JAKARTA - Republikorp dan Barzan Holdings menandatangani perjanjian Joint Venture strategis di Jakarta. Perjanjian ini menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dan Qatar.

Perjanjian tersebut ditandatangani Founder Republikorp Norman Joesoef, dan Chief Executive Officer Barzan Holdings Mohamed Alsadah. Penandatanganan ini disaksikan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, serta Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Negara Qatar, H.E. Sheikh Saoud Al Thani.

Founder Republikorp Norman Joesoef mengatakan, perjanjian Joint Venture ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang sebelumnya telah terjalin antara Republikorp dan Barzan Holdings, perusahaan industri pertahanan milik negara Qatar pada 20 Januari 2026 dalam ajang Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX) 2026.

Perjanjian Joint Venture ini menjadi landasan pembentukan Republik Barzan, sebuah entitas strategis yang dibentuk untuk mendorong kolaborasi industri pertahanan antara Indonesia dan Qatar.

“Melalui Republik Barzan, Republikorp dan Barzan Holdings akan mengembangkan kapabilitas industri dan produksi strategis pada sejumlah sektor pertahanan utama, termasuk senjata ringan, kapal tanpa awak permukaan (unmanned surface vessels), kapal selam mini (midget submarines), serta berbagai teknologi pertahanan canggih lainnya,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan, mempercepat kolaborasi teknologi, serta mendukung kerja sama strategis jangka panjang antara dua negara.

Lihat video: Bertemu Panglima Angkatan Bersenjata Inggris, Prabowo Bahas Pengembangan Industri Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyalurkan fasilitas pembiayaan senilai Rp 1,5 triliun kepada PT Pindad untuk mendukung pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional di sektor pertahanan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, dukungan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung penguatan industri pertahanan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Menurut dia, penguatan industri pertahanan dalam negeri menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional.

Pemerintah juga menempatkan sektor pertahanan sebagai salah satu prioritas nasional yang tercermin dari alokasi anggaran pertahanan dalam APBN 2026 yang telah mencapai lebih dari Rp 180 triliun.

"Kami berharap dengan dukungan BTN ini akan meningkatkan kapasitas produksi Pindad yang tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap industri baja, logam, elektronika, manufaktur, logistik, serta menyerap ribuan tenaga kerja nasional," ujar Nixon dalam keterangan resmi, Minggu (31/5/2026).

Fasilitas kedit dan non-kredit

Untuk mendukung berbagai proyek strategis yang dijalankan Pindad, BTN menyediakan fasilitas Corporate Loan Facility dengan total nilai Rp 1,5 triliun.

Fasilitas tersebut terdiri atas Cash Loan atau Kredit Modal Kerja (KMK) Kontraktor sebesar Rp 125 miliar. Selain itu, terdapat fasilitas Non-Cash Loan berupa Bank Garansi, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan Letter of Credit (LC) dengan sub-limit Trust Receipt sebesar Rp 1,375 triliun.

Nixon menjelaskan, pembiayaan tersebut diberikan guna memastikan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek strategis Pindad yang berasal dari kementerian dan lembaga negara, baik yang didanai melalui APBN murni maupun APBN yang bersumber dari skema pinjaman dalam negeri dan luar negeri.

Pada tahap awal, pendanaan akan difokuskan untuk mendukung sejumlah program unggulan nasional yang dijalankan Pindad.

Program tersebut mencakup produksi kendaraan operasional Maung MV3 yang kini digunakan sebagai kendaraan dinas pejabat negara, produksi berbagai jenis amunisi guna mendukung kesiapan pertahanan nasional, serta produksi kendaraan Water Canon untuk kebutuhan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pindad selama ini memegang peran penting dalam ekosistem industri pertahanan nasional melalui produksi kendaraan taktis, kendaraan tempur, munisi, senjata, hingga berbagai peralatan khusus yang digunakan oleh TNI dan Polri.

Bagian dari strategi beyond mortgage BTN

BTN menyebut kerja sama dengan Pindad menjadi bagian dari transformasi bisnis berkelanjutan yang dijalankan perseroan melalui strategi Beyond Mortgage.

Sebagai bank yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemain utama di segmen pembiayaan perumahan, BTN kini memperluas perannya ke berbagai sektor strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Melalui strategi tersebut, BTN tidak hanya fokus pada pembiayaan perumahan rakyat, tetapi juga mulai memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor-sektor yang dinilai memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional.

Nixon menilai sektor perbankan memiliki peran penting dalam memastikan proyek-proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai target.

"Kami berharap kerja sama ini menjadi awal dari kolaborasi yang jauh lebih luas antara BTN dan Pindad di masa mendatang. Kami juga siap untuk terus menjadi mitra keuangan strategis bagi Pindad dalam mendukung ekspansi bisnis, penguatan industri pertahanan nasional, serta berbagai proyek strategis lainnya yang memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Nixon.

Pindad: pembiayaan perkuat kapasitas produksi

Direktur Utama Pindad Sigit Puji Santosa menyambut positif dukungan pembiayaan dari BTN.

Menurut dia, fasilitas tersebut akan memperkuat kapasitas produksi perusahaan dalam memenuhi berbagai kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.

“Kami mengapresiasi kepercayaan BTN kepada Pindad melalui fasilitas pembiayaan ini. Dukungan tersebut akan memperkuat kemampuan kami dalam menjalankan berbagai proyek strategis nasional, mulai dari produksi kendaraan operasional Maung MV3, amunisi, hingga berbagai produk pertahanan dan keamanan lainnya yang dibutuhkan negara,” ujar Sigit.

Ia menambahkan, sinergi antara industri pertahanan dan sektor perbankan nasional menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemandirian industri strategis Indonesia.

Menurut Sigit, dukungan pembiayaan dari sektor keuangan juga dapat membantu meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri, termasuk di pasar global.

“Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa penguatan industri pertahanan membutuhkan dukungan lintas sektor. Kami berharap kerja sama dengan BTN dapat terus berkembang untuk mendukung ekspansi bisnis Pindad dan mempercepat terciptanya ekosistem industri pertahanan nasional yang mandiri, modern, dan berkelanjutan,” tutur Sigit.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pembentukan kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis harus memberikan dampak nyata bagi penguatan industri pertahanan nasional, termasuk melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Hal itu disampaikan Dave menanggapi semakin luasnya kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis yang mencakup alutsista, radar, pelatihan militer, hingga potensi produksi bersama.

“Komisi I DPR RI memandang pembentukan Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis sebagai tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara,” ujar Dave saat dihubungi Bisnis pada Jumat (29/5/2026),

Menurutnya, kemitraan tersebut menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperluas kerja sama tidak hanya di bidang pertahanan dan ekonomi, tetapi juga di isu strategis lain seperti transisi energi, pendidikan, teknologi, hingga dukungan terhadap multilateralisme.

Dalam konteks pertahanan, dia mengatakan bahwa Komisi I DPR akan mengawal agar setiap bentuk kerja sama benar-benar memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

“Kami akan memastikan bahwa kesepakatan yang melibatkan alutsista, radar, pelatihan militer, maupun potensi produksi bersama tidak berhenti pada pembelian alat dari luar negeri semata,” katanya.

Politisi Golkar itu menekankan bahwa DPR mendorong adanya transfer teknologi yang nyata dalam setiap kerja sama pertahanan dengan Prancis.

“Prinsip yang kami dorong adalah adanya transfer of technology yang nyata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan industri dalam negeri,” ujar Dave.

Indonesia, kata dia, harus mampu berkembang bukan hanya sebagai pengguna alat utama sistem persenjataan, tetapi juga menjadi produsen industri pertahanan yang kompetitif.

“Agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga produsen yang berdaya saing,” imbuhnya.

Selain sektor pertahanan, Dave menilai kemitraan strategis Indonesia-Prancis juga berpotensi memperkuat posisi diplomatik Indonesia di forum internasional, termasuk dalam isu Palestina.

Dia mengatakan dukungan bersama terhadap multilateralisme sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Melalui kemitraan ini, Indonesia dapat lebih lantang menyuarakan nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

Dave menambahkan bahwa kerja sama tersebut juga menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan global yang sesuai dengan amanat konstitusi, termasuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, Komisi I DPR akan terus mengawal implementasi kemitraan strategis Indonesia-Prancis agar tetap berpijak pada kepentingan nasional.

“Komisi I DPR RI akan terus mengawal implementasi dari kemitraan strategis ini, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berpijak pada kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” tandas Dave.

Jakarta: Holding BUMN industri pertahanan, Defend ID, mencatat lonjakan kinerja keuangan yang signifikan sepanjang tahun buku 2025.

Dikutip dari Antara, Defend ID membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp913,05 miliar atau melesat 430,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level Rp172,24 miliar.

Kinerja impresif tersebut didorong oleh peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi proyek strategis nasional, serta penguatan sinergi antarentitas dalam holding industri pertahanan nasional.

Pencapaian tersebut resmi disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang berlangsung di Bandung, Selasa, 26 Mei 2026 dan dihadiri oleh Badan Pengelola BUMN bersama PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham.

Sepanjang 2025, Defend ID berhasil mengamankan total kontrak senilai Rp113,85 triliun. Nilai tersebut berasal dari kontrak bawaan (carry over) sebesar Rp94,78 triliun serta tambahan kontrak baru senilai Rp19,07 triliun.

Di sisi fundamental perusahaan, Defend ID juga mencatat pertumbuhan aset sebesar 18,3 persen menjadi Rp66,05 triliun. Sementara nilai ekuitas meningkat 8,2 persen hingga mencapai Rp15,23 triliun.

Berdasarkan evaluasi kinerja keuangan, tingkat kesehatan holding berada pada kategori BBB+ dengan pendapatan usaha riil tercatat sebesar Rp20,71 triliun.

Kapasitas produksi Defend ID turut diperkuat oleh lebih dari 11 ribu tenaga kerja, dengan mayoritas sumber daya manusia ditempatkan pada sektor produksi dan rekayasa teknik (engineering).

Melihat tren pertumbuhan yang terus positif, PT Len Industri (Persero) sebagai induk Defend ID mulai mengarahkan transformasi perusahaan melalui strategi baru bertajuk “Astacita Len Industri”.

Strategi tersebut difokuskan pada pengembangan delapan teknologi masa depan, mulai dari kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, radar, perang elektronik, siber, sistem komando dan kendali, teknologi satelit, elektro-optik, hingga autonomous system.

Direktur Utama Len Industri Defend ID, Joga Dharma Setiawan, mengatakan capaian sepanjang 2025 menjadi pijakan penting dalam memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain utama teknologi strategis nasional.

Menurutnya, pertumbuhan perusahaan tidak lepas dari transformasi bisnis yang dijalankan secara konsisten, penguatan ekosistem industri pertahanan nasional, serta komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian teknologi Indonesia.

“Melalui Astacita Len Industri, kami terus memperkuat penguasaan teknologi masa depan guna meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus mendukung ketahanan negara,” ujar Joga.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah memperkuat industri pertahanan nasional, Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan.

Kali ini bukan karena sepinya penerbangan komersial atau ambisi menjadikannya pusat aerocity nasional, melainkan karena munculnya peluang menjadikan Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 di kawasan Asia.

Gagasan yang mencuat setelah pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan pejabat pertahanan Amerika Serikat itu membuka ruang baru bagi Indonesia dalam peta industri aviasi global. Namun di saat bersamaan, rencana tersebut juga memantik diskusi panjang tentang arah politik luar negeri Indonesia, posisi strategis Kertajati dalam percaturan Indo-Pasifik, hingga risiko geopolitik yang mungkin ikut membayangi.

Bagi pemerintah, peluang itu dipandang sebagai bagian dari transformasi industri pertahanan nasional dan penguatan kapasitas aviasi dalam negeri. Akan tetapi bagi sejumlah pengamat, langkah tersebut perlu dikawal secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa Indonesia sedang bergerak terlalu dekat ke orbit kepentingan pertahanan negara besar.

Di balik perdebatan itu, tersimpan pertanyaan lebih besar: mampukah Indonesia memanfaatkan momentum ini sebagai lompatan industri nasional tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang selama puluhan tahun menjadi fondasi diplomasi luar negeri republik?

Dari Ruang Bilateral ke Sorotan Publik

Pembicaraan mengenai Kertajati bermula dari penjelasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (19/5/2026). Dalam forum tersebut, Sjafrie mengungkapkan serangkaian komunikasi strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait kerja sama pertahanan.

Dia menceritakan pertemuan bilateral empat mata dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat dalam forum Asean Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) tahun 2025. Menurut Sjafrie, pihak Amerika Serikat menyampaikan dukungan terhadap pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia, khususnya karena Indonesia dinilai menganut strategi “defensive active” atau pertahanan aktif yang berorientasi menjaga wilayah dan rakyatnya sendiri.

Dalam penjelasannya, Sjafrie menyebut Amerika Serikat kemudian menawarkan berbagai bentuk kerja sama, mulai dari akses pendidikan dan pelatihan, latihan gabungan, kerja sama intelijen, hingga peluang pengembangan pusat pemeliharaan pesawat Hercules/C-130 di Indonesia.

“Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara Asean, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami,” ujar Sjafrie di hadapan anggota DPR.

Sekadar informasi, pesawat Hercules selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung angkutan militer di banyak negara. Selain digunakan untuk operasi logistik, Hercules juga sering dipakai dalam operasi bantuan kemanusiaan, pengangkutan pasukan, hingga evakuasi bencana.

Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam pengoperasian Hercules. Berdasarkan data TNI AU dan berbagai publikasi pertahanan internasional, Indonesia menjadi salah satu operator terbesar pesawat C-130 di Asia Tenggara. Armada tersebut digunakan untuk mendukung operasi militer, distribusi logistik ke wilayah terpencil, hingga penanganan bencana alam.

Kebutuhan pemeliharaan pesawat jenis ini sangat besar. Menurut data Lockheed Martin sebagai produsen Hercules, lebih dari 2.600 unit C-130 telah dioperasikan di lebih dari 70 negara selama beberapa dekade terakhir. Biaya maintenance dan overhaul pesawat militer strategis seperti Hercules juga sangat tinggi dan membutuhkan fasilitas teknis khusus.

Oleh karena itu, apabila Indonesia benar-benar menjadi pusat MRO Hercules regional, maka posisi strategis Indonesia dalam rantai industri pertahanan global berpotensi meningkat signifikan.

Pemerintah: Masih Tahap Penjajakan

Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, pemerintah berusaha menegaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap awal. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa belum ada implementasi operasional terkait rencana tersebut.

Menurut Rico, yang disampaikan Menteri Pertahanan dalam rapat dengan DPR pada prinsipnya adalah adanya peluang pengembangan kapasitas MRO pesawat Hercules/C-130 di Indonesia dengan mempertimbangkan Kertajati sebagai salah satu lokasi strategis.

“Yang disampaikan Bapak Menhan dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada prinsipnya adalah adanya peluang pengembangan kapasitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 di Indonesia dengan mempertimbangkan Kertajati sebagai salah satu lokasi strategis karena memiliki lahan luas, fasilitas penerbangan yang memadai, serta potensi pengembangan kawasan kedirgantaraan nasional ke depan,” kata Rico kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pembahasan saat ini masih berada pada tahap penjajakan dan pematangan konsep lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah, kata Rico, melihat adanya potensi manfaat besar apabila proyek tersebut terealisasi. Mulai dari penguatan kapasitas industri pertahanan nasional, peningkatan kemampuan maintenance dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, hingga peluang Indonesia menjadi hub pemeliharaan regional.

“Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem industri kedirgantaraan nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

Penjelasan tersebut penting karena sejak awal pemerintah tampak berhati-hati agar proyek ini tidak langsung dibaca sebagai langkah militerisasi Kertajati. Sebaliknya, pemerintah ingin menempatkannya dalam konteks penguatan industri nasional.

Apalagi selama ini Kertajati memang masih menghadapi tantangan utilisasi. Bandara yang dibangun dengan investasi besar itu sempat mengalami minim trafik penumpang setelah pandemi Covid-19. Pemerintah daerah dan pusat pun terus mencari cara agar Kertajati memiliki fungsi ekonomi yang lebih kuat.

Dalam berbagai dokumen perencanaan, kawasan Kertajati memang diproyeksikan berkembang menjadi aerocity dan pusat industri aviasi. Dengan lahan luas dan konektivitas jalan tol yang relatif baik, kawasan tersebut dinilai memiliki modal untuk pengembangan industri kedirgantaraan.

Kertajati dan Ambisi Aerocity Nasional

Bandara Kertajati sejak awal dibangun bukan hanya sebagai bandara penumpang biasa. Pemerintah Jawa Barat dan pemerintah pusat pernah menempatkannya sebagai bagian dari megaproyek pengembangan kawasan ekonomi baru di bagian timur Jawa Barat.

Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang memungkinkan pesawat berbadan besar mendarat. Luas lahannya juga mencapai ribuan hektare, menjadikannya salah satu bandara dengan ruang pengembangan terbesar di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya meningkatkan peran Kertajati melalui pengalihan sebagian penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung, pembangunan konektivitas Tol Cisumdawu, hingga pengembangan kawasan industri sekitar bandara.

Namun utilisasi bandara masih menjadi tantangan besar. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan trafik penumpang Kertajati belum sepenuhnya stabil pascapandemi. Sejumlah maskapai bahkan sempat menghentikan operasional karena minimnya penumpang.

Karena itu, wacana menjadikan Kertajati sebagai pusat MRO dipandang sebagian kalangan sebagai upaya mencari model bisnis baru yang lebih berkelanjutan.

Industri MRO sendiri memiliki nilai ekonomi besar. Berdasarkan laporan Oliver Wyman Global Fleet & MRO Market Forecast 2025-2035, pasar MRO global diperkirakan bernilai lebih dari US$100 miliar per tahun. Kawasan Asia Pasifik disebut menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat seiring meningkatnya armada pesawat sipil dan militer.

Indonesia selama ini masih banyak bergantung pada fasilitas maintenance luar negeri untuk sejumlah jenis pesawat tertentu. Dengan membangun kapasitas domestik, pemerintah berharap devisa tidak terus keluar sekaligus meningkatkan transfer teknologi.

Selain itu, pengembangan MRO juga dinilai dapat membuka lapangan kerja berkeahlian tinggi di bidang teknik penerbangan, avionik, manufaktur komponen, hingga sistem logistik.

Kekhawatiran Geopolitik Mulai Muncul

Meski pemerintah menekankan aspek industri dan bisnis, sejumlah pengamat menilai isu ini tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik global.

Direktur Global Insight Forum (GIF) sekaligus pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai pemerintah perlu membuka secara transparan dasar hukum, arah kerja sama, serta batasan penggunaan Kertajati.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata soal bengkel pesawat, melainkan persepsi strategis yang dapat muncul di tingkat internasional.

Rezasyah mengingatkan bahwa dalam konteks konflik global modern, fasilitas yang dianggap mendukung operasi militer suatu negara dapat dipandang sebagai target strategis

“Kalau terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, misalnya konflik antara Amerika Serikat dan China, basis-basis yang patut diduga mendukung suatu operasi militer itu bisa dihancurkan begitu,” ujarnya.

Menurutnya, ketegangan Amerika Serikat dan China dalam beberapa tahun terakhir memang semakin meningkat, mulai dari Laut China Selatan, Taiwan, hingga persaingan teknologi dan rantai pasok global.

Apalagi, Indonesia selama ini berusaha menjaga posisi seimbang. Di satu sisi, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang sangat kuat dengan China sebagai mitra dagang terbesar. Di sisi lain, kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat juga terus berkembang.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai perdagangan Indonesia-China mencapai lebih dari US$130 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Sementara Amerika Serikat tetap menjadi mitra strategis penting, terutama dalam bidang pertahanan, pendidikan militer, dan investasi.

Choi Jae-duk

Professor Seoul School of Integrated Science and Technology

SERANGKAIAN krisis geopolitik termasuk perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Hamas, serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, mulai mengguncang tatanan internasional yang relatif stabil pada era pasca-Perang Dingin. Persaingan geopolitik yang lama terpendam kembali muncul, dan berbagai negara merespons meningkatnya ketidakpastian keamanan dengan menaikkan anggaran pertahanan serta memperkuat kemampuan militer mereka.

Perkembangan ini mendorong lonjakan permintaan global terhadap aset pertahanan dan menjadikan industri pertahanan sebagai salah satu pilar utama strategi diplomasi Korea Selatan. Perubahan lingkungan internasional ini patut mendapat perhatian khusus karena membuka peluang bagi Korea Selatan untuk memperluas cakupan diplomasi, melampaui sekadar promosi ekspor pertahanan.

Berbeda dengan kerja sama industri konvensional, kerja sama pertahanan secara inheren mendorong terbentuknya kemitraan militer dan keamanan jangka panjang. Akuisisi sistem persenjataan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dalam bidang pelatihan, pemeliharaan, dan peningkatan kapabilitas, sehingga menciptakan hubungan strategis yang tahan lama antara negara-negara mitra.

Dengan demikian, kerja sama pertahanan tidak seharusnya dipandang semata sebagai aktivitas ekspor transaksional, melainkan sebagai instrumen penting untuk memperluas pengaruh diplomatik. Sejak pecahnya perang Rusia–Ukraina, negara-negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan dan mempercepat modernisasi militer mereka. Dalam konteks ini, daya saing produk pertahanan Korea Selatan telah terbukti di pasar internasional.

Industri pertahanan Korea Selatan menggabungkan performa tinggi dengan efisiensi biaya serta memiliki basis manufaktur yang mampu memenuhi jadwal pengiriman yang ketat. Kemampuan untuk memasok dalam jumlah besar dalam waktu singkat menjadi keunggulan kompetitif utama di pasar pertahanan global.

Daya saing tersebut kembali mendapat perhatian di tengah meningkatnya ketidakstabilan di Timur Tengah, khususnya terkait ketegangan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Seiring meningkatnya ancaman serangan rudal dan drone, permintaan terhadap sistem pertahanan rudal untuk melindungi infrastruktur energi dan fasilitas vital lainnya juga meningkat, sehingga memunculkan minat yang lebih besar terhadap kemampuan pertahanan udara dan rudal Korea Selatan.

Selain itu, kebutuhan untuk mengisi kembali aset pertahanan udara yang terkuras akibat konflik baru-baru ini diperkirakan akan semakin mendorong permintaan dalam jangka pendek hingga menengah. Pada saat yang sama, seiring meningkatnya pentingnya konsep keamanan ekonomi, cakupan kerja sama pertahanan kini meluas melampaui sistem persenjataan tradisional. Jika sebelumnya kerja sama lebih berfokus pada platform seperti tank, pesawat tempur, dan artileri swa-gerak, kini kerja sama tersebut semakin berkembang ke sektor perkapalan, energi, dan teknologi maju.

Sebagai contoh, kapal pemecah es untuk mendukung jalur pelayaran Arktik, kapal LNG untuk transportasi energi, dan kapal pendukung militer menjadi area baru kerja sama pertahanan yang mengintegrasikan kepentingan keamanan dan ekonomi. Tren ini menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan telah berevolusi menjadi bidang yang berkaitan erat dengan industri strategis nasional secara lebih luas.

Korea Selatan sendiri memiliki keunggulan kompetitif di berbagai sektor industri, termasuk perkapalan, energi nuklir, semikonduktor, hidrogen, dan konstruksi. Ketika dikombinasikan dengan kerja sama pertahanan, kapabilitas ini dapat menghasilkan sinergi yang besar. Integrasi kerja sama pertahanan dengan proyek energi dan infrastruktur memberikan keuntungan strategis dalam memperluas kemitraan dengan negara-negara mitra serta membangun kerangka kerja sama jangka panjang yang berkelanjutan.

Kerja sama pertahanan juga memainkan peran penting dalam keamanan ekonomi Korea Selatan. Sebagai ekonomi yang berorientasi ekspor dan sangat bergantung pada impor energi, Korea Selatan sangat rentan terhadap gangguan pasokan energi.

Dalam konteks ini, strategi yang mengintegrasikan kerja sama pertahanan dan energi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan ekonomi. Secara khusus, pengembangan kerja sama pertahanan dan energi secara paralel dengan negara-negara Timur Tengah dapat meningkatkan saling ketergantungan dan mendukung terbentuknya kemitraan jangka panjang yang stabil.

Melihat dinamika tersebut, pemerintah Korea Selatan perlu memanfaatkan kerja sama pertahanan sebagai instrumen utama strategi diplomatiknya. Dengan memperluas kerja sama ekonomi dan keamanan bersama berbagai negara mitra melalui kolaborasi pertahanan, Korea Selatan dapat memposisikan diri sebagai aktor strategis yang penting dalam sistem internasional.

Negara-negara yang menjalin hubungan kerja sama dengan Korea Selatan kemungkinan akan menyadari bahwa stabilitas dan keamanan Korea Selatan berkaitan langsung dengan kepentingan mereka sendiri, sehingga memperkuat posisi diplomatik Seoul.

Namun, untuk mewujudkan peluang tersebut dibutuhkan dukungan diplomatik yang kuat. Kerja sama pertahanan melampaui sekadar transaksi komersial dan sangat bergantung pada koordinasi antar pemerintah, di mana kepercayaan politik dan hubungan diplomatik yang kuat memainkan peran yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan diplomasi pertahanan yang lebih sistematis, yang secara efektif memanfaatkan perwakilan diplomatik luar negeri dan jalur komunikasi yang telah ada.

Selain itu, karena kerja sama pertahanan pada dasarnya melibatkan komitmen jangka panjang, maka kerja sama tersebut harus dijalankan dalam kerangka strategis yang visioner dan berorientasi masa depan. Diplomasi pertahanan harus diarahkan untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan, dengan penekanan khusus pada integrasi kerja sama pertahanan dengan kolaborasi industri dan energi.

Singkatnya, transformasi yang sedang berlangsung dalam tatanan internasional memberikan peluang besar bagi Korea Selatan untuk memperluas pengaruh diplomatiknya melalui kerja sama pertahanan. Upaya tersebut tidak hanya dapat memperkuat daya saing industri, tetapi juga meningkatkan jangkauan diplomatik negara tersebut. Dengan memperluas kerja sama ekonomi dan keamanan bersama beragam mitra, Korea Selatan dapat meletakkan fondasi untuk muncul sebagai pemimpin teknologi sekaligus kekuatan diplomatik global.

Dengan demikian, kerja sama industri pertahanan harus dipandang sebagai peluang strategis untuk memperluas cakrawala diplomasi Korea Selatan. Dengan mengembangkan strategi diplomatik yang berpusat pada kerja sama pertahanan sebagai respons terhadap dinamika global yang terus berubah, Korea Selatan dapat memposisikan diri sebagai mitra utama dalam kerja sama keamanan internasional. Momen saat ini merupakan titik krusial bagi Korea Selatan untuk berkembang menjadi kekuatan diplomatik melalui pemanfaatan diplomasi pertahanan secara efektif.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten terus berkomitmen mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, di tengah kekhawatiran atas meluasnya ketergantungan impor terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan hibah alutsista kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa 6 pesawat tempur multirole Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat A-400M, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, serta rudal Meteor di Lanud Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).

Tak hanya itu, dalam waktu dekat TNI juga dikabarkan akan menerima kedatangan bekas kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi.

AHY menegaskan bahwa langkah transformasi industri pertahanan dalam negeri membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan guna membangun budaya unggul di sektor produksi.

"Tentu kita menuju ke sana," ujar AHY pada sela-sela kunjungannya di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/5/2026).

Saat ditanya lebih lanjut apakah hal tersebut berarti menunjukkan bahwa RI belum sepenuhnya mandiri saat ini, AHY menepis anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak maju menuju hal tersebut.

Menurutnya, kemandirian bukan sekadar hanya dapat memproduksi sesuatu sendiri, melainkan juga dapat menanamkan suatu nilai unggul dalam setiap komponen yang berada dalam sebuah industri.

"Loh, kita kan terus berproses ya. Kita harus lakukan terus, semua negara perlu bertransformasi. Semua negara berupaya yang terbaik termasuk Indonesia, dan butuh waktu. Ingat, kita juga terus melakukan transformasi ini bukan hanya sekedar melakukan produksi-produksi yang serba jadi, tetapi ada budaya yang ditanamkan, dan ada budaya unggul yang ingin kita harapkan bisa menjadi spirit transformasi tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut AHY menekankan bahwa kerja sama internasional dalam pengadaan alutsista merupakan sesuatu yang lumrah untuk dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia. Kendati demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemanfaatan kapasitas produksi domestik yang ada.

Dia mencontohkan langkah konkret pemerintah yang saat ini tengah mengawal proyek strategis matra laut melalui satuan tugas khusus dengan telah diluncurkannya kapal perang Frigate Merah Putih (FMP), yang diproduksi oleh anak bangsa di bawah besutan PT PAL Indonesia.

"Sebagai contoh, tadi saya juga bisa melihat secara langsung termasuk ada satgas yang saat ini sedang mengawal produksi Frigate Merah Putih. Ini juga salah satu satu contoh kebutuhan kapal-kapal kapal kita. Sekali lagi, tidak juga kemudian kita sama sekali tidak bekerja sama. Semua negara juga melakukan kerja sama pertahanan, termasuk juga dalam alutsista, tapi di mana kita bisa memproduksinya sendiri dengan teknologi yang kita miliki, kita lakukan itu. Kita dahulukan produksi dalam negeri," urainya.

Meski begitu, AHY tidak menampik adanya keterbatasan pada penguasaan teknologi, khususnya pada tingkat tertentu. Untuk mengatasi celah tersebut, pemerintah tengah mendorong adanya alih teknologi (transfer of technology) yang juga harus didukung oleh anggaran negara yang proporsional.

"Kecuali memang ada sejumlah teknologi yang kita belum mampu, dan kita harus bekerja keras juga, termasuk bagaimana terjadi transfer of knowledge, transfer of technology, dan tentunya dengan dengan kapasitas fiskal yang memadai untuk bisa membangun sebuah kemandirian. Ini berlaku sama, tentu bukan hanya terkait alutsista, bukan hanya terkait dengan kapal, tapi di semua sektor perdagangan kita melakukan sejumlah upaya agar Indonesia selain terpenuhi kebutuhannya tapi menuju kemandirian atau ketahanan yang berlanjutan," ujar dia.

Di sisi lain, AHY menunjukkan optimisme tinggi terhadap inovasi yang dihasilkan industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya pengembangan Kapal Selam Otonomus (KSOT) yang menempatkan Indonesia di jajaran segelintir negara di dunia yang mampu mengembangkan teknologi serupa.

"Lalu kita juga bangga tentunya dari sejumlah produk yang telah dilahirkan dan ini masih terus dalam semangat riset yang juga disempurnakan adalah kapal selam Otonomus KSOT yang ada di belakang kita ini. Ini karya anak bangsa. Tidak banyak negara di dunia menjelaskan bahwa Amerika, Rusia, Tiongkok, dan Indonesia yang mengembangkan kapal selam Otonomus, dan harapannya ini juga bisa semakin handal, bisa teruji, dan pada akhirnya sudah bisa memperkuat armada kapal-kapal kita, khususnya untuk kepentingan militer," bebernya.

Oleh sebab itu AHY turut mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk solid memberikan dukungan penuh terhadap ekosistem industri pertahanan dan teknologi nasional melalui sinergi triple-helix, termasuk kerja sama antarbangsa dan negara dalam upaya menuju kemandirian pengembangan teknologi pengadaan alutsista.

"Jadi, tentunya kita menuju ke kemandirian itu, semangatnya di sana, kita harus memulai ini, dan sudah dilakukan selama ini, dan terus berproses. Kalau bukan kita yang mengembangkan atau mendukungnya, siapa lagi? Saya rasa ini yang juga melibatkan semua elemen bangsa termasuk kalangan saintis, para akademisi, para teknokrat, dan juga saya selalu mengatakan kita perlu kerja sama antara negara, dengan berbagai kalangan karena pemerintah sendiri perlu mengembangkan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan semua elemen termasuk dunia usaha, dunia bisnis, dunia akademik, dan berbagai komunitas masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — DPR RI mendorong percepatan hilirisasi tembaga nasional ke tahap lebih lanjut guna memperkuat kemandirian industri pertahanan. Terlebih, saat ini Indonesia masih bergantung terhadap impor bahan baku amunisi.
Dorongan itu muncul di tengah paradoks industri mineral nasional. Indonesia tercatat menguasai sekitar 3% cadangan tembaga dunia dan masuk jajaran produsen utama global, tetapi masih bergantung pada impor untuk sejumlah produk hilir strategis, termasuk bahan baku selongsong amunisi atau brass cup.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, Indonesia menempati posisi ketujuh cadangan tembaga dunia dan peringkat ke-11 dalam produksi tambang tembaga. Namun, posisi industri hilir tembaga nasional masih tertinggal di peringkat ke-18 dunia.
Posisi Indonesia masih di bawah sejumlah negara yang tidak memiliki cadangan tembaga besar seperti Jepang, India, Korea Selatan, hingga Bulgaria.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai, hilirisasi tembaga memiliki peran strategis dalam menopang kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional.
Menurutnya, integrasi antara sektor pertambangan dan industri pertahanan dapat memperkuat rantai pasok bahan baku strategis sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
“Dengan adanya integrasi antara sektor pertambangan dan industri pertahanan, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, tetapi juga memperkuat posisi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional,” ujar Dave dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Dave berpendapat, urgensi penguatan hilirisasi juga tercermin dari tren impor tembaga dan produk turunannya yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Perkembangan Impor Non-Migas Kementerian Perdagangan, nilai impor tembaga dan produk turunannya tumbuh rata-rata 5,11% per tahun sepanjang 2021—2025 menjadi US$1,90 miliar atau naik kumulatif 15,27%.
Komisi I DPR, kata dia, akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta agar hilirisasi tembaga mampu memberikan nilai tambah bagi industri pertahanan nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Di sisi implementasi, upaya mulai dijalankan oleh holding industri pertambangan MIND ID melalui PT Freeport Indonesia yang bekerja sama dengan holding industri pertahanan DEFEND ID melalui PT Pindad untuk memproduksi brass cup di Gresik, Jawa Timur.
Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi mencapai 10.000 ton per tahun guna memenuhi kebutuhan komponen amunisi dalam negeri.
Selain brass cup, MIND ID juga menyiapkan pengembangan fasilitas hilirisasi lain berbasis katoda tembaga hasil produksi Freeport Indonesia. Proyek itu meliputi produksi batang tembaga dan kawat tembaga berkapasitas 300.000 ton per tahun serta pipa tembaga berkapasitas 100.000 ton per tahun.
Produk-produk hilir tersebut dinilai dapat menjadi bahan baku penting bagi berbagai industri strategis nasional, termasuk sektor pertahanan yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap material berbasis tembaga.
Langkah hilirisasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri serta memperkuat ekosistem industri strategis nasional dari hulu hingga hilir.

JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan

Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.

Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.

Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.

Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.

Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.

Lihat video: Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya Beli Alutsista: Bukan Perang, Tapi Misi Kemanusiaan!



Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.

Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan rencana tahunan. Pengadaan alutsista merujuk pada prediksi ancaman yang ada dalam kebijakan strategis dan perkembangan teknologi.

“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara. Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan. Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu.” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter mengkritisi risiko sistem perencanaan yang parsial, dalam hal ini membeli dahulu platform, baru kemudian memikirkan sistem persenjataannya. Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness, yang mensyaratkan adanya platform, sistem persenjataan awaknya, pelatihannya, dan dukungan logistiknya dalam satu sistem.

“Standar militer di dunia menyatakan bahwa kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya,” katanya.

Jan Pieter menyebut bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangan panjang. Komunikasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan dan anggaran dengan TNI sebagai yang membutuhkan alutsista sudah berjalan.

Namun untuk singkronisasi harus dibuktikan dalam praktik, apakah benar alutsista yang dibelanjakan adalah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, maka pengadaan dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak komprehensif.

“Prinsip mission oriented harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Alman menjelaskan pengadaan platform menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan ILS bisa PLN atau Rupiah murni. Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam.

“Tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Ini perlu menjadi concern pemerintah dan DPR. Karena tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” ujarnya.

Alman mencontohkan kapal perang terbaru PPA yang sampai sekarang belum ada rudal buatan MBDA. Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani. Banyak faktor yang memengaruhi produksi rudal seperti gangguan suplai bahan baku atau prioritas pada negara yang sudah memesan terlebih dahulu.

Demikian pula dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar.

“Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” ucapnya.

Peran matra dalam mengawasi kegiatan perawatan tetap perlu. Kapasitas industri dalam negeri harus menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Terkait kebijakan peningkatan kemampuan produksi alutsista canggih, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang, minimal 25 tahun.

“Siapa pun yang menjadi Presiden harus melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan pemeliharaan dan perawatan, industri pertahanan dalam negeri bisa merintis dengan bekerja sama dengan pabrikan, agar kita tidak setiap saat memanggil technical assistant dari pabrikan. Kita harus memiliki kemampuan ini sendiri agar tingkat kesiapan lebih baik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langit cerah menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Bandara Internasional Mactan-Cebu, Cebu City, Filipina, Kamis (7/5/2026). Presiden tiba untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asean ke-48 bersama para pemimpin negara Asia Tenggara.

Namun perhatian di area kedatangan tidak hanya tertuju pada kepala negara Indonesia. Sorotan justru mengarah pada sebuah kendaraan putih dengan desain gagah yang telah menunggu di area General Aviation Terminal.

Kendaraan tersebut bukan sedan mewah Eropa atau SUV impor yang lazim digunakan dalam kunjungan kenegaraan. Mobil yang digunakan Prabowo adalah Maung MV3 Garuda Limousine, kendaraan taktis ringan buatan dalam negeri yang dikembangkan oleh PT Pindad.

Penggunaan kendaraan produksi nasional dalam kunjungan luar negeri presiden menjadi momen yang jarang terjadi. Untuk pertama kalinya, kendaraan buatan industri pertahanan Indonesia digunakan sebagai kendaraan resmi kepala negara dalam forum internasional.

Lebih dari sekadar alat transportasi, kehadiran Maung di Cebu membawa pesan simbolik yang lebih luas. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa industri pertahanan nasional tidak lagi hanya berperan sebagai produsen domestik, tetapi mulai tampil percaya diri di panggung global.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan penggunaan Maung dalam lawatan internasional Presiden memiliki makna strategis.

“Penggunaan Maung di forum internasional ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi sebagai simbol kemandirian, kepercayaan diri bangsa, dan kemajuan industri nasional Indonesia. Maung menjadi sebuah simbol diplomasi. Dari dalam negeri, untuk Indonesia, hadir di panggung dunia,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana pemerintah memanfaatkan simbol industri strategis sebagai bagian dari diplomasi negara.

Diplomasi yang Bergerak di Atas Roda

Dalam praktik politik internasional, simbol sering kali memiliki kekuatan komunikasi yang besar. Banyak negara memanfaatkan produk teknologi atau industri nasional sebagai representasi kekuatan mereka.

Amerika Serikat dikenal dengan kendaraan kepresidenan Cadillac One “The Beast”. Rusia menggunakan limusin Aurus Senat, sementara China memperkenalkan Hongqi sebagai simbol kebangkitan industri otomotifnya.

Indonesia kini mencoba membangun narasi serupa melalui Maung.

Kendaraan ini pertama kali dikembangkan saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Maung dirancang sebagai kendaraan taktis ringan untuk mendukung mobilitas militer di berbagai medan.

Seiring perkembangan program tersebut, platform Maung kemudian melahirkan sejumlah varian, termasuk MV3 Garuda Limousine yang kini digunakan sebagai kendaraan presiden.

Menurut data pemerintah, produksi keluarga Maung telah mencapai sekitar 3.200 unit yang digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional nasional.

Secara teknis, platform MV3 mengusung mesin turbo diesel 2.200 cc dengan tenaga sekitar 202 horsepower, sistem penggerak 4x4, serta transmisi otomatis delapan percepatan. Kendaraan ini memiliki kecepatan maksimum sekitar 100 kilometer per jam dengan jarak tempuh hingga 500 kilometer.

Selain itu, bodi kendaraan dilengkapi perlindungan komposit yang mampu menahan peluru kaliber 5,56 mm hingga 7,62 mm, sementara kaca kendaraan menggunakan material antipeluru dengan standar perlindungan tinggi.

Pada varian Garuda Limousine, sejumlah modifikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas kepala negara. Penyesuaian tersebut meliputi sistem keamanan tambahan, interior VIP, sistem komunikasi khusus, hingga penyesuaian suspensi.

Dengan konfigurasi tersebut, Maung tidak lagi diposisikan semata sebagai kendaraan militer, tetapi juga sebagai simbol industrialisasi nasional.

Panggung Baru Industri Pertahanan

Bagi Indonesia, KTT Asean di Cebu tidak hanya menjadi forum diplomasi regional. Pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk memperlihatkan wajah baru Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo yang menekankan kemandirian dalam sektor strategis.

Kehadiran Maung di Filipina bahkan didukung oleh mobilisasi logistik dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang menggunakan pesawat angkut strategis Airbus A400M Atlas.

Pesawat tersebut membawa kendaraan Maung ke Cebu pada 4 Mei 2026, beberapa hari sebelum kedatangan Presiden.

Langkah ini menunjukkan kemampuan mobilisasi strategis Indonesia dalam mendukung kegiatan diplomasi luar negeri.

Di tengah dominasi kendaraan impor dalam mobilitas pejabat tinggi dunia, keputusan membawa Maung justru menjadi langkah berani. Pemerintah mempertaruhkan reputasi produk dalam negeri di hadapan delegasi internasional.

Risikonya tentu tidak kecil. Gangguan teknis sekecil apa pun berpotensi memengaruhi citra industri nasional. Namun keputusan tersebut juga menunjukkan tingkat kepercayaan pemerintah terhadap produk dalam negeri.

Di sekitar lokasi konferensi, kendaraan Maung dengan cepat menjadi perhatian banyak orang. Warga lokal hingga petugas keamanan terlihat mengamati kendaraan tersebut.

Yusail, warga Cebu yang menyaksikan langsung iring-iringan Presiden Indonesia, mengaku terkesan dengan kendaraan tersebut.

“Saya melihat ini satu kendaraan yang menakjubkan,” ujarnya.

Komentar serupa juga disampaikan oleh Alex, warga lainnya yang bahkan sempat berfoto dengan latar belakang kendaraan tersebut.

“Kendaraan ini sangat klasik dan berbeda dengan kendaraan lainnya yang pernah saya lihat di Filipina,” katanya.

Sementara itu, Kathrine, salah satu petugas keamanan KTT Asean, menilai kendaraan tersebut terlihat kokoh dan aman.

“Saya rasa kendaraan ini sangat aman untuk dikendarai oleh Presiden Indonesia,” ujarnya.

Respon spontan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam diplomasi publik, impresi visual sering kali menjadi instrumen penting dalam membangun citra negara.

Strategi Simbol Politik

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai penggunaan Maung merupakan bagian dari politik simbol yang sering digunakan Prabowo.

“Pak Prabowo itu simbol ya. Jadi simbol kemajuan, simbol Indonesia yang kuat. Ini mirip dengan Pak Soekarno. Dia suka dengan simbol,” ujarnya.

Menurut Pangi, penggunaan kendaraan nasional oleh presiden merupakan bentuk narasi nasionalisme modern.

“Bagaimana Indonesia itu juga punya kendaraan nasional yang dibanggakan, yang tidak hanya sekadar kampanye, tapi presidennya langsung memakai Maung itu. Dan itu simbol kemandirian, simbol bangsa,” katanya.

Pendekatan simbolik tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan Prabowo yang menekankan kemandirian di sektor pangan, pertahanan, dan industri strategis.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, menilai langkah tersebut sebagai bentuk soft diplomacy yang ambisius.

“Keputusan Presiden Prabowo memboyong kendaraan taktis Maung MV3 Garuda Limousine ke ajang KTT Asean merupakan langkah simbolik yang ambisius dalam mempromosikan kemandirian industri pertahanan nasional di panggung internasional,” ujarnya.

Menurut Karyono, langkah ini juga menunjukkan ambisi Indonesia menjadi kekuatan manufaktur strategis di Asia Tenggara.

“Menghadirkan Maung di forum tersebut, seolah Prabowo ingin menegaskan kembali jargon Indonesia sebagai ‘Macan Asia’,” katanya.

Meski demikian, Karyono mengingatkan bahwa diplomasi simbolik tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Dia menilai membawa kendaraan taktis khusus ke luar negeri memerlukan mobilisasi angkut udara yang tidak murah.

Apabila langkah tersebut tidak dikonversi menjadi kontrak penjualan konkret, hal itu berisiko dianggap sebagai tindakan yang kurang efisien dari sisi anggaran.

Karyono juga menyoroti tantangan lain terkait ketergantungan industri pertahanan pada rantai pasok global.

“Tanpa adanya transparansi dan peningkatan kemampuan riset mandiri pada suku cadang vital, penggunaan Maung di kancah global dikhawatirkan hanya menjadi ‘kemasan’ luar yang patriotik, namun rapuh di sisi fundamental teknologi,” katanya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, penggunaan Maung di Cebu tetap menjadi pesan diplomatik yang kuat. Indonesia ingin menunjukkan kepada kawasan bahwa negara ini siap melaju dengan produk industrinya sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Filipina dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN. Untuk pertama kalinya, dalam kunjungan kenegaraan itu, setibanya di Filipina, mobil kenegaraan RI Maung Garuda menjemput Prabowo.

Pada Kamis (7/5/2026) pukul 09.10 WIB saat langit udara Jakarta cerah, Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Kala itu, Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Cebu, Filipina.

Prabowo tiba di Filipina disambut Penasihat Keamanan Nasional Republik Filipina Eduardo Oban. Lalu, di bawah tangga pesawat, kepala negara menerima penyambutan kehormatan berupa jajar pasukan kehormatan dan penampilan tari-tarian tradisional Filipina. Setelahnya, untuk pertama kalinya, saat mendarat di luar negeri, Prabowo dijemput dengan mobil Maung.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan penggunaan Maung di agenda internasional menjadi ajang unjuk gigi. Menurutnya, kemajuan industri pertahanan dalam negeri terus berkembang.

Dia pun mengatakan bahwa mobil Maung menjadi simbol kemandirian dan kepercataan diri bangsa di kancah internasional.

"Selama berada di Filipina, Bapak Presiden akan menggunakan kendaraan yang dikenal sebagai kendaraan taktis ringan yang tangguh ini," kata Teddy dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (8/5/2026).

Berlanjut, Prabowo disambut antusiasme diaspora Indonesia yang telah menanti di hotel tempat Presiden bermalam. Di pintu masuk, dua anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional berdiri rapi sambil menyerahkan bunga kepada Prabowo.

Tak lupa, mobil Maung menjadi sorotan para diaspora. Ronald Tasik, seorang diaspora Indonesia yang bekerja sebagai dokter di Cebu, Filipina mengatakan bangga melihat Prabowo menggunakan kendaraan Maung buatan dalam negeri dalam kunjungan luar negeri.

“Hal yang spesial sih bisa melihat pemimpin yang bangga membawa produk lokal, karya anak bangsa, inovasi dan teknologi karya anak bangsa ke kancah internasional,” katanya.

Begitu juga dengan Lili Yahya, warga negara Indonesia yang telah lama tinggal di Cebu. Dia mengaku bangga melihat kendaraan Maung turut hadir mendampingi kunjungan Presiden di Filipina.

“Sangat terkejut sekali ya, maksudnya sungguh sangat membanggakan karena mungkin Bapak ingin memperkenalkan mobil tersebut kepada negara Filipina. Jadi wow, surprise sekali. Jauh-jauh dari Indonesia dibawa ke sini,” ucapnya.

Kiprah Maung

Di beberapa momen kenegaraan, Prabowo memang kerap menggunakan mobil Maung MV3 Garuda buatan PT Pindad, bahkan sejak dilantik pada 2024.

Pada awalnya, MV3 Garuda Limousine dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran saat pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Kemudian, Prabowo mewajibkan para menteri Kabinet Merah Putih menggunakan kendaraan produksi dalam negeri, yakni Maung buatan PT Pindad itu.

Dalam arahannya, Prabowo juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi mobil buatan nasional dalam waktu tiga tahun ke depan. Pemerintah mengaku telah menyiapkan dukungan untuk mewujudkan target tersebut, mulai dari penganggaran hingga penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas produksi.

Meski tidak secara spesifik menyebut model tertentu, pernyataan tersebut dinilai sebagai komitmen terhadap kemandirian industri otomotif nasional, termasuk lini kendaraan taktis Maung Pindad.

Mobil Maung sendiri awalnya merupakan jenis kendaraan taktis rantis ringan tempur jarak dekat modular 4x4 yang sangat kuat dan bandel diproduksi oleh Pindad. Maung dirancang memiliki kemampuan modular untuk digunakan dalam berbagai varian operasi. Nama Maung sendiri merupakan harimau dalam bahasa Sunda.

Kemudian, Maung MV3 Garuda dikembangkan sebagai kendaraan kepresidenan buatan Pindad dengan spesifikasi utama fokus pada keamanan tinggi dan kenyamanan premium.

Menilik spesifikasinya, kendaraan ini memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini diklaim memiliki daya mesin 202 PS/199 HP, transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 kilometer per jam.

Dari sisi eksterior, MV3 Garuda Limousine dilengkapi automatic footstep di bagian samping kendaraan untuk memudahkan pijakan keluar masuk kendaraan. Logo Garuda terpampang mulai dari bagian grille hingga velg kendaraan.

Adapun, motif grille terinspirasi dari batik parang yang menggambarkan kearifan lokal sekaligus sebagai salah satu identitas bangsa. Di bagian belakang, dual exhaust diterapkan untuk meningkatkan performa kendaraan.

JAKARTA - Republikorp Group dan Baykar perkuat pengembangan drone Indonesia. Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengembangan Bayraktar Kizilelma Unmanned Combat Aircraft (UCAV) pada ajang SAHA 2026 di Istanbul.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Joint Venture Agreement (JVA) yang dimulai sejak 2025 untuk produksi lokal Bayraktar TB3 dan AKINCI di Indonesia. Kini, kemitraan diperluas menuju pembangunan ekosistem industri dirgantara berkelanjutan dan pengembangan UCAV generasi baru.

Melalui kolaborasi antara Baykar dan PT Republik Aero Dirgantara, pengembangan operasional Bayraktar Kizilelma ditargetkan memperkuat kemampuan UCAV Indonesia mulai 2028.

Chairman Republikorp Group Norman Joesoef mengatakan, kerja sama mencakup transfer teknologi, pengembangan SDM, fasilitas MRO, pusat produksi dan integrasi lokal, sertifikasi tenaga ahli, hingga riset teknologi strategis masa depan," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

"Bersama Baykar, kami membangun ekosistem aerospace dan unmanned systems yang berkelanjutan, mulai dari produksi, maintenance, pengembangan SDM, hingga riset teknologi masa depan,” ucapnya.

CEO Baykar Haluk Bayraktar menekankan pentingnya kemitraan ini. “Pengembangan Bayraktar Kizilelma menjadi tonggak baru dalam hubungan strategis Indonesia dan Turki," tegasnya.

Kerja sama ini menandai transformasi berkelanjutan hubungan Indonesia–Turki menjadi kemitraan strategis industri pertahanan yang berorientasi pada transfer teknologi, pembangunan kapasitas nasional, dan inovasi industri pertahanan masa depan.