif.

Selain menampilkan karya desain, simposium akademik yang digelar selama kegiatan berlangsung mengangkat sejumlah tema strategis seperti pengembangan merek berbasis tradisi, inovasi pada merek-merek bersejarah, komunikasi pemasaran digital, hingga pemanfaatan kembali limbah industri (upcycling) sebagai bagian dari praktik desain berkelanjutan.

Melalui forum tersebut, para peserta bertukar gagasan mengenai peluang pengembangan merek di era globalisasi sekaligus membahas bagaimana desain dapat berkontribusi dalam menjaga warisan budaya dan mendorong inovasi yang berkelanjutan.

Bagi Universitas Mercu Buana, penyelenggaraan kegiatan internasional ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam memperluas kemitraan global. Selain meningkatkan eksposur internasional kampus, kolaborasi semacam ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, mulai dari program pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, hingga pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri global.

KUALA LUMPUR - Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan akan memimpin delegasi Malaysia ke Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral (JCBC) ke-17 antara Malaysia dan Republik Indonesia di Jakarta, Indonesia pada besok (4/06). Dia didampingi oleh pejabat pemerintah dari lembaga terkait.

JCBC akan diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Malaysia dan mitranya dari Indonesia, Sugiono. "Dengan latar belakang meningkatnya gangguan rantai pasokan global, JCBC ke-17 akan memprioritaskan pendalaman kerja sama ekonomi Malaysia-Indonesia untuk menjaga ketahanan kedua perekonomian," demikian keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia yang dikirim kepada SindoNews.

Malaysia akan mengarahkan diskusi ke arah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan kedua negara untuk bersama-sama mengurangi guncangan eksternal yang memengaruhi arus perdagangan, keamanan energi, pasokan pangan, dan input penting bagi industri.

Pertemuan ini juga akan menindaklanjuti keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Republik Indonesia pada Konsultasi Tahunan ke-13 yang diadakan di Jakarta pada 29 Juli 2025. Pertemuan Pejabat Senior (SOM) diadakan sebelum Pertemuan Menteri.

"Mencerminkan prioritas yang diberikan pada langkah-langkah bilateral untuk mengatasi gangguan rantai pasokan global, agenda akan memberikan penekanan khusus pada fasilitasi perdagangan dan investasi, penguatan hubungan pasokan lintas batas, kerja sama energi, dan ketahanan pangan," ungkap Kemlu Malaysia.

Kemudian, bidang lain yang diharapkan akan dibahas meliputi penetapan batas maritim dan penetapan batas darat, penyeberangan perbatasan dan perdagangan lintas batas, kerja sama di industri halal; pertahanan dan keamanan; pengelolaan lingkungan dan bencana; serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan bersama.

JCBC ke-17 akan menjadi tindak lanjut dari Konsultasi Tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Republik Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 29 Juli 2025 dan akan menetapkan arah untuk Konsultasi Tahunan ke-14 yang akan diselenggarakan oleh Malaysia akhir tahun ini.

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ikut angkat bicara terkait sosok mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal yang berani mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anies menyebut bahwa Dino bukanlah sosok karbitan jadi diplomat dan pejabat.

Anies mengungkapkan kesaksiannya tentang Dino melalui tulisannya yang diunggah di akun resminya di media sosial X @aniesbaswedan.

"Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal," tulis Anies mengawali cuitannya yang diunggah Selasa (2/6/2026).

Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, Anies pun berjumpa langsung dengan Dino. Saat itu, Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11.

"Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru," sebut Anies mengungkapkan kesannya bertemu dengan Dino.

Anies melanjutkan, pada tahun 2012, Dino sebagai Dubes di AS menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, yang mempertemukan diaspora dari seluruh dunia.

"Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global," ungkap Anies.

Dia menilau Dino merupakan diplomat menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas.

"Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat," pungkasnya.

Habiburokhman Kritik Dino Patti Djalal

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan kritik balik terhadap mantan Wamenlu Dino Patti Djalal yang mengkritisi perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar Negeri. Habiburokhman meminta Dino sebagai orang yang pernah duduk sebagai pejabat pemerintah seharusnya mengedepankan etika.

“Beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya, ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat," kata Habiburokman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

"Artinya memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk bekerja, menghormati ya, orang yang saat ini menjabat untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ya membuat apa namanya, komen atau kritik yang tidak pas," ujarnya.

Dia pun menyinggung etika yang selalu dikedepankan oleh mantan Pejabat pemerintah di sejumlah negara maju, seperti di Amerika Serikat (AS). "Kayak George Bush itu nggak pernah mengkritik Obama secara terbuka, ya. Begitu juga eh mantan-mantan Presiden Amerika terhadap presiden Amerika yang saat ini menjabat," ujarnya.

Begitu juga, kata dia, yang terjadi di Indonesia selama ini. Habiburokhman pun memberikan contoh bagaimana budaya yang ada di Komisi III yang kini dipimpinnya. Para ketua terdahulu tidak pernah menyerang Ketua Komisi III yang saat ini sedang memimpin.

"Setahu saya nggak pernah menyerang saya secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Dino, ya. Karena memang mereka menghormati. Saat ini yang menjabat ya, Habiburokhman. Beri kesempatan sesuai masa jabatannya untuk melakukan yang terbaik," tuturnya.

Dia menyimpulkan model komunikasi yang dipertontonkan Dino Patti Djalal tidaklah pas. Ia khawatir pernyataan Dino justru memancing publik untuk melakukan pertandingan.

"Nanti dulu ditanya, zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling Kemlu gitu loh. Sok paling Kemlu sendiri sedunia, gitu kan ya. Nanti publik akan bertanya seperti ini juga," katanya.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan sudah sejauh apa pemahaman Dino Patti Djalal terkait etika sebagai mantan Pejabat pemerintah. Hal ini tentunya berbeda dengan LSM yang melakukan kritik.

"Teman-teman LSM mengkritik, ya silakan ya, tapi kalau seorang mantan Wamenlu 3 bulan ya kan ya, menyampaikan kritikan ya hendaknya lebih elegan, gitu," sebutnya.

Muh Jusrianto

(Direktur Eksekutif Reform Syndicate)

MANUVER diplomatik yang diorkestrasi Presiden Prabowo, sejak dilantik Oktober 2024 hingga Mei 2026, mencatat rekor fantastis dalam lawatan resmi kenegaraan ke berbagai negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Intensitas ini menunjukkan lanskap politik bebas aktif yang semakin dinamis dan ekspansif sebagai pengejawantahan konkret dari konsep heavy strategic hedging (Gindarsah, 2026).

Namun, aktivitas diplomatik yang intens rupanya memicu gelombang kritik domestik, di tengah narasi efisiensi anggaran yang selalu digaungkan pemerintah. Sehingga mobilitas presiden hanya dianggap sebagai pemborosan. Dinamika ini akhirnya berimplikasi pada tereduksinya substansi dibalik kunjungan yang melahirkan berbagai kesepakatan bilateral.

Secara analitis, intensitas diplomasi Prabowo menyerupai sebuah “otot” yang kokoh dan energik, namun secara implisit memiliki kelemahan fundamental. Pasalnya, menguatnya leadership-driven diplomacy, dalam jangka panjang rentan menciptakan personifikasi politik luar negeri yang substansinya lemah secara institusional sehingga kebijakan menjadi tidak sustainable.

Agar peluang emas di balik gaya diplomasi masif Prabowo tidak berkulminasi ke dalam kesia-siaan lantaran cenderung berpijak pada energi satu orang, maka diperlukan suatu rekonstruksi diplomasi dengan mengedepankan penguatan kelembagaan lewat institusi profesional dan sekama follow-up yang rigid. Rekonstruksi ini dimaksudkan agar model diplomasi Indonesia tetap berpijak pada institution-driven.

Otot Diplomasi Prabowo

Selama masa jabatannya, frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo mengalami lonjakan drastis, yang secara komparatif, melampaui kunjungan Joko Widodo pada periode serupa. Manuver diplomatik ini tergolong unik karena intensitas kunjungan berulang ke mitra-mitra yang dianggap strategis, seperti Malaysia (lima kali), Uni Emirat Arab serta Perancis yang tercatat sudah empat kali.

Langgam diplomatik ini bukan sekadar eksposure bilateral, melainkan instrumen agenda setting dan locking-in kepentingan nasional jangka panjang, yang saat ini terbukti efektif dalam melahirkan kerja sama konkret yang bernilai jumbo. Paling tidak tercatat, hingga awal 2026, total komitmen investasi yang diperoleh dari intensitas manuver diplomatik kurang lebih mencapai US$90 miliar.

Selain capaian investasi, diplomasi ofensif yang diorkestrasi turut menorehkan capaian lain, berupa penurunan tarif dagang Amerika Serikat, kemajuan perundingan IEU-CEPA, penguatan ketahanan energi domestik serta perluasan kemitraan pertahanan strategis. Artinya kerja sama pertahanan, hilirisasi, dan energi bukan lagi berhenti pada level menteri, tapi naik ke meja pemimpin.

Realitas ini menegaskan bahwa diplomasi luar negeri yang dinavigasi secara ofensif oleh pemimpin, pada batas tertentu, memiliki efektifitas dan relevansi di tengah konfigurasi geopolitik global yang antagonistik dan volatil. Meski demikian, efektifitas dan relevansi dibalik model “otot” diplomasi Prabowo cenderung bersyarat: optimal untuk penetrasi awal, namun beresiko terjebak personalisasi.

Corak diplomasi tersebut jika hanya bergantung pada energi pemimpin, maka kebijakan berpotensi terputus ketika tampuk kepemimpinan berganti. Begitu pula diplomasi yang tidak diperkuat dengan mekanisme kelembagaan dan tindak lanjut teknokratis, beresiko menggerus trust mitra. Dari lensa realisme, memang sosok pemimpin yang berkarakter menjadi kunci dalam menciptakan peluang dan menjaga national interest (Morgenthau, 1948). Namun, hasil dari semua ini ditentukan oleh kapasitas kelembagaan.

Kelemahan Leadership-Driven

Kebijakan luar negeri yang terkonsentrasi pada persona dan energi pemimpinan bukan tanpa konsekuensi. Ketergantungan ekstrim dengan mekanisme leadership-driven dapat menciptakan risiko struktural berupa kerapuhan, inkonsistensi, instabilitas institusional dalam menghadapi dinamika ekonomi dan politik yang volatil. Konsekuensi dari semua ini adalah sustainability gap.

Kendati miliaran dolar investasi dan ratusan Nota Kesepahaman (MoU) berhasil dicapai melalui perundingan di tingkat pemimpin negara dan pemerintahan. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan tidak terjadi disparitas antara retorika dan realisasi lapangan. Apalagi ego sektoral, patologi birokrasi serta koordinasi yang lemah seringkali menjadi hambatan eksekusi kebijakan.

Oleh karena itu, efektivitas diplomasi pemerintahan Prabowo tidak dapat dinilai secara reduksionis hanya berdasarkan kuantitas komitmen investasi dan kesepakatan bilateral, melainkan secara krusial harus diukur dari kemampuan negara dalam mengonversi apa yang dicapai menjadi hasil yang lebih konkret yang berdampak pada kepentingan publik dan negara.

Dalam konteks inilah, politik luar negeri yang cenderung bergantung kepada mekanisme leadership-driven menyisakan kelemahan fundamental. Pasalnya, kapasitas institusional merupakan prasyarat penting dalam menjembatani, antara capaian diplomatik dengan eksekusi kebijakan. Jika kapasitas institusi direduksi menjadi kapasitas pemimpin maka konsekuensi struktural menjadi tidak terelakkan.

Bagaimanapun juga, kepentingan nasional dalam konstruksi realisme, harus diupayakan secara prudent dan rasional. Bukan malah digerakkan semangat personal (Morgenthau, 1948). Posisi pemimpin tetap penting sebagai penetrasi awal untuk membuka peluang, namun bukan berarti pada tahapan selanjutnya, semuanya diserahkan pada improvisasi individu yang mengabaikan logika kelembagaan.

Prinsipnya, tanpa dukungan sistemik, diplomasi bebas aktif yang dinamis dan ekspansif yang diorkestrasi Presiden Prabowo beresiko melahirkan jebakan transformasional dari instrumen strategis menjadi beban keuangan dan manuver politik yang kontraproduktif. Kondisi saat ini yang terpotret dari kritik publik sejatinya menggambarkan persoalan di mana, tendensi leadership-driven yang dominan telah mengaburkan capaian substansial dari setiap kunjungan Presiden.

Penguatan Kelembagaan

Rekonstruksi terhadap pendekatan leadership-driven diplomacy yang mendapat kritikan lantaran dinilai paradoks dengan narasi efisiensi, seharusnya tidak dilakukan lewat pola pengkerdilan peranan Presiden, melainkan harus melalui penguatan institusi diplomasi secara sistematis. Diperlukan keseimbangan antara energi personal dengan mekanisme institusi yang berpijak pada rasionalitas teknokratis.

Kedudukan Kementerian Luar Negeri serta lembaga-lembaga lain, yang terkait langsung dengan tujuan kerja sama, mesti diletakkan sebagai motor penggerak di dalam panggung diplomasi. Keberadaan lembaga ini tidak boleh dilihat normatif, melainkan peranan dan fungsinya harus dikonstruksi selaku arsitek sekaligus eksekutor yang ikut menyusun peta jalan dalam proses negosiasi.

Jika diilustrasi maka posisi Presiden adalah ujung tombak yang memegang kendali pada isu-isu high-stakes, baik dalam konteks kesepakatan energi strategis maupun negosiasi pertahanan, sementara untuk kunjungan teknis dan follow-up rutin tetap diserahkan ke lembaga terkait. Pembagian kerja ini bukan hanya relevan dalam logika efisiensi, namun penting bagi keberlanjutan dan kredibilitas diplomasi.

Dalam upaya mencegah risiko terjadinya gap antara retorika dan realisasi, membangun mekanisme pengawasan guna memantau perkembangan realisasi terhadap kesepakatan diplomatik, dengan indikator kinerja yang komprehensif, menjadi keharusan. Dengan ini semuanya menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga skeptisme yang mengendap di balik kritik akan runtuh.

Tentu, rekonstruksi ini bukan dimaksudkan untuk mengamputasi ruang gerak Presiden dalam arena diplomasi, melainkan upaya strategis untuk penguatan national interest ala konsepsi realisme. Dengan menempatkan Presiden sebagai aktor-rasional yang berpijak dalam kalkulasi kelembagaan, maka proses diplomasi jauh lebih konsisten, adaptif serta berkelanjutan.

Proses yang demikian melambangkan bahwa politik Indonesia - terlepas dari siapapun pemimpinnya - harus berpijak dan merepresentasikan preferensi kepentingan nasional, bukan sebaliknya: pilihan personal. Pelembagaan atas proses diplomasi memungkinkan negara bergerak sesuai hukum objektif politik luar negeri dalam mengartikulasi kepentingan nasional secara jangka panjang di tengah sistem yang anarkis.

Choi Jae-duk

Professor Seoul School of Integrated Science and Technology

SERANGKAIAN krisis geopolitik termasuk perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Hamas, serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, mulai mengguncang tatanan internasional yang relatif stabil pada era pasca-Perang Dingin. Persaingan geopolitik yang lama terpendam kembali muncul, dan berbagai negara merespons meningkatnya ketidakpastian keamanan dengan menaikkan anggaran pertahanan serta memperkuat kemampuan militer mereka.

Perkembangan ini mendorong lonjakan permintaan global terhadap aset pertahanan dan menjadikan industri pertahanan sebagai salah satu pilar utama strategi diplomasi Korea Selatan. Perubahan lingkungan internasional ini patut mendapat perhatian khusus karena membuka peluang bagi Korea Selatan untuk memperluas cakupan diplomasi, melampaui sekadar promosi ekspor pertahanan.

Berbeda dengan kerja sama industri konvensional, kerja sama pertahanan secara inheren mendorong terbentuknya kemitraan militer dan keamanan jangka panjang. Akuisisi sistem persenjataan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dalam bidang pelatihan, pemeliharaan, dan peningkatan kapabilitas, sehingga menciptakan hubungan strategis yang tahan lama antara negara-negara mitra.

Dengan demikian, kerja sama pertahanan tidak seharusnya dipandang semata sebagai aktivitas ekspor transaksional, melainkan sebagai instrumen penting untuk memperluas pengaruh diplomatik. Sejak pecahnya perang Rusia–Ukraina, negara-negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan dan mempercepat modernisasi militer mereka. Dalam konteks ini, daya saing produk pertahanan Korea Selatan telah terbukti di pasar internasional.

Industri pertahanan Korea Selatan menggabungkan performa tinggi dengan efisiensi biaya serta memiliki basis manufaktur yang mampu memenuhi jadwal pengiriman yang ketat. Kemampuan untuk memasok dalam jumlah besar dalam waktu singkat menjadi keunggulan kompetitif utama di pasar pertahanan global.

Daya saing tersebut kembali mendapat perhatian di tengah meningkatnya ketidakstabilan di Timur Tengah, khususnya terkait ketegangan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Seiring meningkatnya ancaman serangan rudal dan drone, permintaan terhadap sistem pertahanan rudal untuk melindungi infrastruktur energi dan fasilitas vital lainnya juga meningkat, sehingga memunculkan minat yang lebih besar terhadap kemampuan pertahanan udara dan rudal Korea Selatan.

Selain itu, kebutuhan untuk mengisi kembali aset pertahanan udara yang terkuras akibat konflik baru-baru ini diperkirakan akan semakin mendorong permintaan dalam jangka pendek hingga menengah. Pada saat yang sama, seiring meningkatnya pentingnya konsep keamanan ekonomi, cakupan kerja sama pertahanan kini meluas melampaui sistem persenjataan tradisional. Jika sebelumnya kerja sama lebih berfokus pada platform seperti tank, pesawat tempur, dan artileri swa-gerak, kini kerja sama tersebut semakin berkembang ke sektor perkapalan, energi, dan teknologi maju.

Sebagai contoh, kapal pemecah es untuk mendukung jalur pelayaran Arktik, kapal LNG untuk transportasi energi, dan kapal pendukung militer menjadi area baru kerja sama pertahanan yang mengintegrasikan kepentingan keamanan dan ekonomi. Tren ini menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan telah berevolusi menjadi bidang yang berkaitan erat dengan industri strategis nasional secara lebih luas.

Korea Selatan sendiri memiliki keunggulan kompetitif di berbagai sektor industri, termasuk perkapalan, energi nuklir, semikonduktor, hidrogen, dan konstruksi. Ketika dikombinasikan dengan kerja sama pertahanan, kapabilitas ini dapat menghasilkan sinergi yang besar. Integrasi kerja sama pertahanan dengan proyek energi dan infrastruktur memberikan keuntungan strategis dalam memperluas kemitraan dengan negara-negara mitra serta membangun kerangka kerja sama jangka panjang yang berkelanjutan.

Kerja sama pertahanan juga memainkan peran penting dalam keamanan ekonomi Korea Selatan. Sebagai ekonomi yang berorientasi ekspor dan sangat bergantung pada impor energi, Korea Selatan sangat rentan terhadap gangguan pasokan energi.

Dalam konteks ini, strategi yang mengintegrasikan kerja sama pertahanan dan energi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan ekonomi. Secara khusus, pengembangan kerja sama pertahanan dan energi secara paralel dengan negara-negara Timur Tengah dapat meningkatkan saling ketergantungan dan mendukung terbentuknya kemitraan jangka panjang yang stabil.

Melihat dinamika tersebut, pemerintah Korea Selatan perlu memanfaatkan kerja sama pertahanan sebagai instrumen utama strategi diplomatiknya. Dengan memperluas kerja sama ekonomi dan keamanan bersama berbagai negara mitra melalui kolaborasi pertahanan, Korea Selatan dapat memposisikan diri sebagai aktor strategis yang penting dalam sistem internasional.

Negara-negara yang menjalin hubungan kerja sama dengan Korea Selatan kemungkinan akan menyadari bahwa stabilitas dan keamanan Korea Selatan berkaitan langsung dengan kepentingan mereka sendiri, sehingga memperkuat posisi diplomatik Seoul.

Namun, untuk mewujudkan peluang tersebut dibutuhkan dukungan diplomatik yang kuat. Kerja sama pertahanan melampaui sekadar transaksi komersial dan sangat bergantung pada koordinasi antar pemerintah, di mana kepercayaan politik dan hubungan diplomatik yang kuat memainkan peran yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan diplomasi pertahanan yang lebih sistematis, yang secara efektif memanfaatkan perwakilan diplomatik luar negeri dan jalur komunikasi yang telah ada.

Selain itu, karena kerja sama pertahanan pada dasarnya melibatkan komitmen jangka panjang, maka kerja sama tersebut harus dijalankan dalam kerangka strategis yang visioner dan berorientasi masa depan. Diplomasi pertahanan harus diarahkan untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan, dengan penekanan khusus pada integrasi kerja sama pertahanan dengan kolaborasi industri dan energi.

Singkatnya, transformasi yang sedang berlangsung dalam tatanan internasional memberikan peluang besar bagi Korea Selatan untuk memperluas pengaruh diplomatiknya melalui kerja sama pertahanan. Upaya tersebut tidak hanya dapat memperkuat daya saing industri, tetapi juga meningkatkan jangkauan diplomatik negara tersebut. Dengan memperluas kerja sama ekonomi dan keamanan bersama beragam mitra, Korea Selatan dapat meletakkan fondasi untuk muncul sebagai pemimpin teknologi sekaligus kekuatan diplomatik global.

Dengan demikian, kerja sama industri pertahanan harus dipandang sebagai peluang strategis untuk memperluas cakrawala diplomasi Korea Selatan. Dengan mengembangkan strategi diplomatik yang berpusat pada kerja sama pertahanan sebagai respons terhadap dinamika global yang terus berubah, Korea Selatan dapat memposisikan diri sebagai mitra utama dalam kerja sama keamanan internasional. Momen saat ini merupakan titik krusial bagi Korea Selatan untuk berkembang menjadi kekuatan diplomatik melalui pemanfaatan diplomasi pertahanan secara efektif.

BEIJING - Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir nPutin bahwa kedua negara harus saling membantu dalam pembangunan dan revitalisasi.

Xi mengatakan kepada Putin bahwa alasan mengapa hubungan China-Rusia telah mencapai tingkat ini adalah karena kedua negara telah mampu "terus memperdalam kepercayaan politik dan kerja sama strategis bersama".

"Situasi internasional saat ini kompleks dan mudah berubah, dengan hegemoni unilateral merajalela", kata Presiden China Xi, dilansir BBC.

“Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan kekuatan dunia yang penting,” kata Xi. “China dan Rusia harus mengadopsi ‘pandangan strategis jangka panjang’ dan bekerja sama untuk membangun ‘sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata’”.

Kemudian, Putin mengatakan dalam pidato pembukaannya bahwa hubungan Rusia-China berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, lapor Reuters.

Putin juga mengundang Xi untuk mengunjungi Rusia tahun depan, menambahkan bahwa hubungan antara Beijing dan Moskow ‘membantu stabilitas global’.

Xi terakhir kali mengunjungi Rusia pada Mei tahun lalu.

Putin terus mengatakan bahwa hubungan ekonomi kedua negara ‘menunjukkan dinamika yang baik’.

"Rusia tetap menjadi pemasok energi yang andal di tengah krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah,” katanya.

Pertemuan itu digambarkan sebagai "pertemuan format sempit", biasanya pertemuan yang lebih kecil di mana isu-isu yang lebih sensitif biasanya dibahas. Diperkirakan akan berlangsung sekitar 15 menit sebelum keduanya melanjutkan dengan pertemuan kelompok yang lebih besar dengan delegasi masing-masing.

Kunjungan Putin ke Beijing terjadi beberapa hari setelah presiden AS Donald Trump mengunjungi Xi Jinping.

Ini adalah kunjungan pertama presiden AS ke China dalam hampir satu dekade.

Kunjungan itu, yang tertunda karena perang Iran, penuh dengan kemegahan tetapi minim detail tentang kebijakan yang disepakati kedua belah pihak.

Trump menggambarkan pembicaraan itu sebagai "sangat sukses" sementara Xi menyebutnya sebagai "tonggak sejarah".

Namun, ketika membahas isu-isu kunci yang membayangi hubungan antara negara-negara adidaya - dari perang Iran hingga Taiwan dan perdagangan - hanya sedikit kesepakatan konkret yang diumumkan oleh kedua belah pihak sejauh ini.

Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Tiongkok telah setuju untuk membeli 200 jet Boeing - kesepakatan yang dikonfirmasi oleh kementerian perdagangan Tiongkok dan Boeing. Gedung Putih juga mengatakan China akan membeli barang-barang pertanian senilai setidaknya $17 miliar dari AS - tetapi China belum mengkonfirmasi hal ini.

Hubungan antara China dan Rusia sangat tidak seimbang, dan kesepakatan apa pun yang dibuat antara kedua negara kemungkinan besar akan berdasarkan persyaratan China, kata Alexander Gabuev, direktur lembaga think tank Carnegie Russia Eurasia Center.

"Rusia sepenuhnya berada di bawah kendali China, dan China dapat mendikte persyaratannya."

Sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Moskow semakin bergantung pada komponen China untuk mesin perangnya. Sanksi Barat selama bertahun-tahun juga secara bertahap mendorong Moskow lebih dalam ke dalam keterlibatan perdagangan dengan Beijing.

China adalah mitra dagang terbesar Rusia, sementara Rusia hanya menyumbang 4% dari perdagangan internasional China.

Moskow memiliki sedikit alternatif yang layak selain Beijing, pembeli yang menawarkan skala permintaan dan pasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup Rusia.

Jika China menurunkan perdagangannya dengan Rusia, mengingat memburuknya hubungan dengan Barat, hal itu akan secara signifikan mempersulit tujuan kebijakan luar negeri Rusia.

Beijing memiliki jadwal diplomatik yang sangat padat dalam beberapa bulan terakhir.

Selain Putin dan Trump, para pemimpin dari seluruh dunia telah menerima undangan ke Tiongkok, sementara Xi dan para pejabatnya telah melakukan jauh lebih sedikit kunjungan kenegaraan ke luar negeri.

Di antara para pemimpin negara yang telah mengunjungi ibu kota Tiongkok adalah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Mark Carney dari Kanada, keduanya berupaya mencairkan hubungan bilateral yang tegang.

Beijing juga telah menyambut Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, dan Presiden Vietnam To Lam, di antara yang lainnya.